Jakarta, 04 Desember 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Penerbitan POJK ini didorong oleh perkembangan positif Aset Keuangan Digital (AKD), khususnya Aset Kripto, sebagai instrumen investasi di masyarakat Indonesia, serta munculnya produk dan/atau kegiatan baru yang menyerupai instrumen keuangan konvensional, seperti derivatif aset keuangan digital.
POJK ini bertujuan untuk melakukan penguatan peran dan perluasan ruang lingkup bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, serta mengadopsi kerangka pengaturan dan pengawasan dengan standar di sektor jasa keuangan dan praktik terbaik internasional.
Dengan berlakunya POJK ini, perluasan Ruang Lingkup Aset Keuangan Digital meliputi:
1. POJK ini mengatur bahwa Aset Keuangan Digital terdiri atas Aset Kripto dan Aset Keuangan Digital lainnya, yang mencakup derivatif Aset Keuangan Digital.
2. Perdagangan Aset Keuangan Digital yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk diterbitkan, disimpan, ditransfer, dan/atau diperdagangkan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi atau mengacu kepada AKD yang mendasari.
3. Penyelenggara Perdagangan AKD dilarang melakukan perdagangan atas AKD selain yang terdapat dalam Daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa.
Selain itu, terdapat ketentuan terkait dengan perdagangan Derivatif Aset Keuangan Digital yang membuka opsi investasi bagi Konsumen dengan tetap mengemukakan prinsip kehati-hatian dan pelindungan Konsumen, diantaranya:
1. Dalam hal Bursa melaksanakan kegiatan perdagangan derivatif AKD, Bursa wajib menyampaikan permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada OJK.
2. Pedagang dapat melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif AKD atas amanat Konsumen yang diperdagangkan pada Bursa yang telah mendapatkan persetujuan OJK. Kegiatan ini dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu, tetapi telah didahului dengan perjanjian kerja sama antara Pedagang dan Bursa.
3. Pedagang yang melaksanakan kegiatan jual dan/atau beli derivatif AKD atas amanat Konsumen wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.
4. Penyelenggara perdagangan AKD wajib memiliki mekanisme untuk menempatkan Margin (jaminan) pada rekening khusus, baik berupa uang atau AKD, untuk perdagangan derivatif AKD untuk kepentingan pelindungan Konsumen.
5. Konsumen yang akan melakukan perdagangan derivatif AKD harus terlebih dahulu mengikuti knowledge test yang akan diselenggarakan oleh Pedagang.
Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan berupa motor kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan penyuluh yang telah mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, menyusui dan non-PAUD, untuk apresiasi dan bentuk dukungan atas kerja keras di lapangan.
Ditemui setelah melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji mengatakan para penyuluh KB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta TPK berperan penting dalam memastikan MBG tersalurkan secara tepat sasaran dari rumah ke rumah.
"Bapak Presiden tadi menyampaikan akan memberikan bantuan motor kepada seluruh penyuluh di Indonesia untuk meringankan kerja dalam mendistribusikan MBG. Motor ini khusus para penyuluh KB dan PLKB," ujar Wihaji.
Wihaji menyampaikan bantuan motor tersebut, kemungkinan akan berupa motor listrik untuk mempermudah mobilitas para penyuluh untuk mendistribusikan MBG.
Selain itu, Presiden juga meminta agar para penyuluh terus diperkuat kapasitasnya melalui edukasi dan sosialisasi program-program BKKBN, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Terkait dengan anggaran yang akan digunakan, Wihaji menyebut bahwa akan menyerahkan semua keputusan kepada Presiden.
"Saya tugasnya sebagai pembantu Beliau, nanti mendistribusikan kepada siapa dan biar kelihatan manfaatnya kepada rakyat Indonesia," jelasnya.
Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo dan Wihaji juga membahas terkait pendistribusian MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD. Saat ini, Indonesia memiliki 597.898 TPK, di mana 42.163 TPK membantu untuk distribusi MBG khusus.
