Jakarta, 7 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menggelar Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 untuk semakin memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan aset keuangan digital, termasuk aset kripto secara lebih bijak dan bertanggung jawab. “Kita bertransaksi kripto harus seimbang. Seimbang berbasis pada fundamental analisis data yang kuat dan kita looking forward pada potensi peluang ke depannya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, pada pembukaan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 di Jakarta, Selasa.

Menurut Adi, aktivitas perdagangan aset kripto saat ini telah menjadi bagian nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga OJK harus terus memastikan keberlanjutan ekosistem industri ini dengan meningkatkan penguatan tata kelola serta pelindungan konsumen. Selain itu, OJK menilai aset kripto juga berpotensi sebagai the future of financial market yang memberikan kontribusi bagi pembangunan di Indonesia, khususnya dalam penerimaan pajak. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak aset kripto tahun 2025 mencapai Rp796,73 miliar dan Rp1,96 triliun pada Februari 2026 yang menunjukkan tren yang meningkat. Sementara itu, OJK mencatat pada 2025 nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp482,23 triliun. Jumlah ini menurun dibanding nilai di 2024 sebesar Rp650,61 triliun.

Penurunan nilai transaksi ini dipicu oleh kombinasi faktor global dan siklus pasar pada Pasar Kripto. Adi menjelaskan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 Global Crypto Adoption Index 2025, dan indeks ini tidak hanya mencerminkan besarnya nilai transaksi, tetapi juga menunjukkan tingkat adopsi aset kripto di masyarakat. Pada Bulan Literasi Kripto ini, Adi mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama membangun ekosistem aset keuangan digital Indonesia yang kuat, berdaya saing, dan memberikan manfaat yang luas pada perekonomian nasional.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Robby, menyampaikan bahwa industri aset keuangan digital saat ini memiliki fondasi yang solid dan mampu bersaing secara global. Menurutnya, keberhasilan industri aset keuangan digital hingga titik ini adalah bukti kuatnya ekosistem yang telah dibangun secara kolektif oleh para penyelenggara seluruh ekosistem, di mana di dalam naungan OJK arah industri harus tetap konsisten menjaga integritas ekosistem aset kripto di Indonesia. Ekosistem aset kripto di Indonesia saat ini berdiri di atas tiga pilar utama, yaitu pertama adalah bursa sebagai infrastruktur pencatatan transaksi secara real time, kedua pedagang sebagai titik akses langsung ke investor retail, ketiga kliring dan kustodi sebagai penjamin keamanan aset bagi seluruh pengguna aset kripto yang ada di Indonesia saat ini.

Ketiga pilar ini dirancang untuk memiliki fungsi yang berbeda dan memiliki peran penting dalam ekosistem. Bulan Literasi Kripto merupakan bagian dari program literasi berkelanjutan yang telah dilaksanakan secara konsisten oleh OJK bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI). BLK 2026 akan digelar di berbagai kota, antara lain Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Manado. BLK 2026 juga diarahkan dalam tiga program utama, yaitu Bulan Literasi Kripto untuk masyarakat umum, Bulan Literasi Blockchain yang menyasar mahasiswa, akademisi, dan pengembang (developer), serta Bulan Literasi Kripto untuk aparat penegak hukum.

Dari sisi perkembangan industri, aktivitas perdagangan aset kripto menunjukkan dinamika yang signifikan. Sepanjang tahun 2025, nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp482,23 triliun. Hingga Februari 2026, jumlah akun konsumen mencapai 21,07 juta, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terus meningkat seiring dengan perkembangan ekosistem. Turut hadir dalam acara ini, Anggota Komisi XI RI Eric Hermawan dan Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya serta pelaku industri Aset Keuangan Digital/Aset Kripto

Batam - Satuan Brimob Polda Kepri kembali menunjukkan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam membantu masyarakat yang terkena musibah. Tim SAR Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Kepri melaksanakan evakuasi pohon tumbang yang menimpa dua rumah warga di Perumahan Cipta Asri Tahap 1, Tembesi, Sagulung, Kota Batam pada Selasa (7/4/2026).

