Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas P2SP di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jumat (13/3/2026).

Kehadiran Amsakar dan Li Claudia merupakan wujud komitmen dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan perizinan maupun operasional yang dihadapi pelaku usaha secara cepat.

Beragam permasalahan investasi menjadi pembahasan utama dalam forum ini mulai dari Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR), pengalokasian lahan hingga percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Di hadapan Menteri Keuangan RI, Amsakar dan Li Claudia pun menegaskan komitmennya untuk membenahi berbagai persoalan tersebut guna mendorong iklim investasi inklusif dan transparan.

“Masukan dari Menteri Keuangan akan kami tindak lanjuti agar pertumbuhan investasi dan ekonomi di Batam semakin meningkat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah,” ujar Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.

Merespons soal Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR), Amsakar menjelaskan bahwa BP Batam dalam kurun waktu terakhir belum mengalokasikan lahan sepeser pun imbas dari moratorium beberapa waktu lalu.

Di samping itu, lanjut Amsakar, pihaknya juga tengah memperbaiki LMS (Land Management System) agar pembaruan database untuk meningkatkan layanan pertanahan lebih optimal.

“Selain itu, ada beberapa hal dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang perlu didetailkan kembali,” jelas Amsakar.

Senada, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan keluhan pelaku usaha atau investor.

Dengan harapan, pertumbuhan investasi di Batam dapat lebih kondusif dan transparan.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti beberapa persoalan terkait investasi. Tujuannya agar Batam dapat tumbuh pesat dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Li Claudia. 

Jakarta, 16 Maret 2026 - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) mencatat lonjakan signifikan jumlah penumpang menjelang puncak arus mudik Lebaran 1447 H. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diberlakukan pemerintah pada tanggal 16 - 17 Maret 2026.

Berdasarkan data per tanggal 16 Maret 2026 pukul 08.00 WIB, jumlah penjualan tiket untuk periode arus mudik keberangkatan 6 - 22 Maret 2026 telah mencapai 278.530 tiket. Adapun realisasi jumlah penumpang periode keberangkatan 6 - 15 Maret 2026 sebanyak 185.697 orang, atau meningkat sekitar 3,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya 179.972 orang.

Sekretaris Perusahaan PELNI Ditto Pappilanda menyampaikan bahwa pada periode 6 - 15 Maret 2026, keberangkatan tertinggi terjadi pada 11 Maret 2026 dengan realisasi 25.779 penumpang, melonjak sekitar 54,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 16.645 penumpang.

“Kami melihat antusiasme mudik tahun ini jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami telah meningkatkan kesiapan operasional secara menyeluruh dengan menambah personil pelayanan dan pengawasan ketat di atas kapal maupun pelabuhan,” ujar Ditto.

Ditto juga menambahkan bahwa puncak arus mudik kapal PELNI diperkirakan akan terjadi pada 18 Maret 2026 atau H-3 lebaran dengan jumlah penumpang mencapai 27.350 penumpang.

“PELNI menyediakan sebanyak 751.550 tiket selama periode Angkutan Lebaran tanggal 6 Maret - 6 April 2026. Adapun rute-rute barat terutama Batam-Belawan, diprediksi menjadi rute terpadat tahun ini,” tambah Ditto.

Ditto turut mengingatkan agar penumpang selalu mematuhi protokol keselamatan di atas kapal, menjaga kebersihan dan mengikuti arahan awak kapal selama perjalanan.

“Kami mengimbau seluruh calon penumpang untuk memesan tiket jauh-jauh hari melalui channel resmi supaya terhindar dari antrean panjang di pelabuhan. Kami juga memastikan setiap kapal dan ABK PELNI siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” pungkas Ditto.

Demi kelancaran Angkutan Lebaran, PELNI telah menggelar workshop keselamatan kapal untuk seluruh ABK, menyiapkan posko bersama dan monitoring BMKG, menyesuaikan rute serta jadwal pelayaran, serta menempatkan tambahan personil pengamanan internal dan eksternal baik di atas kapal maupun di pelabuhan.

"Untuk menghindari kemacetan saat menuju pelabuhan Bintang 99 Persada Batam dan menghindari antrian saat pencetakan Boarding Pas agar penumpang datang lebih awal sebelum keberangkatan kapal atau dapat pula cek in secara mandiri melalui aplikasi Pelni Mobile 12 jam sebelum keberangkatan kapal"ujar Kacab Pelni Batam Edwin Kurniansyah. 

Tiket kapal PELNI dapat diperoleh di seluruh channel pembelian, seperti aplikasi PELNI Mobile, website PELNI, contact center 162, loket cabang, fitur Lifestyle BCA Mobile, my BCA, Sukha by Livin Mandiri, BNI agen46, agen BRI link BRImo, Gopay, Dana, Telkomsel, jaringan Indomaret dan OMI mitra Indogrosir, jaringan Alfamart dan Alfamidi, ATA Tour, Fastpay, easybook.com, via.com, MMBC, Darmawisata Indonesia hingga Versa dan Topindo.

