KABAREKONOMI.CO.ID BATAM – Dalam kegiatan Media Gathering BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batam yang digelar Kamis (4/12/2025) memaparkan perkembangan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Batam dan Kabupaten Karimun meski secara cakupan wilayah sudah mendekati target Universal Health Coverage (UHC), angka peserta non-aktif masih menjadi persoalan utama yang perlu dibenahi.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Harry Nurdinsyah, mengungkapkan bahwa hingga November 2025, Kabupaten Karimun mencatat cakupan kepesertaan mencapai 98,81% dari total penduduk sekitar 275.343 jiwa. Sementara itu, Kota Batam memiliki jumlah penduduk berdasarkan semester I 2025 sebanyak 1.365.266 jiwa, dengan tingkat kepesertaan mencapai 97,88% atau sekitar 1.336.268 jiwa.
“Baik di Karimun maupun Batam sebenarnya hanya tersisa sekitar 1 hingga 2 persen penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN,” jelas Harry.
Dari sisi proporsi segmen peserta, Kota Batam didominasi oleh peserta dari badan usaha, sejalan dengan struktur ekonomi Batam yang bertumpu pada industri dan manufaktur. Sementara di Karimun, segmen terbesar adalah peserta PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang didanai pemerintah daerah.
Harry merinci bahwa: Batam memiliki sekitar 91 ribu peserta PBI daerah (ditandai warna oranye dalam data BPJS). Karimun memiliki sekitar 62 ribu peserta PBI daerah.
Segmen kepesertaan ini memperlihatkan keterlibatan pemerintah daerah yang cukup kuat dalam mendukung pemerataan jaminan kesehatan.
Meski cakupan kepesertaan tinggi, persoalan utama BPJS Kesehatan justru terletak pada angka peserta non-aktif, yakni peserta yang terdaftar tetapi tidak membayar iuran sehingga tidak dapat menggunakan layanan JKN.
Di Karimun, tingkat keaktifan peserta baru mencapai 78,62%, menyisakan gap sekitar 19% peserta non-aktif. Situasi serupa terjadi di Batam, dengan tingkat keaktifan sekitar 78%, meninggalkan 18% peserta yang statusnya non-aktif.
Peserta non-aktif ini umumnya berasal dari segmen yang sebelumnya ditanggung pihak lain. Misalnya mereka menunggak sebagai peserta mandiri, atau sebelumnya ditanggung perusahaan tetapi kemudian resign, atau sudah tidak lagi menjadi peserta PBI pusat maupun daerah,” papar Harry.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, segmen peserta yang paling besar tingkat non-aktifnya adalah PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) atau yang dikenal sebagai peserta mandiri.
Detailnya: Batam: 39,55% peserta PBPU non-aktif sementara Karimun: 48% peserta PBPU non-aktif
Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan segmen lain seperti badan usaha maupun PBI. “Ini murni karena persoalan tunggakan. Peserta PBPU yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 masih banyak yang tidak membayar iuran secara rutin,” jelasnya.
Peserta PBPU diwajibkan membayar iuran maksimal setiap tanggal 10 setiap bulan. Ketika iuran tidak dibayarkan, status kepesertaan otomatis menjadi non-aktif.
BPJS Kesehatan Cabang Batam menegaskan akan memperkuat sejumlah strategi untuk meningkatkan keaktifan peserta, antara lain:
- Pendekatan intensif kepada peserta PBPU, baik melalui pengingat iuran maupun sosialisasi manfaat JKN.
- Koordinasi dengan badan usaha, untuk memastikan tidak ada pekerja yang terputus kepesertaannya tanpa mekanisme pengalihan status.
- Kolaborasi dengan pemerintah daerah, guna memetakan peserta rentan yang berpotensi dialihkan ke PBI daerah.
- Optimalisasi kanal digital, seperti Mobile JKN yang memungkinkan peserta memantau status kepesertaan dan pembayaran.
Harry menjelaskan bahwa keberhasilan program JKN tidak hanya ditentukan oleh angka pendaftaran, namun juga oleh konsistensi pembayaran iuran. Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Karena itu, peningkatan keaktifan peserta menjadi fokus kami ke depan,” tutup Harry. (kabar
