JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) meraih dua penghargaan internasional dalam bidang sustainability dari Asian Banking & Finance (ABF), yaitu Domestic Green Financing Bank of the Year (Indonesia) pada ajang ABF Wholesale Banking Awards 2026 dan Green Deal of the Year (Indonesia) pada ABF Corporate & Investment Banking Awards 2026. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan konsistensi CIMB Niaga dalam memperluas pembiayaan berkelanjutan serta mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia, khususnya pada 2025.
Head of Commercial Banking CIMB Niaga Christian Prajitno mengatakan, penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya CIMB Niaga dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Asian Banking & Finance atas penghargaan yang diberikan serta kepada seluruh nasabah dan mitra yang telah mempercayakan kebutuhan pembiayaannya kepada CIMB Niaga. Sejalan dengan purpose CIMB Niaga Advancing Customers & Society, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mendukung pertumbuhan usaha nasabah sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi perekonomian, lingkungan, dan masyarakat,” ujar Christian di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Penghargaan tersebut didukung oleh berbagai transaksi dan inisiatif yang menunjukkan peran aktif CIMB Niaga dalam mendukung agenda keberlanjutan nasabah. Di antaranya melalui penyediaan Syariah Green Trade Finance atau pembiayaan trade hijau berbasis syariah untuk pengembangan energi terbarukan dan penyaluran Sustainability-Linked Loan (SLL) bagi industri tekstil rendah karbon yang menjadi transaksi SLL pertama di segmen Commercial Banking CIMB Niaga.
Per 30 Juni 2026, portofolio pembiayaan berkelanjutan CIMB Niaga mencapai Rp66 triliun atau setara 26,7% dari total outstanding pembiayaan CIMB Niaga. Capaian tersebut ditopang antara lain oleh pembiayaan pada sektor energi terbarukan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berbagai skema sustainability-linked financing. Selain itu, CIMB Niaga turut mendukung pembangunan gudang bersertifikasi hijau dan infrastruktur berkelanjutan di sektor logistik serta kawasan industri guna meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengurangi dampak lingkungan.
Sebagai bagian dari CIMB Group, CIMB Niaga berkomitmen mendukung pencapaian Net Zero Emissions pada 2050 melalui integrasi aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, kebijakan pembiayaan, dan pengelolaan risiko. Komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui penerapan kriteria sektor pembiayaan berkelanjutan sesuai kerangka Green, Social, Sustainable Impact Products and Services (GSSIPS), yang menjadi landasan dalam mengembangkan solusi pembiayaan berkelanjutan bagi berbagai sektor ekonomi.
Untuk membantu nasabah menjalankan berbagai inisiatif tersebut, CIMB Niaga menghadirkan platform GreenBizReady™ (GBR) yang menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai mitra strategis, antara lain Bureau Veritas, ESGpedia, Jejakin, Surveyor Indonesia, Tri Hita Consulting, dan GIZ Energy Program Indonesia. Melalui platform ini, nasabah dapat memperoleh akses terhadap layanan konsultasi, pengukuran emisi, solusi dekarbonisasi, serta pendampingan implementasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bisnis.
Melalui berbagai inisiatif tersebut, CIMB Niaga terus memperkuat perannya dalam mendampingi nasabah menghadapi perubahan lanskap bisnis sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan semangat #SekarangUntukMasaDepan, yang menjadi landasan CIMB Niaga dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/9) untuk membahas wacana pembebasan biaya pendidikan (sekolah gratis) di sekolah dan perguruan tinggi negeri dari jenjang SD hingga kuliah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa rapat ini diselenggarakan untuk merumuskan langkah-langkah nyata pemerintah agar akses pendidikan negeri dapat diakses secara gratis dan merata oleh seluruh anak Indonesia tanpa memandang latar belakang keluarga.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari komitmen yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada HUT PAN ke-28 di JICC Senayan (18/9), di mana beliau menegaskan bahwa investasi terbesar suatu bangsa terletak pada kualitas sumber daya manusianya melalui sektor pendidikan.
Sumber: CNN Indonesia
Hingga akhir Agustus 2026, BEI mencatat sebanyak tujuh perusahaan telah resmi mencatatkan sahamnya di Bursa dengan total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp2,16 triliun dan menyisakan tujuh perusahaan yang mengantre dalam pipeline IPO. Pasar modal Indonesia masih menjadi salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan sekaligus membuka lebih banyak pilihan investasi bagi masyarakat.
Kepala Divisi Pengembangan Perusahaan Tercatat BEI, Listyorini Dian Pratiwi, menilai bahwa semakin banyak dan besar perusahaan yang melakukan IPO menunjukkan pasar modal Indonesia masih menjadi pilihan pendanaan yang menarik bagi dunia usaha. Menurutnya, bertambahnya jumlah perusahaan tercatat juga memberikan lebih banyak alternatif investasi bagi Masyarakat sebagai sarana diversifikasi portfolio investasi.
IPO merupakan proses ketika perusahaan menawarkan sahamnya kepada masyarakat untuk pertama kalinya. Setelah proses penawaran umum selesai, saham perusahaan kemudian dicatatkan dan dapat diperdagangkan di BEI. Bagi perusahaan, IPO dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh pendanaan bagi pengembangan usaha serta peningkatan good corporate governance. Sementara bagi investor, IPO memberikan kesempatan untuk memiliki bagian dari perusahaan yang baru menjadi perusahaan terbuka.