Untuk pembayaran, PELNI sudah bekerja sama dengan BRIVA, BNI Virtual Account, Permata Bank, Mandiri Virtual Account, Indomaret dan OMI mitra Indomaret, jaringan Alfamart dan Alfamidi, iSaku, Finpay dan Fastpay.

Pelabuhan Keberangkatan Terpadat per tanggal 16 Maret 2026 :
1. Batam (22.840 pax)
2. Balikpapan (22.300 pax)
3. Makassar (22.002 pax)
4. Ambon (14.446 pax)
5. Kumai (14.119)

Pelabuhan Kedatangan Terpadat per tanggal 16 Maret 2026 :
1. Surabaya (36.936 pax)
2. Belawan (22.670 pax)
3. Makassar (21.033 pax)
4. Bau-Bau (17.768 pax)
5. Ambon (13.663 pax)

Ruas Terpadat per tanggal 16 Maret 2026 :
1. Batam - Belawan (20.251 pax)
2. Balikpapan - Surabaya (10.980 pax)
3. Kumai - Semarang (8.727 pax)
4. Makassar - Surabaya (7.009 pax)
5. Belawan - Batam (5.851 pax)

Kekhawatiran kehilangan kendali masih menjadi salah satu alasan utama perusahaan menunda Initial Public Offering (IPO). Tidak sedikit pemilik usaha yang memandang go public sebagai keputusan besar yang berpotensi mengurangi peran pendiri dalam menentukan arah bisnis. Kekhawatiran tersebut tentu dapat dipahami. Namun dalam praktiknya, IPO tidak serta-merta menghilangkan posisi pengendali perusahaan. Kendali korporasi tidak ditentukan oleh status sebagai perusahaan terbuka, melainkan oleh bagaimana struktur kepemilikan dan hak suara dirancang sejak awal. 

Kendali Ditentukan oleh Struktur, Bukan Status

Salah satu miskonsepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa setelah IPO, perusahaan sepenuhnya “berpindah tangan” kepada publik. Faktanya, berdasarkan data IPO di Indonesia selama 25 tahun terakhir, rata-rata porsi saham yang dilepas kepada publik berada di kisaran ±25%. Artinya, sekitar ±75% saham umumnya masih dimiliki oleh pemegang saham lama, termasuk pendiri atau keluarga pemilik perusahaan. 

Dengan komposisi tersebut, pendiri atau keluarga—dalam konteks perusahaan keluarga—umumnya tetap memegang mayoritas hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Posisi ini memungkinkan mereka tetap dapat menentukan arah strategis perusahaan. 

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan pengendali sebagai pihak yang memiliki mayoritas saham (lebih dari 50%) atau pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan strategis perusahaan. Dengan demikian, kendali perusahaan ditentukan oleh struktur kepemilikan dan distribusi hak suara, bukan semata-mata oleh status sebagai perusahaan terbuka. 

Banyak perusahaan keluarga yang tergolong besar di Indonesia, telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tetap berada di bawah kendali pendirinya. Hal tersebut dimungkinkan karena struktur penawaran umum dan komposisi kepemilikan dirancang secara strategis sebelum IPO dilakukan. 

IPO dan Tata Kelola: Transparansi Bukan Berarti Kehilangan Strategi

Kekhawatiran lain yang sering muncul adalah bahwa setelah IPO, manajemen tidak lagi leluasa mengambil keputusan karena harus tunduk pada berbagai kewajiban keterbukaan informasi dan pengawasan yang lebih ketat. 

Perusahaan terbuka wajib menerapkan standar tata kelola yang lebih tinggi, termasuk keberadaan komisaris independen, pembentukan komite audit, serta kewajiban keterbukaan informasi kepada publik. Namun, mekanisme ini bukan diciptakan untuk mengambil alih kendali manajemen, melainkan untuk memastikan akuntabilitas, perlindungan pemegang saham, dan keberlanjutan usaha. 

Justu sebaliknya, penerapan tata kelola yang lebih baik akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Proses bisnis menjadi lebih terdokumentasi, risiko lebih terkelola, dan akses terhadap pendanaan semakin terbuka. Perusahaan dapat bertransformasi menjadi institusi yang lebih profesional dengan fondasi yang lebih kuat untuk bertahan dan tumbuh lintas generasi. 

Kunci utama agar kendali atas perusahaan tetap terjaga terletak pada perencanaan yang matang. Struktur kepemilikan, porsi saham yang dilepas, komposisi direksi dan komisaris, serta kesiapan internal perusahaan perlu dirancang secara strategis sebelum penawaran umum dilakukan. Dengan persiapan yang tepat, IPO dapat menjadi instrumen pertumbuhan tanpa mengorbankan kontrol. Sebaliknya, IPO justru dapat memperkuat posisi perusahaan melalui peningkatan reputasi, kredibilitas, serta akses terhadap sumber pendanaan jangka panjang. 

