Batam, 31 Juli 2026 – Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN Batam menghadirkan program Merdeka Tambah Daya atau MERDAYA. Melalui program ini, pelanggan dapat menikmati keringanan biaya penyambungan tambah daya listrik menjadi hanya Rp81.000. Program MERDAYA berlangsung mulai 1 hingga 20 Agustus 2026 dan diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa, baik pelanggan rumah tangga, bisnis, sosial maupun golongan tarif lainnya, kecuali pelanggan Layanan Khusus.

Program ini berlaku untuk tambah daya dari 450 volt ampere (VA) sampai dengan daya akhir maksimal 11.000 VA. Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, mengatakan program MERDAYA merupakan bentuk apresiasi PLN Batam kepada pelanggan sekaligus bagian dari semangat kemerdekaan untuk menghadirkan kemudahan dalam memperoleh layanan kelistrikan. “Momentum kemerdekaan menjadi semangat bagi PLN Batam untuk terus memberikan pelayanan yang semakin mudah dan terjangkau. Melalui program MERDAYA, pelanggan cukup membayar biaya penyambungan sebesar Rp81.000 untuk menambah daya listrik sesuai kebutuhan,” ujar Kwin Fo.

Menurutnya, kebutuhan listrik masyarakat terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan peralatan elektronik, aktivitas usaha, serta perubahan gaya hidup. Kapasitas listrik yang memadai akan membuat pelanggan lebih nyaman menggunakan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Jalan Engku Putri No. 3 Batam Center Tel. 62 778 463 150 – 463 153 Fax. 62 778 463 143 – 463 032 berbagai peralatan secara bersamaan serta mengurangi risiko listrik padam akibat daya yang tidak mencukupi. Sebagai gambaran, pelanggan rumah tangga dengan daya awal 900 VA yang ingin menambah daya menjadi 2.200 VA dalam kondisi normal dikenakan biaya penyambungan sebesar Rp1.560.000.

Melalui program MERDAYA, biaya penyambungan tersebut menjadi hanya Rp81.000 atau memberikan penghematan sebesar Rp1.479.000, di luar penyesuaian Uang Jaminan Langganan atau UJL. “Program ini diharapkan dapat membantu pelanggan menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhannya, baik untuk mendukung kenyamanan rumah tangga maupun meningkatkan produktivitas kegiatan usaha,” kata Kwin Fo.

Program ini berlaku bagi pelanggan reguler maupun prabayar. Khusus pelanggan prabayar yang mengikuti program, layanan akan dimigrasikan menjadi layanan reguler dengan menggunakan kWh meter pascabayar. Pelanggan yang ingin memanfaatkan program MERDAYA harus memastikan tidak memiliki tunggakan tagihan listrik, lokasi permohonan tidak dalam sengketa, serta permohonan tambah daya tidak memerlukan perluasan jaringan seperti penambahan kabel sambungan rumah, feeder maupun pembangunan gardu baru. Program ini juga tidak berlaku untuk perubahan sambungan dari satu fasa menjadi tiga fasa atau sebaliknya. Kwin Fo mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut selama periode program berlangsung.

“Kami mengajak pelanggan untuk segera memanfaatkan promo MERDAYA sebelum periode program berakhir pada 20 Agustus 2026. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui kanal pelayanan resmi PLN Batam agar permohonan dapat diproses dengan aman dan sesuai ketentuan,” tutup Kwin Fo. Pelanggan dapat memperoleh informasi lebih lanjut dan mengajukan permohonan melalui kantor pelayanan PLN Batam di Batam Center, Nagoya, Batu Aji dan Tiban, serta melalui Contact Center PLN Batam pada nomor (0778) 5702 123.

Badan Pengusahaan (BP) Batam mewajibkan seluruh penerima alokasi tanah yang belum melaksanakan pembangunan untuk memperbarui data dan melaporkan progres pembangunan paling lambat 31 Agustus 2026 melalui Land Management System (LMS).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut PP Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Pertanahan, sebagai upaya memperkuat tata kelola pertanahan serta mendorong percepatan investasi di Batam.