Selain itu, Presiden Prabowo juga memerintahkan untuk memberikan edukasi terkait program Keluarga Berencana.
Singapura, 19 November 2025 - Indonesia dan Singapura terus memperkuat kemitraan sebagai dua mitra kunci di Asia Tenggara yang berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, kedua negara memandang perlunya memperdalam kolaborasi strategis agar ASEAN tetap menjadi blok ekonomi yang inklusif, terbuka, dan berdaya saing tinggi. Semangat inilah yang menjadi landasan rangkaian pertemuan bilateral dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto ke Singapura.
Dalam kunjungan tersebut, Menko Airlangga melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Foreign Affairs Singapore Vivian Balakrishnan, pada Selasa (18/11). Kedua menteri di antaranya membahas terkait dinamika kawasan, khususnya perkembangan di ASEAN dan CPTPP. Indonesia juga menegaskan kembali tekadnya untuk melanjutkan proses aksesi CPTPP, yang disambut baik oleh Singapura melalui dukungan penuh. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi ekonomi, mendorong integrasi kawasan, serta mempercepat kolaborasi dalam menghadapi dinamika perdagangan global dan ekonomi digital.
Melalui pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama melalui Future of Investment and Trade (FIT) Partnership sebagai inisiatif yang mampu mendorong arsitektur ekonomi kawasan yang lebih resilien dan responsif. Diskusi mengenai FIT mencakup langkah untuk memperkuat ketahanan rantai pasok melalui integrasi kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) dengan Singapura sebagai simpul logistik regional. Singapura juga menyampaikan dukungan terhadap minat Indonesia dalam berpartisipasi di Forum FIT.
Indonesia dan Singapura melihat peluang besar untuk memperluas investasi berkelanjutan, terutama di sektor energi hijau, digitalisasi, hingga agroindustri, yang dinilai semakin penting dalam menciptakan nilai tambah jangka panjang, serta mendukung transisi ekonomi kawasan. Keduanya juga berbagi pandangan mengenai pentingnya memberdayakan UMKM lintas batas melalui pemanfaatan teknologi perdagangan seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things, sehingga pelaku usaha kecil dapat menikmati manfaat dari integrasi ekonomi regional yang kian maju.
Selain itu, kedua Menteri menekankan pentingnya penyelesaian pembahasan teknis guna memberikan kejelasan mengenai desain kerangka ekonomi digital yang akan dibangun. Kerangka tersebut kemudian dapat menjadi pijakan dalam pengembangan prinsip-prinsip perdagangan digital yang lebih terarah, serta mendukung percepatan pembentukan Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Pertemuan juga menyoroti peran strategis kerja sama subkawasan dalam kerangka SiJORI, yang telah lama menjadi fondasi integrasi antara Singapura, Johor, dan Kepulauan Riau. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan koridor pertumbuhan yang lebih luas, memperkuat arus perdagangan dan investasi, serta meningkatkan inovasi melalui sinergi antara tiga wilayah yang saling terhubung ini.
Di akhir pertemuan, kedua pihak menegaskan kembali komitmen untuk menjaga koordinasi yang erat dan memastikan agenda-agenda strategis yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti secara konkret. Pertemuan ini memperkuat keyakinan bersama bahwa kerja sama Indonesia–Singapura akan terus berkembang dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat di kedua negara serta bagi kawasan secara keseluruhan.
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan kasus hilangnya dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp1 milyar dari rekening SPPG Pangauban, Kecamatan Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, ke Mabes Polri.
"Direktur Manajemen Risiko BGN sudah membuat laporan ke Mabes Polri," kata Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pekan lalu Yayasan Prama Guna Nasional (PGN) melaporkan hilangnya dana operasional untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp1 miliar dari rekening SPPG Pangauban. Laporan resmi itu disampaikan kepada BGN melalui dokumen laporan khusus yang menyebutkan bahwa insiden terjadi pada Jumat (31/10) pukul 18.30 WIB. Saat itu Kepala SPPG Pangauban Batujajar, Mochamad Cakra Aji Saputra, sedang memproses persetujuan transaksi melalui sistem BNI Direct.