Momentum Pasar Modal Indonesia: Kesempatan Sedang Terbuka

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar modal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Jumlah investor pasar modal meningkat cukup signifikan dan telah melampaui 21 juta Single Investor Identification (SID). Seiring dengan kenaikan tersebut, jumlah perusahaan tercatat di BEI juga telah menembus lebih dari 900 perusahaan, mencerminkan semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan. Aktivitas IPO Indonesia juga konsisten menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN dalam beberapa periode terakhir. 

Hal tersebut menandakan bahwa pasar sedang berada dalam fase ekspansi. Basis investor semakin luas, likuiditas meningkat, dan awareness publik terhadap investasi semakin tinggi. Bagi perusahaan, momentum tersebut dapat dimanfaatkan sebagai waktu yang tepat untuk naik kelas dan memasuki fase pertumbuhan yang lebih terstruktur. 

IDX Incubator: Program Persiapan IPO

Banyak perusahaan sebenarnya memiliki kinerja yang baik tetapi belum siap secara struktural untuk IPO. Tantangannya bukan pada bisnisnya, melainkan pada kesiapan tata kelola, dokumentasi, struktur modal, dan pemahaman regulasi. Untuk mendukung persiapan tersebut, BEI memiliki program IDX Incubator yang merupakan pendampingan untuk perusahaan mempersiapkan IPO secara terstruktur dan terarah melalui rangkaian edukasi komprehensif. Program ini gratis dan ditujukan bagi perusahaan yang memiliki potensi serta rencana IPO dalam beberapa tahun ke depan. 

Kepala Divisi Pengembangan Perusahaan Tercatat BEI Listyorini Dian Pratiwi menyampaikan bahwa IPO bukanlah proses instan, melainkan transformasi menyeluruh dengan persiapan yang matang. “IPO bukan sekadar aksi korporasi untuk menghimpun dana, tetapi proses transformasi bisnis menjadi institusi yang lebih transparan, profesional, dan berkelanjutan. Melalui IDX Incubator, kami ingin membantu perusahaan mempersiapkan fondasi tersebut secara bertahap dan terstruktur. Sehingga ketika memutuskan untuk IPO, perusahaan sudah siap baik dari sisi tata kelola, struktur permodalan, maupun strategi jangka panjangnya.” 

Ia menambahkan bahwa salah satu fokus utama program IDX Incubator adalah membantu perusahaan memahami bahwa kendali dan profesionalisme dapat berjalan beriringan. “Banyak pelaku usaha yang khawatir kehilangan kendali setelah IPO. Padahal, dengan perencanaan struktur kepemilikan yang tepat dan tata kelola yang baik, perusahaan tetap dapat menjaga arah strategisnya. Justru dengan menjadi perusahaan terbuka, kredibilitas dan daya saing perusahaan akan semakin kuat.” 

Mengapa Perlu Mulai Sekarang?

Persiapan IPO idealnya dilakukan 2–3 tahun sebelumnya. Semakin awal perusahaan menata struktur dan tata kelola, semakin optimal hasil yang dapat dicapai. Saat ini, pendaftaran IDX Incubator dibuka hingga 8 Maret 2026. Periode ini menjadi kesempatan bagi perusahaan yang ingin mulai menata struktur kepemilikan, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan kesiapan internal sebelum memasuki pasar modal melalui mekanisme IPO.

Batam, 13 Maret 2026 — Manajemen Maxone Batam menggelar kegiatan buka puasa bersama yang melibatkan seluruh karyawan beserta keluarga pada Kamis (12/3) malam. Acara yang berlangsung mulai pukul 18.00 WIB hingga selesai ini menjadi momen silaturahmi sekaligus bentuk apresiasi perusahaan terhadap kontribusi para karyawan.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di restaurant hotel dan dihadiri oleh manajemen serta jajaran perwakilan perusahaan pemilik, yakni PT Morella Amerta Sejahtera. Suasana kebersamaan terlihat sejak awal acara ketika para karyawan datang bersama pasangan dan anak-anak mereka untuk menikmati momen berbuka puasa bersama.

General Manager Yusup Maulana Mana mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya manajemen untuk mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan kerja.

“Bulan Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat kebersamaan. Kami ingin menghadirkan suasana yang tidak hanya profesional di tempat kerja, tetapi juga hangat seperti keluarga besar. Kegiatan ini adalah bentuk apresiasi kami kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi terbaik bagi hotel,” ujar Yusup.

Sementara itu, perwakilan perusahaan pemilik, Saveria Tamba, dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberhasilan operasional hotel tidak terlepas dari dedikasi seluruh karyawan.