Meningkatnya aktivitas IPO turut menarik perhatian investor. Setiap kali sebuah perusahaan melantai di BEI, antusiasme pasar biasanya meningkat. Bahkan tidak sedikit saham yang mencatatkan kenaikan harga pada hari pertama perdagangan. Kondisi ini kerap memunculkan anggapan bahwa berinvestasi pada saham IPO selalu menguntungkan.
Padahal, kenaikan harga pada awal perdagangan belum tentu mencerminkan nilai fundamental perusahaan maupun menjamin kinerja saham dalam jangka panjang. Setelah tercatat di Bursa, harga saham bergerak mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja perusahaan, kondisi industri, ekonomi, dan sentimen pasar. Oleh karena itu, keputusan berinvestasi sebaiknya tidak didasarkan semata pada euforia pasar, tetapi melalui analisis yang matang agar sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko masing-masing investor.
Listyorini juga berpandangan bahwa IPO tidak seharusnya dipandang hanya sebagai momentum pada hari pertama perdagangan atau akhir dari perjalanan perusahaan. Menurutnya, IPO merupakan titik awal pertumbuhan perusahaan di pasar modal Indonesia. Setelah melaksanakan IPO, perusahaan diharapkan dapat melakukan berbagai aksi korporasi lanjutan pada tahun-tahun berikutnya, tumbuh bersama pasar modal Indonesia, serta memanfaatkan pasar modal sebagai house of growth untuk mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.
Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membeli saham IPO?
- Pelajari prospektus perusahaan
Listyorini meyarankan, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mempelajari prospektus perusahaan. Dokumen ini merupakan sumber informasi utama yang memuat profil perusahaan, bidang usaha, kondisi keuangan, strategi bisnis, penggunaan dana hasil IPO, hingga berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Dengan memahami informasi tersebut, investor dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas perusahaan dan prospek bisnisnya ke depan. Investor juga perlu mencermati bagaimana dana hasil IPO akan digunakan. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk ekspansi usaha, belanja modal, pembayaran utang, maupun kebutuhan lainnya sesuai dengan rencana perusahaan. Selain memehami terkait dengan pengunaan dana yang disampaikan melalui prospektus, pasca pencatatan investor juga harus terus memantau penggunaan dana hasil IPO melalui Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) sebagaimana telah diatur pada POJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Pahami Model Bisnis Perusahaan
Selain membaca prospektus, investor perlu memahami bagaimana perusahaan menjalankan bisnis dan menghasilkan pendapatan. Beberapa hal yang dapat diperhatikan antara lain target pasar, sumber pendapatan, keunggulan kompetitif, serta strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis.
Tidak kalah penting, investor juga perlu melihat prospek industri tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan dengan model bisnis yang jelas dan berada pada industri yang memiliki peluang pertumbuhan dapat memiliki ruang untuk berkembang, meskipun tetap terdapat risiko dan ketidakpastian yang perlu dipertimbangkan.
- Cermati valuasi saham dan prospek bisnis, bukan sekadar harga saham
Harga saham yang ditawarkan dalam IPO tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan apakah suatu saham tergolong murah atau mahal. Investor perlu melihat harga tersebut dalam konteks nilai dan fundamental perusahaan.
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah membandingkan valuasi perusahaan dengan perusahaan tercatat lain yang memiliki karakteristik atau bergerak di sektor yang sama. Investor dapat mempertimbangkan sejumlah rasio, seperti Price to Earnings Ratio (“PER”) atau Price to Book Value (“PBV”), dengan tetap memperhatikan karakteristik dan prospek bisnis masing-masing perusahaan. Menurut Listyorini, tujuan utama dalam menilai saham IPO bukan dari sekadar mencari saham dengan harga yang murah, tetapi memastikan bahwa harga yang ditawarkan sebanding dengan fundamental dan potensi pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.
- Kenali berbagai risiko investasi
Saham IPO tetap memiliki risiko investasi. Sebagai perusahaan yang baru memasuki pasar modal, kinerja perusahaan tercatat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun kondisi ekonomi dan industri. Selain itu, harga saham setelah tercatat di Bursa dapat bergerak fluktuatif mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran di pasar. Karena itu, investor perlu memiliki ekspektasi yang realistis dan tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan pergerakan harga dalam jangka pendek.
Alih-alih berfokus pada euforia ketika saham mulai diperdagangkan, investor dapat memanfaatkan momentum IPO untuk membangun portofolio yang lebih berkualitas melalui analisis yang komprehensif. Dengan membaca prospektus, memahami model bisnis, menilai valuasi, serta mengenali berbagai risiko yang ada, investor dapat mengambil keputusan investasi secara lebih rasional dan terukur.
Pada akhirnya, Listyorini menilai bahwa IPO dapat menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam potensi pertumbuhan perusahaan sejak menjadi perusahaan terbuka. Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap keputusan investasi perlu didasarkan pada informasi yang memadai serta disesuaikan dengan tujuan keuangan, jangka waktu investasi, dan profil risiko masing-masing investor.
