Batam - Kepulauan Riau Ramadan Fair (KURMA) 2026 kembali digelar  Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepri dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

KURMA tahun ini memasuki tahun ketiga diselenggarakan , ajang tahunan ini tak sekadar menyemarakkan bulan suci Ramadan, tetapi juga menjadi motor penggerak akselerasi ekonomi syariah dan penguatan UMKM di daerah.

Kepala Perwakilan BI Kepri, Rony Widijarto disela-sela pembukaan Kepulauan Riau Ramadan Fair (KURMA) 2026 di One Mall Batam pada Rabu(4/3/2026) sore menegaskan, KURMA merupakan bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi dengan sektor riil, khususnya UMKM.

“Ini adalah dukungan langsung terhadap pengembangan ekonomi syariah maupun UMKM. Kami melihat ini sangat strategis bagi Batam dan Kepri,” ujarnya.

Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak mudah, Kepri justru mampu mencatatkan kinerja impresif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 6,9 persen (tertinggi di Sumatera, red)  dengan inflasi yang tetap terjaga.

Bahkan secara year on year, pertumbuhan Kepri berada di angka 7,8 persen, menempatkannya di peringkat ketiga nasional.

Ia menjelaskan, tingginya pertumbuhan tersebut tidak lepas dari kuatnya struktur industri di Batam, yang didominasi sektor elektronik, galangan kapal, logistik, dan perdagangan. Keberadaan BP Batam juga dinilai berperan penting dalam mendorong investasi dan efisiensi industri.

Rony menekankan pentingnya konektivitas antara industri besar dengan UMKM lokal. Menurutnya, industri yang tumbuh pesat akan memberikan efek berganda (multiplier effect) jika terhubung dengan pelaku UMKM.

Momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas harga pada 2025, lanjut Rony, menjadi ruang akselerasi bagi ekonomi syariah dengan UMKM sebagai pelaku utama. Hal ini diharapkan mampu menjawab tantangan kesenjangan ekonomi sekaligus memperkuat pemerataan kesejahteraan.

Dalam KURMA 2026, BI Kepri bersama mitra menghadirkan tiga fokus utama. Pertama, penguatan produk halal dari hulu ke hilir. Prosesnya dimulai dari onboarding, kurasi, pelatihan, hingga pemasaran dan transaksi. Salah satu sorotan adalah pengembangan modest fashion dan wastra Melayu Kepri.

BI Kepri menghadirkan desainer nasional untuk meningkatkan kualitas produk, sekaligus mendorong wastra Melayu menjadi trademark daerah. Motif-motif khas Melayu diharapkan mampu menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai tambah ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM perempuan. 

Kedua, penguatan sektor olahan makanan halal, termasuk sertifikasi halal dan pelibatan juru sembelih halal (Juleha) guna memastikan rantai pasok sesuai prinsip syariah.

Ketiga, penguatan aspek keuangan dan digitalisasi. BI mendorong UMKM terhubung dengan pembiayaan perbankan serta memanfaatkan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS.

“Kita dorong UMKM menggunakan QRIS agar transaksi lebih mudah, transparan, dan terhubung dengan layanan keuangan formal. Digitalisasi ini penting agar UMKM naik kelas,” tegas Rony.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyangnyang Haris Pratamura menyebut KURMA sebagai agenda strategis tahunan dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah (EKOS) di Kepri.

“KURMA bukan sekadar festival Ramadan, tetapi wadah promosi produk UMKM, penguatan pariwisata halal, edukasi keuangan syariah, hingga pelayanan publik dan pasar murah,” ujarnya.

Ia menilai kolaborasi antara Pemprov Kepri, BI, OJK, KDEKS, serta pemangku kepentingan lainnya telah menunjukkan hasil positif. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kepri 2025 yang mencapai 7,8 persen (yoy), meningkat signifikan dibandingkan 5,14 persen pada 2024.

Pemprov Kepri juga terus mendorong program strategis seperti penguatan UMKM kabupaten/kota, koperasi, serta pengembangan Kampung Merah Putih di sejumlah wilayah pesisir guna meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan budidaya.

Dengan sinergi yang semakin solid, KURMA 2026 diharapkan menjadi katalis penguatan ekonomi syariah yang melengkapi mesin industri Kepri.

Pertumbuhan yang tinggi dan stabil diharapkan tidak hanya terpusat di sektor besar, tetapi juga mengalir hingga ke pelaku UMKM, menciptakan ekonomi Kepri yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, kembali melanjutkan rangkaian kegiatan Safari Ramadan di Masjid Al – Hidayah Kampung Darat Pulau Karas, Kecamatan Galang, Senin (2/3/2026).