“Acara ini menjadi bentuk penghargaan dari perusahaan kepada seluruh karyawan yang selama ini telah menunjukkan komitmen dan kerja kerasnya. Kami berharap kebersamaan seperti ini dapat semakin memperkuat rasa memiliki terhadap perusahaan,” kata Saveria.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan sambutan manajemen, dilanjutkan dengan doa bersama menjelang waktu berbuka puasa. Setelah berbuka, para karyawan dan keluarga menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh tim Food & Beverage hotel dalam suasana santai dan penuh keakraban. Menjelang penutupan acara, manajemen hotel juga membagikan bingkisan parsel kepada seluruh karyawan sebagai bentuk apresiasi tambahan. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan keluarga besar Maxone Batam

Batam – Menjelang puncak arus mudik dalam rangka Operasi Ketupat Seligi 2026, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengeluarkan imbauan strategis terkait kondisi cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda wilayah perairan Kepulauan Riau dalam beberapa hari ke depan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasatgas Humas Ops Ketupat Seligi 2026, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., pada Minggu (15/3/2026).

Berdasarkan analisis prakiraan cuaca maritim periode 16 hingga 19 Maret 2026, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat memengaruhi keselamatan pelayaran.

Peringatan Dini dan Sebaran Wilayah:
1. Senin (16/03/2026): Waspada gelombang kategori Sedang mencapai 2.3 meter yang diprediksi terjadi di seluruh wilayah perairan Kep. Riau (Kecuali Batam dan Karimun).
2. Selasa (17/03/2026): Potensi gelombang mencapai 1.7 meter di wilayah perairan Natuna, Anambas, dan perairan Bintan.
3. Rabu (18/03/2026): Ketinggian gelombang hingga 1.4 meter di wilayah Natuna (Utara, Selatan, Timur) serta kawasan Subi-Serasan.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa pemantauan cuaca secara berkala merupakan langkah krusial untuk mencegah kecelakaan di laut.

"Kami mengimbau kepada seluruh nakhoda, operator kapal ferry, hingga masyarakat nelayan untuk tidak meremehkan perubahan cuaca. Keselamatan jiwa pemudik adalah hukum tertinggi. Pastikan kapasitas muatan tidak melebihi batas (overload) dan alat keselamatan seperti life jacket tersedia dalam kondisi prima," tegas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Polda Kepri bersama instansi terkait (Basarnas dan KSOP) telah menyiagakan personel di titik-titik pelabuhan penyeberangan untuk memastikan protokol keselamatan pelayaran dipatuhi secara ketat. Masyarakat juga disarankan untuk rutin memantau pembaruan data cuaca melalui laman resmi https://maritim.bmkg.go.id.

Polda Kepri berkomitmen untuk mengawal jalannya mudik Lebaran 2026 agar tetap aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kepulauan Riau.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., juga mengimbau masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian agar menghubungi Call Center 110 yang aktif 24 jam atau memanfaatkan aplikasi Polri Super Apps. Selain itu, guna memastikan pelayanan anggota di lapangan berjalan profesional, masyarakat juga dapat memberikan laporan atau aduan melalui Layanan Barcode Pengaduan Propam yang tersedia di setiap pos pelayanan dan kantor polisi jajaran Polda Kepri.

"Kemudian, bagi masyarakat yang merasa khawatir meninggalkan kendaraan atau barang berharga lainnya di rumah saat mudik, dipersilakan untuk menitipkannya di kantor polisi terdekat (Polsek atau Polres). Layanan penitipan ini disediakan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun, sebagai wujud kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman selama merayakan Idul Fitri," tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Batam – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan Operasi Ketupat Seligi 2026 menjelang arus mudik Idul Fitri, Polresta Barelang bersama Tim Satgas Gakkum Seligi Ketupat 2026 berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan percaloan yang dilakukan oleh oknum calo tiket kapal Roro di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur, Kota Batam. Pengungkapan kasus ini merupakan respons cepat Kepolisian atas laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik percaloan tiket di area pelabuhan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kasatgas Humas Ops Ketupat Seligi 2026, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., di Lobby Utama
Polresta Barelang. Minggu (15/3/2026).

Kegiatan pengungkapan kasus tersebut dipimpin oleh, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol M. Debby Tri Andrestian, S.I.K., M.H.Li., Kapolsek KKP Polresta Barelang AKP Zharfan Edmond, S.Tr.K., S.I.K., LL.M., serta Kanit Reskrim Tipiter Polresta Barelang.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan bahwa kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan oleh oknum calo tiket di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Sabtu, 14 Maret 2026 sekitar pukul 15.00 WIB di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur, Kota Batam.

