Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan mencatatkan kinerja cemerlang di sektor logistik selama periode Januari-September 2025.

Tiga indikator utama, yaitu volume peti kemas, general cargo, dan kunjungan kapal barang, menunjukkan pertumbuhan dua digit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan pertumbuhan dua digit pada seluruh indikator utama, menandakan posisi strategis Pelabuhan Batam dan transformasi pelayanan Pelabuhan terus meningkat dalam memberikan performa pelayanan.

Ia menjelaskan, sepanjang periode Januari-September tahun ini, total volume peti kemas yang ditangani oleh Pelabuhan Batam tumbuh 18% atau mencapai angka 583.267 TEUs.

Kenaikan ini didorong secara masif oleh kinerja Terminal Peti Kemas Batu Ampar yang baru saja memulai Tahap Komersial 2 pada awal September lalu dan menyumbang 65% dari total volume dengan pertumbuhan signfikan sebesar 24%.

“aktivitas impor menunjukkan laju tercepat dengan kenaikan 27% (226.576 TEUs), sejalan dengan kebutuhan industri, sementara ekspor tetap solid dengan pertumbuhan 19% (216.203 TEUs),” ujar Amsakar.

Tak hanya peti kemas, sektor kargo umum (general cargo) juga mencatat rekor signifikan. Total bongkar muat general cargo periode Januari-September 2025 berhasil menembus 8,6 juta ton, meningkat substansial 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Terminal Umum Curah Cair Kabil dan Terminal Batu Ampar tercatat menjadi kontributor utama dalam volume general cargo ini.

“Menariknya, dominasi logistik domestik terlihat jelas pada general cargo, di mana volume bongkar muat untuk kebutuhan pasar dalam negeri melonjak 25%, mengukuhkan peran Batam sebagai hub distribusi regional yang efisien,” imbuh Amsakar.

Lebih lanjut, Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan Benny Syahroni menambahkan bahwa jumlah kunjungan kapal barang tercatat 22.509 call sepanjang Januari-September 2025, dengan total bobot 39 Juta GT, naik masing-masing 6% dan 11% dibandingkan tahun sebelumnya.

Terminal Batu Ampar menjadi pintu utama dengan jumlah kunjungan kapal 6.139 call (naik 11%) dan 7,8 juta GT.

Perbandingan antara kenaikan jumlah kapal dan bobot kapal ini menandakan bahwa layanan Pelabuhan di Batam memenuhi standar logistik internasional yang menuntut efisiensi skala ekonomi.

“Pertumbuhan dua digit pada sejumlah indikator logistik di periode Januari-September 2025 ini adalah bukti nyata kinerja kolaboratif antara BP Batam, CIQP dan para pemangku kepentingan."

"Capaian ini sejalan dengan arahan Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, yang terus mendorong transformasi digital dan efisiensi layanan agar Batam kokoh sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional,” Pungkasnya.

Padang, 4 November 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan untuk semakin mewujudkan sektor jasa keuangan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas melalui sinergi berbagai pihak sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Audit (KDA) merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam kegiatan Governansi Insight Forum (INFO) dengan mengusung tema "Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas", yang diselenggarakan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa.

“Pembangunan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa integritas dan tata kelola yang baik. Tindakan kecurangan dan korupsi merupakan hambatan besar bagi pembangunan ekonomi”, kata Sophia.

Sophia menekankan, penerapan tata kelola yang baik bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga penopang stabilitas ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Ia berharap sektor jasa keuangan memegang peran yang sangat strategis, bukan sekadar mengelola uang yang dipercayakan masyarakat, tetapi merupakan pilar utama yang menopang dan menggerakkan roda perekonomian nasional dan daerah.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan Governansi Insight Forum oleh OJK. Ia menyambut baik inisiatif OJK dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk senantiasa mendorong penguatan tata kelola (GRC) dan integritas di BUMD agar dapat berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah.

“Untuk meningkatkan perbaikan tata kelola dan menegakkan integritas, diperlukan penyatuan visi dan penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan, salah satunya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di seluruh daerah”, ujar Mahyeldi.