Selain berbuka puasa serta melaksanakan ibadah isya dan tarawih berjemaah, Amsakar juga menyerahkan bantuan sosial untuk Masjid Al – Hidayah.

Ia berharap, bantuan ini dapat mendukung kemakmuran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat Pulau Karas.

“Mari kita bertekad agar ibadah ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi kemakmuran masjid,” ujar Amsakar.

Pada kesempatan yang sama, Amsakar mengatakan bahwa rangkaian Safari Ramadan tahun ini menjadi momentum untuk terus membangun energi kolektif ke seluruh elemen masyarakat Batam.

Menurut orang nomor satu di Batam ini, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan lapisan masyarakat adalah kunci keberhasilan daerah. Khususnya dalam menuntaskan berbagai persoalan menuju pembangunan Batam sebagai kota bandar dunia madani.

“Kami memohon doa kepada seluruh masyarakat Batam agar tetap sehat, istiqomah dalam menjalankan amanah, dan diberi kekuatan untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dengan membangun energi kolektif, insyaallah Batam akan semakin maju dan sejahtera,” pesan Amsakar.

Kegiatan buka bersama Otoritas jasa Keuangan  (OJK) Provinsi Kepulauan Riau bareng media berlangsung Selasa 3 Februari 2026 di kantor OJK Kepri Batam Center. Kepala Otoritas jasa Keuangan  (OJK) Provinsi Kepulauan Riau  Sinar Danandjaya memaparkan pertumbuhan ekonomi terutama pasar modal.

 “Pertumbuhan jumlah investor di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berinvestasi secara legal dan terdaftar semakin baik. Ini merupakan hasil dari berbagai upaya edukasi dan penguatan literasi keuangan yang terus kami lakukan bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Sinar.

Penetrasi pasar modal di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menunjukkan tren peningkatan signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Single Investor Identification (SID) di Kepri per Desember 2025 tercatat sebanyak 483.909 investor atau tumbuh 38,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah investor saham di Kepri terus bertambah. Pada 2023 tercatat 308.557 investor, meningkat menjadi 349.666 investor pada 2024, dan melonjak menjadi 483.909 investor di 2025.

Ia menambahkan, OJK akan terus mendorong perluasan akses dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan pasar modal yang aman serta terdaftar secara resmi.

Secara wilayah, Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah investor terbesar di Kepri, yakni sebanyak 334.801 SID. Disusul Tanjungpinang 60.995 investor, Karimun 39.248 investor, Bintan 25.151 investor, Natuna 9.802 investor, Lingga 8.968 investor, dan Kepulauan Anambas 4.944 investor.

“Dominasi Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kepri turut berkontribusi terhadap tingginya partisipasi masyarakat dalam pasar modal. Namun demikian, kami juga terus mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan di seluruh kabupaten dan kota,” jelasnya.

Menariknya, berdasarkan perbandingan jumlah investor dengan total penduduk, tercatat sekitar 1 dari 5 penduduk Kepri pada 2025 telah melakukan transaksi di pasar modal. Hal ini menunjukkan penetrasi pasar modal di daerah tersebut semakin luas.

Sinar Danandjaya menegaskan, OJK Kepri akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku industri jasa keuangan, dan komunitas investor untuk menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

“Kami juga mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap tawaran investasi ilegal. Pastikan berinvestasi melalui lembaga yang berizin dan diawasi OJK,” tutupnya.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Februari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44% (mtm), berbalik arah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,09% (mtm). Secara tahunan inflasi Kepri tercatat sebesar 3,54% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,94% (yoy). Meskipun demikian, inflasi Kepri tercatat masih lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 4,76% (yoy) dan menjadi provinsi dengan inflasi tahunan terendah kelima secara Nasional atau terendah ketiga se-wilayah Sumatera. Inflasi juga terjadi pada 3 Kabupaten/Kota IHK di Kepri, yaitu Batam, Tanjungpinang dan Karimun yang masing-masingnya tercatat inflasi sebesar 0,40% (mtm), 0,99% (mtm), dan 0,01% (mtm) atau secara tahunan sebesar 3,13% (yoy), 5,83% (yoy), dan 4,13% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi di bulan Februari 2026 terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,10% (mtm) dengan andil sebesar 0,16%.  Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga emas seiring dengan berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global. Lebih lanjut, inflasi turut disumbang oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 0,87% (mtm) dengan andil sebesar 0,08%. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga nasi dengan lauk sejalan dengan meningkatnya harga bahan baku pangan. Adapun kelompok makanan, minuman dan tembakau turut mengalami inflasi sebesar 0,40% (mtm) dengan andil sebesar 0,11%. Inflasi kelompok ini disebabkan oleh kenaikan harga beras dan cabai merah seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat pada periode HBKN.

Sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tetap terjaga ditengah kuatnya pertumbuhan ekonomi Kepri. Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi sinergi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. GPIPS merupakan respons atas semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, dengan 3 pembaruan program, yaitu (1) program penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan terutama menghadapi cuaca ekstrem, (2) program pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk memperkuat stabilisasi harga pangan dalam jangka pendek, serta (3) program penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah. Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Februari 2026 antara lain (i) High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan; (ii) Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali; (iii) Edukasi mengenai inflasi melalui sosialisasi; dan (iv) Pelaksanaan Operasi Pasar/ Pasar Murah serentak di Kepri.

Memasuki bulan Maret 2026, terdapat beberapa pendorong inflasi yang perlu diwaspadai, antara lain (i) trend kenaikan harga emas dunia yang masih berlanjut dan (ii) kenaikan permintaan pangan dan angkutan udara dalam rangka HBKN ramadhan dan menyambut idul fitri. Di sisi lain, faktor penahan inflasi ke depan diantaranya :(i) Musim panen beberapa komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, serta (ii) potensi peningkatan pasokan hasil laut seiring mulai meredanya puncak musim angin utara.

"Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Kepri. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan KAD serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi pada tahun 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%,"tutup Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Rony Widijarto.

Batam - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Polda Kepri, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., memimpin langsung kegiatan Bakti Sosial (Baksos) dan Safari Ramadan di Masjid Al-Fajri, Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Selasa (3/3/2026).

​Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Kapolsek Galang, Ketua Bhayangkari Daerah Kepri Ny. Detta Asep Safrudin beserta rombongan, serta jajaran BP Batam dan unsur pimpinan kecamatan setempat.

Dalam sambutannya, Walikota Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif Polda Kepri yang memilih Sembulang sebagai lokasi peringatan HUT ke-21 Polda Kepri.

​"Momentum Ramadhan ini adalah fasilitas dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengantarkan kita pada derajat taqwa. Saya mengajak masyarakat Sembulang untuk terus membangun sinergitas dan kebersamaan, karena Batam membutuhkan persatuan antara masyarakat dan pemerintah untuk maju bersama," ujar Walikota Batam Amsakar Achmad.

Dikesempatan yang sama, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., juga menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat Sembulang bukan sekadar seremoni, melainkan upaya mempererat tali silaturahmi dan memastikan komunikasi dua arah tetap berjalan baik guna menghindari miskomunikasi.

"Di usia yang ke-21 ini, kami berharap Polda Kepri selalu bisa membantu dan bersama masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas. Kami menyadari Polri tidak bisa bekerja sendiri, dukungan dari seluruh stakeholder dan masyarakat sangatlah penting," tegas Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., juga mensosialisasikan layanan Call Center Polisi 110 sebagai sarana cepat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.

Dalam doorstopnya bersama awak media, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa hari ini Polda Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Safari Ramadan, yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Provinsi Kepri ke-21. Dalam kegiatan ini, kami bersama Wali Kota Batam hadir di tengah-tengah masyarakat di wilayah Kabupaten Bulang, Rempang, dan Galang, untuk berbuka puasa bersama serta memberikan santunan kepada kaum dhuafa dan anak yatim.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempererat silaturahmi serta membuka ruang komunikasi yang baik antara jajaran kepolisian dan masyarakat. Kami ingin mendengarkan langsung berbagai permasalahan dan gangguan kamtibmas yang terjadi di tengah masyarakat, agar dapat segera ditindaklanjuti bersama," tutup Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

Jakarta, 3 Maret 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) sepakat untuk memperkuat sinergi penegakan hukum dan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

PKS tentang Sinergisitas di Bidang Penegakan Hukum dan Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan tersebut ditandatangani Pejabat Sementara Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono, di Jakarta, Selasa.

Penandatanganan PKS ini merupakan pembaruan dan penyempurnaan Perjanjian Kerja Sama sebelumnya antara OJK dan Bareskrim tentang Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang ditandatangani pada 14 Oktober 2020.

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

1. Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi,
2. Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan,
3. Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan,
4. Peningkatan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, serta
5. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.

PKS ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam rangka menjaga integritas, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Melalui PKS ini, OJK dan Bareskrim Polri berkomitmen untuk memperkuat langkah preventif dan represif dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk yang memiliki kompleksitas tinggi dan berdampak luas terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara, mempercepat proses koordinasi antaraparat penegak hukum, serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di sektor jasa keuangan.

