Peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Maklumat Pelayanan Publik untuk menghadirkan layanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

PTSP BP Batam telah menyiapkan draft Standar Pelayanan Tahun 2026 sebagai bagian dari penyempurnaan tata kelola layanan. Penyusunannya melibatkan unsur masyarakat pengguna layanan, akademisi/ahli/praktisi, penyelenggara layanan, LSM, serta media massa. Standar pelayanan yang telah tersedia juga dipublikasikan melalui media elektronik, infografis, media sosial, dan laman resmi PTSP BP Batam.

“Pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan standar pelayanan. Kami ingin memastikan bahwa standar yang disusun tidak hanya dilihat dari perspektif penyelenggara, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujar Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Jumat (21/8/2026).

Keterbukaan informasi diperkuat melalui publikasi Maklumat Pelayanan di berbagai media. Dari sisi SDM, pelayanan didukung surat tugas dan dokumen formal sebagai dasar pelaksanaan tugas petugas pelayanan, serta sarana yang menunjang kenyamanan masyarakat.

Fasilitas PTSP meliputi bahan bacaan, charger booth, air minum, ruang ibadah, area merokok, jalur evakuasi dan titik kumpul, serta kantin. Untuk konsultasi dan pengaduan, tersedia kotak saran/pengaduan, ruang dan petugas khusus, serta register konsultasi dan pengaduan.

“Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan standar, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, jelas, nyaman, dan memiliki ruang untuk menyampaikan masukan. Karena itu, kami terus memperkuat aspek kebijakan, SDM, sarana prasarana, hingga mekanisme konsultasi dan pengaduan,” jelasnya.

Amsakar menegaskan, penguatan tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan yang mudah, jelas, transparan, nyaman, dan responsif.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pelayanan bukan hanya seberapa lengkap standar yang kita miliki, tetapi seberapa mudah masyarakat mendapatkan layanan dan seberapa cepat kebutuhan mereka ditindaklanjuti. PTSP BP Batam akan terus hadir untuk memberikan pelayanan yang pasti, terbuka, dan berorientasi pada masyarakat,” tegasnya.

Masyarakat dapat memperoleh informasi perizinan dan layanan PTSP BP Batam melalui Layanan Informasi di 0855-6670-011 dan Layanan Pengaduan di 0855-6670-009. Penguatan standar, SDM, keterbukaan informasi, fasilitas, serta mekanisme pengaduan menjadi bagian dari upaya BP Batam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan responsif. 

Badan Pengusahaan (BP) Batam merampungkan perbaikan ruas Jalan Gajah Mada di kawasan Tiban, tepatnya pada segmen depan Southlink dan dekat Jembatan Sei Ladi.

Penyelesaian kedua titik tersebut menjadi bagian dari progres penanganan infrastruktur jalan yang terus dilakukan BP Batam. Hingga 3 Agustus 2026, sebanyak 12 dari total 19 pekerjaan perbaikan jalan telah diselesaikan.

Perbaikan Jalan Gajah Mada di kawasan Tiban merupakan bagian dari program percepatan penanganan jalan pada sejumlah titik prioritas yang rawan mengalami genangan. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil survei dan evaluasi lapangan, dengan mencakup perbaikan struktur jalan serta penataan drainase di lokasi.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sekaligus mengurangi potensi genangan, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman.

Secara keseluruhan, ada total 19 pekerjaan perbaikan jalan. Hingga per 3 Agustus 2026, progres pekerjaan terdiri dari:

1. Selesai 100 persen: 12 pekerjaan, diantaranya ruas Jalan Gajah Mada depan Southlink, ruas jalan dekat Jembatan Sei Ladi, Jalan di atas underpass (Yos Sudarso) dan jalan Kawasan Volex.
2. Sedang dikerjakan: 2 pekerjaan, yaitu ruas Jalan Gajah Mada segmen Southlink–UIB dan pengaspalan overlay RE. Martadinata.
3. Dalam proses pengaspalan: 3 pekerjaan, diantaranya jalan simpang Bengkong (Gogomart) dan jalan Kawasan industri Simpang Taiwan.
4. Akan dikerjakan: 3 pekerjaan diantaranya jalan Kawasan Industri CPO Kabil dan jalan Kawasan Industri Batu Ampar.
5. Terkendala: 1 pekerjaan, berupa perbaikan badan jalan beton yang kembali terangkat akibat pergerakan tanah (jalan menuju Sei Ladi).