Peristiwa tersebut mengakibatkan dua unit rumah warga milik Bapak Aldi yang berada di Blok F No. 42 dan Bapak Roni Blok F No. 43 mengalami kerusakan pada bagian atap akibat tertimpa pohon tumbang.

Menindaklanjuti laporan masyarakat, Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Kepri dengan sigap memerintahkan Tim SAR Batalyon A Pelopor untuk segera menuju lokasi kejadian guna melakukan evakuasi.

Sebanyak 11 personel Tim SAR Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Kepri yang dikerahkan segera menuju lokasi kejadian. Proses evakuasi pohon tumbang dilaksanakan secara hati-hati guna memastikan keselamatan warga serta meminimalisir potensi kerusakan lanjutan pada bangunan yang terdampak.

Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa, namun menimbulkan kerugian materiil berupa kerusakan pada bagian atap rumah warga. Kejadian pohon tumbang diduga dipicu oleh kondisi cuaca buruk yang disertai angin kencang di wilayah tersebut.

Selain melaksanakan evakuasi, personel Brimob juga turut membantu membersihkan sisa-sisa ranting serta material pohon yang berserakan di sekitar lokasi, guna memastikan lingkungan kembali aman dan kondusif bagi masyarakat.

Kehadiran personel Brimob Polda Kepri di lokasi kejadian mendapat apresiasi dari warga setempat. Bapak Aldi dan Bapak Roni menyampaikan rasa terima kasih atas respon cepat dan bantuan yang diberikan oleh personel Brimob.

“Alhamdulillah hari ini kami di bantu oleh Satbrimob Polda Kepri untuk mengatasi pohon tumbang yang berada di depan rumah kami. Alhamdulilah dengan sigap tim dari Brimob memotong pohonnya dan membantu membereskan pohonnya, terima kasih kami ucapkan yang sebanyak-banyaknya kepada tim dari Brimob Polda Kepri atas bantuannya dan cepat tanggap dalam mengatasi masalah ini”

Dansat Brimob Polda Kepri Kombes Pol. Arief Doddy Suryawan, S.I.K., M.Si., melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Brimob dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Brimob Polda Kepri dalam memberikan pelayanan terbaik. Kami harus selalu hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi darurat dan kebencanaan, guna memberikan rasa aman dan nyaman" ucapnya.

Terakhir Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin menyampaikan pengaduan agar dapat menghubungi Call Center 110 atau memanfaatkan aplikasi Polri Super Apps.

Batam, 7 April 2026 – HARRIS Barelang Batam mengajak para wisatawan untuk memanfaatkan kesempatan terakhir menikmati program favorit 24 Hours Stay, yang akan resmi berakhir pada 30 April 2026. Program ini memberikan fleksibilitas bagi tamu untuk check-in kapan saja dan menikmati pengalaman menginap selama 24 jam penuh, menghadirkan kenyamanan maksimal untuk liburan yang lebih santai dan berkualitas.

Dikenal dengan berbagai aktivitas unggulan yang selalu tersedia, HARRIS Barelang Batam menawarkan pengalaman menginap yang lebih dari sekadar staycation. Tamu dapat menikmati beragam kegiatan seperti menjelajahi area resort dengan ATV, merasakan keseruan bermain jetski di perairan Barelang, hingga berkeliling santai menggunakan electric scooter. Suasana akhir pekan semakin hidup dengan Foam Party yang menjadi salah satu highlight favorit tamu, sementara beragam kegiatan tematik anak yang interaktif turut melengkapi pengalaman liburan keluarga yang hangat, menyenangkan, dan penuh kebersamaan.

Dengan kombinasi fleksibilitas waktu melalui program 24 Hours Stay serta ragam aktivitas signature yang vibrant dan engaging, HARRIS Barelang Batam menghadirkan pengalaman menginap yang tidak hanya nyaman, tetapi juga penuh energi dan koneksi.