Regulasi tersebut menjadi dasar bagi BP Batam untuk mengevaluasi pemanfaatan lahan. Tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dapat ditertibkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan penguatan tata kelola pertanahan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, dan memastikan lahan dimanfaatkan secara produktif.

“Kami mengimbau seluruh penerima alokasi tanah untuk segera melakukan pemutakhiran data dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap ketentuan ini akan mendukung terwujudnya pengelolaan pertanahan yang lebih tertib, transparan, akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Amsakar, Kamis (30/7/2026).

Selain memperbarui data, penerima alokasi tanah juga wajib menyampaikan laporan yang memuat lokasi lahan, rencana pembangunan, progres perizinan, perkembangan pembangunan, serta kendala yang dihadapi.

Data tersebut akan menjadi salah satu dasar evaluasi pemanfaatan lahan agar setiap alokasi tanah memberikan manfaat optimal bagi investasi dan pembangunan daerah.

BP Batam menegaskan, seluruh data dan dokumen yang disampaikan melalui LMS harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang tidak benar maupun keterlambatan pelaporan akan dikenai evaluasi dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui penguatan tata kelola pertanahan berbasis sistem digital, BP Batam berharap pemanfaatan lahan di Batam semakin tertib, transparan, produktif, serta mampu meningkatkan daya saing Batam sebagai kawasan investasi unggulan di Indonesia.

Batam, 23 Juli 2026 – Srikandi PT PLN Batam melalui program Srikandi Sahabat Anak dan Srikandi Movement melaksanakan kegiatan edukasi keselamatan dan kesiapsiagaan bencana di Pondok Pesantren Islam Terpadu (PPIT) Imam Syafi'i Batam, sekaligus menyerahkan bantuan berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Program ini mengusung semangat Perempuan Tangguh Bencana, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi kondisi darurat maupun bencana. Adapun PPIT Imam Syafi'i dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program karena memiliki sistem boarding school, di mana para santri tinggal dan beraktivitas selama 24 jam di lingkungan pondok pesantren. Kondisi tersebut menjadikan kesiapsiagaan terhadap potensi keadaan darurat, termasuk kebakaran dan bahaya kelistrikan, sebagai aspek penting yang perlu dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pelaksanaan program ini juga menjadi wujud kepedulian perusahaan dalam peningkatan kapastias dan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Tidak hanya melaksanakan penyerahan bantuan, PLN Batam juga memberikan sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan dan simulasi penggunaan APAR. Kegiatan ini diikuti oleh 269 siswa, 181 siswi, serta tenaga pendidik di lingkungan sekolah.

Dalam sambutannya, Ketua Srikandi sekaligus VP HCGA PLN Batam, Euis Hermawati, menyampaikan bahwa pengetahuan mengenai keselamatan dan tanggap darurat perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya keselamatan.

"Melalui program Srikandi Sahabat Anak dan Srikandi Movement, kami ingin menghadirkan manfaat berupa penyediaan sarana pendukung keselamatan dan peningkatan kapasitas para santri dan santriwati yang tinggal di lingkungan pondok pesantren. Kami berharap mereka mampu memahami langkah-langkah pencegahan, merespons kondisi darurat dengan tepat, serta menjadi agen edukasi keselamatan bagi lingkungan sekitarnya," ujar Euis.

Ia menambahkan bahwa Srikandi PLN Batam terus berkomitmen menjalankan program-program yang berorientasi pada berbagai aspek, antara lain pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan pemberdayaan masyarakat, sebagai bagian dari implementasi kepedulian sosial perusahaan yang berkelanjutan serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih tangguh dan berdaya.

“Melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan, kami berharap semakin banyak generasi muda yang memiliki pemahaman mengenai keselamatan ketenagalistrikan dan kesiapan menghadapi kondisi darurat. Kami percaya bahwa budaya keselamatan harus dibangun sejak dini dan menjadi tanggung jawab bersama,“ pungkas Euis.