Direktur Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga BP Batam, Sthefani Barlian, mengatakan bahwa penyelesaian sejumlah titik perbaikan menjadi bagian dari komitmen BP Batam untuk memastikan infrastruktur jalan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Perbaikan jalan ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses jalan yang lebih aman, nyaman dan mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari,” ujar Sthefani di Batam Centre, Kamis (20/8).

Ia menambahkan, BP Batam juga terus melakukan pemantauan terhadap titik-titik pekerjaan yang masih berlangsung, termasuk ruas Jalan Gajah Mada segmen Southlink–UIB.

“Untuk pekerjaan yang masih berjalan, kami mohon dukungan dan kesabaran masyarakat. Kami memahami bahwa proses perbaikan dapat memengaruhi mobilitas, namun seluruh tahapan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan infrastruktur Batam yang semakin baik,” tambahnya.

BP Batam menekankan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian seluruh pekerjaan yang masih berproses, termasuk segmen Jalan Gajah Mada Southlink–UIB (Pura Agung Amertha Buana-Taman Kota). Penanganan tersebut diharapkan dapat menghadirkan infrastruktur jalan yang aman, nyaman dan andal. 

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan penjelasan terkait beredarnya foto Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama pengusaha Yuwanky. Klarifikasi tersebut disampaikan untuk memberikan gambaran utuh mengenai waktu, momentum, dan konteks pengambilan foto sehingga informasi yang diterima masyarakat tetap sesuai fakta.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan, foto tersebut diambil pada Selasa, 17 Maret 2026, bertepatan dengan penandatanganan kerja sama pemanfaatan Pasar Induk Jodoh.

“Foto itu diambil dalam momentum penandatanganan kerja sama pemanfaatan Pasar Induk Jodoh pada Maret 2026. Saat itu, konteksnya adalah kegiatan kerja sama dan tidak berkaitan dengan perkara hukum yang saat ini sedang dijalani Yuwanky,” ujar Rudi, Jumat (21/8/2026).

Rudi menjelaskan, pada saat proses kerja sama berlangsung, Yuwanky tidak memiliki status hukum dalam perkara yang kini ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Begitu pula dengan PT Usaha Jaya Karya Makmur yang terpilih sebagai pengelola Pasar Induk Jodoh. Menurut Rudi, perusahaan tersebut mengikuti proses tender terbuka dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam proses pemilihan.

“Kerja sama tersebut dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan. Pada saat proses berlangsung, perusahaan memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti tender secara terbuka,” katanya.

Rudi menambahkan, berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki dalam proses kerja sama, PT Usaha Jaya Karya Makmur tidak memiliki keterkaitan dengan jenis usaha yang saat ini menjadi bagian dari penyidikan Bareskrim Polri.

Ia menegaskan, klarifikasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri kerja jurnalistik maupun keputusan redaksional media. Pemko Batam, kata Rudi, tetap menghormati kebebasan pers sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

“Wali Kota Batam sangat menghargai kerja-kerja jurnalistik dan menghormati kebebasan pers. Klarifikasi ini semata-mata untuk memberikan konteks yang utuh agar informasi mengenai foto tersebut dapat dipahami sesuai waktu dan peristiwa saat foto itu diambil,” ujarnya.

Menurut Rudi, penyampaian informasi yang lengkap penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang proporsional mengenai suatu peristiwa, terutama ketika sebuah dokumentasi lama kembali beredar di ruang publik.

Di sisi lain, Rudi menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dijalani Yuwanky di Bareskrim Polri.

“Pemko Batam menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rudi.

Dengan klarifikasi tersebut, Pemko Batam berharap masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai konteks foto dan kerja sama pemanfaatan Pasar Induk Jodoh yang berlangsung pada Maret 2026.