“Peristiwa tersebut bermula ketika suami korban menghubungi salah satu pelaku untuk menanyakan ketersediaan tiket kapal Roro tujuan Punggur – Kuala Tungkal. Pelaku kemudian meminta korban datang langsung ke pelabuhan serta mengirimkan foto KTP sebagai syarat pengurusan tiket. Saat bertemu di lokasi, pelaku menawarkan tiket dengan harga Rp500.000 dan setelah dilakukan negosiasi disepakati sebesar Rp400.000,” ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Setelah kapal KMP Sembilang sandar di pelabuhan, pelaku mengajak korban mendekati kapal dan menyuruh korban masuk ke dalam kapal. Setelah korban berada di dalam kapal, pelaku meminta uang tiket sebesar Rp400.000. Korban kemudian menyerahkan uang tersebut, namun pelaku tidak memberikan tiket resmi dan langsung meninggalkan korban.

“Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Satgas Gakkum Operasi Ketupat Seligi 2026 segera melakukan serangkaian penyelidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan serta alat bukti yang diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, petugas berhasil mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana penipuan tersebut,” tegas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Selanjutnya pada Minggu, 15 Maret 2026 dilakukan gelar perkara dan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Adapun identitas tersangka yang berhasil diamankan yaitu MY (47) pekerjaan wiraswasta, AM (43) pekerja karyawan BUMN, RY (33) pekerja karyawan BUMN.

Dalam perkara ini, masing-masing tersangka memiliki peran yang berbeda. Tersangka MY berperan mencari calon korban, melakukan komunikasi dengan korban, serta menerima uang pembayaran tiket. Sementara itu, tersangka AM yang merupakan karyawan BUMN berperan membantu meloloskan penumpang tanpa tiket pada saat pemeriksaan di dalam kapal, dan tersangka RY berperan meloloskan penumpang yang tidak memiliki tiket saat masuk ke dalam kapal.

Adapun korban dalam kasus ini yaitu E (23) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan S (44) yang berprofesi sebagai wiraswasta. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp900.000.

Modus operandi para tersangka yaitu memanfaatkan momen arus mudik Lebaran yang menyebabkan tingginya permintaan tiket kapal penyeberangan. Para pelaku menawarkan jasa keberangkatan menggunakan kapal Roro tanpa tiket resmi dengan cara mengoordinasikan masuknya penumpang melalui jalur tertentu agar dapat lolos dari pemeriksaan tiket resmi.

Dari tangan para tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiga unit telepon genggam dari berbagai merek serta uang tunai sebesar Rp900.000 yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tersebut.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 494 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penipuan dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp1.000.000, dengan ancaman pidana berupa denda kategori II paling banyak sebesar Rp10.000.000.

Kabidhumas Polda Kepulauan Riau selaku Kasatgas Humas Operasi Ketupat Seligi 2026 dalam keterangannya menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama masa arus mudik Lebaran.

Kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi praktik percaloan maupun pungutan liar yang merugikan masyarakat, khususnya di kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu titik mobilitas masyarakat selama arus mudik.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan adanya praktik percaloan, pungutan liar, maupun tindakan mencurigakan di area pelabuhan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama pelaksanaan Operasi Ketupat Seligi 2026.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengimbau masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian agar menghubungi Call Center 110 yang aktif 24 jam atau memanfaatkan aplikasi Polri Super Apps. Selain itu, guna memastikan pelayanan anggota di lapangan berjalan profesional, masyarakat juga dapat memberikan laporan atau aduan melalui Layanan Barcode Pengaduan Propam yang tersedia di setiap pos pelayanan dan kantor polisi jajaran Polda Kepri.

"Kemudian, bagi masyarakat yang merasa khawatir meninggalkan kendaraan atau barang berharga lainnya di rumah saat mudik, dipersilakan untuk menitipkannya di kantor polisi terdekat (Polsek atau Polres). Layanan penitipan ini disediakan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun, sebagai wujud kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman selama merayakan Idul Fitri," tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Jakarta, 15 Maret 2026. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa debitur bank yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen OJK menegakkan ketentuan tersebut terlihat dalam perkara tindak pidana perbankan pada PT BPR Duta Niaga Pontianak yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pada 6 Februari 2026.

Perkara tersebut bermula dari hasil pengawasan OJK yang ditindaklanjuti melalui pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan.

Debitur terbukti dengan sengaja menyebabkan atau turut serta membantu perbuatan anggota Direksi sehingga terjadi pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan kegiatan usaha, dokumen, maupun laporan transaksi atau rekening bank, termasuk melalui penerimaan fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 49 ayat (2) huruf a dalam pasal 14 angka 54 bagian kedua mengenai Perbankan Bab IV Perbankan UU RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang dibacakan tanggal 6 Februari 2026 atas perkara Nomor: 450/Pid.Sus/2025/PN Ptk untuk tersangka Sdr. AS dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan perkara Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Ptk untuk tersangka Sdr. HS dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Selain debitur, pegawai BPR tersebut juga dinyatakan terbukti bersalah. Sdr. ZB selaku Direktur Utama dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan Sdr. DD selaku Direktur Operasional dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Penegakan hukum ini menjadi bentuk komitmen dalam menjaga integritas industri perbankan serta memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan fasilitas pembiayaan perbankan.

