Surabaya, Perusahaan pemilik sekaligus operator pelayaran KMP Mutiara Sentosa II, PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) mengakui ada lima anak tak masuk dalam manifes penumpang. Hal itu dikatakan Kepala Cabang PT ALP Surabaya Ferdinan Pondang. Ia menyebut penumpang anak-anak itu tidak didaftarkan oleh pembeli tiket atau orang tua mereka, kepada pihak kapal. "Daftar anak itu memang tidak didaftarkan oleh si pembeli tiket ini kepada kami. Jadi, anak yang lima itu tidak termasuk manifes," kata Pondang, saat ditemui di posko terpadu di Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN) Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Rabu (5/8). Meski demikian, Pondang mengaku hingga saat ini belum bisa menunjukkan data jumlah pasti penumpang yang telah terdaftar dalam manifes KMP Mutiara Sentosa II saat pelayaran Surabaya-Makassar tersebut. Pondang membantah anggapan bahwa jumlah penumpang yang naik ke kapal melebihi jumlah yang tercatat dalam manifes. Ia menyebut data penumpang masih dalam proses pencocokan dengan kantor pusat perusahaan. "Ini masih kita cross check sama yang di pusat. Kalau untuk itu tidak ada, (penumpang) kelebihan manifes ataupun apa enggak ada," ucapnya. Pondang menegaskan pihaknya harus lebih dulu berkoordinasi dengan manajemen perihal data manifes sebelum dapat mempublikasikannya kepada media. "[Manifes] itu masih kita klarifikasi, dengan manajemen kami. Saya pun belum bisa mempublikasikan ke media juga, karena datanya masih kita saling cross check begitu," ujarnya. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui data manifes penumpang KM Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, Minggu (2/8), diduga simpang siur atau tak sesuai dengan kondisi faktual.
Hal itu diketahui dari adanya lima anak penumpang KM Mutiara Sentosa II yang ditemukan dan dievakuasi, tapi mereka sama sekali tidak tercatat dalam manifes resmi. "Ada lima anak yang yang tidak tercatat dalam manifest. Nanti mungkin hanya dicantumkan anak ini yang akan menjadi evaluasi kami juga, kenapa tidak tercatat di dalam manifest. Mestinya kan setiap penumpang yang ada di dalam kapal semua harus tercatat," kata Dudy saat meninjau korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (3/8) dini hari. Meski demikian, Dudy menyampaikan bahwa lima anak yang berhasil teridentifikasi tersebut dalam kondisi selamat dan sehat. "Alhamdulillah. Sementara yang saya dapat lima anak ini ada juga yang sehat," ucapnya. Seperti diketahui, KMP Mutiara Sentosa II dengan tujuan pelayaran Surabaya-Makssar, dilaporkan terbakar hebat, di perairan utara Sumenep, Madura, Jawa Timur, Minggu (2/8). Berdasarkan data terkahir Basarnas, Selasa (4/8), sebanyak 238 orang yang ada di kapal tersebut sudah dievakuasi. Namun, lima orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menyatakan operasi pencarian dan penyelamatan korban kejadian kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, resmi ditutup. "Karena itu, secara resmi saya sampaikan bahwa operasi SAR secara khusus dalam penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa II secara resmi saya alihkan kepada operasi rutin, yaitu operasi kesiap-siagaan yang dikendalikan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya," kata Syafii saat konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Selasa (4/8).
Sumber: CNN Indonesia
Jakarta, 4 Agustus – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi pembentukan dua bibit siklon tropis di sebelah utara wilayah Indonesia dan memperingatkan bahwa fenomena ini dapat memicu gelombang laut setinggi hingga empat meter hingga Jumat, 7 Agustus.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Agie Wandala Putra, mengatakan pada hari Selasa bahwa kedua sistem tersebut—yang diberi kode Bibit 94W dan Bibit 9SW—sedang memengaruhi pola cuaca di kawasan tersebut.