Sementara itu, Kepala PPIT Imam Syafi'i, Khaidir, menyampaikan apresiasi atas perhatian PLN Batam terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan di lingkungan sekolah.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN Batam, khususnya Srikandi PLN Batam, atas bantuan yang telah diberikan. Program ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan warga sekolah menghadapi keadaan darurat sekaligus menambah wawasan mengenai pentingnya budaya keselamatan dalam kehidupan sehari-hari," ungkap Khaidir.

Melalui program ini, PLN Batam telah menunjukkan komitmennya tidak hanya dalam menyediakan layanan ketenagalistrikan yang andal, tetapi juga melaksanakan berbagai program sosial yang menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Jakarta, 31/7 (ANTARA) - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menyatakan kekecewaan karena tidak diberi kesempatan untuk mendiskusikan proposal baru FIFA terkait pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE) yang memuat rencana penjualan saham turnamen Piala Dunia kepada swasta.

"AFC tidak dimintai pendapat mengenai proposal (FFE) tersebut dan kecewa bahwa masalah sepenting ini menjadi perhatian publik sebelum keluarga AFC diberi kesempatan untuk memeriksa dan mendiskusikannya melalui saluran tata kelola yang tepat dan telah ditetapkan," demikian pernyataan AFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta, Jumat.

AFC menyatakan bahwa mengeksplorasi pendekatan inovatif yang dapat memperkuat masa depan sepak bola global sangat penting.

Namun, inisiatif (pembentukan FFE) dengan skala dan konsekuensi sebesar itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan konsultasi yang bermakna.

Menurut AFC, keputusan yang dapat membentuk kembali masa depan komersial dan keuangan permainan ini memerlukan keterlibatan komprehensif dengan konfederasi, asosiasi anggota, dan pemangku kepentingan lainnya sebelum proposal apa pun diajukan kepada badan pengambil keputusan yang sesuai.

AFC sangat yakin bahwa semua pemangku kepentingan harus mendapatkan informasi yang cukup dan waktu yang memadai untuk menilai proposal secara menyeluruh, termasuk implikasi tata kelola, hukum, komersial, dan strategisnya.

Proses seperti itu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan kepentingan kolektif komunitas sepak bola global dan memperkuat kepercayaan pada kerangka kerja tata kelola FIFA.

AFC menambahkan bahwa sebagai salah satu dari enam konfederasi sepak bola dunia, AFC tetap berkomitmen pada pertumbuhan sepak bola dunia yang berkelanjutan.

Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut rencana pembentukan anak perusahaan swasta untuk menjual saham Piala Dunia bukanlah sebuah kewajiban.

"FFE sejatinya adalah sebuah proposal, sebuah tawaran. Itu merupakan bagian dari proses demokratis, sebuah proses konsultasi, dan yang terpenting, itu adalah sebuah peluang, bukan kewajiban," kata Infantino.

Menurutnya, rencana pembentukan anak perusahaan swasta untuk mengelola hak komersial kompetisi-kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia, adalah peluang emas untuk mempercepat pengembangan sepak bola di seluruh dunia.

Namun, Infantino kembali menegaskan proposal itu hanyalah sebuah tawaran, bukan kewajiban bagi asosiasi anggota FIFA.

 Sumber: Kantor Berita Antara

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa program transmigrasi memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Hal itu disampaikan Amsakar saat menjadi narasumber dalam Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot Tahun 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Transformasi Transmigrasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029. Melalui program ini, sebanyak 1.476 sumber daya manusia unggul yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot akan ditempatkan di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia untuk mendorong inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan percepatan pembangunan kawasan.

Dalam paparannya, Amsakar mengatakan kesenjangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Amsakar juga membagikan pengalaman Pemerintah Kota Batam dalam menangani relokasi masyarakat terdampak pengembangan investasi di Rempang dan Galang.

Menurutnya, kehadiran Kementerian Transmigrasi melalui pembangunan kawasan permukiman baru di Tanjung Banun menjadi solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kawasan secara terpadu.

“Alhamdulillah, kehadiran Kementerian Transmigrasi membangun kawasan permukiman di Tanjung Banun menjadi solusi yang paling baik. Masyarakat memperoleh kepastian lahan sekaligus akan dibangun ekosistem permukiman yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung,” ujar Amsakar.

Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Kementerian Transmigrasi, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Ini merupakan hasil kerja bersama. Ketika pemerintah pusat, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi, maka solusi terbaik bagi masyarakat dapat diwujudkan,” katanya.

Dalam sesi dialog, Amsakar juga menjawab pertanyaan mengenai strategi menyelaraskan perannya sebagai Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam dalam mengintegrasikan perencanaan tata ruang dan pelayanan investasi agar tidak terjadi sekat birokrasi.

Menurutnya, kunci utama terletak pada penyusunan perencanaan pembangunan secara terpadu melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dengan mekanisme tersebut, program dan penganggaran antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dapat saling melengkapi sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

“Perencanaan pembangunan kami lakukan secara bersama. Melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan, kami menyelaraskan program dan anggaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih. BP Batam lebih banyak menangani pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas kawasan, sedangkan Pemerintah Kota Batam fokus pada pelayanan dasar dan aspek sosial kemasyarakatan,” jelasnya.

Selain itu, pelayanan investasi di Batam juga terus diperkuat melalui sistem pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses perizinan, mempermudah layanan, serta memberikan kepastian hukum bagi para investor.

Di hadapan ratusan anggota Tim Ekspedisi Patriot, Amsakar berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan yang berkontribusi terhadap kemajuan kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

“Saya percaya dengan pembekalan yang telah diberikan kepada rekan-rekan Tim Ekspedisi Patriot. Insya Allah kehadiran saudara-saudara di kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia dapat membangun kondusivitas, memobilisasi masyarakat agar semakin produktif, sekaligus menghadirkan energi baru untuk mendorong kemajuan daerah,” tutupnya. 

Jakarta, 28 Juli 2026 – PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison, Indosat, IOH, atau Perseroan; IDX: ISAT) kembali membukukan kinerja keuangan dan operasional yang kuat pada semester pertama 2026. Tren positif tersebut menunjukkan bagaimana transformasi berbasis AI mampu memperkuat bisnis Perseroan saat ini sekaligus membangun fondasi dari pertumbuhan digital Indonesia ke depan.
Dalam periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026, Indosat membukukan pendapatan sebesar Rp30,7 triliun, meningkat 13,1% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya (YoY). EBITDA naik 14% YoY menjadi Rp14,6 triliun. Angka tersebut tumbuh lebih cepat dibanding pendapatan. Margin EBITDA tumbuh sehat pada 47,6%. Laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk yang dinormalisasi meningkat 49,2% YoY menjadi Rp3,2 triliun, didukung oleh pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, pengelolaan biaya yang disiplin, serta peningkatan efisiensi operasional.

AI kini semakin integral dalam pengalaman digital sehari-hari pelanggan. Melalui berbagai layanan seperti fitur Anti-Spam dan Anti-Scam, Sahabat-AI, Gemini AI, serta Adobe Express, Indosat menghadirkan pengalaman digital yang lebih produktif, kreatif, dan aman sebagai bagian dari layanan konektivitasnya. Berkat pengalaman yang semakin relevan ini, trafik data tumbuh 19,9% YoY dan Average Revenue Per User (ARPU) naik 17,3% YoY menjadi Rp46 ribu. Basis pelanggan seluler juga tetap kuat, yang kini berjumlah 93,4 juta pelanggan.

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “AI North Star kami mendorong pertumbuhan nilai jangka panjang dengan mentransformasi Indosat dari penyedia konektivitas menjadi perusahaan teknologi berbasis AI. Pertumbuhan double digit yang kami capai menjadi bukti kuat bahwa strategi kami berjalan baik sekaligus mencerminkan momentum positif dari perjalanan transformasi kami. Pencapaian ini semakin memperkuat keyakinan kami untuk mengakselerasi fase transformasi selanjutnya, dengan memperkuat kapabilitas yang akan menjadi mesin pertumbuhan di masa depan sekaligus berkontribusi dalam membangun ekosistem AI di Indonesia.”