Masyarakat diimbau untuk selalu bertindak jujur dan transparan dalam mengajukan fasilitas kredit serta menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Batam – Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., bersama Gubernur Provinsi Kepri H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., dan jajaran Forkopimda melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah titik strategis keberangkatan arus mudik di wilayah Kota Batam. Langkah ini diambil guna memastikan kesiapan sarana prasarana, aspek keselamatan pelayaran, serta kenyamanan masyarakat dalam rangka perayaan Lebaran Tahun 2026 (1447 H). Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Danrem 033/WP, Dankoarmada RI Kawasan Barat, Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Wakapolresta Barelang, BPTD Kelas II Provinsi Kepulauan Riau, KSOP Batam, Direktur ASDP Roro Punggur, serta unsur Forkopimda Provinsi Kepri dan Forkopimda Kota Batam.

Adapun rangkaian peninjauan dilakukan secara menyeluruh di tiga lokasi utama yang menjadi simpul kepadatan penumpang, yakni Pelabuhan Pelni (Bintang 99) Batu Ampar, Pelabuhan HarbourBay, dan berakhir di Pelabuhan Roro Punggur. Di setiap titik tersebut, rombongan mengecek secara mendalam mulai dari kesiapan armada kapal, sistem antrean tiket, hingga fasilitas pendukung bagi para pemudik yang tengah menunggu jadwal keberangkatan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyampaikan bahwa berdasarkan hasil peninjauan di Pelabuhan Batu Ampar, kapasitas kapal yang mencapai sekitar 2.600 penumpang saat ini terisi kurang lebih 2.500 penumpang, sehingga masih berada dalam batas kapasitas yang aman. Pihaknya juga melakukan pengecekan langsung bersama kapten serta kru kapal guna memastikan kesiapan operasional, keselamatan pelayaran, serta kualitas pelayanan kepada para penumpang, mengingat intensitas pelayaran diperkirakan meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Lebih lanjut, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menjelaskan bahwa peninjauan juga dilakukan di Pelabuhan HarbourBay dan Pelabuhan Roro Punggur untuk melihat secara langsung situasi keberangkatan dan kedatangan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, masih terdapat masyarakat yang menunggu jadwal keberangkatan, namun seluruh penjualan tiket saat ini telah dilakukan secara online guna mencegah praktik percaloan. Selain itu, pihak terkait juga memastikan bahwa ketersediaan armada kapal masih mencukupi untuk melayani kebutuhan penumpang.

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder telah berkoordinasi untuk mengantisipasi adanya dugaan praktik percaloan. Pihak KSOP dan ASDP pun telah menyiapkan langkah antisipatif, termasuk rencana penambahan armada kapal guna mengakomodir lonjakan jumlah penumpang. Berdasarkan data sementara, jumlah penumpang pada tahun ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dan saat ini diperkirakan telah memasuki salah satu puncak arus mudik di wilayah Batam.

Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya telah memerintahkan subsatgas penegakan hukum untuk menelusuri informasi terkait dugaan praktik percaloan tiket yang berpotensi merugikan masyarakat. Kapolda Kepri juga telah berkoordinasi dengan pihak ASDP, KSOP, serta operator kapal Pelni di Batu Ampar untuk melakukan pengawasan secara ketat di seluruh area pelabuhan.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh tawaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan tiket secara ilegal. Menurutnya, keselamatan penumpang menjadi prioritas utama sehingga jumlah penumpang dalam setiap perjalanan kapal telah dibatasi sesuai standar keselamatan pelayaran.

Selain itu, pihak ASDP juga telah menyiapkan tambahan armada kapal guna mengakomodir masyarakat yang belum mendapatkan tiket perjalanan. Dengan adanya penambahan armada tersebut, diharapkan seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik tanpa harus bergantung pada praktik percaloan.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengimbau masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian agar menghubungi Call Center 110 yang aktif 24 jam atau memanfaatkan aplikasi Polri Super Apps. Selain itu, guna memastikan pelayanan anggota di lapangan berjalan profesional, masyarakat juga dapat memberikan laporan atau aduan melalui Layanan Barcode Pengaduan Propam yang tersedia di setiap pos pelayanan dan kantor polisi jajaran Polda Kepri.