"Bibit Siklon Tropis 94W berada di Laut Filipina sebelah timur Filipina, sementara Bibit Siklon Tropis 9SW terpantau di Laut Filipina sebelah barat Filipina," ujar Putra.
Putra menjelaskan bahwa keberadaan kedua bibit siklon tropis ini telah menyebabkan peningkatan kecepatan angin yang signifikan di perairan wilayah utara dan selatan Indonesia.
Pola angin di wilayah utara bergerak dari arah tenggara ke barat daya dengan kecepatan mencapai 27 knot, sedangkan angin di wilayah selatan bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan hingga 38 knot.
Kecepatan angin tertinggi tercatat di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia sebelah barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura.
Pergerakan dinamis pola angin ini diperkirakan akan menimbulkan gelombang sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah perairan, termasuk Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Banda, dan Samudra Pasifik di sebelah utara Papua.
Sementara itu, gelombang yang lebih tinggi, yakni antara 2,5 hingga 4,0 meter, berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia sebelah barat Sumatra, serta Samudra Hindia di sebelah selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
BMKG memperingatkan bahwa kondisi laut yang tidak bersahabat ini menimbulkan risiko keselamatan serius bagi seluruh aktivitas pelayaran, mulai dari perahu nelayan kecil dan tongkang hingga kapal feri penumpang dan kapal kargo berukuran besar.
Masyarakat pesisir dan para pelaut diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode ini.
Sumber: Kantor Berita Antara
Jakarta - Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seiring meningkatnya risiko kekeringan akibat fenomena El Nino 2026. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini, pengamanan ketersediaan air, serta percepatan pencegahan karhutla di wilayah rawan seperti Sumatra, Kalimantan, hingga sebagian Pulau Jawa.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi lintas sektor untuk mengurangi dampak El Nino.
"Antisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino di tahun ini ada dua fokus utama. Pertama, terkait dengan ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk dengan metode modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Kedua, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar," ujar Teuku Faisal Fathani.
Sebagai langkah mitigasi, BMKG bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis data meteorologi, tinggi muka air tanah gambut, dan pemantauan titik panas.
"Kita menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar," ujar Faisal.
Selain pembasahan lahan gambut, OMC juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan air di waduk strategis, termasuk di kawasan Danau Toba guna mendukung kebutuhan irigasi, air baku, dan pembangkit listrik tenaga air.
BMKG terus memperbarui informasi prakiraan iklim, memantau potensi titik panas, serta menyampaikan peringatan dini kepada pemerintah daerah dan masyarakat agar langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat sebelum kebakaran meluas. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menekan risiko kerusakan lingkungan sekaligus menjaga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat selama musim kemarau.
Pemerintah pun terus memperkuat koordinasi antara BMKG, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, serta berbagai unsur terkait dalam pelaksanaan patroli terpadu, pemantauan titik panas, edukasi kepada masyarakat, hingga kesiapan sumber daya pemadaman apabila terjadi kebakaran.
Langkah mitigasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi pada musim kemarau, menjaga kualitas lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman kabut asap, serta memastikan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik di berbagai daerah rawan karhutla.
JAKARTA – Pengakuan dunia internasional terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia dinilai semakin memperkuat optimisme terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Dalam Industrial Development Report (IDR) 2026, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menempatkan Indonesia sebagai salah satu contoh praktik terbaik (best practice) dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi industri Indonesia yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam semakin mendapat pengakuan global.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengakuan tersebut menunjukkan bahwa strategi industrialisasi yang dijalankan pemerintah berada pada jalur yang tepat. Menurutnya, pemerintah akan terus memperkuat daya saing industri nasional melalui pengembangan produk bernilai tambah dan perluasan kesempatan kerja.
"Ke depan, kita akan terus memperkuat daya saing industri nasional agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global," ujar Agus.