Menginvetasikan Keberhasilan Hari Ini untuk Pertumbuhan Masa Depan

Kinerja operasional yang kuat memungkinkan Indosat mempercepat investasi yang akan membentuk fase pertumbuhan berikutnya. Dengan fondasi keuangan yang semakin kokoh, Indosat terus berinvestasi pada kapabilitas yang akan memperluas bisnis teknologinya sekaligus membuka peluang pertumbuhan jangka panjang.

Salah satu pencapaian penting di semester pertama 2026 adalah pembentukan PT Infra Fiber Teknologi (IFT) bersama Arsari Group. Melalui pengalihan pengelolaan lebih dari 86.000 kilometer infrastruktur serat optik nasional, Indosat memperoleh sekitar Rp11,7 triliun seraya mengadopsi model bisnis asset-light. Langkah ini memberikan fleksibilitas finansial yang lebih besar untuk mempercepat investasi pada peluang pertumbuhan bernilai tinggi yang mendukung transformasi jangka panjang Perseroan.

Didukung oleh permodalan yang semakin kuat, Indosat juga terus memperluas bisnis AI Cloud seiring meningkatnya adopsi AI di sektor industri. Sepanjang semester pertama 2026, AI Cloud membukukan pendapatan sebesar US$33 juta, melampaui total pendapatan sepanjang tahun 2025 yang mencapai US$28 juta. Kinerja ini mencerminkan peningkatan permintaan terhadap infrastruktur AI yang berdaulat, sekaligus semakin menegaskan AI Cloud sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru utama Indosat.

Untuk mendukung ekosistem AI yang terus berkembang, Indosat juga terus memperkuat konektivitasnya. Indosat baru saja memperoleh tambahan spektrum 80 MHz pada pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang meningkatkan kapasitas jaringan dan kualitas layanan seiring kebutuhan akan pengalaman digital berbasis AI yang terus tumbuh. Bersama dengan fokus berkelanjutan pada Customer Love, investasi ini akan memungkinkan Indosat menghadirkan pengalaman digital yang lebih andal, cerdas, dan personal, sekaligus membuka peluang monetisasi baru pada layanan Indosat5G, termasuk Fixed Wireless Access (FWA).

Membangun Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Seiring dengan pengembangan platform pertumbuhan berbasis AI, Indosat berkomitmen untuk terus memastikan bahwa inovasi Perseroan memberikan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Optimalisasi jaringan berbasis AI serta pengelolaan energi yang cerdas berhasil menurunkan intensitas emisi karbon sebesar 50,89%. Komitmen Indosat terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab juga mendapat pengakuan melalui masuknya Perseroan ke dalam ketiga Indeks ESG KEHATI—SRI-KEHATI, ESG Sector Leaders, dan ESG Quality 45—untuk periode Juni–November 2026.

Indosat juga terus berinvestasi dalam masa depan AI Indonesia melalui kemitraan bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) dan Wadhwani Foundation, yang salah satunya bertujuan mengembangkan satu juta talenta digital dan 100.000 wirausaha berbasis AI hingga 2029. Berbagai inisiatif ini memperkuat keyakinan Perseroan bahwa kepemimpinan AI jangka panjang harus dibangun di atas inovasi yang bertanggung jawab, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan pengembangan talenta yang inklusif.

Batam, 28 Juli 2026 – PT PLN Batam dan PT Altiva Identity Datacenter menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan total daya 2 x 345 MVA. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan Altiva Datacenter di Kawasan Nongsa sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan data center berkapasitas hingga 700 MVA.

Penyediaan tenaga listrik melalui PJBTL tersebut direncanakan mulai dilakukan secara bertahap pada tahun 2027.

Penandatanganan PJBTL disaksikan oleh Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam ex officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Turut hadir jajaran pejabat BP Batam, Direktur PT Altiva Identity Datacenter Edi Haryanto beserta jajaran, serta Komisaris dan Direksi PT PLN Batam.

Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa penandatanganan PJBTL tersebut menjadi salah satu pintu penting bagi berkembangnya investasi sektor digital di Batam.

Menurut Amsakar, keputusan Altiva memilih Batam merupakan pilihan yang tepat karena Batam memiliki posisi geografis yang strategis, aksesibilitas yang baik, kedekatan dengan Singapura, serta peran penting sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia di kawasan barat.