"Kemudian, bagi masyarakat yang merasa khawatir meninggalkan kendaraan atau barang berharga lainnya di rumah saat mudik, dipersilakan untuk menitipkannya di kantor polisi terdekat (Polsek atau Polres). Layanan penitipan ini disediakan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun, sebagai wujud kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman selama merayakan Idul Fitri," tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai memisahkan pencatatan dan laporan keuangan antara sistem konvensional dan syariah. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat transparansi serta memberi kepastian bagi nasabah perbankan syariah mengenai pengelolaan dana penjaminan.

Direktur Group Hubungan Lembaga LPS. Nur Budiantoro mengatakan, pemisahan tersebut mencakup sumber premi, pengelolaan dana, hingga penggunaan dana untuk pembayaran klaim penjaminan. Dengan skema ini, dana yang berasal dari bank syariah akan dikelola dan digunakan sesuai prinsip syariah.

“Tahun ini LPS memisahkan laporan keuangan kita, akuntansi kita sudah dipisahkan antara konvensional dan syariah. Ini upaya dari LPS untuk memberikan kepercayaan kepada nasabah, terutama dalam pengalaman perbankan syariah,” kata Nur Budiantoro dalam Workshop Literasi Keuangan dan Berbuka Puasa Bersama Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta di Arcici Hotel, Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Nur Budiantoro menjelaskan, LPS selama ini menjamin simpanan nasabah di seluruh bank di Indonesia, baik bank konvensional maupun bank syariah. Ketika terjadi kegagalan bank, LPS akan membayar klaim penjaminan simpanan kepada nasabah yang memenuhi ketentuan.

“Kalau kita membayar klaim penjaminan untuk bank syariah atau BPRS, nasabahnya wajar kalau menuntut uang yang diterima juga murni syariah dan tidak tercampur. Makanya LPS mulai tahun ini memisahkan akuntansi antara konvensional dan syariah,” kata Budiantoro.

Ia menambahkan, premi penjaminan yang dibayarkan bank juga dicatat secara terpisah. Premi dari bank konvensional akan masuk ke portofolio konvensional, sedangkan premi dari bank syariah dikelola dalam skema syariah dan ditempatkan pada instrumen yang sesuai prinsip syariah.

Dengan skema tersebut, pembayaran klaim penjaminan untuk nasabah bank syariah juga akan menggunakan dana yang bersumber dari premi syariah. Menurut Nur, langkah ini memberikan kepastian bahwa dana yang diterima nasabah bank syariah tetap sesuai prinsip syariah.

Selain menjamin simpanan, LPS juga memiliki mekanisme verifikasi sebelum membayar klaim penjaminan. Nur menjelaskan, terdapat tiga syarat utama yang dikenal dengan istilah 3T, yakni simpanan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak terindikasi melakukan tindak pidana yang merugikan bank.

“Untuk bank syariah, ketentuan tingkat bunga tidak berlaku karena dalam sistem syariah tidak ada konsep bunga. Prinsipnya adalah bagi hasil dan keadilan dalam transaksi,” kata Nur.

Sebagai informasi, LPS menjamin simpanan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Simpanan yang dijamin mencakup giro, tabungan, dan deposito, baik di bank konvensional maupun bank syariah dengan akad wadiah maupun mudharabah.  

Saat ini seluruh bank di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Data LPS menunjukkan jumlah bank peserta penjaminan mencapai 1.605 bank pada 2025, terdiri atas 105 bank umum serta sekitar 1.500 BPR dan BPRS.  

Dalam kesempatan tersebut, Nur Budiantoro juga menyoroti perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin pesat. Menurut dia, ekonomi syariah pada dasarnya merupakan praktik ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, seperti keadilan, transparansi, dan larangan praktik riba maupun spekulasi.

Ia menjelaskan, adopsi ekonomi syariah umumnya berkembang melalui tiga tahap, yaitu karena alasan religius, kemudian menjadi gaya hidup, hingga akhirnya dipilih karena dinilai memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat.  

Perkembangan industri keuangan syariah juga didukung oleh konsolidasi sektor perbankan. Merger sejumlah bank syariah membuat aset industri meningkat signifikan.

Selain itu, pasar modal syariah juga menunjukkan kinerja positif. Harga saham yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tercatat tumbuh 43,11 persen pada 2025, lebih tinggi dibanding kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai 22,13 persen.  

Ketua Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta (KJEJ) Windarto mengatakan, kegiatan workshop literasi keuangan ini menjadi ruang diskusi penting bagi jurnalis ekonomi untuk memahami isu keuangan syariah secara lebih komprehensif.

Menurut Windarto, peningkatan literasi tersebut penting agar pemberitaan mengenai ekonomi syariah dapat disampaikan secara lebih akurat kepada publik.

“Isu ekonomi syariah terus berkembang dan membutuhkan pemahaman yang kuat dari jurnalis ekonomi. Kegiatan seperti ini membantu jurnalis memahami sistem penjaminan simpanan serta perkembangan industri keuangan syariah secara lebih utuh,” kata Windarto.