Sebelum mengambil keputusan investasi, pastikan Anda telah mempelajari prospektus dan informasi penawaran umum secara menyeluruh. Informasi mengenai perusahaan yang sedang melaksanakan IPO, jadwal penawaran, serta dokumen prospektus dapat diakses melalui e-ipo.co.id maupun website BEI idx.co.id.
Pada akhirnya, berinvestasi di saham IPO bukan semata-mata tentang seberapa cepat mengikuti tren, tetapi tentang seberapa baik investor memahami perusahaan yang dipilih. Dengan informasi yang memadai dan analisis yang dilakukan secara cermat, investor dapat mengambil keputusan secara lebih rasional dan terukur.
Jakarta, 21 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026) yang telah berlaku sejak tanggal diundangkan pada 17 September 2026.
Penerbitan POJK 13 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut amanat Angka 63 angka 3a Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemegang saham Bursa Efek dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
POJK 13 Tahun 2026 ini menjadi landasan hukum bagi Bursa Efek untuk melakukan langkah-langkah Demutualisasi Bursa Efek, yang akan mengubah struktur kepemilikan atas saham Bursa Efek dari yang semula terbatas hanya dimiliki oleh anggota Bursa Efek (mutual) menjadi dapat dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia baik anggota Bursa Efek maupun bukan anggota Bursa Efek (demutual).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menyatakan bahwa Demutualisasi Bursa Efek merupakan bagian penting dari rencana aksi percepatan reformasi integritas di Pasar Modal Indonesia, mengingat langkah transformatif ini tidak hanya mengubah struktur kepemilikan Bursa Efek, tetapi juga akan membangun Bursa Efek yang lebih transparan, efisien, dan inovatif.
“Struktur Demutualisasi Bursa Efek yang memungkinkan kepemilikan secara luas oleh anggota bursa, investor strategis, dan publik akan mendorong peningkatan kualitas tata kelola, membuka akses permodalan yang lebih luas, dan percepatan pengembangan bagi Bursa Efek,” kata Hasan.
POJK 13 Tahun 2026 memuat pokok-pokok pengaturan yang meliputi saham Bursa Efek, pemisahan kepemilikan dan keanggotaan Bursa Efek, pelaksanaan Demutualisasi Bursa Efek, pemisahan fungsi pengaturan, pengawasan, dan bisnis, pembagian dividen, dan laporan Bursa Efek.
POJK 13 Tahun 2026 juga memuat sejumlah substansi pengaturan untuk menjamin independensi Bursa Efek dan penguatan pengawasan oleh OJK, diantaranya:
- Demutualisasi Bursa Efek dilaksanakan dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek, integritas pasar, dan fungsi pengaturan serta pengawasan Bursa Efek oleh OJK.
- Kepemilikan Bursa Efek oleh pihak selain Anggota Bursa Efek dilakukan dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek.
- Kepemilikan saham Bursa Efek oleh pemegang saham Bursa Efek dipisahkan dari keanggotaan Bursa Efek.
- Pemegang saham Bursa Efek dapat memiliki saham Bursa Efek paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah saham Bursa Efek yang telah dikeluarkan.
- Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk kepemilikan saham lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah saham Bursa Efek yang telah dikeluarkan dimaksudkan untuk mencegah dominasi, konsentrasi kepemilikan saham, dan/atau pengendalian oleh satu Pihak, sehingga independensi Bursa Efek tetap terjaga.
- Setiap Pihak dilarang memiliki saham Bursa Efek secara mayoritas (lebih dari lima puluh persen) baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui afiliasinya.
- Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek dipilih dan wajib terlebih dahulu melalui Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.
- Pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dugaan penyelewengan Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pada era Gubernur Lukas Enembe mencapai angka triliunan rupiah. Berdasarkan hasil rekapitulasi penyidikan, dugaan penyalahgunaan wewenang ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp1,2 triliun.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa temuan besaran nilai fiktif ini didapatkan penyidik usai melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap lima orang saksi dari pihak Bank Mandiri pada Kamis dan Jumat, 17–18 September. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami prosedur serta mekanisme pencairan dana operasional Gubernur Papua tahun anggaran 2022 yang disinyalir tidak sesuai dengan peruntukannya.
"Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan pencairan dana operasional Gubernur Papua tahun 2022, yang diduga fiktif, dengan nilai mencapai triliunan rupiah," ujar Budi kepada wartawan pada Senin (21/9).
Dalam perkara ini, KPK menetapkan sosok berinisial DE, yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, sebagai tersangka. DE diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut secara bersama-sama dengan almarhum Lukas Enembe sewaktu menjabat sebagai Gubernur Papua.
Sumber: CNN Indonesia
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pertengahan September 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pemaparannya, Tito menyampaikan bahwa hingga 14 September 2026, realisasi anggaran Kemendagri telah menyerap dana sebesar Rp4,36 triliun. Angka tersebut setara dengan 63,54 persen dari total pagu anggaran Kemendagri tahun 2026 yang sebesar Rp6,86 triliun.