Menurutnya, kegiatan ini dapat mendorong transformasi sektor jasa keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada tata kelola yang baik untuk mencegah korupsi dan fraud di industri keuangan.

Ia berharap kolaborasi dan sinergi antara sektor jasa keuangan dengan pemerintah daerah, sivitas akademika, dan pemangku kepentingan lainnya akan memperkuat governansi sektor jasa keuangan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, OJK memaparkan strategi anti-kecurangan OJK yang mencakup empat pilar: Assess, Prevent, Detect, dan Respond. OJK tidak hanya menerapkan di internal OJK, yang dibuktikan dengan capaian SPI OJK 84,87 (kategori TERJAGA), tetapi juga mewajibkan seluruh LJK menerapkannya melalui POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti-Fraud.

OJK juga telah mengoptimalkan teknologi pengawasan (SupTech), seperti OJK Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA) dan Sistem Informasi Pelaku Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU) untuk mendeteksi anomali dan rekam jejak pelaku fraud secara dini.

Governansi Insight Forum menjadi langkah konkret OJK, Pemda, KPK, dan BPKP untuk menyatukan visi dan langkah dalam membangun ekosistem Sektor Jasa Keuangan yang kredibel dan terpercaya. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan SJK di Sumatera Barat dari risiko fraud dan korupsi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional secara berkelanjutan.

 Batam - Mengusung tema “Unlocking Kepri’s Inclusive Growth Potential Through The Blue Economy”, forum ini menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga keuangan dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Kepri lima hingga dua puluh tahun ke depan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengembangan ekonomi biru (blue economy). Komitmen ini disampaikan dalam kegiatan Kepri Economic Forum dan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepri yang digelar di Grand Mercure Batam Center, Selasa (4/11/2025).

Gubernur Kepulauan Riau  dalam hal ini diwakili  Adi Prihatara Plh Sekretaris Daerah Kepri ,  menyampaikan bahwa Kepri memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi maritim Indonesia.

Luas laut Kepulauan Riau (Kepri) sangat besar, diperkirakan mencapai sekitar 415.231,79 km², yang mencakup sekitar 97% dari total wilayah provinsi.

Dalam sambutannya ia menyampaikan “kami ingin menjadikan Kepri sebagai permata biru di gerbang utara Nusantara.Dengan luas laut mencapai 96 persen dan daratan hanya 4 persen, laut harus menjadi penggerak utama yang menyejahterakan darat”.

Ia menambahkan, arah pembangunan ekonomi Kepri lima tahun ke depan akan berfokus pada penguatan sektor bioekonomi, di mana potensi kelautan dan maritim dikembangkan bukan hanya untuk perikanan, tetapi juga untuk industri turunan seperti galangan kapal, bioteknologi laut, hingga perdagangan maritim.

“Selama ini potensi laut kita baru dimanfaatkan sebatas hasil tangkap. Padahal nilai tambahnya jauh lebih besar bila dikembangkan menjadi rantai ekonomi maritim yang lengkap,” jelasnya.

Pemerintah daerah juga memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan Kepri selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Proses penyusunan peta jalan pembangunan dilakukan bersama Bappenas agar Kepri dapat tumbuh sebagai provinsi yang maju, makmur, dan merata.

Adi juga menyoroti pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kepri. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memberikan masukan dan ide-ide kreatif guna memperkuat kebijakan ekonomi daerah.

“Kita menyadari bahwa kemampuan fiskal daerah terbatas. Karena itu, kolaborasi dan inovasi menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan di lebih dari dua ribu pulau yang tersebar di Kepri,” ungkapnya.