Keberhasilan hilirisasi tersebut dinilai selaras dengan percepatan pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas, serta pengembangan kawasan ekonomi diyakini menjadi fondasi penting untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis potensi lokal sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta (HMI UNJ), Muhammad Falah, menilai PSN merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
"PSN memiliki potensi besar untuk memperkuat konektivitas antardaerah, mendukung ketahanan pangan, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Program ini patut didukung sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional," kata Falah.
Pandangan senada disampaikan Peneliti Bidang Kajian Ekonomi Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) sekaligus anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bagus Wahyu Trianto. Ia menilai sinergi antara hilirisasi dan PSN akan mempercepat transformasi ekonomi Papua melalui pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan investasi.
"Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di sinilah PSN dapat menjadi penggerak transformasi ekonomi yang inklusif sehingga masyarakat Papua menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri," ujar Bagus.
Sinergi kebijakan hilirisasi dan pelaksanaan PSN di Papua diharapkan semakin memperkuat pemerataan pembangunan nasional. Dengan dukungan infrastruktur, investasi, serta pengembangan industri berbasis nilai tambah, Papua berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing Indonesia di tingkat global sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan ekosistem, peningkatan investasi, serta pemberdayaan sumber daya manusia, sektor ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi mesin baru pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memperluas kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa sektor ekonomi kreatif kini telah menunjukkan peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pemerintah berkomitmen terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat sektor ekonomi kreatif berhasil menyerap 27,4 juta tenaga kerja sepanjang 2025. Capaian tersebut melampaui target pemerintah yang menetapkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 25,5 juta orang pada tahun yang sama.
"Tenaga kerja ekraf ditargetkan di 2025 25,5 juta. Capaiannya adalah 107 persen atau 27,4 juta," ujar Teuku Riefky.
Ia menjelaskan bahwa pencapaian tersebut menjadi indikator positif atas semakin besarnya peran ekonomi kreatif dalam membuka kesempatan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, sektor ini memiliki karakter yang inklusif karena mampu melibatkan berbagai kelompok masyarakat, terutama generasi muda dan perempuan.
Dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif juga datang dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Menurutnya, ekonomi kreatif merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat daya tahan ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
"Ekonomi kreatif yang mengandalkan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu peluang bangsa ini untuk bangkit menghadapi ketidakpastian global saat ini," ujar Lestari.
Ia menilai pengembangan ekonomi kreatif harus diiringi dengan pembangunan sektor pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sinergi antara kebijakan pendidikan dan pembangunan ekonomi dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Dengan tingginya partisipasi generasi muda, meningkatnya keterlibatan perempuan, serta dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, sektor ekonomi kreatif diyakini akan semakin memperkuat struktur perekonomian nasional. Pengembangan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan mampu menjadikan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melarang seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan komoditas bersubsidi, mulai dari elpiji 3 kilogram, minyak goreng MinyaKita, hingga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Larangan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Tidak boleh, ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilogram, dan tidak boleh memakai beras SPHP. Tidak boleh," kata Sudaryono.
Menurut BGN, program MBG telah memiliki alokasi anggaran tersendiri sehingga tidak semestinya memanfaatkan barang yang disubsidi negara untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.
Ketentuan ini berlaku tanpa pengecualian bagi seluruh SPPG di Indonesia, sejalan dengan upaya pemerintah memperbaiki tata kelola distribusi elpiji 3 kilogram, MinyaKita, dan beras SPHP agar benar-benar diterima kelompok sasaran.
BGN turut mengajak masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Setiap laporan akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan sebelum sanksi administratif dijatuhkan.
"Kalau ada, misalnya awak media menemukan di media sosial, silakan dilaporkan. Dapur mana yang menggunakan MinyaKita, nanti kami akan beri teguran dan surat peringatan. Kalau ngeyel atau bandel, ya kita tutup dapurnya," ujarnya.
Selain larangan barang subsidi, Sudaryono meminta setiap SPPG membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP), termasuk telur yang sempat anjlok ke kisaran Rp12.000–Rp15.000 per kilogram dari acuan Rp25.000 per kilogram.