Indonesia baru saja memperingati Hari Kemerdekaan yang jatuh setiap 17 Agustus. Momentum ini juga dapat menjadi kesempatan untuk merefleksikan bentuk kemandirian dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengelola keuangan dan mempersiapkan masa depan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membangun kemandirian finansial adalah melalui investasi. Merdeka finansial tidak selalu berarti memiliki kekayaan dalam jumlah besar atau berhenti bekerja di usia muda. Lebih dari itu, kemandirian finansial dapat dimulai dari kemampuan mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan, serta mempersiapkan berbagai tujuan keuangan di masa depan.

Investasi dapat menjadi bagian dari perencanaan keuangan untuk membantu mewujudkan berbagai tujuan, mulai dari mempersiapkan dana pendidikan, membeli rumah, hingga merencanakan masa pensiun. Karena itu, sebelum berinvestasi, setiap orang perlu memahami tujuan dan jangka waktu yang ingin dicapai agar dapat menentukan pilihan investasi yang sesuai.

Di pasar modal Indonesia, masyarakat memiliki beragam pilihan produk investasi, antara lain saham, obligasi dan sukuk, reksa dana, serta Exchange Traded Fund (ETF). Masing-masing produk memiliki karakteristik, potensi keuntungan, jangka waktu, dan tingkat risiko yang berbeda.

Saham, misalnya, memberikan kesempatan kepada investor untuk memiliki bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan dan memperoleh potensi keuntungan dari kenaikan harga saham maupun dividen. Sementara itu, obligasi dan sukuk merupakan surat berharga yang memberikan potensi imbal hasil melalui pembayaran kupon atau imbalan sesuai karakteristik masing-masing. Reksa dana memungkinkan investor menginvestasikan dana yang dikelola oleh Manajer Investasi ke dalam portofolio aset sesuai dengan jenis reksa dana. Adapun ETF merupakan reksa dana yang diperdagangkan di Bursa Efek sehingga dapat diperjualbelikan selama jam perdagangan bursa.

Memulai investasi juga tidak harus menunggu memiliki dana besar. Yang terpenting adalah memastikan investasi dilakukan sesuai dengan kemampuan finansial, tujuan, jangka waktu, dan profil risiko. Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik, potensi keuntungan, dan risiko yang berbeda. Oleh karena itu, keputusan investasi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada tren atau ajakan orang lain, tetapi pada pemahaman yang cukup mengenai instrumen yang dipilih.

Investasi juga bukan semata-mata tentang memperoleh keuntungan dalam waktu singkat. Konsistensi dan disiplin merupakan bagian penting dalam perjalanan investasi. Dengan memulai secara bertahap sesuai kemampuan dan membangun kebiasaan berinvestasi secara konsisten, masyarakat dapat mempersiapkan berbagai kebutuhan keuangan di masa depan.

Minat masyarakat Indonesia terhadap investasi juga terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga 7 Agustus 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai sekitar 30,3 juta Single Investor Identification (SID), dengan penambahan sekitar 9,9 juta investor sepanjang 2026.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin luasnya partisipasi masyarakat di pasar modal. Namun, peningkatan jumlah investor perlu diiringi dengan pemahaman yang memadai. Edukasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengenali karakteristik dan risiko setiap instrumen investasi serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat.

Seperti halnya kemerdekaan yang dibangun melalui perjalanan panjang, kemandirian finansial juga merupakan sebuah proses. Memulai dari langkah sederhana, membangun kebiasaan yang konsisten, dan terus meningkatkan pemahaman dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju kondisi finansial yang lebih mandiri.

Sebelum mengambil keputusan investasi, pastikan untuk membekali diri dengan informasi yang cukup, mengenali risiko, dan memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan serta kemampuan finansial. Berbagai informasi dan edukasi seputar investasi di pasar modal dapat dipelajari melalui www.idx.co.id serta media sosial resmi Bursa Efek Indonesia.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam.

Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026).

MoU tersebut ditandatangani Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran.

Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), yang ditandatangani Amsakar Achmad bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan Batam tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif.

“Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Amsakar.

Dengan dukungan situasi keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

“Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam,” harap Amsakar.

Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan perpanjangan kerja sama ini merupakan momentum untuk memperbarui sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Batam.

“Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan,” ujar Fadil.

Agar cita-cita tersebut terwujud, Fadil meminta jajaran Polda Kepri mengawal implementasi kerja sama tersebut agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan.

“Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya,” kata Fadil.

Batam, 22 Agustus 2026 – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi memulai penyerahan perdana Suzuki XL7 kepada pelanggan di Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2026, setelah peluncurannya 29 Juli 2026 lalu. Seremoni yang berlangsung di Hotel Ayola Signature Ocarina Batam ini sekaligus menandai dimulainya distribusi SUV 7-seater terlaris Suzuki secara Nasional.

Suzuki XL7 terbaru mendapatkan sambutan positif dari para pencinta otomotif Tanah Air. Penyerahan kunci kendaraan dilakukan secara simbolis kepada 10 Konsumen terpilih dari wilayah Batam. Momentum ini menjadi bentuk apresiasi Suzuki terhadap kepercayaan pelanggan yang telah memilih produk buatan dalam negeri.

“Dalam 16 hari sejak diperkenalkan, Suzuki XL7 terbaru telah mencatat total pemesanan (SPK) lebih dari 1.300 unit. Bagi Suzuki, capaian ini menjadi awal yang berarti sekaligus menunjukkan penerimaan konsumen terhadap XL7 sebagai kendaraan yang dapat mendukung kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia,” ujar Rudy WIjaya, Branch Manager Suzuki Indomobil Batam (PT RODAMAS MAKMUR MOTOR).

Kehangatan suasana turut dirasakan oleh konsumen karena memperoleh cindera mata ekslusif yang melengkapi kepemilikan unit XL7 miliknya. Akhir kegiatan ini ditandai dengan pelepasan rangkaian perjalanan pelanggan ke destinasi masing-masing. Siap Menemani Mobilitas Keluarga Indonesia Sebagai SUV keluarga, Suzuki XL7 hadir dengan berbagai penyegaran pada desain eksterior, tampilan kabin, sistem hiburan, hingga fitur keselamatan. Pembaruan tersebut semakin memperkuat karakter XL7 sebagai kendaraan yang nyaman digunakan untuk aktivitas harian maupun perjalanan bersama keluarga.

Suzuki XL7 menggunakan mesin bensin K15B 1.462 cc yang dipadukan transmisi manual maupun otomatis. Varian New Alpha Hybrid dan New Beta Hybrid telah dipadukan dengan sistem Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang menawarkan keseimbangan antara performa dan efisiensi bahan bakar. XL7 tersedia dalam tiga pilihan varian, yaitu New Alpha Hybrid, New Beta Hybrid, dan New Zeta dengan harga mulai dari Rp251.000.000 (on the road Batam), sehingga memberikan pilihan yang lebih beragam sesuai kebutuhan dan preferensi konsumen.

Berikut daftar lengkap harga Suzuki  XL7:

Model/Varian Harga (OTR Batam)

XL7 New Alpha Hybrid A/T (two-tone color) Rp301.000.000

XL7 New Alpha Hybrid A/T (single-tone color) Rp299.000.000

XL7 New Beta Hybrid A/T Rp285.000.000

XL7 New Beta Hybrid M/T Rp276.000.000

XL7 New Zeta A/T Rp260.000.000

XL7 New Zeta M/T Rp251.000.000

Dukungan Jaringan Purna Jual yang Luas Suzuki memastikan kesiapan 235 jaringan bengkel resmi di seluruh Indonesia. Seluruh fasilitas telah siap memberikan perawatan berkala dan perbaikan dengan dukungan suku cadang orisinal (Suzuki Genuine Parts), serta teknisi bersertifikasi. Pengalaman kepemilikan juga didukung melalui aplikasi MySuzuki yang memudahkan pelanggan mengakses berbagai layanan dalam satu platform. Melalui aplikasi tersebut, pelanggan dapat melakukan reservasi servis berkala, memperoleh informasi riwayat perawatan kendaraan, dan mengakses katalog suku cadang maupun aksesori resmi.