Namun tiba-tiba akses ke sistem memunculkan perintah penggantian kata sandi. Cakra lalu menghubungi layanan pesan teks langsung atau live chat BNI melalui situs resmi. Tidak lama setelah itu ia dihubungi seseorang yang mengklaim sebagai pihak resmi bank dan memberikan tautan untuk mengganti kata sandi dengan alasan keamanan.
Karena meyakini bahwa komunikasi itu legal, Cakra lalu mengikuti arahan orang itu, termasuk memberikan challenge and response banking yang bersifat rahasia.
Keesokan harinya, kontak yang digunakan tidak bisa lagi dihubungi. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata saldo rekening yang sebelumnya sekitar Rp1 miliar tersisa hanya Rp12 juta.
Akibat insiden penipuan transaksi elektronik atau biasa disebut dengan istilah phising itu, SPPG Pangauban yang baru beroperasi selama 10 hari tersebut terpaksa berhenti sementara. SPPG Pangauban memproduksi 3.500 porsi menu MBG setiap hari untuk delapan sekolah di wilayah Batujajar.
Agar kejadian serupa tidak berulang, Wakil Kepala BGN mengingatkan agar semua Kepala SPPG mewaspadai modus operandi kejahatan siber ini serta cermat dan berhati-hati dalam bertransaksi.
Kepala SPPG Pangauban saat ini juga telah dinonaktifkan oleh BGN untuk investigasi lebih lanjut.
(sumber : antaranews.com)
OJK DORONG INDUSTRI PERGADAIAN INDONESIA YANG SEHAT, TANGGUH, DAN ADAPTIF
Jakarta, 13 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri pergadaian Indonesia yang sehat, tangguh, adaptif, bermartabat, inklusif, dan adil, yang berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, dalam acara peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian (Roadmap Pergadaian) 2025-2030, yang digelar di Jakarta, Senin.
Mahendra Siregar dalam sambutannya, mengatakan pentingnya peran industri pergadaian yang semakin vital dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat luas, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Asta Cita Pemerintah.
“Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 ini menegaskan kembali komitmen kita bersama untuk menjadikan pergadaian bukan sekedar penyedia pinjaman, tapi juga mitra pemberdayaan ekonomi rakyat,” kata Mahendra.
Peningkatan inklusi keuangan, salah satunya dikontribusikan melalui kehadiran layanan pergadaian yang memberikan akses yang lebih luas bagi banyak individu dan pelaku usaha mikro untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek.
Ia berharap roadmap ini dapat menjadi tonggak sejarah penting bagi industri pergadaian Indonesia, industri yang tidak hanya tumbuh secara finansial, tapi juga berkontribusi dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.
Sementara itu, Agusman mengatakan bahwa pergadaian telah hadir di tengah masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak didirikannya Bank van Leening oleh VOC pada tahun 1746, yang merupakan cikal bakal industri pergadaian di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK.
“Jadi setelah 279 tahun, hampir 3 abad, baru sekarang ini kita bisa memikirkan dengan baik tentang masa depan industri pergadaian. Kita sangat bersyukur ada Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, inilah undang-undang yang pertama kali menyebutkan secara jelas adanya industri pergadaian,” ujar Agusman.
Kehadiran layanan gadai sangat membantu dalam membuka akses pembiayaan, terutama bagi para pedagang, petani, nelayan, dan usaha mikro lainnya, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Ia mengajak industri pergadaian untuk bersama-sama mengatasi mengenai gadai-gadai ilegal, dan OJK tahun ini akan menyiapkan deregulasi yang memudahkan bagi industri pergadaian di tingkat kabupaten dan kota.