Kegiatan Workshop Literasi Keuangan dan Berbuka Puasa Bersama Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim. Acara ini menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi keuangan sekaligus berbagi di bulan Ramadhan. 

Kegiatan ini didukung Le Minerale, PAM Jaya, BGR Logistics, LPS, Bank Jakarta, Food Station, dan Pasar Jaya. (nck)

Jakarta, 11 Maret 2026 – Perjalanan mudik biasanya identik dengan satu kekhawatiran: sinyal yang tiba-tiba hilang di tengah perjalanan. Namun pengalaman berbeda dibuktikan oleh duo Dave Hendrik dan Iwet Ramadhan melalui program #DVET “Perjalanan Menuju Lebih Baik”. Dalam perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta, keduanya berhasil mencetak Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori livestream TikTok nonstop terlama di jalur mudik, dengan siaran langsung selama 11 jam tanpa putus.

Sepanjang perjalanan, Dave dan Iwet mengajak para pengikutnya ikut “mudik bareng” secara virtual melalui siaran langsung yang tetap stabil di berbagai titik dengan mobilitas tinggi. Mulai dari obrolan santai di mobil, cerita perjalanan, hingga refleksi Ramadan bersama sejumlah bintang tamu seperti dr. Dion Haryadi, Lutfi Afansyah, Boah Sartika, Dr. Gian Pratama, serta Ust. Alfie. Percakapan mereka menghadirkan perspektif ringan tentang bagaimana setiap orang memiliki versi masing-masing dalam perjalanan menuju lebih baik.

Dave Hendrik dan Iwet Ramadhan mengatakan bahwa perjalanan ini menjadi bukti bahwa teknologi dan konektivitas kini menjadi bagian penting dari pengalaman mudik. “Seru sekali bisa membawa followers ikut ‘mudik bareng’ secara virtual. Dari awal perjalanan sampai mendekati Jogja, semuanya terasa sangat lancar. Rasanya seperti perjalanan panjang yang ditemani jutaan orang,” katanya.

Keberhasilan livestream sepanjang perjalanan tersebut didukung oleh kesiapan jaringan Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) yang telah dioptimalkan untuk menghadapi lonjakan trafik selama periode mudik. Melalui Ekspedisi Jaringan Andal, program ini sekaligus menjadi uji ekstrem jaringan di jalur mudik terpadat, saat mobilitas masyarakat meningkat dan pelanggan membutuhkan koneksi yang stabil untuk navigasi, komunikasi dengan keluarga, transaksi digital, hingga hiburan selama perjalanan.

Untuk memastikan pengalaman tersebut, Indosat telah melakukan optimalisasi jaringan di lebih dari 75 jalur mudik utama dan lebih dari 790 Point of Interest (POI), mulai dari gerbang tol, rest area, stasiun, terminal, hingga destinasi wisata. Seluruh jaringan juga dipantau 24/7 guna menjaga kualitas layanan tetap stabil sepanjang periode mudik.

Dalam pengukuran internal selama ekspedisi, rata-rata kecepatan internet yang diterima selama livestream tercatat mencapai 90 Mbps. Bahkan pada titik dengan kualitas jaringan terendah sekalipun, koneksi tetap memadai untuk menjaga siaran langsung berjalan stabil dengan kecepatan sekitar 15 Mbps.

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, “Perjalanan mudik adalah momen ketika koneksi benar-benar diuji. Jutaan orang bergerak di waktu yang sama, dan pelanggan ingin tetap bisa memberi kabar kepada keluarga, berbagi momen, melakukan navigasi, serta berbagi momen perjalanan tanpa gangguan. Karena itu kami memastikan jaringan Indosat tetap andal di sepanjang jalur mudik. Bagi kami, menghadirkan konektivitas yang lebih baik adalah sebuah perjalanan, bukan sekadar klaim, tetapi pengalaman nyata yang dirasakan pelanggan di setiap kilometer perjalanan mereka.” ujar Vikram.

Bagi Indosat, kesiapan jaringan selama Ramadan dan Idulfitri merupakan bagian dari empat wujud nyata komitmen #LebihBaikIndosat, menghadirkan jaringan yang semakin andal, teknologi yang makin relevan, perlindungan digital yang makin kuat, serta kepedulian sosial yang makin terasa bagi masyarakat. Melalui Ekspedisi Jaringan Andal, komitmen ini hadir dalam bentuk yang paling sederhana namun paling dirasakan pelanggan: koneksi yang tetap stabil di sepanjang perjalanan menuju kampung halaman.

Rekor MURI ini sekaligus menunjukkan bahwa di era digital, perjalanan mudik bukan hanya tentang menempuh jarak, tetapi juga tentang tetap terhubung, berbagi cerita, menyapa keluarga, dan menikmati perjalanan, di setiap kilometer perjalanan.