Dengan semangat gotong royong dan visi yang jelas, Pemerintah Provinsi Kepri berharap dapat mewujudkan “Provinsi Kepulauan Riau yang maju, makmur, dan merata”, sekaligus mempercepat transformasi ekonomi menuju ekonomi biru berkelanjutan di kawasan strategis utara Indonesia.(IMAN)

Batam-Tahun ini UT kembali menyelenggarakan INNODEL 2025 (International Conference on Innovation in open and Distance Learning) bertajuk :Strengthening Initiative,Authencity, and Usefulness (SIANU)  di Grand Lotus Aston Pelta Selasa (4/11/2025). Hadir Prof Dra.Dewi Artati Podmo Putri, M.A.,Ph.D (Head of Institute Of Research and Community Service UT), Prof Rahmat Budiman S.S., M.hum., Ph.D Vice Rector For Academic Affairs UT) juga Syamsul Bahrum Ph.D mewakili Gubernur Kepulauan Kepri Ansar Ahmad.

INNODEL tahun 2025 ini membawa isu- isu menarik dan juga menyediakan forum berbagi,diskusi dan konsultasi untuk memelihara inovasi dalam pembelajaran terbuka dan jarak jauh dengan melibatkan akademisi dan praktisi pendidikan dari berbagai negara,melalu exhibition dan workshop.

 “Kami berharap informasi-informasi atau pemakalah-pemakalah dan keynote speaker pada acara ini dapat lebih memperluas informasi pengetahuan hasil penelitian terkait dengan pendidikan jarak jauh,sehingga pendidikan jarak jauh di Indonesia semakin dikenal,diIndonesia sendiri dan International,”ujar Prof Dra.Dewi Artati Podmo Putri, M.A.,Ph.D (Head of Institute Of Research and Community Service UT).

“Provinsi Kepulauan Riau berada diposisi pertama human depelovment index yaitu 79,89 dan no 3 di Indonesia setelah Jakarta dan Yogyakarta,dan kami yakin kontribusi UT terhadap keberhasilan index manuasia di Kepri itu bagian dari keberhasilan UT tuntuk meningkatkan kemampuan belajar penduduk Indonesia khususnya di Kepulauan Riau,”begitu yang disampaikan Syamsul Bahrum.

Wakil rektor UT menyampaikan bahwa acara ini sudah di persiapan sejak 1 tahun yang lalu,”Alhamdulillah hari ini acara berlangsung lancar ,universitas terbuka wajib memberikan layanan kepada semua anak bangsa ,hari ini kita mendengar informasi yang sangat luar biasa bahwa index sumber daya manusia di Kepri sangat tinggi,dan peran UT sangat berarti disini”.

Bahkan bagi mereka yang tinggal di pulau –pulau kecil bisa mengenyam pendidikan tinggi negeri yang berkwalitas,jadi siapapun warga kepri yang masih belum S1 bisa langsung kuliah di UT dengan biaya yang sangat terjangkau dan masa studynya bisa diatur oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

Direktur Universitas Terbuka (UT)  Angga Sucitra Hendrayana, S.E., M.Si menambahkan ,”diBatam ada regional office ada ut batam yang mengelola mahasiswa diseluruh kepri,dan merupakan salah satu kantor perwakilan atau ktr regional di kepri, sampai saat ini kami sudah melayani kurang lebih 16.385 orang mahasiswa di seluruh kepri”.

“Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak gubernur kepri atas dukungannya selama ini ,kami sudah menjangkau keseluruh pelosok lapisan   masyarakat yang ada di kepulauan riau sampai dgn pulau pulau terpencil,Ut memberikan akses yg  seluas luasnya untuk melanjutkan jenjang pendidikan tingginya ke yang lebih tinggi lagi”.

Dengan kegiatan seminar INNODEL 2025 kami mengucapkan terimakasih kepada pusat atas kepercayaanya untuk penyelenggaraan di Batam,kegiatan seminar ini bisa membuktikan bahwa secara kwalitas akademic dari  segi riset dan pengembangan2 lainnya ini bisa dibuktikan pada seluruh lapisan masyarakat  dan Sudah teruji  Semakin memperkuat keyakinan masyarakat untuk menempuh pendidikan di UT.