Ketua Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI), Damar Latri Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada OJK yang telah bekerja keras hingga dapat mewujudkan Roadmap Pergadaian 2025–2030.
“Dengan hadirnya Roadmap Pergadaian 2025–2030, kita memiliki visi dan arah bersama untuk membangun industri pergadaian nasional yang kuat, sehat, dan inklusif,” kata Damar.
Ia mengatakan bahwa PPGI berkomitmen terus mendukung penegakan regulasi terhadap usaha gadai ilegal, serta berharap industri pergadaian di Indonesia semakin maju, sehat, dan memberikan manfaat nyata bagi perkembangan nasional.
Dalam rangka mendorong tumbuhnya pelaku usaha gadai di Indonesia, tahun 2025 OJK akan melakukan deregulasi terhadap ketentuan POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, antara lain dengan penyederhanaan persyaratan izin usaha gadai yang belum berizin OJK dan penyesuaian rangkap jabatan bagi tenaga penaksir. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha gadai, dan menumbuhkan industri pergadaian semakin besar ke depannya.
Dalam rangkaian peluncuran Roadmap Pergadaian 2025-2030, dilakukan seremonial pemberian izin perusahaan pergadaian kepada PT Gadai Mas Nusantara, dengan lingkup wilayah nasional, yang menandai dimulainya suatu rezim pengaturan yang baru, di mana wilayah usaha pergadaian dapat mencakup lingkup nasional sebagaimana diatur dalam POJK 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.
Dalam kesempatan ini, OJK juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada stakeholders, baik internal maupun eksternal, yang telah memberikan masukan secara komprehensif dan terlibat dalam proses penyusunan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030, serta berharap secara bersama-sama dapat mengawal implementasinya.
Acara turut dihadiri oleh jajaran pimpinan di bidang PVML OJK, Prof. Rofikoh Rokhim selaku akademisi, perwakilan Kementerian/Lembaga, asosiasi terkait, serta perwakilan perusahaan pergadaian.
Jakarta, 9 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan industri pasar modal yang adil, transparan, dan inklusif serta menjaga kepercayaan investor.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya pada OJK Internationals Webinar dengan tema “Empowering Investors: Invest Wisely and Stay Safe from Fraud and Scams” yang digelar secara hybrid, Kamis.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa edukasi merupakan bagian penting dari pelindungan konsumen yang dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
“Membangun kepercayaan konsumen di sektor jasa keuangan sangat esensial. Konsumen tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian vital dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Menjaga kepercayaan sifatnya wajib dan harus, bahkan pasar yang kuat tanpa adanya kepercayaan akan runtuh,” kata Friderica.
Lanjutnya, konsumen yang terliterasi dan terlindungi akan menjadi konsumen yang yakin dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Dengan pelindungan konsumen yang baik, konsumen akan mampu mengatur keuangan yang dimiliki dengan bijak dan penuh tanggung jawab.
Dalam meningkatkan literasi keuangan serta memperkuat fungsi pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, kolaborasi antara seluruh pihak akan menciptakan transformasi. Kerja sama dan kolaborasi yang baik maka akan tercipta ekosistem keuangan yang dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Webinar ini merupakan bagian dalam rangkaian World Investor Week (WIW) Tahun 2025 yang digagas oleh International Organization of Securities Commissions (IOSCO) serta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya investor ritel, mengenai prinsip dasar investasi yang bijak sekaligus strategi pencegahan terhadap penipuan dan kejahatan di sektor jasa keuangan.
Ketua Komite IOSCO untuk Investor Ritel Kanada Camille Beaudoin menyampaikan apresiasinya kepada OJK yang telah melaksanakan webinar dimaksud dengan melibatkan narasumber ekspertis di bidang peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen serta masyarakat dari berbagai negara.
“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang investasi dan langkah yang dapat dilakukan agar terhindar dari kejahatan di sektor jasa keuangan. Saya juga mengapresiasi langkah OJK yang senantiasa berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan di sektor jasa keuangan dalam rangka meningkatkan keyakinan masyarakat sebagai investor dan pasar keuangan Indonesia,” kata Camille Beaudoin.