Seiring dengan mendekatnya akhir periode program, ini menjadi waktu yang tepat untuk merencanakan liburan singkat maupun quality time bersama orang terdekat. Jangan lewatkan kesempatan terakhir untuk menikmati pengalaman menginap 24 jam penuh sebelum program ini berakhir.

Tanjungpinang, 6 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat literasi ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman aktivitas keuangan ilegal melalui sinergi dengan akademisi dan para pemangku kepentingan di daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya dalam kuliah umum bertajuk Akselerasi Literasi Ekonomi Syariah: Menjaga Keberkahan Harta dari Ancaman Keuangan Ilegal dan Penguatan Ekosistem Ilmiah di Kepulauan Riau yang merupakan hasil kolaborasi Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (PW MES) Kepulauan Riau dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), di Tanjungpinang, Senin.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor UMRAH Agung Dhamar Syakti, Guru Besar UIN Sumatera Utara Muhammad Habibie Siregar, Dekan FEB Maritim UMRAH Myrna Sofia, perwakilan PT Bank Syariah Indonesia Area Batam Helga, serta Sekretaris Pengurus Wilayah MES Kepulauan Riau Dwi Vita Lestari Soehardi.

Dalam sambutannya, Sinar menyampaikan bahwa kinerja perbankan syariah di Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang baik dan melampaui rata-rata nasional. Hingga posisi terkini, pembiayaan bank umum syariah di Kepulauan Riau tumbuh sebesar 12,13 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 9,66 persen. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh sebesar 15,19 persen, di atas capaian nasional sebesar 10,19 persen.

Selain mencatat pertumbuhan yang positif, kualitas pembiayaan syariah di Kepulauan Riau juga tetap terjaga. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) tercatat sebesar 1,35 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 2,16 persen.

Sinar mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah serta pengelolaan keuangan yang semakin baik. 

Namun demikian, OJK juga mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap maraknya aktivitas keuangan ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Hingga Desember 2025, OJK Provinsi Kepulauan Riau menerima 280 laporan terkait pinjaman online ilegal, 88 laporan investasi ilegal, dan 6.316 laporan penipuan atau scam.

Sebagai bentuk penguatan pelindungan konsumen, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus melakukan langkah penanganan secara tegas. Sepanjang tahun 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 entitas investasi ilegal. Sementara itu, pada periode 1 Januari sampai dengan 26 Februari 2026, Satgas PASTI kembali menghentikan 953 entitas ilegal.

Dalam kesempatan tersebut, OJK juga mengajak kalangan perguruan tinggi, khususnya mahasiswa UMRAH, untuk berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat serta menyebarluaskan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan produk dan layanan keuangan yang legal dan sesuai kebutuhan.

“Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan aset, tetapi juga harus dilakukan melalui instrumen yang legal, sehat, dan bertanggung jawab,” kata Sinar.

Sebagai wujud nyata penguatan ekosistem ilmiah di lingkungan perguruan tinggi, OJK turut menyerahkan sembilan Buku Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi kepada UMRAH. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dalam memahami sektor jasa keuangan, termasuk industri jasa keuangan syariah dan perencanaan keuangan.

Rektor UMRAH Agung Dhamar Syakti menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut dan menegaskan pentingnya memperkuat pengembangan ekonomi syariah melalui sinergi antara akademisi, regulator, dan pelaku industri.

Senada dengan itu, Sekretaris PW MES Kepulauan Riau Dwi Vita Lestari Soehardi menyampaikan bahwa Kepulauan Riau memiliki potensi strategis untuk terus mengembangkan ekonomi syariah berbasis maritim. Karena itu, penguatan ekosistem ekonomi syariah memerlukan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.

Melalui penguatan literasi keuangan syariah dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, OJK berharap masyarakat semakin memahami manfaat penggunaan produk dan layanan keuangan yang legal, serta mampu menghindari berbagai modus aktivitas keuangan ilegal yang merugikan.