Selain penyerapan anggaran, Mendagri juga menyoroti sejumlah program strategis nasional dan pelayanan publik yang terus dikawal pemerintah daerah. Di antaranya meliputi pemulihan pascabencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT), penanganan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk) bagi korban bencana, pemantauan dan pengendalian inflasi daerah, hingga pengawalan program prioritas Presiden seperti Program 3 Juta Rumah, Koperasi Desa Merah Putih, dan pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Dalam kesempatan yang sama, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito turut melaporkan penyerapan anggaran BNPP yang mencapai Rp266,6 miliar atau 69,41 persen dari total pagu Rp384,1 miliar. Kemendagri juga mengajukan usulan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk melengkapi pagu indikatif tahun anggaran berikutnya guna mendukung penguatan kinerja pemerintahan daerah dan pelayanan kependudukan.
Sumber: CNN Indonesia
Bersama REMIND, XLSMART menghadirkan E-Waste Reverse Vending Machine pertama di Indonesia untuk mendorong pengelolaan sampah elektronik yang lebih bertanggung jawab melalui teknologi, edukasi, dan aksi nyata generasi muda.
BANDUNG, 15 September 2026. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bersama REMIND menghadirkan #ByeByeBox Campus Roadshow to ITB sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun infrastruktur digital Indonesia yang bertanggung jawab. Melalui program ini, XLSMART mendorong pengelolaan limbah elektronik (e-waste) yang lebih bertanggung jawab sekaligus memperkuat implementasi ESG & Sustainability XLSMART serta kontribusi terhadap keberlanjutan Indonesia.
Komitmen tersebut dijalankan melalui berbagai pendekatan, termasuk teknologi ramah lingkungan, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan limbah elektronik. Praktik keberlanjutan XLSMART juga diperkuat melalui penilaian independen dari CDP dan Fitch Ratings ESG. Melalui #ByeByeBox, XLSMART menerjemahkan pendekatan tersebut menjadi aksi nyata yang menghubungkan teknologi, edukasi, perubahan perilaku, dan prinsip ekonomi sirkular di kalangan generasi muda.
#ByeByeBox merupakan E-Waste Reverse Vending Machine pertama di Indonesia yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat menyerahkan perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan ke jalur pengelolaan yang lebih bertanggung jawab. Dalam kolaborasi XLSMART dan REMIND, #ByeByeBox tidak hanya menjadi titik pengumpulan e-waste, tetapi juga medium edukasi untuk mendorong kebiasaan pengelolaan perangkat elektronik yang lebih sirkular.
Program berlangsung pada 14–28 September 2026, diawali dengan peluncuran di Aula Timur ITB pada 14 September 2026 dan dilanjutkan dengan aktivasi #ByeByeBox di area kampus hingga 28 September 2026.
Dalam tahap pertama kampanye yang berlangsung hingga November 2026, XLSMART dan REMIND menargetkan pengumpulan 600 kg e-waste. Seluruh e-waste yang terkumpul akan dicatat dan diukur sebagai bagian dari pengukuran dampak program secara keseluruhan.
Direktur & Chief Regulatory Officer XLSMART, Merza Fachys, mengatakan, “Pertumbuhan konektivitas dan teknologi digital perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab dalam mengelola dampak lingkungannya. Melalui #ByeByeBox, kami ingin membuat pengelolaan e-waste menjadi lebih mudah, dekat, dan relevan bagi generasi muda. Program ini menjadi bagian dari perjalanan XLSMART dalam membangun ekosistem digital yang semakin bertanggung jawab dan berkelanjutan.”
Pengguna #ByeByeBox cukup membawa perangkat elektronik kecil yang sudah tidak digunakan dan mengikuti petunjuk pada layar. Perangkat kemudian dipindai dan divalidasi menggunakan kamera dan teknologi AI, ditimbang secara otomatis, lalu diterima dan tercatat dalam sistem REMIND. E-waste yang terkumpul selanjutnya diproses melalui pendekatan pemulihan material dan pengelolaan yang lebih bertanggung jawab.
REMIND juga membawa pendekatan pemulihan material dan pelaporan dampak yang terukur, sehingga material yang masih memiliki nilai dapat dipulihkan dan dikembalikan ke dalam siklus pemanfaatan sesuai prinsip ekonomi sirkular.
Founder & CEO REMIND, Muhammad Dzikri Ahira Soefihara, mengatakan, “#ByeByeBox kami kembangkan untuk membuat pengelolaan e-waste menjadi lebih mudah diakses dan terukur. Teknologi membantu proses pengumpulan, pencatatan, serta pemulihan material, sehingga perangkat elektronik yang tidak lagi digunakan masih dapat memiliki nilai dalam siklus pemanfaatan berikutnya.”
ITB dipilih sebagai titik awal Campus Roadshow #ByeByeBox karena relevan sebagai ruang yang mempertemukan teknologi, keilmuan, sustainability, dan aksi nyata mahasiswa. REMIND juga berangkat dari ekosistem ITB, sehingga program ini membawa kembali solusi pengelolaan e-waste kepada generasi mahasiswa berikutnya.
Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, Prof. Dr.Eng. Ir. Syafrizal, S.T., M.T., mengatakan, “Kampus memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya solusi dan kebiasaan baru yang lebih berkelanjutan. Kehadiran #ByeByeBox di ITB menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memahami isu e-waste sekaligus terlibat langsung dalam aksi nyata.”