Webinar internasional ini menghadirkan berbagai narasumber dari lembaga otoritas jasa keuangan internasional, dengan dua sesi diskusi utama.
Sesi Pertama dengan tema Pentingnya Cerdas Berinvestasi: Dari Investor Pemula Menuju Investor Sejahtera. Narasumber yang hadir pada sesi ini antara lain Kepala Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Cecep Setiawan, Manajer Umum Utama Securities and Exchange Board of India (SEBI) Krishnanand Raghavan, Deputi Komisioner Bidang Hubungan Internasional Financial Services Agency (FSA) Jepang Jutaro Kaneko dan dimoderatori oleh Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) Irwan Abdalloh.
Sedangkan diskusi pada Sesi Kedua bertema Waspada Penipuan: Lindungi Aset Investasi dengan narasumber Analis Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Hudiyanto, Kepala Kampanye dan Pemasaran Digital Investor and Financial Education Council (IFEC) Hongkong Francis Li, serta Direktur dan Kepala Isu Konsumen Monetary Authority of Singapore (MAS) Rebecca Chua. Kepala Departemen Keamanan Siber AFTECH Indonesia Genesha Nara Saputra menjadi moderator dalam sesi dimaksud.
Jakarta, 9 Oktober 2025. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Oktober 2025 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga.
Perkembangan di negara utama menunjukkan kondisi yang beragam. OECD merevisi pertumbuhan ekonomi global lebih kuat dari perkiraan di awal 2025, didukung oleh front loading (percepatan produksi dan perdagangan) sebelum kenaikan tarif. Sementara itu, tensi perang dagang dalam tren menurun, meskipun kemungkinan flare up tensi perang dagang dan geopolitik masih cukup tinggi.
Di Amerika Serikat, kinerja perekonomian relatif stabil dengan pertumbuhan PDB relatif tinggi meskipun pasar tenaga kerja melemah dan inflasi masih terus persisten. Siklus penurunan Fed Fund Rate (FFR) juga telah dimulai dimana The Fed pada September 2025 telah menurunkan FFR sebesar 25 bps dan diekspektasikan masih akan melakukan pemangkasan sebanyak dua kali tahun ini.
Di Tiongkok, moderasi masih berlanjut dengan rilis beberapa indikator utama baik di sisi permintaan maupun penawaran dibawah ekspektasi pasar. Sementara di Eropa, indikator perekonomian terpantau masih stagnan dengan beberapa negara utama Eropa seperti Perancis mengalami tekanan di pasar keuangannya seiring peningkatan kekhawatiran atas keberlanjutan fiskal. Di Jepang, tekanan inflasi masih persisten sehingga Bank of Japan cenderung hawkish.
Perkembangan tersebut turut mendukung risk on investor global sehingga pasar saham global cenderung menguat.
Di dalam negeri, kinerja perekonomian domestik masih terjaga dengan PMI Manufaktur masih di zona ekspansi dan surplus neraca perdagangan yang meningkat. Meskipun demikian, perlu dicermati perkembangan permintaan domestik yang masih perlu didorong seiring dengan moderasi inflasi, tingkat kepercayaan konsumen, serta tingkat penjualan ritel, semen, dan kendaraan.
Pasar modal domestik pada September 2025 mencatatkan kinerja positif, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai kapitalisasi pasar saham, dan Rerata Nilai Transaksi Harian membukukan rekor tertinggi (All-Time High). Perkembangan ini ditopang oleh arah penguatan pasar saham global dan kinerja perekonomian domestik yang tetap terjaga.
Ditengah menguatnya kinerja IHSG dan meningkatnya likuiditas transaksi pada September 2025, investor asing terpantau membukukan net sell di pasar saham domestik. Net sell investor asing tercatat sebesar Rp3,80 triliun selama periode tersebut, sehingga secara ytd net sell investor asing tercatat Rp54,75 triliun.