“Kami berharap Suzuki XL7 dapat menjadi partner berkendara yang andal bagi konsumen diIndonesia. Melalui dukungan jaringan dealer, layanan purna jual, dan teknisi ahli di seluruh daerah, kami berkomitmen memberikan rasa nyaman dan kepuasan yang konsisten sepanjang masa kepemilikan kendaraan,” Rudy.

Batam, 21 Agustus 2026. Setelah sukses menggebrak Batam dengan event trail run pertama pada tahun 2024 yang lalu, Panbil Nature Reserve kembali mendulang sukses di acara Merdeka Trail Run Vol. 02 yang diadakan pada hari Sabtu, 22 Agustus 2026 berlokasi di Panbil Nature Reserve. Bertajuk “Face your Fear!”, Merdeka Trail Run tahun ini menghadirkan jalur yang lebih esktrim dan terjal dibandingkan dengan jalur dua tahun lalu khususnya untuk jalur kategori 20K.

“Apabila di tahun 2024 hanya ada dua kategori pemenang yaitu 10K dan 20K saja, di tahun ini kami mengadakan kesempatan yang lebih besar kepada para peserta dengan membuka lebih banyak kategori podium yaitu 10K Reguler Male & Female, 10K Master Male & Female serta 20K. Kami berharap dengan lebih banyaknya kategori podium yang diberikan, peserta dapat lebih antusias mengikuti trail run tahun ini. Untuk peserta ter-senior tahun ini berusia 75 tahun dan kami sangat mengapresiasi semangat beliau dalam menyelesaikan track yang kami siapkan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor yang telah mendukung dan mensukseskan acara ini mulai dari sponsor utama kami antara lain Bank Mandiri, Bank BRI serta sponsor kami lainnya seperti BPR Dana Makmur, Fithub, RS Griya Medika, Kiens, Telkomsel, Burger King, Putra Padu Mitra Jaya, Visalux Eco King dan lain sebagainya.” ujar Metta Bayu selaku Operasional Manager Panbil Nature Reserve.

Peraih Podium 1 untuk kategori Male Reguler 10K sukses sampai di garis finish dengan waktu 42 menit 59 detik sedangkan peraih Podium 1 kategori Female Reguler 10K sukses meraih garis finish dengan catatan waktu 1 jam 19 menit. Selain kategori Male and Female Reguler, Merdeka Trail Run tahun ini juga mencatat peraih podium 1 kategori Male Master 10K dengan catatan waktu 1 jam 45 detik sedangkan peraih Podium 1 kategori Female Master 10K meraih waktu 1 jam 17 menit.

Untuk kategori 20K, juara podium 1 berhasil melewati garis finish dengan waktu 2 jam 11 menit 13 detik. Podium 2 di 2 jam 11 menit 22 detik dan peraih podium ketiga diraih dengan waktu 2 jam 22 menit 52 detik. Seluruh peserta berjuang untuk dapat mencapai garis finish di bawah teriknya matahari supaya tidak melebihi waktu yang telah ditentukan / Cut Of Time. Untuk kategori 10K, panitia menetapkan batas waktu maksimal 3 jam sedangkan untuk kategori 20K, batas waktu yang diberikan Adalah 6 jam untuk dapat mencapai garis finish dan mendapatkan medali.

“Jalurnya ekstrim banget ini! Tanjakannya ga ada lawan. Cuma di sini bisa nemu tanjakan dan turunan yang ga ngotak! Tapi seruu! Saya baru pertama kali ikut Merdeka Trail Run dan saya bangga bisa menaklukkan jalur yang telah disediakan oleh panitia. Saya tidak bisa membayangkan se-pedas apa kategori 20K, yang 10K saja sudah berhasil membuat kaki saya hampir lepas haha! Terima kasih Panbil Nature Reserve yang telah mengadakan acara ini. Bravo & Merdeka!” ujar salah satu peserta Merdeka Trail Run kategori Male Reguler 10K yang enggan disebutkan namanya pada saat ditemui kemarin.

