Jakarta, 05/6 (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapatkan hantaman keras di dalam negeri setelah Dewan Perwakilan Rakyat negara itu, yang dikendalikan oleh partainya sendiri (Partai Republik), meloloskan resolusi yang menjegal Trump dalam melanjutkan perang terhadap Iran.
Resolusi yang didukung 215 anggota DPR dan ditentang 208 legislator itu mengharuskan Presiden Trump mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum melanjutkan perang terhadap Iran.
Empat legislator Partai Republik --Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Warren Davidson dan Tom Barrett-- yang semuanya berasal dari negara bagian suara mengambang membelot untuk mendukung resolusi yang diajukan para anggota DPR dari partai Demokrat tersebut.
Fakta keempat legislator Republik itu berasal dari negara bagian suara mengambang (swing states) yang selalu menjadi penentu kemenangan dalam setiap Pemilu di AS, menjadi petunjuk bakal ada perubahan besar dalam peta elektoral dalam Pemilu Sela pada November yang bisa mengubah konfigurasi kekuatan di dewan legislatif yang menentukan nasib pemerintahan Trump nanti.
Resolusi itu sendiri akan diteruskan kepada majelis tinggi atau Senat, di mana di sini pun terdapat senator-senator Partai Republik yang memiliki riwayat membangkang terhadap Trump.
Sebulan lalu, empat senator Republik menyempal dari Trump untuk mendukung prakarsa Demokrat untuk mewajibkan Trump meminta otorisasi dari dewan legislatif sebelum menyerang Iran.
Resolusi DPR yang tak perlu ditandatangani oleh presiden AS itu memang tak mengikat Trump, tapi fakta sejumlah anggota DPR dari Partai Republik turut meloloskan resolusi ini menguakkan fakta pahit bahwa proyek politik Trump di Iran tidak didukung oleh sekutu politiknya sendiri.
Resolusi itu juga mengafirmasi opini publik di AS belakangan ini yang umumnya menentang perang terhadap Iran, terutama karena tujuannya yang tidak jelas, dan dampak buruknya terhadap perekonomian nasional AS.
Berbagai jajak pendapat menguatkan fakta itu, salah satunya jajak pendapat University of Maryland Critical Issues Poll pada 15-21 Mei 2026.
Menurut jajak pendapat tersebut, 56 persen rakyat AS menilai Perang Iran lebih membawa dampak negatif ketimbang membawa dampak positif bagi rakyat AS. Hanya 12 persen warga AS yang beranggapan sebaliknya.
Yang lebih mencengangkan lagi adalah hanya 16 persen responden yang menyatakan AS telah memenangkan perang melawan Iran.
Angka itu jauh lebih kecil ketimbang responden yang menyatakan AS tidak memenangkan perang itu, yang jumlahnya mencapai 38 persen.
Tujuan tak tercapai
Hasil berbagai jajak pendapat itu sejalan dengan pandangan pakar, media massa, dan lembaga-lembaga think tank di AS bahwa pemerintahan Presiden Trump kalah atau setidaknya gagal mengalahkan Iran.
New York Times bahkan menyimpulkan pemerintahan Trump tidak berhasil mencapai satu pun tujuannya dalam memerangi Iran.
Ini karena rezim Iran tetap utuh dan bahkan menjadi lebih radikal dibandingkan dengan sebelum perang meletus, padahal tokoh-tokoh pentingnya telah dibunuh oleh AS-Israel.
Iran juga tidak menyerah. Sebaliknya, negara ini masih berkuasa penuh atas proyek nuklirnya, mengelola dengan baik stok peluru kendalinya, dan masih mampu menyokong proksi-proksinya di luar negeri untuk menyerang AS, Israel, atau pihak mana pun yang dianggap membantu AS dalam perang ini.
Padahal, selama ini pemerintahan Trump selalu bilang rezim Teheran telah ambruk, militernya telah lumpuh, ekonominya di ambang ambruk, dan kemampuannya dalam memproduksi senjata nuklir telah dimusnahkan.
Trump juga mengklaim AS telah menguasai penuh langit Iran, padahal Operation Epic Fury untuk memerangi Iran telah merontokkan atau merusakkan 42 pesawat tempur AS, termasuk jet tempur siluman F-35.
Untuk operasi militer itu saja AS sudah mengeluarkan dana sebesar 29 miliar dolar AS (Rp522,4 triliun), tanpa mencapai satu pun tujuan perang di Iran, termasuk ilusi perubahan rezim dan fantasi gerakan massa di dalam negeri Iran untuk menumbangkan rezim Teheran.
Yang terjadi malah posisi regional dan global Iran menjadi lebih kuat dari pada sebelum diserang oleh AS-Israel.