“Batam merupakan daerah yang sangat representatif untuk pengembangan investasi berbasis teknologi. Lokasinya strategis, aksesibilitasnya terbuka, dan berhadapan langsung dengan salah satu pusat ekonomi utama di kawasan Asia,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Batam dan BP Batam siap memberikan dukungan bagi setiap investasi yang masuk, termasuk melalui percepatan perizinan, kemudahan proses, dan koordinasi lintas sektor.

“Apabila kebutuhan kelistrikannya telah dipersiapkan oleh PLN Batam, maka dari sisi perizinan dan dukungan lainnya kami juga siap mempercepat dan memudahkan apa yang dibutuhkan investor,” katanya.

Amsakar menilai momentum investasi Batam pada tahun 2026 dan 2027 harus dimanfaatkan secara optimal. Masuknya berbagai perusahaan teknologi dan data center berskala besar menunjukkan bahwa Batam semakin mendapat perhatian sebagai destinasi investasi digital.

“Pilihan berinvestasi di Batam semakin menegaskan bahwa daerah ini memiliki prospek yang sangat besar. Karena itu, mari kita membangun narasi yang produktif dan lebih banyak membicarakan kekuatan Batam agar daerah ini benar-benar menjadi pusat investasi dan lokomotif pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Direktur Utama PT PLN Batam menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk kepercayaan investor terhadap kesiapan sistem kelistrikan Batam.

“Melalui PJBTL ini, PLN Batam akan menyediakan pasokan tenaga listrik bagi pengembangan PT Altiva Identity Datacenter. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi energi bagi pertumbuhan ekonomi digital di Batam,” ujarnya.

Menurutnya, kepastian pasokan energi menjadi salah satu pertimbangan utama bagi industri data center dalam menentukan lokasi investasi. Untuk itu, PLN Batam terus menyiapkan sistem dan infrastruktur kelistrikan agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan industri.

Penandatanganan PJBTL tersebut juga menambah daftar kerja sama PLN Batam dalam mendukung pengembangan data center berskala besar. Sebelumnya, PLN Batam telah menjalin kerja sama serupa dengan sejumlah investor yang memiliki kebutuhan daya besar.

“Pesan kami kepada para investor sangat jelas. Batam siap menjadi tujuan investasi dan PLN Batam siap menjadi mitra energi yang andal untuk mendukung pertumbuhan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur PT Altiva Identity Datacenter, Edi Haryanto, menyampaikan bahwa Altiva hadir tidak hanya untuk membangun fasilitas pusat data, tetapi juga untuk berkontribusi dalam perjalanan Batam menuju salah satu pusat ekonomi digital di Indonesia.

“Dengan dukungan BP Batam, kesiapan PLN Batam, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis Batam akan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat infrastruktur digital di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara,” ujar Edi.

PLN Batam juga menyampaikan apresiasi kepada PT Altiva Identity Datacenter atas kepercayaan yang diberikan, serta kepada BP Batam yang terus berperan aktif dalam membuka ruang investasi, mempercepat proses perizinan, dan mengoordinasikan dukungan lintas sektor.

Proyek Altiva Datacenter dikembangkan di atas lahan seluas sekitar 11 hektare di Kawasan Nongsa dan direncanakan berkembang secara bertahap hingga mencakup lebih dari 30 hektare. Dengan dukungan infrastruktur kelistrikan dari PLN Batam, proyek ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional sekaligus meningkatkan daya tarik Batam sebagai destinasi investasi teknologi.

Didukung lokasi yang strategis dan konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi regional, Batam memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu hub digital di kawasan Asia Tenggara.

Melalui kerja sama tersebut, PLN Batam menegaskan kesiapannya dalam mendukung kebutuhan energi bagi industri digital dan investasi berskala besar. Kolaborasi antara pemerintah, BP Batam, pelaku usaha, dan penyedia infrastruktur diharapkan semakin memperkuat posisi Batam sebagai pusat ekonomi digital yang kompetitif dan berdaya saing global.