Pada bulan September 2025, tercatat sebanyak 643 ribu investor baru di pasar modal domestik. Dengan demikian, secara ytd di tahun 2025 ini, investor di pasar modal meningkat sebanyak 3,79 juta menjadi 18,66 juta, atau naik 25,50 persen ytd.
Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)
Kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang terjaga dan aktivitas operasional perbankan tetap optimal untuk memberikan layanan keuangan bagi masyarakat. Pada Agustus 2025, kredit tumbuh 7,56 persen yoy (Juli 2025: 7,03 persen) menjadi Rp8.075,0 triliun.
Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi sebesar 13,86 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi 7,89 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh 3,53 persen yoy. Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 10,79 persen, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 1,35 persen.
Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit ke beberapa sektor tercatat tumbuh tinggi secara tahunan mencapai double digit. Sektor pertambangan dan penggalian tercatat tumbuh 20,13 persen, sektor pengangkutan dan pergudangan tumbuh 22,53 persen dan aktivitas jasa lainnya tumbuh 28,35 persen.
Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 8,51 persen yoy (Juli 2025: 7,00 persen yoy) menjadi Rp9.385,8 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 15,01 persen, 5,52 persen, dan 5,73 persen yoy.
Penurunan BI Rate juga diikuti oleh penurunan suku bunga perbankan. Dibandingkan tahun sebelumnya, rerata suku bunga kredit rupiah tercatat turun 44 bps untuk kredit investasi (Aug-24: 8,86 persen; Aug-25: 8,42 persen) dan turun 31 bps untuk kredit modal kerja (Aug-24: 8,87 persen; Aug-25: 8,56 persen). Dari sisi penghimpunan dana, suku bunga deposito rupiah juga terpantau mulai menurun dibandingkan bulan lalu (Aug-25: 5,24 persen, Jul-25: 5,36 persen).
Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta Bank untuk melakukan pemblokiran terhadap ±27.395 rekening (sebelumnya: 25.912 rekening) dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan Enhance Due Diligence (EDD).
Yogyakarta, 7 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah disrupsi teknologi digital dan perubahan tatanan geopolitik global yang mempengaruhi perkembangan sektor jasa keuangan.
“Yang paling penting adalah kita bisa benar-benar melihat dua perubahan tadi, bukan hanya dari segi ancamannya, tantangannya, potensi disrupsinya, tapi justru peluang yang luar biasa besarnya yang akan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan kemampuan yang ada di bangsa dan negara kita,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam pembukaan kegiatan The 3rd OJK International Research Forum 2025 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Senin (6/10).
Mahendra mengatakan, OJK terus berupaya memaksimalkan berbagai peluang besar yang muncul dari kemajuan teknologi, sekaligus memastikan kemampuan untuk mengantisipasi risikonya melalui pengaturan dan penerapan kode etik yang tepat dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan.
“Kata kunci digital resilience menjadi sangat penting, menyeimbangkan antara peluang yang begitu luar biasa dengan kemungkinan-kemungkinan kita untuk tetap mampu memitigasi, mengendalikan, dan mengaturnya,” tambah Mahendra.
The 3rd OJK International Research Forum berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan berbagai pembicara yang merupakan peneliti dan ahli keuangan baik dari dalam maupun luar negeri.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam sambutan pembukaan forum hari kedua menyampaikan bahwa perkembangan pesat kecerdasan buatan telah mengubah struktur pasar tenaga kerja global. Menurut World Economic Forum, permintaan terhadap profesi Big Data Specialist, FinTech Engineer, serta AI dan Machine Learning Specialist diproyeksikan meningkat lebih dari 80 persen dalam lima tahun ke depan.
“Perubahan ini membuka peluang besar bagi tenaga kerja untuk beralih ke sektor digital, asalkan didukung strategi reskilling dan upskilling yang tepat. Dengan membangun ekosistem talenta yang adaptif, transisi menuju ekonomi digital dapat berlangsung adil dan melahirkan tenaga kerja yang relevan serta kompetitif,” kata Mirza.