Ditutup dengan penampilan asik dari Disco Kaki 5, Merdeka Trail Run 2026 kembali menorehkan kesuksesan di tengah ratusan peserta. Acara yang diinspirasi oleh Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya ini diharapkan dapat membawa pergerakan yang positif bagi Masyarakat Indonesia untuk terus memiliki gaya hidup sehat dengan berolahraga seperti trail run.

Jakarta, 20 Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong masyarakat semakin memahami, percaya, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan syariah secara bijak. Upaya tersebut salah satunya melalui penyelenggaraan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2026 yang berlangsung pada 20 - 23 Agustus 2026 di Kota Kasablanka, Jakarta. Mengusung tema “Tumbuh Bersama, Bermanfaat untuk Semua”, EKSiS 2026 menjadi wadah kolaborasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, edukasi, serta produk dan layanan keuangan syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya pada pembukaan EKSiS 2026, Kamis, menegaskan bahwa pengembangan keuangan syariah tidak sematamata berkaitan dengan transaksi, tetapi juga bagaimana membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemasyarakatan.

“Keuangan syariah bukan hanya tentang bagaimana kita melakukan transaksi, tapi keuangan syariah adalah tentang bagaimana kita membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemaslahatan,” kata Dicky. Menurut Dicky, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dicky menjelaskan bahwa keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan eksistensi dan daya saing di tingkat global. Sejalan dengan perkembangan tersebut, industri keuangan syariah nasional juga terus bertumbuh dan berperan dalam mendukung perekonomian. Lebih lanjut, Dicky menegaskan bahwa pertumbuhan industri keuangan tidak hanya perlu dilihat dari sisi besaran industri, tetapi juga dari kemampuan industri dalam memberikan manfaat yang makin meluas dan layanan yang berkualitas. “Industri keuangan harus tumbuh. Tapi tumbuh dengan manfaat yang makin meluas. Tumbuh dengan kualitas,” tegasnya.

Menurutnya, EKSiS menjadi jembatan dari pengetahuan menuju pemahaman, dari pemahaman menuju pilihan, dan dari pilihan menuju keyakinan bahwa produk keuangan syariah merupakan pilihan yang berkualitas serta dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi riil, dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Dicky juga menekankan pentingnya sinergi antara peningkatan literasi dan perluasan inklusi keuangan syariah. Masyarakat tidak hanya perlu memahami karakteristik produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga memperoleh akses dan kemudahan untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Penyelenggaraan EKSiS menjadi semakin relevan sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 43,07 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,24 persen. Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang luas untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa keuangan syariah harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan ekonomi masyarakat, termasuk melalui dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas UMKM.

“Ekonomi syariah harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan ekonomi kita. Dia harus membantu menciptakan lapangan kerja, membantu UMKM naik kelas, membantu masyarakat memiliki usaha, membantu generasi muda menjadi entrepreneur, dan pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Anis. Anis menekankan bahwa pengembangan industri keuangan syariah tidak hanya diarahkan untuk tumbuh secara cepat, tetapi juga harus mampu memperbesar skala ekonomi, mendorong UMKM naik kelas, serta memberikan ruang bagi inovasi dengan tetap memperhatikan tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pelindungan konsumen. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengatakan pertumbuhan permintaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah perlu berjalan seiring dengan peningkatan inovasi dan kualitas penawaran dari industri.

“Semakin banyak masyarakat menggunakan produk syariah, semakin besar pula dorongan bagi industri untuk berinovasi. Permintaan dan penawaran terus tumbuh bersama dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujar Farid. Farid berharap keikutsertaan LPS dalam EKSiS dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM, sehingga semakin percaya diri dalam memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah secara bijak. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Muhammad Herizkianto, mengatakan digitalisasi memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan informasi dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. “Dalam konteks tersebut, digitalisasi dapat menjadi enabler yang strategis. Memanfaatkan teknologi digital memungkinkan informasi dan edukasi keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat dengan lebih mudah, cepat, dan luas, kapan pun dan di mana pun,” kata Herizkianto. Herizkianto menambahkan bahwa tantangan pengembangan keuangan syariah tidak hanya terletak pada kemampuan masyarakat memahami produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan.