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mendorong pembangunan yang selaras dan berkelanjutan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Balairungsari Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Senin (6/4/2026), dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah daerah dan provinsi.

Dalam kesempatan itu, Amsakar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Batam dan Kepulauan Riau.

“Musrenbang ini menjadi momentum untuk menyatukan visi agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Amsakar.

Ia juga memaparkan sejumlah capaian Kota Batam sebagai bukti kinerja pemerintah daerah. Di antaranya, Batam berhasil meraih penghargaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) bersama Kabupaten Karimun dan Natuna.

Selain itu, Batam mencatat nilai tertinggi dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Provinsi Kepulauan Riau dengan skor 82,9606, melampaui daerah lain. Capaian tersebut mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Menurut Amsakar, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan di Batam.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Musrenbang tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat nasional dan daerah, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang mengikuti secara virtual, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Kepulauan Riau Iman Sutiawan, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Fitrianti, serta Kepala Bappeda Kepulauan Riau Aries Fhariandi.

Dalam sambutannya secara virtual, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa perkembangan pembangunan di Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang impresif.

Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada 2025 mencapai 7,89 persen dan menempati peringkat keempat nasional, dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali di angka 3,54 persen.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 80,53, termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.

“Perkembangan Kepulauan Riau sangat impresif dan membanggakan. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan kualitas perencanaan yang semakin baik,” ujar Bima Arya.

Ia menambahkan, capaian tersebut perlu terus dijaga melalui konsistensi visi pembangunan, penguatan kemandirian daerah, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan.

BATAM - Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninjau beberapa proyek strategis yang memiliki anggaran besar di Kota Batam. Kunjungan pertamanya ke Shelter Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam di Sekupang didampingi Sekda Kota Batam Firmansyah dan Plt Inspektur Daerah Kota Batam Yusfa Hendri.

Kasatgas Korsupgah Wilayah I, Uding Juharudin, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari monitoring yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Ia mengatakan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek strategis, khususnya dalam aspek pengadaan.

Diakuinya bangunan Shelter yang dikunjungi masuk dalam kategori proyek strategis karena memiliki nilai anggaran besar serta berperan dalam mendukung visi kepala daerah.

“Proyek strategis harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, tuntas, dan berfungsi secara optimal agar memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, KPK tidak mungkin mengunjungi seluruh proyek yang ada. Namun, kunjungan ini diharapkan menjadi pemicu (trigger) bagi proyek lainnya agar dikelola dengan baik dan sesuai aturan.

Dalam pengawasan tersebut, KPK menyoroti aspek pengadaan yang dinilai masih rawan terhadap praktik korupsi. Uding menyebutkan bahwa kasus korupsi di daerah umumnya berkutat pada tiga hal utama, yakni pengadaan, jual beli jabatan, dan perizinan.

“Oleh karena itu, kami fokus mengawal pengadaan agar berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan seperti di daerah lain,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, perencana, pelaksana, hingga pengawas proyek, untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat.

Saat kunjungan dilakukan, bangunan tersebut sudah berdiri dan mulai difungsikan, meskipun sebelumnya sempat belum optimal pemanfaatannya. KPK memastikan bahwa bangunan kini telah berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain pembangunan fisik, Uding juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan. Ia menegaskan bahwa bangunan yang sudah baik harus dijaga kebersihan dan kelayakannya melalui dukungan anggaran serta petugas yang memadai.

“Jangan sampai di awal saja bagus, tetapi kemudian tidak terawat sehingga fungsinya menurun dan berdampak pada pelayanan masyarakat,” katanya.

Terkait kesesuaian pembangunan, KPK menilai berdasarkan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari hasil pemeriksaan dokumen, proyek tersebut dinilai telah sesuai dengan rencana.