Program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor antara XLSMART, REMIND, Ikatan Mahasiswa Metalurgi ITB, Institut Teknologi Bandung, GSMA, serta BAPPENAS, yang mempertemukan perspektif bisnis, teknologi, akademik, pengelolaan e-waste, hingga kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/BAPPENAS, Nizhar Marizi, S.T., M.Si., Ph.D, mengatakan, “Ekonomi sirkular membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Inisiatif seperti #ByeByeBox membantu membawa prinsip tersebut lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama melalui keterlibatan generasi muda dan pemanfaatan teknologi.”
Keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah atau berat e-waste yang terkumpul, tetapi juga dari jumlah partisipan, tingkat engagement, perubahan perilaku, serta dampak pengelolaan e-waste yang dapat dilaporkan secara konkret dan terukur.
Selama aktivasi di ITB, pengguna XL, AXIS, dan Smartfren berkesempatan memperoleh bonus kuota utama berdasarkan berat e-waste yang dikumpulkan melalui #ByeByeBox, yaitu 500 MB untuk e-waste di bawah 1 kg, 1 GB untuk 1–2 kg, dan 1,5 GB untuk di atas 2 kg, dengan masa berlaku satu hari. Bagi peserta yang belum menggunakan XL, AXIS, maupun Smartfren, tersedia kesempatan mendapatkan kartu perdana sesuai ketersediaan selama periode aktivasi.
Di sisi internal, XLSMART juga mengelola e-waste yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan, termasuk aktivitas dismantling tower, perangkat jaringan, perangkat IT, baterai, maupun aset elektronik yang telah memasuki akhir masa pakai. Pengelolaannya dilakukan bersama pihak ketiga yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan e-waste XLSMART berjalan dari dua sisi yang saling melengkapi, yaitu pengelolaan limbah elektronik dari operasional perusahaan serta mendorong perubahan kebiasaan di tingkat individu dan komunitas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya XLSMART membangun ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab dan mendukung keberlanjutan Indonesia.
Jakarta (15/09/2026) - BPJS Kesehatan mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak hanya berorientasi pada jumlah pelayanan, tetapi juga manfaat kesehatan yang dirasakan peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan luasnya cakupan kepesertaan JKN perlu diikuti dengan peningkatan terhadap mutu yang diberikan oleh fasiltas kesehatan. Per 1 September 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia. "Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial," ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa (15/9).
Menurut Pujo, peningkatan pemanfaatan layanan menunjukkan semakin terbukanya akses masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Per 1 September 2026, terdapat 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) hingga 7.180 sarana penunjang yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Lebih dari itu, jumlah tersebut juga perlu diikuti dengan pelayanan yang sesuai kebutuhan medis dan memberikan hasil kesehatan yang optimal. Tak hanya itu, sepanjang tahun 2014-2025, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari Rp1.279,8 triliun ke fasilitas kesehatan untuk membayar pelayanan kesehatan. Menurut Pujo, itu bukanlah biaya yang sedikit. Ada banyak masyarakat yang bergantung JKN untuk berobat, apalagi jika penyakitnya berbiaya mahal atau membutuhkan waktu pengobatan panjang.
"Transformasi yang perlu kita bangun bersama adalah dari volume menuju value. Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik," kata Pujo. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan peran aktif fasilitas kesehatan Karena itu, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan bertajuk Seva Paramahita Award 2026 kepada fasilitas kesehatan yang menunjukkan komitmen dan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN. "Fasilitas kesehatan yang memperoleh penghargaan hari ini diharapkan bisa menjadi role model, menjadi tempat bertukar ilmu, serta ikut menyebarluaskan praktik-praktik baik dalam peningkatan mutu, inovasi, dan akuntabilitas pelayanan JKN," ujar Pujo. Ia menambahkan, penguatan mutu layanan juga perlu dirasakan langsung oleh peserta ketika berada di fasilitas kesehatan. Untuk itu, BPJS Kesehatan meluncurkan wajah baru Petugas BPJS SATU atau BPJS Siap Membantu sebagai bagian dari upaya memperkuat pengalaman peserta dalam memperoleh informasi dan pendampingan selama mengakses layanan kesehatan.
Di sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan juga memperkuat koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ). Melalui skema ini, peserta JKN yang memiliki AKT dapat memperoleh manfaat kenaikan kelas perawatan dengan koordinasi pembiayaan antara BPJS Kesehatan dan AKT, sehingga peserta tidak perlu menanggung out-of-pocket di luar ketentuan. KAPJ juga mengatur koordinasi kepesertaan, sistem tagihan satu pintu, serta pembagian selisih biaya pelayanan antara BPJS Kesehatan dan AKT. "Peluncuran wajah baru BPJS SATU serta penandatanganan kerja sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk semakin memperkuat pengalaman peserta serta membangun koordinasi pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kualitas," tutur Pujo. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat mengatakan, perluasan akses layanan JKN perlu berjalan seimbang dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan Program JKN. Menurutnya, fasilitas kesehatan memiliki peran strategis karena secara langsung menentukan pengalaman peserta, sehingga pelayanan harus mudah diakses, berkualitas, aman, cepat, dan berkeadilan.