Kegiatan INNODEL 2025 berlangsung selama 2 hari dengan peserta dari beberapa negara seperti Jepang,Australia,Srilangka,Pakistan,Singapore dan Johor Malaysia , bahkan saat ini ada beberapa  mahasiswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan di Universitas Terbuka dari negara tetangga Singapore dan Johor Malaysia.

JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) terus memperkuat peran dalam pembangunan infrastruktur dan ketahanan energi bersih di Indonesia, salah satunya melalui kemitraan strategis dengan PT PLN Batam (PLN Batam). Dalam kerja sama ini, CIMB Niaga menyalurkan fasilitas sindikasi syariah dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) berbasis keberlanjutan untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Batam #1 berkapasitas 120 MW.

Fasilitas sindikasi IMBT ini disalurkan CIMB Niaga bersama PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dengan total senilai Rp3,3 triliun. Dalam sindikasi ini, CIMB Niaga berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger sekaligus Bookrunner dan Lead Sustainability Coordinator. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara dan Head of Corporate Banking CIMB Niaga Miranty Supardi, bersama Direktur Utama PLN Batam Kwin Fo serta perwakilan masing-masing lembaga keuangan beberapa waktu lalu.

Kemitraan ini juga menjadi pencapaian penting sebagai pembiayaan sindikasi syariah berbasis keberlanjutan pertama di Indonesia yang menggunakan akad IMBT. Hal ini semakin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai salah satu pelopor pembiayaan syariah yang mendukung agenda keberlanjutan nasional.

Skema IMBT memungkinkan pelaksanaan proyek strategis tanpa menambah beban utang jangka panjang secara langsung, sekaligus mendukung efisiensi modal dan stabilitas arus kas. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen CIMB Niaga dalam mendorong pembiayaan yang bertanggung jawab dan mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi CIMB Niaga dalam memperluas kontribusi terhadap pembiayaan proyek-proyek energi yang berorientasi masa depan. “Kami percaya sinergi lintas sektor seperti ini akan mempercepat pencapaian target energi nasional yang lebih hijau dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Pandji di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pandji menambahkan, CIMB Niaga sebagai Corporate & Investment Bank terkemuka di Indonesia memiliki pengalaman dan kapabilitas unggul dalam menyediakan solusi perbankan bagi nasabah korporasi. Selain pembiayaan sindikasi dan pembiayaan berkelanjutan (sustainability-linked loan), perseroan juga menawarkan pendanaan jangka panjang, kredit modal kerja, structured finance, dan beragam produk lainnya. “Kami  bangga dapat berperan aktif dalam proyek strategis ini, yang mendukung pasokan listrik yang andal sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Lini bisnis Corporate Banking CIMB Niaga juga menawarkan jasa di dalam pasar modal dan pasar utang (debt & capital market) termasuk penerbitan obligasi dan sukuk secara domestik maupun internasional, mendukung transaksi strategis seperti initial public offering (IPO), right issue, merger & akuisisi, restrukturisasi, hingga divestasi aset. Hal ini didukung kapabilitas digital yang unggul melalui platform BizChannel@CIMB yang aman dan terintegrasi untuk mendukung transaksi bisnis secara online.

Seluruh kapabilitas ini didukung oleh tim profesional dengan keahlian lintas bahasa dan budaya, termasuk dalam menangani perusahaan dari Tiongkok dan Jepang. Kredibilitas CIMB Niaga sebagai Corporate & Investment Bank terkemuka di Indonesia telah diakui melalui berbagai penghargaan bergengsi seperti Syndicated Loan of The Year dari Asian Banking & Finance selama enam tahun berturut-turut. Sejalan dengan purpose Advancing Customers & Society, CIMB Niaga terus berkomitmen membantu nasabah dan masyarakat mewujudkan mimpi dan aspirasinya melalui semangat bekerja dari hati.

Tanjungpinang, 3 November 2025 — ‎PT PLN Batam kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan menerima Penghargaan Paritrana Award Tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, kepada Samsul Bahri, Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, yang hadir mewakili manajemen perusahaan dalam acara penganugerahan di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang.

Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan kepada instansi pemerintah, badan usaha, dan lembaga yang menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerjanya. Penilaian meliputi aspek cakupan kepesertaan, inovasi dalam perlindungan pekerja, serta kepemimpinan institusi dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap perlindungan sosial pekerja, sebelumnya PLN Batam telah memberikan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 3.000 pekerja rentan di wilayah Kepulauan Riau. Program ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas dedikasi dan kolaborasinya dalam melindungi para pekerja di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri.

“Penghargaan Paritrana bukan sekadar simbol apresiasi, tetapi wujud nyata dari kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja. Melalui penghargaan ini, kami ingin menumbuhkan semangat bersama untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Kepulauan Riau,” ujar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Kepri terus berupaya memperluas jangkauan perlindungan, tidak hanya bagi pekerja formal tetapi juga bagi kelompok pekerja rentan di berbagai sektor.

“Masih banyak pekerja yang perlu kita lindungi, mulai dari nelayan, petani, hingga pengemudi transportasi daring. Tahun 2025, kami akan memperluas program perlindungan ini agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Ansar juga menekankan bahwa manfaat jaminan sosial tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menjamin keberlanjutan hidup keluarga pekerja yang terdampak risiko kerja.

“Manfaat jaminan sosial bukan hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi keluarganya. Perlindungan ini memberi rasa aman, serta jaminan pendidikan bagi anak-anak mereka hingga ke jenjang perguruan tinggi. Inilah bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat,” tutup Gubernur Ansar.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Samsul Bahri, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti nyata keseriusan PLN Batam dalam mengedepankan kesejahteraan pekerja serta tanggung jawab sosial perusahaan.

“Dengan diterimanya Paritrana Award ini, PLN Batam semakin memperkuat posisinya sebagai perusahaan yang tidak hanya unggul secara teknis dan bisnis, tetapi juga unggul secara sosial dan tata kelola sumber daya manusia,” ujar Samsul.

Ia menambahkan bahwa PLN Batam akan terus mengembangkan berbagai program perlindungan pekerja dan memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat Kepulauan Riau.

“Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras seluruh manajemen dan dukungan tenaga kerja kami. Kami berkomitmen melangkah lebih jauh dengan meningkatkan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja formal dan informal, sebagai wujud tanggung jawab sosial dan keberlanjutan operasional kami,” lanjutnya.

“Kami mensyukuri pengakuan ini sebagai bukti bahwa PLN Batam tidak hanya fokus pada penyediaan energi dan layanan kelistrikan, tetapi juga serius memperhatikan kesejahteraan pekerja kami, termasuk mereka yang berada di sektor rentan,” pungkas Samsul Bahri.

Jakarta, 03 November 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha perusahaan modal ventura PT Sarana Aceh Ventura (“PT SAV”) yang beralamat di Jalan Tgk Syech Muda Wali Nomor 39, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 23242. Pencabutan izin usaha ditetapkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-65/D.06/2025 tanggal 29 Oktober 2025.

Pencabutan ini dilakukan mengingat PT SAV tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai ekuitas minimum sampai dengan tanggal jatuh tempo Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha berakhir.

Sebelum keputusan pencabutan izin usaha, PT SAV telah dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha atas pelanggaran ketentuan terkait ekuitas minimum.

OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi PT SAV untuk melaksanakan langkah-langkah strategis guna pemenuhan ketentuan ekuitas minimum sebagaimana tertuang dalam rencana pemenuhan. Namun, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas pemenuhan ketentuan ekuitas minimum dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (“POJK 35/2015”) juncto Pasal 116 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (“POJK 25/2023”), Pasal 119 ayat (13) POJK 25/2023, Pasal 143 POJK 25/2023, dan Pasal 144 POJK 25/2023, maka PT SAV dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan izin usaha PT SAV dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri modal ventura yang sehat dan terpercaya.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, PT SAV dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 

1. Menyelesaikan hak dan kewajiban Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya;
2. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT SAV serta membentuk Tim Likuidasi;
3. Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
4. Menunjuk Penanggung Jawab dan Pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan Masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi dan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

Terkait hal ini, Debitur/Masyarakat, Kreditur dan/atau pihak lainnya dapat menghubungi PT SAV atas nama:

• Zulfan Dlisyah pada nomor telepon dan Whatsapp: 08126981142; atau
• M. Hasbi Syawaluddin pada nomor telepon dan Whatsapp: 08126903738,

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; dan alamat: Jalan Tgk Syech Muda Wali Nomor 39, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 23242.

5. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu PT SAV dilarang untuk menggunakan kata ventura atau ventura syariah, dalam nama Perusahaan.

BATAM -Dalam Kepri Economic Forum yang digelar di Grand Mercure Batam Center, Selasa (4/11/2025), Bank Indonesia (BI) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kepri berada pada level tertinggi secara nasional, disertai inflasi yang tetap terkendali di kisaran 2,8 persen dan menunjukan bahwa Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatatkan kinerja ekonomi yang gemilang di tengah tantangan global.

Forum ini menjadi ajang diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepri 2025 dengan tema “Unlocking Kepri’s Inclusive Growth Potential Through the Blue Economy”. Tema tersebut mencerminkan arah pembangunan ekonomi Kepri yang mengedepankan potensi maritim, perikanan, pariwisata bahari, dan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Forum ekonomi ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga keuangan. Diskusi difokuskan pada strategi memperkuat daya saing daerah melalui investasi berkelanjutan, diversifikasi ekspor, dan inovasi sektor keuangan.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri, Ronny Widijarto, menegaskan bahwa pencapaian ekonomi Kepri tahun ini menunjukkan fondasi makro yang sangat solid.

“Kita bersyukur pertumbuhan ekonomi Kepri tetap tinggi, namun inflasi berhasil dijaga stabil di bawah 3 persen. Ini menjadi kombinasi yang langka di tengah tekanan ekonomi global,” ujarnya.

Dari data BI menunjukkan, bahwa pertumbuhan kredit perbankan di Kepri melonjak signifikan mencapai 20,6 persen, naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 10 persen. Lonjakan ini didorong oleh kredit korporasi yang tumbuh 26,3 persen, menandakan peningkatan aktivitas sektor industri dan investasi.

Tantangan ke depan bukan hanya menjaga momentum pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut inklusif dan berkelanjutan.

“Pertumbuhan yang tinggi saja tidak cukup. Kita ingin pertumbuhan yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat — dari pelaku industri besar hingga UMKM dan rumah tangga,” jelasnya.

Dari sisi struktur ekonomi, sektor industri pengolahan, perdagangan, dan ekspor masih menjadi pendorong utama.  Sejalan dengan tema forum, BI mendorong pengembangan Blue Economy sebagai pilar baru pembangunan Kepri. Pendekatan ini menekankan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, peningkatan nilai tambah industri perikanan, serta pengembangan pariwisata bahari berbasis komunitas.

“Dengan potensi maritim yang besar, Kepri punya posisi strategis untuk menjadi model ekonomi biru di Indonesia. Ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” papar Ronny.

“Kami melihat pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan hanya bisa tercapai jika semua pihak — pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat — bergerak bersama,” tutup Ronny.

Dengan capaian ekonomi yang impresif dan fokus baru pada ekonomi biru, Kepri kini berada di jalur yang tepat untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi hijau dan inklusif di wilayah barat Indonesia.

Jakarta, 3 November 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tugasnya
dalam pengawasan sektor jasa keuangan dan melindungi konsumen dengan
memperluas keberadaan kantor OJK di daerah

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin melantik dan
mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat OJK yang terdiri atas Kepala Departemen
dan Kepala OJK di daerah, sekaligus meresmikan Kantor OJK Provinsi Papua Barat
dan Papua Barat Daya.

Peresmian ini menandai mulai beroperasinya Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan
Papua Barat Daya pada 3 November dengan wilayah kerja meliputi dua provinsi
tersebut. Pembukaan kantor ini menandai langkah strategis OJK dalam mewujudkan
kehadiran OJK di seluruh provinsi di Indonesia sebagaimana peta jalan Roadmap
Pembukaan Kantor OJK Baru 2024–2027.