Meski demikian, Uding menyebutkan bahwa audit lanjutan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap akan dilakukan. Jika dalam audit ditemukan ketidaksesuaian, maka akan ada konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami melihat dari dokumen bahwa semua tahapan telah diperiksa dan dinyatakan sesuai. Namun nanti BPK juga akan melakukan audit lebih lanjut,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, tim KPK meninjau sejumlah proyek, di antaranya revitalisasi dan rehabilitasi gedung shelter oleh Dinas Sosial di Sekupang, peninjauan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) Perumahan Central Park Residence di Tanjung Uncang, serta penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat oleh Dinas Kesehatan di Baloi Permai.

Selain itu, KPK juga melihat langsung pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tingkat SMP yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan.

Uding menjelaskan, proyek-proyek tersebut masuk kategori strategis karena memiliki nilai anggaran signifikan serta berperan dalam mendukung pelayanan publik.

Ia menekankan, pengadaan barang dan jasa masih menjadi sektor yang rawan terjadi tindak pidana korupsi di daerah. 

“Permasalahan korupsi di daerah umumnya berkisar pada tiga hal, yaitu pengadaan, jual beli jabatan, dan perizinan. Karena itu, kami fokus mengawal proses pengadaan agar berjalan sesuai aturan,” katanya.

Menurut dia, kehadiran KPK di lapangan diharapkan dapat menjadi pemicu bagi seluruh pihak, mulai dari perencana, pelaksana, hingga pengawas proyek, untuk bekerja secara profesional dan transparan. 

Jakarta, 6 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Panduan Media Sosial Perbankan (Banking in Social Media Guideline) bagi industri bank umum sebagai panduan dalam mengelola aktivitas media sosial secara terarah, profesional, dan bertanggung jawab.

Peluncuran Panduan Media Sosial Perbankan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama pimpinan industri bank umum di Jakarta, Senin.

Dian dalam sambutannya menyampaikan bahwa media sosial telah berkembang menjadi salah satu kanal utama komunikasi antara industri perbankan dan masyarakat. Kehadiran media sosial tidak hanya memperluas akses informasi serta promosi produk dan layanan perbankan, tetapi juga membuka ruang interaksi yang lebih dinamis antara bank dan nasabah.

“Media sosial kini menjadi sarana penting bagi perbankan untuk meningkatkan interaksi dengan nasabah, memperluas jangkauan layanan, memperkuat loyalitas pelanggan, serta menjadi kanal strategis dalam pengembangan produk dan layanan perbankan berbasis digital. Namun demikian, penggunaan media sosial dalam industri perbankan juga membawa risiko baru, khususnya risiko reputasi yang bersumber dari dinamika sentimen di ruang digital yang berpotensi mengguncang stabilitas keuangan,” kata Dian.

Dalam Panduan Media Sosial Perbankan ini, pengelolaan aktivitas media sosial bank dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur dengan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu Governance yang mencakup tata kelola dan proses pengelolaan media sosial; Risk Management yang mengintegrasikan pengelolaan risiko media sosial ke dalam kerangka manajemen risiko bank; serta Compliance & Monitoring yang memastikan seluruh aktivitas media sosial bank selaras dengan kebijakan internal maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panduan ini juga mencakup aspek strategi komunikasi krisis (social media crisis management), termasuk penerapan social media stress test sebagai instrumen baru dalam skenario manajemen risiko perbankan di era digital. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengalaman global, khususnya kasus kejatuhan Silicon Valley Bank dan Credit Suisse, yang menunjukkan bagaimana sentimen negatif di media sosial dapat menjadi akselerator bank run dan mengancam stabilitas institusi keuangan.

“Stabilitas keuangan tidak lagi hanya ditentukan oleh neraca dan rasio keuangan, tetapi juga oleh kecepatan dan kualitas manajemen komunikasi digital. Oleh karena itu, bank perlu memiliki kemampuan untuk memantau, menganalisis, dan merespons sentimen publik di media sosial secara cepat dan tepat,” imbuh Dian.