OJK dan Bareskrim Polri menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Jakarta, 3 Maret 2026. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin (2/3), melantik dan mengambil sumpah Kepala Departemen serta Kepala OJK Daerah, sebagai bagian kesinambungan dan peningkatan kinerja organisasi serta penguatan integritas.

“Momentum ini bukan sekadar pergantian jabatan administratif, melainkan penegasan komitmen institusi dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan, penguatan integritas, serta peningkatan kinerja organisasi,” kata Friderica dalam kata sambutannya.

Dia berpesan agar para pejabat yang baru dilantik bisa mengemban amanah jabatannya dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan profesionalisme, dan keteladanan serta integritas yang teguh. “Integritas harus menjadi fondasi utama, karena kepercayaan adalah modal terbesar lembaga ini,” ujarnya.

Adapun pejabat OJK yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Kristrianti Puji Rahayu sebagai Kepala OJK Institute (OJKI)

2. Rudy Agus P. Raharjo sebagai Kepala Departemen Organisasi, SDM dan Budaya (DOSB)

3.Parjiman sebagai Kepala OJK Provinsi Bali (KODS)

4. Misran Pasaribu sebagai Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (KOSR)

5. Sabar Wahyono sebagai Kepala Departemen Pelindungan Konsumen (DPLK) 6. Indra Salfian sebagai Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (DZPL)

Melalui penguatan organisasi ini, OJK terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Pemerintah Provinsi Kepri bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta sejumlah mitra strategis kembali menggelar KURMA untuk ketiga kalinya pada Ramadan 1447 Hijiriah .

Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2026 hadir sebagai bagian dari rangkaian Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar). Acaranya digelar tanggal 2–8 Maret 2026 di One Batam Mall kota Batam dan Kawasan Gurindam 12 kota Tanjungpinang.

"Kurma tahun ini masuk dalam rangkaian Road to Festivel Ekonomi Syariah (Fesyar) Regional Sumatera 2026 yang bermuara pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF),"ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri Ronny Widijarto dalam acara bincang bareng media di lantai 2 kantor Bank Indonesia Kepulauan Riau, Selasa 2 maret 2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Rony Widijarto mengatakan, panitia mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM lokal.

Setiap tahunnya Kurma selalu sukses digelar Bank Indonesia Kepulauan Riau, tercatat tahun 2025 lalu Kurma mencatat hasil konkret, transaksi penjualan UMKM menembus Rp2,33 miliar. Sementara itu untuk business matching pembiayaan mencapai Rp2,19 miliar.Pada tingkat pemahaman edukasi ekonomi syariah juga menunjukkan rata - rata nilai post test 81,79.

Untuk tahun 2026 BI menargetkan transaksi penjualan sebesar 7,30 persen untuk tahun 2026. Selain itu BI juga fokus pada business matching pembiayaan dengan target Rp2,25 miliar atau naik sekitar 2,74% dari capaian tahun 2025.Untuk pembayaran digitalisasi target yang diharapkan dapat tercapai 40 ribu transaksi dengan nominal Rp1,8 miliar.

Kurma tahun 2026 ini diisi dengan berbagai acara yang berbobot,seperti bedah buku,pojok layanan,seminar eksyar dan bazzar UMKM.

Gelaran KURMA 2026 dijadwalkan akan hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti juga Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memprediksi bahwa puncak arus mudik Lebaran tahun 2026 ini akan terjadi dalam dua periode pada bulan Maret mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat 2026 di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

Sigit mengungkapkan, prediksi itu didapati berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan jajaran Ditlantas bersama Kementerian Perhubungan serta dengan membandingkan realisasi jumlah pemudik di tahun 2025.

"Prediksi puncak arus mudik (pertama) ini kemungkinan terjadi di tanggal 14 sampai dengan 15 Maret," kata Sigit.

Setelah periode arus balik pertama, kata dia, nantinya pemerintah juga akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret. Sehingga diperkirakan bakal terjadi puncak arus mudik kedua pada 18 dan 19 Maret.

Lebih lanjut, Sigit juga mewanti-wanti seluruh jajaran agar dapat menyiapkan pengaturan penyeberangan ke wilayah Bali lantaran peringatan Hari Raya Nyepi jatuh bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

"Sehingga perlu adanya pengaturan penyeberangan antara Jawa Timur dengan Bali karena menghormati Hari Raya Nyepi," ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengatakan untuk puncak arus balik juga akan terjadi dalam dua gelombang, yakni gelombang pertama pada 24 dan 25 Maret.