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meluruskan pemahaman masyarakat terkait wacana pelibatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam penguatan basis data kemasyarakatan dan perpajakan di Kota Batam. Ia menegaskan, RT dan RW tidak bertugas memungut atau menagih pajak, melainkan membantu pemerintah dalam pemutakhiran data.

Menurut Amsakar, pelibatan RT dan RW merupakan bagian dari koordinasi wilayah untuk meningkatkan akurasi data sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.

“RT dan RW adalah mitra pemerintah yang berada di tengah masyarakat. Perannya dalam pemutakhiran data bukan untuk melakukan penagihan pajak di lapangan,” ujar Amsakar, Kamis (30/7/2026).

Amsakar menjelaskan, untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kewenangan pemungutan berada pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Samsat. Sementara itu, Pemerintah Kota Batam hanya berperan membantu koordinasi data wilayah agar pemanfaatan dana bagi hasil pajak dapat lebih optimal untuk mendukung pembangunan daerah.

Ia juga mengatakan, Pemko Batam terus melakukan penataan dan pemutakhiran data pada sektor pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Langkah tersebut dilakukan agar data perpajakan semakin akurat dan pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pengurus RT dan RW yang selama ini membantu pelayanan masyarakat, Pemko Batam secara rutin mengalokasikan insentif operasional setiap tahun. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah menganggarkan lebih dari Rp51 miliar untuk insentif RT dan RW di 64 kelurahan dan 12 kecamatan.

Amsakar menegaskan, seluruh pengelolaan anggaran, termasuk insentif yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ke depan, Pemko Batam melalui Bapenda akan terus mengembangkan layanan perpajakan berbasis digital atau e-tax. Langkah ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menambah beban tugas RT dan RW.

Selain itu, Pemko Batam juga akan terus membuka ruang dialog dengan para Ketua RT dan RW agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat dipahami bersama dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, harmonis, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. 

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajak seluruh masyarakat, perangkat daerah, instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta berbagai komunitas untuk bersama-sama menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 dengan mengibarkan Bendera Merah Putih, menggunakan logo resmi, dan memasang dekorasi bernuansa kemerdekaan.

Ajakan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Sosialisasi Tema dan Logo HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Dalam surat edaran tersebut ditetapkan tema HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Adapun tema, logo resmi, serta Pedoman Identitas Visual HUT Ke-81 RI dapat diunduh melalui laman https://logohutri.istanapresiden.go.id

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengimbau seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, pelaku usaha, serta masyarakat untuk menggunakan logo resmi HUT Ke-81 RI pada berbagai media publikasi, baik cetak, elektronik, maupun digital, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

“Momentum peringatan kemerdekaan menjadi ajang untuk memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap Tanah Air. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Batam menggunakan tema dan logo resmi HUT Ke-81 RI, memasang dekorasi di lingkungan masing-masing, serta mengibarkan Bendera Merah Putih sepanjang bulan Agustus,” ujar Rudi, Rabu (29/7/2026).

Selain menggunakan logo resmi, masyarakat juga diimbau memasang dekorasi berupa umbul-umbul, spanduk, baliho, poster, maupun ornamen bertema HUT Ke-81 RI di lingkungan perkantoran, kawasan permukiman, fasilitas umum, pusat perbelanjaan, hingga pusat-pusat aktivitas masyarakat.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, pengibaran Bendera Merah Putih dilaksanakan secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan.

Rudi juga mengajak masyarakat memeriahkan Bulan Kemerdekaan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi warga, seperti gotong royong, perlombaan, kegiatan seni dan budaya, serta aktivitas sosial yang mempererat persatuan di lingkungan masing-masing.

“Mari kibarkan Bendera Merah Putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Bersama-sama kita semarakkan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud cinta kepada bangsa dan penghormatan atas perjuangan para pahlawan. Dengan semangat ‘Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’, mari kita terus menjaga persatuan serta bergotong royong membangun Batam yang semakin maju dan Indonesia yang semakin kuat,” tutupnya.