Panduan ini juga mengatur secara khusus mengenai kemitraan bank dengan influencer keuangan atau finfluencer, termasuk aspek transparansi, pengungkapan konflik kepentingan, serta tanggung jawab bank atas konten yang dipublikasikan melalui kanal tersebut. Pengaturan ini bertujuan melindungi konsumen dari potensi informasi yang menyesatkan sekaligus menjaga integritas komunikasi pemasaran produk dan layanan keuangan di ruang digital.

“Kami berharap seluruh bank dapat semakin meningkatkan kesadaran dan kapasitas dalam mengelola media sosial secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Panduan ini diharapkan menjadi rujukan bersama dalam memastikan bahwa aktivitas media sosial perbankan selaras dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Dian.

Panduan Media Sosial Perbankan ini melengkapi berbagai kebijakan OJK dalam mendukung akselerasi transformasi digital perbankan, antara lain POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum, Panduan Resiliensi Digital, serta Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia.

Batam, 6 April 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional, Grand Mercure Batam Centre, bagian dari jaringan Premium Accor, menunjukkan komitmennya melalui program tanggung jawab sosial (CSR) yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan lokal serta pemberdayaan UMKM pesisir.

Melalui inisiatif “Dari Laut ke Meja”, hotel melakukan pembelian langsung hasil tangkapan laut dari Komunitas Nelayan Bengkong sebanyak 15 kilogram, meliputi kepiting, cumi, ikan sebelah, ikan belanak, dan udang. Program ini menitikberatkan pada apresiasi terhadap kerja keras nelayan sekaligus membuka akses pasar yang lebih adil dan berkelanjutan bagi komunitas pesisir.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem UMKM berbasis hasil laut. Dengan mempersingkat rantai distribusi, para nelayan memperoleh nilai jual yang lebih optimal, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

Selain memberikan dampak sosial, program ini turut mendukung operasional hotel melalui penggunaan bahan baku segar, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan. Hasil tangkapan laut tersebut diolah menjadi hidangan unggulan di Ambrosia Restaurant, menghadirkan pengalaman kuliner autentik dengan konsep fresh, local, and sustainable.

General Manager Grand Mercure Batam Centre, Samian Rais, menyampaikan:
Momentum Hari Nelayan Nasional ini kami jadikan sebagai langkah nyata untuk memberikan apresiasi atas kerja keras nelayan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan UMKM lokal. Kami percaya bahwa keberlanjutan bisnis harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar

Program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Grand Mercure Batam Centre dalam mengimplementasikan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), khususnya dalam mendukung ekonomi lokal dan menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

Ke depan, Grand Mercure Batam Centre akan terus memperluas kolaborasi dengan komunitas nelayan dan pelaku UMKM sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun ekosistem pariwisata yang inklusif dan bertanggung jawab.

BP Batam melalui Direktorat Pembangunan Infrastruktur melaksanakan proyek Revitalisasi Underpass Pelita sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan wajah kota.

Underpass Pelita merupakan jalur strategis yang menghubungkan kawasan pemerintahan dan komersial Batam Center dengan pusat bisnis dan pariwisata di kawasan Nagoya.

Selain berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, underpass ini juga menjadi infrastruktur ikonik sebagai satu-satunya underpass di Kota Batam.

Seiring waktu, kondisi underpass mengalami penurunan dari sisi fungsi maupun estetika.

Coretan vandalisme, pencahayaan yang belum optimal, serta sistem drainase yang kurang berfungsi maksimal berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Menjawab kondisi tersebut, BP Batam melakukan revitalisasi menyeluruh dengan lingkup pekerjaan meliputi penataan lanskap melalui penanaman tanaman, pembersihan saluran drainase, pengecatan ulang dinding, marka jalan dan kanstin, pemasangan light box berisi visi pembangunan Kota Batam, serta perbaikan sistem penerangan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan, proyek ini dilaksanakan pada April hingga Mei 2026 dengan durasi pekerjaan selama dua bulan.