Ia menambahkan, Dewan Pengawas terus mendorong penguatan tata kelola JKN yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam aspek kualitas layanan, kepatuhan regulasi, pengelolaan risiko, dan perlindungan hak peserta. Penguatan tersebut juga perlu didukung kolaborasi seluruh ekosistem JKN, termasuk melalui koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan Tambahan untuk memperkuat integrasi ekosistem kesehatan nasional. Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi menjelaskan Program JKN merupakan salah satu pondasi penting dalam pembangunan Indonesia sehingga perlu dipastikan setiap peserta memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan. Transformasi kesehatan yang terus dijalankan juga perlu berjalan seiring dengan transformasi mutu layanan, termasuk melalui penguatan fasilitas kesehatan yang menjadi bagian penting dalam memastikan akses layanan kesehatan semakin luas dan berkualitas bagi masyarakat.
“Tidak ada sistem jaminan kesehatan yang kuat tanpa didukung fasilitas kesehatan yang kuat. Semangat gotong royong harus kita maknai sebagai kerja sama dan tanggung jawab yang jelas dari seluruh pihak, baik pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, maupun masyarakat,” tegas Maria. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, JKN merupakan wujud nyata gotong royong bangsa dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. “Untuk menjaga keberlanjutan dan memperkuat manfaat JKN, perlu adanya komitmen dan kontribusi dari seluruh ekosistem JKN. Pemerintah berperan melalui dukungan kebijakan, regulasi, dan pembiayaan, peserta dengan menjaga kepesertaan tetap aktif serta memenuhi kewajibannya, sementara fasilitas kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan diberikan sesuai standar, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Cak Imin. Di sisi pelayanan, penguatan akses dan pemerataan mutu fasilitas kesehatan perlu terus dilakukan seiring meningkatnya pemanfaatan layanan dan perubahan pola penyakit di Indonesia. Penguatan layanan primer menjadi salah satu prioritas, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, ketersediaan obat dan bahan medis, serta pemeriksaan penunjang, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses. “Program JKN adalah gotong royong raksasa bangsa ini yang harus kita jaga bersama.
Kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang merasa harus takut jatuh miskin karena sakit. Karena itu, seluruh pihak harus menjalankan perannya dengan baik, menjaga keaktifan kepesertaan, memberikan pelayanan sesuai standar, menggunakan sumber daya secara tepat, serta membangun budaya integritas, transparansi, dan pengawasan bersama. Dengan gotong royong yang kuat, kita optimistis JKN akan terus tumbuh dan memberikan perlindungan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Cak Imin.
Berikut nama 30 penerima apresiasi Fasilitas Kesehatan Berkomitmen Dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Nasional Tahun 2026:
Kategori Puskesmas
Juara 1 Puskesmas Umbulsari, Kabupaten Jember
Juara 2 Upt. Puskesmas Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara
Juara 3 Puskesmas Palakka, Kabupaten Barru
Kategori Tempat Praktik Mandiri Dokter
Juara 1 Dr. Efri Yeni, Kabupaten Padang Pariaman
Juara 2 dr. Fitrijah, Kabupaten Jombang
Juara 3 Dr. Sintje Tjengnis, Kota Ambon
Kategori Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
Juara 1 Drg. Fitri Eka Rahmafuri, Kabupaten Jember
Juara 2 Drg. Hj. Aminah, Mm, Kabupaten Solok Selatan
Juara 3 Drg. Asrofi, Kabupaten Temanggung
Kategori Klinik Pratama
Juara 1 Klinik Pratama Ganesha Bali, Kabupaten Buleleng
Juara 2 Klinik Dua Putri Jaya, Kabupaten Lampung Selatan
Juara 3 Klinik Pratama Bunda Patimah, Kota Medan
Kategori Rumah Sakit Kelas A
Juara 1 RSUD Dr Soetomo, Kota Surabaya
Juara 2 Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Kota Jakarta Pusat
Juara 3 RSUP Prof. Dr. I G.N.G. Ngoerah, Kota Denpasar
Kategori Rumah Sakit Kelas B
Juara 1 RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, Kabupaten Bangkalan
Juara 2 RS Mitra Plumbon Cirebon, Kabupaten Cirebon
Juara 3 RSUD Brigjend. H. Hasan Basry, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Rumah Sakit Kelas C
Juara 1 RS Mawaddah Medika, Kabupaten Mojokerto
Juara 2 RSUD R.A.A Tjokronegoro, Kabupaten Purworejo
Juara 3 RS Yos Sudarso, Kota Padang
Kategori Rumah Sakit Kelas D
Juara 1 RS Hasyim Asy'ari, Kabupaten Jombang
Juara 2 RS Santa Elisabeth, Kabupaten Bantul
Juara 3 RSU Sakinah Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe
Kategori Rumah Sakit Khusus
Juara 1 RSIA Putri, Kota Surabaya
Juara 2 RSJ Prof Hb Sa'anin Padang, Kota Padang
Juara 3 RS Khusus Gigi Dan Mulut Universitas Hasanuddin, Kota Makassar
Kategori Klinik Utama
Juara 1 Klinik Utama Citra Mulia
Juara 2 Klinik Utama Cahaya Imani