Batam, 27 Juli 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Batam memperkuat sinergi untuk menjaga pertumbuhan industri pembiayaan yang sehat, meningkatkan pelindungan konsumen, serta mencegah aktivitas perusahaan pembiayaan ilegal di wilayah Kepulauan Riau.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya dengan jajaran pengurus baru APPI Batam di Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Senin. Pertemuan tersebut juga menjadi ajang penguatan kolaborasi antara regulator dan industri pembiayaan dalam mendukung stabilitas sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua APPI Batam Herman, didampingi Sekretaris Resgiantoro dan Bendahara Jessica Riviera Ayuthaya.

Dalam kesempatan tersebut, Sinar Danandjaya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus baru APPI Batam dan berharap kepengurusan yang baru dapat semakin memperkuat peran asosiasi dalam mendorong industri pembiayaan yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada pelindungan konsumen.

“Kami mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada pengurus APPI Batam yang baru. Kami berharap APPI terus menjaga soliditas organisasi, mempertahankan kinerja industri yang baik, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau. APPI juga diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan memperkuat pelindungan konsumen,” ujar Sinar.

Lebih lanjut, Sinar menyampaikan bahwa kinerja industri pembiayaan di Provinsi Kepulauan Riau hingga Maret 2026 tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Penyaluran pembiayaan tumbuh sebesar 12,78 persen secara year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 0,61 persen.

Dari sisi kualitas pembiayaan, rasio Non-Performing Financing (NPF) di Kepulauan Riau tercatat sebesar 1,36 persen, lebih rendah dibandingkan NPF nasional yang mencapai 2,83 persen, sehingga mencerminkan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga.

Sementara itu, berdasarkan data April 2026, penyaluran pembiayaan di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi Kota Batam dengan nilai mencapai Rp5,22 triliun atau sekitar 85 persen dari total pembiayaan di provinsi tersebut.

Perkuat Pengawasan terhadap Aktivitas Pembiayaan Ilegal

Selain membahas perkembangan industri pembiayaan, OJK dan APPI Batam juga membahas adanya indikasi aktivitas perusahaan pembiayaan yang tidak berizin di Kota Batam dan sekitarnya. Keberadaan perusahaan pembiayaan ilegal berpotensi merugikan masyarakat sekaligus mengganggu terciptanya iklim usaha yang sehat dan berintegritas.

“OJK bersama APPI Batam akan terus memperkuat pengawasan dan langkah preventif terhadap indikasi aktivitas perusahaan pembiayaan ilegal. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan legalitas perusahaan pembiayaan sebelum menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan,” tegas Sinar.

OJK juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan resmi OJK guna memperoleh informasi mengenai legalitas pelaku usaha jasa keuangan serta melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas keuangan ilegal.

Perkuat Pelindungan Konsumen melalui Penerapan Market Conduct

Dalam pertemuan tersebut, Sinar juga menekankan pentingnya penguatan aspek market conduct oleh seluruh perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan data layanan pengaduan konsumen OJK Provinsi Kepulauan Riau selama Januari hingga Juni 2026, sektor pembiayaan menempati urutan ketiga berdasarkan jumlah pengaduan yang diterima OJK. Sementara itu, sektor Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) mencatat jumlah pengaduan terbanyak sebanyak 323 pengaduan, disusul sektor perbankan dengan 199 pengaduan.

Adapun tiga isu yang paling banyak diadukan masyarakat di Kepulauan Riau meliputi restrukturisasi pembiayaan sebanyak 163 pengaduan, perilaku petugas penagihan sebanyak 130 pengaduan, dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 111 pengaduan.

Menyikapi kondisi tersebut, OJK meminta APPI Batam untuk mendorong seluruh anggotanya memperkuat penyelesaian pengaduan melalui mekanisme internal dispute resolution, menerapkan praktik penagihan sesuai ketentuan yang berlaku, meningkatkan transparansi dalam proses restrukturisasi pembiayaan, serta memastikan ketepatan dan kualitas pemutakhiran data SLIK.

Melalui sinergi yang semakin erat antara OJK dan APPI Batam, diharapkan industri pembiayaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat terus tumbuh secara sehat, menerapkan tata kelola yang baik, memberikan pelindungan yang optimal kepada konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.