"Harus membeli telur di harga acuan pemerintah, untuk memastikan stabilisasi harga dan peternak tidak dirugikan. Tujuan MBG ini juga sebagai stabilisator pasokan dan harga level paling bawah supaya peternak dan petani tidak dirugikan," imbuhnya.
Kebijakan ini mendapat dukungan dari daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan sistem reimbursement BGN turut menutup celah kecurangan, karena setiap klaim biaya operasional dapur harus mengacu pada harga barang non-subsidi.
"Dia tidak bisa klaim harga beras SPHP untuk reimburse. Tidak mungkin. Karena dia pasti harus mengklaim harga beras yang non-SPHP dan harga gas non-subsidi," tegas Emil.
Emil menambahkan, keterlibatan unsur BPKP dan Kejaksaan dalam struktur pengawasan internal BGN membuat potensi penyimpangan, termasuk mark up harga, lebih mudah terdeteksi.
Aturan ini menjadi bagian dari sejumlah kebijakan BGN untuk mengatur ulang tata kelola dapur MBG, seiring upaya pemerintah mengawasi distribusi barang subsidi agar tidak keluar dari kelompok sasaran yang ditetapkan.
Jakarta, 03/8 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja, mengembangkan kompetensi, dan berkarier sesuai kemampuannya.
Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan hal ini penting dalam pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia.
“Penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan. Mereka adalah subjek pembangunan yang memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa sesuai kompetensi yang dimiliki,” ujar Yassierli.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kesempatan kerja yang setara bagi seluruh warga negara.
Lebih lanjut, Menaker Yassierli mengungkapkan tantangan penyandang disabilitas di pasar kerja masih besar.
Mengutip data Organisasi Perburuhan Internasional(ILO) dalam Global Disability Summit 2025, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas di dunia sekitar 30 persen lebih rendah dibandingkan kelompok non-disabilitas.
Penyandang disabilitas usia muda juga menghadapi risiko hampir dua kali lebih besar untuk tidak bersekolah, bekerja, maupun mengikuti pelatihan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan tidak lagi sebatas menyediakan lapangan kerja, melainkan membangun sistem yang menilai kompetensi setiap individu secara adil tanpa diskriminasi.
“Yang perlu kita bangun adalah sistem ketenagakerjaan yang menilai kemampuan seseorang, bukan keterbatasannya. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mengembangkan kariernya,” kata Yassierli.
Untuk mewujudkan hal itu, ia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan tiga pilar utama, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, penyediaan penyesuaian yang layak di tempat kerja, serta layanan ketenagakerjaan yang mudah diakses seluruh pencari kerja.
Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) harus dimanfaatkan untuk memperluas akses kerja, bukan menciptakan hambatan baru bagi penyandang disabilitas.
Di sisi regulasi, pemerintah terus memperkuat perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur kuota penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen di instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, serta 1 persen di perusahaan swasta.
Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Meski demikian, Yassierli menilai keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan dukungan dunia usaha.
Inklusivitas, menurutnya, harus menjadi bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meniti karier.
“Inklusivitas bukan sekadar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkembang berdasarkan kompetensi dan kinerjanya,” kata dia.
Sumber: Kantor Berita Antara
Jakarta, 29/7 - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memperkuat sinergi penyerapan hasil pertanian untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan kesejahteraan petani.
Amran menegaskan Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus memperkuat sinergi dengan BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono yang merupakan mantan Wakil Menteri Pertanian.
"Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program MBG sekaligus memperkuat penyerapan hasil pertanian nasional demi meningkatkan kesejahteraan petani," kata Mentan, usai acara Pelepasan Wakil Menteri Pertanian sekaligus Tasyakuran Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (28/7) malam.
Mentan mengatakan, penugasan Sudaryono sebagai Kepala BGN merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung penuh oleh seluruh jajaran Kementerian Pertanian.