Juara 3 Klinik Utama Cahaya Husada
Berikut nama 6 penerima Penghargaan Khusus Fasilitas Kesehatan Berkomitmen Dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Nasional Tahun 2026:
Kategori Rumah Sakit D Pratama
RS Kelas D Pratama Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur
RSUD Hj. Puang Sabbe, Kabupaten Enrekang
RS Pratama Tolinggula Melayani, Kabupaten Gorontalo Utara Kategori DBTFMS
RS Kapal Dr. Lie Dharmawan Ii, Kota Jakarta Barat
Puskesmas Ilwayab, Kabupaten Merauke
RS Kapal Ksatria Airlangga, Kota Surabaya
Berikut nama 15 penerima Penghargaan Lomba Konten Edukasi JKN Tahun 2026:
Kategori Puskesmas
Juara 1 Puskesmas Makrayu, Kota Palembang
Juara 2 Puskesmas Karang Rejo, Kota Tarakan
Juara 3 Puskesmas Remu, Kota Sorong
Kategori TPMD/TPMDG
Juara 1 Drg. Ijlal Wafa' Al Hamdani, Kabupaten Polewali Mandar
Juara 2 Dr. Erwin Buntoro Jst, Kota Tanjung Pinang
Juara 3 Dr Handini, Kota Surabaya
Kategori Klinik Pratama
Juara 1 Klinik Pratama Kaina Healthcare, Jakarta Barat
Juara 2 Klinik Pratama Arimbi Medical Center, Kota Lubuk Linggau
Juara 3 Klinik Lmmc Banjarbaru, Kota Banjarbaru
Kategori FKRTL Pemerintah
Juara 1 RSUD Bangli, Kabupaten Bangli
Juara 2 RSUD Pameungpeuk Garut, Kabupaten Garut
Juara 3 RSUD Ajibarang, Kabupaten Banyumas
Kategori FKRTL Swasta
Juara 1 RS Ceria Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Juara 2 RS Hasyim Asy'ari, Kabupaten Jombang
Juara 3 Rumah Sakit Khusus Mata Prima Vision, Kota Medan
JAKARTA — Momen unik dan mendadak mewarnai pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9). Purbaya rupanya tengah menghadiri Rapat Kerja bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tepat saat prosesi pergantian jabatannya diproses di Istana Kepresidenan.
Rapat yang membahas RAPBN 2027 serta dihadiri oleh Bappenas dan Bank Indonesia tersebut mendadak terhenti di tengah-tengah paparan materi yang disampaikan Purbaya. Salah satu pimpinan DPD RI menyela jalannya paparan untuk memberitahukan adanya panggilan telepon penting dari Istana, yakni dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Menanggapi interupsi tersebut, Purbaya yang sempat kebingungan langsung menghentikan paparannya dan bergegas meninggalkan ruangan rapat untuk menerima telepon. Rapat DPD RI sempat diskors beberapa menit sebelum akhirnya dilanjutkan kembali tanpa kehadiran Purbaya, dengan pemaparan yang diteruskan oleh jajaran pejabat lainnya.
Tak lama setelah insiden telepon tersebut, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru di Istana Negara, Jakarta, sekitar pukul 16.00 WIB. Pelantikan Suahasil yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 97P Tahun 2026 tentang reshuffle kabinet.
Sumber: CNN Indonesia
JAKARTA – Polri terus memperkuat operasi Search and Rescue (SAR) dalam penanganan insiden hilang kontak dan tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Tanjung Selatan, Kalimantan Selatan, sekitar Pulau Masalembu. Pengerahan kekuatan dilakukan secara terpadu untuk mendukung proses pencarian, penyelamatan, evakuasi, identifikasi, hingga pelayanan kepada keluarga korban. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, prioritas Polri saat ini adalah mendukung pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang maupun awak kapal yang masih belum ditemukan. “Polri memberikan dukungan penuh dalam operasi SAR KM Virgo Transport 8. Prioritas utama saat ini adalah pencarian, penyelamatan, dan evakuasi seluruh penumpang maupun awak kapal yang masih dalam proses pencarian. Polri bersama Basarnas, TNI AL, KSOP, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus bergerak secara terpadu untuk mempercepat proses pencarian di lokasi,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo, Minggu (13/9/2026).
Berdasarkan data sementara hingga Minggu (13/9/2026) pukul 09.00 WIB, KM Virgo Transport 8 diketahui berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dan dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 02.05 WITA. Posisi terakhir kapal diperkirakan berada di sekitar Pulau Masalembu, dengan jarak sekitar 86 mil laut (NM) dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Data sementara mencatat jumlah Person On Board (POB) sebanyak 243 orang, terdiri atas sekitar 215 penumpang dan 30 awak kapal. Dari jumlah tersebut, 125 orang telah berhasil dievakuasi, dengan rincian 124 orang selamat dan satu orang meninggal dunia. Sementara 118 orang lainnya masih dalam proses pencarian. “Data sementara mencatat 243 orang berada di kapal. Sebanyak 125 orang telah berhasil dievakuasi, terdiri dari 124 orang selamat dan satu orang meninggal dunia. Sementara 118 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Polri bersama seluruh unsur SAR akan terus melakukan upaya maksimal untuk menemukan dan mengevakuasi mereka yang masih dalam pencarian,” jelas Trunoyudo.