Fakta lain yang menyakitkan adalah Selat Hormuz tak lagi sebebas dulu. Apa yang dulu dianggap mustahil bahwa Iran bisa mengendalikan selat itu, kini menjadi fakta yang AS pun tak bisa memaksa Iran membuka selat yang vital bagi 20 persen lalu lintas minyak dunia itu.
Di meja perundingan pun begitu. Iran berkembang menjadi pihak yang tak hanya sulit ditekan, tapi juga lebih agresif dalam menawarkan syarat-syarat perundingan.
Semua fakta ini membuat banyak kalangan di AS memandang Trump telah kalah dalam perang melawan Iran, atau paling tidak gagal membuat Iran bertekuk lutut.
Robert Kagan, kolumnis terkenal AS dan pakar pada Brookings Institution, sampai menyatakan AS sudah sekakmat karena sudah terjebak oleh langkah-langkahnya sendiri.
Tak lagi menentukan
Bukan itu saja, kegagalan dalam mengalahkan Iran telah menguakkan fakta menyakitkan mengenai erosi pada efektivitas dan kemampuan militer AS sehingga menurunkan wibawa global AS sendiri.
Akibat lebih jauh dari hal itu adalah kemunduran peran global AS semakin nyata terlihat oleh dunia, khususnya di mata China dan Rusia, yang di satu sisi memaksa sekutu-sekutu AS merenungkan ulang hubungan keamanannya dengan AS.
Negara-negara Teluk termasuk Arab Saudi, dan juga Jepang serta Korea Selatan, mulai berpikir mengenai skenario tanpa AS dalam melewati dinamika global yang berubah cepat ini.
Mereka dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa AS tidak seperkasa yang dikira, karena tak bisa menundukkan negara seperti Iran yang puluhan tahun dipenjara oleh rangkaian sanksi internasional dan memiliki anggaran militer hanya 1 persen dari anggaran AS.
Sejumlah kalangan seperti Giora Eiland, mantan ketua Dewan Keamanan Israel, bahkan menyatakan Iran justru telah memenangkan perang, walau mungkin dalam beberapa hal.
Sedangkan Daniel Byman dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington DC berpandangan bahwa dengan mengacaukan pasar energi global, melemahkan aliansi AS dengan negara-negara Barat lain, dan dengan menyingkapkan keterbatasan kekuatan koersif AS, Iran secara taktis telah membawa kerugian strategis kepada AS.
Dari fakta dan berbagai pandangan pakar itu, apa yang terjadi di Kongres AS sehari lalu melukiskan betapa sudah terjepit pemerintahan Presiden Trump.
Untuk pertama kali pula AS menjadi pihak yang tak lagi menentukan di meja perundingan, ketika saat bersamaan Iran semakin percaya diri menawarkan dan memaksakan syarat-syaratnya sendiri.
Gencatan senjata yang sudah berlangsung sekitar dua bulan pun tidak lahir karena prakarsa kedua belah pihak, melainkan karena aksi sepihak AS.
Trump mungkin mengabaikan resolusi DPR AS yang memang tak mengikatnya, tetapi akan membahayakan dirinya jika nekat menyerang kembali Iran tanpa persetujuan dewan legislatif.
Secara moral dan etika dia akan dianggap membangkang terhadap dewan legislatif, sehingga buruk akibatnya bagi dia, termasuk membuka pintu bagi pemakzulan.
Ini semua menunjukkan Trump sudah kena sekakmat.
Istanbul, 18/5 - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memerintahkan peningkatan pertahanan di sepanjang perbatasan selatan negara itu selama pertemuan dengan para komandan militer tertinggi, menurut laporan media pemerintah, Senin (18/5).
Kim mengadakan pertemuan pada Minggu (17/5) dengan para komandan divisi dan brigade dari seluruh militer dan membahas tugas-tugas militer dan politik utama, menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).
Dia menekankan pentingnya memperkuat unit-unit garis depan yang menjaga perbatasan selatan dan mengubah wilayah perbatasan menjadi "benteng yang tak tertembus," kata KCNA.
Dia juga menekankan perlunya modernisasi struktur militer dan memperkuat unit-unit kunci "secara militer dan teknis" sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pencegahan perang.
Kim menyerukan reorganisasi sistem pelatihan militer dan perluasan latihan tempur praktis sejalan dengan tren peperangan yang berkembang dan modernisasi teknologi militer yang cepat.
Dia juga mendesak para komandan untuk mempertahankan tingkat kesiapan tempur yang tinggi dan meningkatkan kesadaran akan "musuh utama" Korea Utara, menurut laporan tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ri Yong Gil, kepala Staf Umum Tentara Rakyat Korea, dan Pak Jong Chon, penasihat Kementerian Pertahanan Nasional.