Lebih lanjut, Mirza menyampaikan bahwa OJK tengah merumuskan kebijakan mengenai tata kelola kecerdasan buatan di sektor perbankan sebagai langkah antisipasi terhadap percepatan transformasi digital.
“Penerapan kecerdasan buatan juga telah dilakukan di internal OJK melalui pengembangan OSIDA (OJK SupTech Integrated Data Analytics), yakni platform analitik terpadu yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi pengawasan berbasis data,” kata Mirza.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman hadir dalam penutupan dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam The 3rd OJK International Research Forum 2025 dengan baik.
“Kami memandang bahwa semua ini kita lakukan demi kebaikan negeri ini, bahwa riset adalah basis untuk membuat kebijakan, termasuk juga demikian di OJK. Dengan demikian kita yakin bahwa Indonesia Emas 2045 InsyaAllah kita dapat capai dengan baik,” ucap Agusman.
Acara dihadiri lebih dari 350 peserta luring dan lebih dari 2.000 peserta daring, serta menghadirkan narasumber akademisi, praktisi, dan regulator dari berbagai institusi dalam dan luar negeri.
Selain diskusi tematik tentang kecerdasan buatan dan stabilitas ekosistem keuangan, forum ini juga menampilkan presentasi 3 finalis Karya Tulis Ilmiah Karisma 2025, yang diikuti oleh hampir 300 karya ilmiah dari berbagai universitas dan lembaga riset di Indonesia. Karya delapan peserta terbaik akan dipublikasikan melalui jurnal yang dikelola oleh OJK, the International Journal of Financial Systems (IJFS).
Johor Bahru, 12 September 2024. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Pertemuan Tingkat Menteri Kerja Sama Segitiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand atau Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-30 di Johor Bahru, Malaysia pada Kamis (12/09). Pada awal Pertemuan, Deputi Edi menegaskan pentingnya untuk terus meningkatkan upaya kolaboratif di sektor ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, pariwisata, pertanian, dan industri halal.
“Kita punya visi, komitmen, dan sinergi bersama untuk hasilkan rencana aksi yang berdampak nyata bagi perekonomian sub-regional,” ungkap Deputi Edi.
Beberapa hal penting yang menjadi perhatian Indonesia antara lain penguatan konektivitas infrastruktur fisik dan digital dengan meningkatkan jaringan konektivitas untuk memperlancar pergerakan orang dan barang, menggali potensi sektor-sektor industri bernilai tambah tinggi pada komoditas strategis dan prioritaskan pembangunan industri penghasil energi bersih, seperti bio-fuel dan bio-ethanol, promosi industri halal, mendorong ekonomi kreatif, serta percepatan penyelesaian proyek unggulan (Flagship Project) IMT-GT, dan yang terakhir yakni mendorong implementasi pembangunan kota hijau berkelanjutan melalui kerangka Sustainable Urban Development Framewok (SUDF).
“Seluruh tujuan ini hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen kerja sama berkolaborasi dalam menyusun proyek-proyek yang terukur, serta menjalin kerja sama dengan kerja sama sub-regional lainnya, seperti BIMP-EAGA dan GMS,” tegas Deputi Edi.
Lebih lanjut, Deputi Edi juga menyampaikan masukan kepada para Kepala Daerah yang tergabung dalam Chief Ministers and Governors Forum (CMGF) untuk menyusun rencana aksi yang terukur untuk realisasi Visi IMT-GT 2036. Adapun CMGF juga perlu dimanfaatkan sebagai forum diskusi dan praktik terbaik dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi, pengelolaan sampah, digitalisasi daerah, dan konservasi lingkungan.
“Mari kita wujudkan sub-kawasan IMT-GT yang berprinsip 3V, yaitu Vibrant (energik), Verdant (hijau), dan Value (bernilai tambah),” pungkas Deputi Edi.