“Beliau adalah putra terbaik bangsa dan luar biasa. Kami sangat berat melepas beliau karena sangat terbantu, seluruh capaian Kementerian Pertanian berkat kerja keras Pak Sudaryono selama ini. Tapi demi masa depan beliau, ini promosi dan tugas besar untuk kepentingan negara,” ujar Amran.
Meski merasa kehilangan sosok wakil menteri yang dinilainya memiliki dedikasi tinggi, Mentan Amran menegaskan seluruh keluarga besar Kementan siap membangun kolaborasi yang semakin kuat dengan BGN.
“Kami doakan, kami support. Seluruh pegawai Kementerian Pertanian kami minta tetap mendukung beliau karena Program Makan Bergizi Gratis adalah offtaker komoditas pertanian yang diproduksi petani kita," ujar Mentan.
"Jadi, di satu sisi kami kehilangan, tetapi demi negara dan program prioritas Bapak Presiden kami ikhlaskan,” kata Mentan pula.
Menurutnya, sinergi antara Kementan dan BGN akan menjadi fondasi penting dalam memastikan pasokan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi hasil produksi petani Indonesia.
Ia optimistis, di bawah kepemimpinan Sudaryono, BGN mampu menjalankan mandat tersebut dengan baik.
“Kami sangat yakin BGN akan jauh lebih baik daripada sebelumnya,” katanya menegaskan.
Terkait pengisian jabatan Wakil Menteri Pertanian, Mentan Amran menegaskan hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
“Penggantinya, apa pun keputusan Bapak Presiden, kami ikut. Menteri saja hak prerogatif Presiden, apalagi Wakil Menteri,” katanya pula.
Saat ditanya mengenai sosok pengganti yang diharapkan, Amran mengaku berharap dapat kembali memperoleh figur dengan kapasitas seperti Sudaryono.
“Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan sosok seperti beliau. Beliau pekerja keras, cerdas, masih muda, energik. Kami sangat terbantu. Capaian swasembada beras selama satu tahun ini juga merupakan hasil kerja keras beliau bersama seluruh jajaran,” ujarnya.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan amanah barunya tidak akan memutus kolaborasi yang telah terjalin dengan Kementan.
Menurutnya, pengalaman selama mendampingi Mentan Amran menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas baru untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis.
“Saya (sebelumnya) menjadi wakil menteri dengan filosofi bahwa wakil adalah anak buah komandan. Semua kebijakan Pak Menteri saya jalankan. Saya banyak belajar menjadi anak buah Pak Menteri dan meneladani bagaimana mengelola organisasi di tengah tantangan yang besar,” ujar Sudaryono.
Ia optimistis sinergi antara BGN dan Kementan akan semakin kuat karena kedua lembaga memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan pangan yang cukup sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Saya siap menjadi berlian berikutnya dan mencetak lebih banyak berlian, agar tidak ada petani yang susah dan tidak ada anak-anak yang kekurangan gizi,” kata Sudaryono.
Sumber: Kantor Berita Antara
Jakarta, 24 Juli 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (23/07), telah memanggil manajemen PT Kredivo Finance Indonesia (Kredivo) dan PT KreditFazz Digital Indonesia terkait informasi yang berkembang di media sosial mengenai dugaan tindakan tidak patut oleh petugas penagihan terhadap seorang konsumen di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta penjelasan mengenai kronologi kejadian, hasil pendalaman awal, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Berdasarkan penjelasan awal yang disampaikan kepada OJK, konsumen yang bersangkutan merupakan pengguna aplikasi Kredivo, sedangkan fasilitas pinjaman tunai yang menjadi objek permasalahan merupakan produk KrediFazz yang dipasarkan melalui aplikasi tersebut. Kegiatan penagihan lapangan dilakukan melalui perusahaan penyedia jasa penagihan yang bekerja sama dengan KrediFazz.