Untuk memperkuat operasi, Korpolairud Baharkam Polri telah memberangkatkan tiga Kapal Polisi terdekat menuju lokasi kejadian. Ketiganya yakni KP Laksmana-7012 yang berada dalam posisi BKO Kalsel dengan jarak sekitar 80 NM dan estimasi waktu tempuh tujuh jam, KP Ibis-6001 yang berada dalam posisi BKO Kalteng dengan jarak sekitar 103 NM dan estimasi waktu tempuh sembilan jam, serta KP Manyar-5003 yang berada dalam posisi BKO Surabaya dengan jarak sekitar 200 NM dan estimasi waktu tempuh 24 jam. Ketiga Kapal Polisi tersebut telah melaksanakan persiapan bekal ulang dan diberangkatkan untuk memperkuat pencarian serta evakuasi di lokasi.
Selain tiga Kapal Polisi, operasi SAR juga diperkuat KN Laksamana milik Basarnas, KNP 382 milik KSOP, KM Hai Da, KM Niki Mila Utama, TB TCP, TB Mauha IX, KM Cahaya Bahati Jaya, satu unit helikopter Polda Kalteng, serta satu unit helikopter Basarnas Surabaya. Basarnas mengerahkan 20 personel yang dipimpin Capt. Jahrudin. Sementara KSOP mengerahkan 10 personel yang telah diberangkatkan menuju lokasi menggunakan KNP 382 sejak pukul 07.00 WITA. “Kekuatan SAR terus diperkuat. Tidak hanya tiga Kapal Polisi, tetapi juga terdapat kapal-kapal dari unsur lainnya, dukungan dua unit helikopter, personel Basarnas, KSOP, TNI AL, Polairud, serta tim pendukung lainnya. Seluruh kekuatan ini bergerak untuk memperluas area pencarian dan mempercepat proses evakuasi,” kata Trunoyudo.
Operasi SAR di wilayah Kalimantan Selatan melibatkan Basarnas, TNI AL Lanal Banjarmasin, Polairud Polda Kalsel, KSOP Banjarmasin, SROP Navigasi, Pelindo, Kesehatan Pelabuhan, agen kapal, serta unsur terkait lainnya. Polairud Polda Kalsel terus melakukan koordinasi dan dukungan operasional di lapangan bersama unsur SAR lainnya. Posko Operasi SAR juga telah didirikan di Dermaga Trisakti Banjarmasin sebagai pusat koordinasi, pemantauan, dan pengumpulan informasi operasi. Dukungan turut diberikan Polda Jawa Timur mengingat KM Virgo Transport 8 berangkat dari Surabaya. Ditpolairud Polda Jatim menyiapkan satu tim berjumlah sembilan personel untuk mendukung operasi SAR serta koordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait.
Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga mendirikan Posko Pelayanan dan Pengaduan di Pelabuhan Penumpang Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak. Posko tersebut diperkuat 10 personel Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dua personel Tim Kesehatan, enam personel Biddokkes dan DVI Polda Jatim, serta dua personel BPBD Jatim. Posko tersebut melakukan koordinasi dengan Polres Pelabuhan Banjarmasin dan BPBD Banjarmasin terkait perkembangan penanganan dan evakuasi korban. Polri juga membuka layanan informasi dan pengaduan melalui Call Center 110 serta layanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak di nomor 081918600000.
Selain operasi pencarian dan evakuasi, Polri menyiapkan dukungan Disaster Victim Identification (DVI) untuk memastikan proses identifikasi korban dilakukan secara profesional dan akurat. Sebanyak enam posko DVI telah didirikan di wilayah Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Di Jawa Timur, posko DVI terdiri atas Posko DVI Antemortem Dokkes Polda Jatim di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Posko DVI Antemortem Polda Jatim di Pelabuhan Sumenep, serta Posko DVI Postmortem Polda Jatim di RS Bhayangkara Surabaya. Sementara di Kalimantan Selatan, posko DVI terdiri atas Posko DVI Postmortem Polda Kalsel di RS Bhayangkara Banjarmasin, Posko DVI Postmortem di RSUD Ulin Banjarmasin, serta Posko DVI Antemortem Biddokkes Polda Kalsel di Pelabuhan Trisakti. Trunoyudo menegaskan, pengerahan unsur DVI dilakukan sebagai bagian dari kesiapan Polri dalam menangani seluruh tahapan penanganan korban. “Polri tidak hanya memperkuat pencarian dan evakuasi, tetapi juga menyiapkan seluruh dukungan yang diperlukan, termasuk DVI, kesehatan, posko pelayanan, dan jalur komunikasi bagi keluarga. Semua dilakukan untuk memastikan penanganan korban berjalan secara profesional, akurat, dan manusiawi,” tuturnya.
Trunoyudo menambahkan, Polri akan terus mengikuti perkembangan operasi berdasarkan informasi dan hasil koordinasi dari lapangan. Seluruh unsur yang terlibat akan mengoptimalkan kemampuan masing-masing untuk mendukung operasi SAR. “Kami memahami bahwa keluarga korban saat ini membutuhkan kepastian dan informasi. Karena itu, Polri bersama seluruh unsur SAR akan terus bekerja dan berkoordinasi. Kami mengimbau masyarakat dan keluarga penumpang untuk tetap tenang serta memperoleh informasi melalui kanal resmi. Upaya pencarian akan terus dilakukan secara maksimal hingga seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat ditemukan dan dievakuasi,” pungkas Trunoyudo.