"Prediksi puncak arus balik kedua pada 28 sampai 29 Maret dan bila diperlukan Polri akan melaksanakan operasi lanjutan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan," tutup Sigit.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mempercepat implementasi berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat transparansi dan integritas pasar modal Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari agenda reformasi yang lebih luas guna memastikan ekosistem pasar semakin kredibel, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan investor domestik maupun global.

Akselerasi tersebut juga merupakan tindak lanjut atas dialog yang berlangsung konstruktif dengan MSCI Inc. (MSCI). Melalui komunikasi yang intensif, berbagai masukan diterjemahkan menjadi program kerja yang konkret, terukur, dan memiliki target waktu implementasi yang jelas. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO) dalam menjaga kepercayaan serta meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat internasional.

Salah satu langkah utama yang tengah disiapkan adalah penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang direncanakan efektif berlaku mulai Maret 2026. Saat ini proses penyesuaian sedang pada tahap pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan sampai dengan tanggal 19 Februari 2026. Dalam usulan perubahan aturan tersebut, BEI akan meningkatkan ketentuan minimum free float Perusahaan Tercatat dari 7,5% menjadi 15%. Adapun pemenuhan ketentuan free float minimum 15% dilaksanakan secara bertahap dengan penetapan target antara pada setiap tahapan. BEI akan melakukan pemantauan dan pendampingan secara berkelanjutan guna memastikan pencapaian target akhir sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Kebijakan ini diyakini akan memperkuat pendalaman pasar dan sebagai upaya penyelarasan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menekankan peningkatan batas minimum tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui beberapa fase agar perusahaan tercatat memiliki waktu yang memadai untuk menyesuaikan struktur kepemilikan dan rencana korporasinya. “Kami memahami setiap perusahaan memiliki karakteristik berbeda. Karena itu BEI menyiapkan fase transisi, pemantauan, dan pendampingan agar implementasi berjalan terukur sekaligus tetap menjaga stabilitas perdagangan,” kata Jeffrey.

Di sisi lain, penguatan transparansi juga dilakukan melalui perluasan keterbukaan data kepemilikan saham. Jika sebelumnya publikasi data kepemilikan saham difokuskan pada kepemilikan di atas 5%, ke depan BEI akan menambahkan pengungkapan kepemilikan di atas 1% yang disampaikan secara bulanan. Langkah ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur pemegang saham dan membantu investor dalam mengambil keputusan investasi secara lebih informasional.

Menurut Jeffrey, peningkatan kualitas data merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan. “Investor membutuhkan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Dengan transparansi yang semakin baik, kita memperkuat fairness sekaligus reputasi pasar modal Indonesia,” tuturnya.

Dari aspek infrastruktur data, KSEI melakukan penyempurnaan klasifikasi investor pada sistem Single Investor Identification (SID). Saat ini, SID mengenal 9 jenis investor. KSEI akan berkolaborasi dengan pelaku pasar untuk menambahkan sejumlah data fields guna meningkatkan granularitas data. Penyempurnaan ini akan dilakukan melalui penambahan 28 klasifikasi investor sebagai subkategori pada jenis investor Corporate (CP) dan Others (OT) dalam SID. 

Reformasi turut menyasar kualitas tata kelola perusahaan (good corporate governance). Selain meningkatkan ketentuan minimum free float Perusahaan Tercatat dari 7,5% menjadi 15%, BEI akan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, dewan komisaris, dan komite audit, sekaligus menegaskan pentingnya kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan bagi pejabat yang bertanggung jawab pada fungsi tersebut. Selain itu, terdapat upaya peningkatan kualitas calon perusahaan tercatat melalui peningkatan persyaratan keuangan, operasional, dan governance yang lebih tinggi sehingga akan meningkatkan trust dan confidence investor. Dengan demikian, kualitas pelaporan dan keterbukaan informasi diharapkan semakin meningkat serta selaras dengan praktik terbaik global.

Seluruh inisiatif ini disusun melalui proses yang partisipatif. BEI aktif berdialog dengan stakeholder pasar modal termasuk asosiasi, perusahaan tercatat, dan anggota bursa. Untuk mendukung implementasi, BEI juga menyediakan layanan hot desk sebagai pusat konsultasi agar setiap kebutuhan klarifikasi dapat direspons secara cepat dan tepat.

BEI, KSEI, dan OJK menegaskan bahwa reformasi pasar modal akan terus berjalan secara konsisten. Serangkaian langkah ini diharapkan mampu memberikan peningkatan nyata terhadap transparansi, memperkuat kepercayaan investor, dan membawa pasar modal Indonesia semakin kompetitif di panggung global.