EKSiS 2026 berlangsung selama empat hari dengan menghadirkan 34 booth Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) syariah serta enam booth produk halal dan ekosistem syariah. Masyarakat juga dapat mengenal keuangan syariah lebih dekat melalui berbagai sesi edukasi dan talkshow yang dikemas secara menarik dan inspiratif. Pembukaan EKSiS 2026 turut dihadiri Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, serta pimpinan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan direksi serta pimpinan PUJK syariah. Melalui EKSiS 2026, OJK terus memperkuat kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemanfaatan keuangan syariah. OJK mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perluasan jaringan layanan, serta penguatan literasi berbasis komunitas dan pendidikan keagamaan agar keuangan syariah semakin inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta perekonomian nasional.

BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat kerja sama pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026) pagi.

Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan kerja sama dengan Polri menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, kondusivitas wilayah, sekaligus mendukung kepastian investasi di Batam.

Menurut Amsakar, posisi geografis Batam yang strategis dan perkembangan iklim investasi yang semakin baik membutuhkan dukungan keamanan yang kuat.

"Substansinya pertama adalah peningkatan kualitas keamanan di seluruh kegiatan di Batam. Kedua, menjaga kondusivitas wilayah," kata Amsakar.

Ia menjelaskan, MoU tersebut juga merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman yang sebelumnya telah dijalin antara BP Batam dan Polri.

Penguatan kerja sama menjadi semakin penting seiring dengan bertambahnya wilayah kerja dan kewenangan BP Batam.

Amsakar menyebut wilayah kerja BP Batam yang sebelumnya mencakup delapan pulau kini berkembang menjadi 22 pulau. Selain itu, sejumlah kewenangan perizinan yang sebelumnya ditangani bersama oleh BP Batam, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah kini menjadi kewenangan BP Batam.

Amsakar menekankan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal. Implementasi di lapangan menjadi ukuran utama keberhasilan MoU.

Ia berharap kemitraan BP Batam dan Polri dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan maupun aktivitas ekonomi. 

Selain pengamanan, nota kesepahaman tersebut juga mencakup pertukaran data antara BP Batam dan Mabes Polri untuk hal-hal yang dinilai penting sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

Sementara itu, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Polri), Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran, mengatakan Polri bersama BP Batam berkomitmen memperkuat pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam.

Fadil menegaskan, keamanan tidak semata-mata dimaknai sebagai upaya mencegah gangguan, tetapi juga harus mampu menghadirkan kepastian bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

"Keamanan harus memberikan kepastian. Kepastian bagi masyarakat untuk beraktivitas, bagi dunia usaha untuk berinvestasi, dan pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan," kata Fadil.

Menurut dia, ruang lingkup kerja sama tidak terbatas pada penempatan personel kepolisian. BP Batam dan Polri juga akan memperkuat pertukaran data dan informasi, pencegahan konflik sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta koordinasi dalam merespons berbagai potensi gangguan.

Fadil menegaskan Polri ingin memastikan MoU tersebut memberikan dampak nyata terhadap kondisi keamanan dan kegiatan ekonomi di Batam.

"MoU ini jangan berhenti menjadi dokumen. Ukuran keberhasilannya adalah apa yang berubah di lapangan setelah kita menandatangani MoU ini," ujarnya.

Ia menambahkan, Polri ingin hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan.

Dengan kondisi Batam yang merupakan kawasan strategis sekaligus salah satu pusat industri dan investasi di Indonesia, stabilitas keamanan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha.

"Polri ingin hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi sebagai mitra pembangunan. Kita ingin Batam tetap aman, investasi berjalan, ekonomi tumbuh, dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat," kata Fadil. 

Penguatan sinergi BP Batam dan Polri ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang semakin aman dan kondusif sehingga aktivitas investasi, perdagangan, industri, serta pembangunan di Batam dapat berjalan secara berkelanjutan.