OJK menegaskan bahwa PUJK tetap bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk dan atas nama PUJK. Penggunaan penyedia jasa penagihan tidak mengalihkan kewajiban PUJK untuk memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip pelindungan konsumen, serta standar etika yang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut, OJK meminta PT Kredivo Finance Indonesia dan PT KreditFazz Digital Indonesia untuk:
- melakukan investigasi internal secara menyeluruh, objektif, dan terdokumentasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait;
- menyampaikan hasil investigasi dan perkembangan tindak lanjut kepada OJK;
- mengevaluasi tata kelola penggunaan pihak ketiga, termasuk mekanisme seleksi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyedia jasa penagihan;
- meninjau dan memperkuat kebijakan, prosedur, serta standar operasional kegiatan penagihan;
- mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai hasil investigasi; dan
- melakukan langkah perbaikan serta menyampaikan informasi yang akurat kepada konsumen dan masyarakat.
OJK masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut dan akan menelaah dokumen serta informasi yang relevan, termasuk hasil investigasi internal, perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa penagihan, kebijakan dan prosedur penagihan, serta dokumen pendukung lainnya.
Apabila berdasarkan hasil pendalaman ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK akan mengambil tindakan pengawasan dan/atau penegakan ketentuan sesuai dengan kewenangannya.
OJK mengimbau masyarakat untuk tidak menarik kesimpulan sebelum proses pendalaman selesai dan seluruh fakta serta informasi diperoleh secara utuh. Seluruh pihak juga diharapkan mengedepankan komunikasi yang baik dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
OJK terus mendorong seluruh PUJK untuk menerapkan kegiatan penagihan secara beretika, tidak menggunakan ancaman, kekerasan, tindakan yang mempermalukan konsumen, maupun cara lain yang bertentangan dengan ketentuan pelindungan konsumen.
Masyarakat yang mengalami atau mengetahui dugaan pelanggaran oleh PUJK dapat menyampaikan informasi atau pengaduan melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081-157-157-157, surat elektronik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., atau Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen.
Jakarta, 22 Juli 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung upaya penegakan hukum dan penyelesaian dana lender PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) melalui pelaksanaan pemeriksaan khusus yang antara lain berhasil mengidentifikasi sejumlah aset yang diduga diperoleh dengan menggunakan dana lender.
Pemeriksaan khusus tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana lender serta mengidentifikasi aset PT DSI, pemegang saham dan pengurus PT DSI, serta pihak-pihak terafiliasi yang diduga diperoleh dari penggunaan dana lender.
Dalam rangka memperkuat pembuktian, OJK telah meminta keterangan kepada 32 (tiga puluh dua) pihak yang terdiri atas pemegang saham, pengurus, dan pegawai PT DSI, serta pihak terkait lainnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus tersebut, OJK berhasil mengidentifikasi sejumlah aset yang diduga diperoleh dari penggunaan dana lender PT DSI. Hasil identifikasi aset tersebut telah diserahkan kepada Bareskrim Polri pada periode Februari s.d. Mei 2026 sebagai bagian dari dukungan OJK terhadap proses penegakan hukum dan penyelesaian dana lender sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan khusus ini merupakan kelanjutan dari rangkaian tindakan pengawasan yang sebelumnya telah dilakukan OJK terhadap PT DSI, antara lain:
- melakukan pemeriksaan langsung pada Agustus hingga September 2025;
- melakukan laporan kepada Bareskrim Polri pada 15 Oktober 2025 atas dugaan penyalahgunaan dana lender;
- mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, dan pembatasan kegiatan usaha pada 15 Oktober 2025;
- memfasilitasi beberapa kali pertemuan antara perwakilan lender dan PT DSI;
- menetapkan status pengawasan khusus pada 2 Desember 2025;
- menerbitkan instruksi tertulis kepada pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah pada 10 Desember 2025; serta
- melakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan PT DSI.
OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka mendukung proses penegakan hukum serta mengoptimalkan penyelesaian dana lender PT DSI.
OJK berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara konsisten guna melindungi kepentingan konsumen, mendukung penegakan hukum, dan menjaga integritas sektor jasa keuangan.