Underpass ini nantinya direncanakan memiliki dimensi panjang ±90 meter, lebar ±18 meter, dan tinggi ±5 meter, dengan sumber pendanaan berasal dari anggaran pemeliharaan Direktorat Pembangunan Infrastruktur BP Batam dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Batam.

Amsakar menyampaikan bahwa revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Revitalisasi Underpass Pelita merupakan langkah strategis untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat. Kami ingin menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi optimal, tetapi juga memiliki nilai estetika sebagai representasi kemajuan Kota Batam,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa peningkatan kualitas pencahayaan dan sistem drainase menjadi prioritas guna meminimalkan risiko kecelakaan serta mencegah terjadinya genangan air yang dapat merusak badan jalan.

“Dengan perbaikan yang dilakukan secara menyeluruh, kami optimistis Underpass Pelita akan kembali menjadi jalur yang aman, nyaman, dan membanggakan bagi masyarakat Batam,” tambahnya.

Saat ini, progres pekerjaan telah berjalan, meliputi proses penanaman tanaman hias, pembersihan saluran drainase, serta tahap pengukuran lapangan untuk pengecatan, pemasangan light box, dan perbaikan penerangan.

Melalui revitalisasi ini, Amsakar berharap dapat meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memperkuat identitas kota.

“Tidak hanya underpass, secara bertahap, BP Batam juga akan melakukan revitalisasi di kawasan lainnya.” Pungkasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat diimbau untuk turut menjaga fasilitas umum serta menghindari tindakan vandalisme demi keberlanjutan manfaat bersama.

Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Maret 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,08% (mtm), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,44% (mtm). Secara tahunan inflasi Kepri tercatat sebesar 3,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,54% (yoy) serta lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 3,48% (yoy) dan menjadi provinsi dengan inflasi tahunan terendah terendah kelima se-wilayah Sumatera. Inflasi secara bulanan terjadi di Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang masing-masing tercatat inflasi sebesar 0,11% (mtm) dan 0,56% (mtm) sedangkan Kota Tanjungpinang mengalami deflasi 0,37% (mtm).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi di bulan Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,48% (mtm) dengan andil sebesar 0,13%.  Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga udang basah, bayam, dan daging ayam ras seiring dengan meningkatnya permintaan di tengah HBKN Idulfitri. Lebih lanjut, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa yang mengalami deflasi 1,12% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,08%. Deflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) serta meningkatnya ekspektasi suku bunga akan tetap pada level tinggi sehingga mendorong investor untuk mengalihkan preferensinya ke aset lain seperti dolar AS. Adapun kelompok transportasi turut mengalami deflasi 0,38% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Deflasi kelompok ini disebabkan oleh penurunan pada tarif angkutan udara dan angkutan laut seiring dengan berlakunya kebijakan stimulus ekonomi diskon transportasi pada periode HBKN Idulfitri.

Sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tetap terjaga di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi Kepri. Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi sinergi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Maret 2026 antara lain (i) High Level Meeting (HLM) TPID Kepri dan Kabupaten Karimun; (ii) Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali; (iii) Edukasi mengenai inflasi melalui sosialisasi; dan (iv) Pelaksanaan Operasi Pasar/ Pasar Murah serentak di Kepri.

Memasuki April 2026, terdapat beberapa faktor pendorong inflasi yang perlu diwaspadai, antara lain: (i) prediksi BMKG terkait kondisi El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat yang diprakirakan berlangsung sampai semester II 2026; (ii) base effect dari normalisasi tarif transportasi; dan (iii) dampak lanjutan kenaikan harga komoditas energi global. Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor yang diprakirakan menahan tekanan inflasi ke depan, yaitu: (i) berlanjutnya normalisasi harga emas perhiasan; serta (ii) dampak lanjutan dari pergeseran periode panen raya komoditas pangan, antara lain cabai merah, akibat mundurnya periode tanam pascabencana hidrometeorologi di sejumlah daerah sentra komoditas di Sumatera bagian utara.

Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Kepri. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan KAD serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi pada tahun 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%.