Dalam kesempatan tersebut, konsolidasi dalam promosi program IMT-GT Visit Year, percepatan dalam penyelesaian proyek konektivitas Ro-Ro Dumai – Malaka, serta peluang konektivitas baru Batam – Johor turut menjadi perhatian para Menteri IMT-GT dari CMGF.
Selanjutnya dalam sesi Pertemuan Retreat, para Menteri juga membahas proposal Asian Development Bank (ADB) dalam menyusun Strategi Kolaboratif Ekonomi Biru 2030. Inisiatif ini merupakan langkah kolaboratif dan strategis untuk mencapai visi bersama mewujudkan pemanfaatan ekonomi kelautan sekaligus kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Secara prinsip para Menteri mendukung inisiatif tersebut, meski demikian perlu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme dan implementasi
Sebagai informasi, Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-30 tersebut merupakan pertemuan puncak dari rangkaian pertemuan yang telah diselenggarakan sejak tanggal 9 September 2024 lalu. Pertemuan dipimpin oleh Ministry of Economy Malaysia Rafizi Ramli.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Senior Advisor National Economic and Social Development Council Thailand Sasithorn Palattadej, Vice President for East Asia-Southeast Asia and the Pacific Scott Morris dan Satvinder Singh, Deputy Secretary General for the ASEAN Economic Community ASEAN Secretariat Satvinder Singh, serta Perwakilan ADB. (nck)
Konsisten Berdayakan Mustahik, BAZNAS RI Raih Penghargaan Internasional 3G Awards 2024
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI meraih penghargaan Global Good Governance (3G) Awards 2024 pada kategori 3G Leadership Award in Community Development & Philantropy.
Penghargaan berskala internasional ini disematkan oleh Cambridge International Financial Advisory (IFA) untuk lembaga yang memiliki tata kelola baik dan komitmen pada kesejahteraan sosial.
Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi membawa BAZNAS kembali meraih penghargaan tersebut.
“Alhamdulillah, BAZNAS RI kembali menerima Penghargaan Internasional 3G Leadership Award in Community Development & Philantropy dari Cambridge-IFA,” ucap Kiai Noor dalam keterangannya di Jakarta, Selasa(7/16/2024).
Sebelumnya, proses penyerahan penghargaan diselenggarakan pada 29 April 2024, di Manila, Filipina.
Kiai Noor menjelaskan, kategori 3G Leadership Award in Community Development & Philanthropy 2024 diterima BAZNAS karena berhasil mentransformasikan masyarakat dalam hal kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan, termasuk pentingnya peran filantropi bagi pembangunan masyarakat.
"Penghargaan ini adalah buah keberhasilan dari program-program Zakat Community Development dalam meningkatkan taraf ekonomi, sosial, dan spiritualitas bangsa," jelasnya.
Kiai Noor mengatakan, capaian bergengsi tersebut bisa memperkuat peran BAZNAS RI sebagai lembaga zakat nasional yang mengelola zakat sesuai dengan 3A, yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi Aman NKRI.
Dia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, BAZNAS RI kerap menjadi langganan penerima penghargaan baik skala nasional maupun internasional.
Kiai Noor berharap, melalui penghargaan ini, BAZNAS RI berharap bisa meningkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS dalam menyalurkan ZIS kepada yang membutuhkan.
"Dengan adanya penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat untuk kita membantu lebih banyak lagi orang sehingga Indonesia terus melesat menjadi negeri yang kuat," pungkasnya.
Pada ajang serupa pada tahun 2022, BAZNAS berhasil meraih dua penghargaan kategori 3G Championship Award in Capacity Building 2022 dan 3G Leadership Award in Community Development & Philanthropy 2022. Sedangkan pada tahun 2023, BAZNAS kembali meraih 3G Leadership Award in Community Development & Philanthropy 2023 dan 3G Championship Award in Capacity Building 2023.