Kehadiran Kantor OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya bertujuan meningkatkan
efektivitas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di daerah, termasuk
pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct), serta memperluas
pelaksanaan program literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen keuangan.

Kantor baru ini juga diharapkan menjadi simpul koordinasi strategis antara OJK
dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan dalam
mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun pejabat OJK yang dilantik adalah sebagai berikut:
1. Henry Rialdi sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar
Modal;
2. Soelistio Darmawan sebagai Kepala Departemen Pengawasan Konglomerasi
Keuangan;
3. Esti Sasanti sebagai Kepala Departemen Perbankan Syariah; dan
4. Budi Rahman sebagai Kepala OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Melalui penguatan struktur organisasi dan perluasan jangkauan wilayah kerja ini, OJK
menegaskan komitmennya untuk hadir secara proaktif dalam menjaga stabilitas sektor
jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional yang berkeadilan.

Batam – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Kapolda Kepri, Senin (3/11/2025).

Kegiatan entry meeting tersebut dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, Kabidkeu Polda Kepri, Kabiddokkes Polda Kepri, serta Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri AKP dr. Leonardo, Sp.FM., M.H.
Sementara dari Tim BPK RI turut hadir Ibu Ery Eranovia, S.E., Ak., CA., ACPA., CPA selaku Pengendali Teknis 1, bersama anggota tim lainnya yaitu Bapak Nanda Tri Nico, S.E., CPSAK, CA, ACPA, CertDA, Ibu Elviza, S.E., Ak., Bapak Jonet Patmono, S.ST., CertDA, dan Ibu Keffi Karina, S.T., M.E., ERMAP.

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Tim BPK RI yang melaksanakan pemeriksaan di lingkungan Polda Kepri.
“Saya ucapkan selamat datang kepada Tim BPK RI dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan keuangan BLU Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri. Potensi Rumah Sakit Bhayangkara ini sangat besar, mengingat Batam merupakan kota industri dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kami berharap Rumkit Bhayangkara dapat terus berkembang dan naik level, baik dari sisi layanan maupun pengelolaan keuangan,” ujar Kapolda Kepri.

Lebih lanjut Kapolda menambahkan, dukungan dari Tim BPK RI diharapkan dapat memberikan masukan teknis bagi peningkatan tata kelola keuangan dan manajemen rumah sakit, sehingga Rumkit Bhayangkara Polda Kepri dapat memberikan pelayanan lebih luas hingga ke wilayah industri di Pulau Bintan.
“Batam ini merupakan kota yang berbatasan dengan negara tetangga dan memiliki banyak kawasan industri. Kami berharap pemeriksaan ini dapat memberikan solusi untuk peningkatan kinerja dan kemandirian Rumah Sakit Bhayangkara,” tutup Kapolda Kepri.

Sementara itu, perwakilan Tim BPK RI, Ibu Ery Eranovia, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan bersifat dialogis dan berorientasi pada perbaikan tata kelola.
“Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada manajemen sumber daya manusia, sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS), serta fasilitas pelayanan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan BLU dalam mendukung kemandirian Rumah Sakit Bhayangkara,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan akan berlangsung selama tanggal 3–7 November 2025 dan berharap dukungan penuh dari jajaran Polda Kepri agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Kabiddokkes Polda Kepri menyampaikan bahwa Rumkit Bhayangkara Polda Kepri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, baik melalui kerja sama dengan pihak industri maupun penambahan tenaga medis spesialis.
“Saat ini kami memiliki sembilan dokter spesialis dan akan segera bergabung enam dokter baru. Kami juga bekerja sama dengan pihak industri agar pelayanan kesehatan terhadap tenaga kerja, termasuk korban kecelakaan kerja maupun lalu lintas, dapat ditangani langsung oleh Rumah Sakit Bhayangkara,” ungkap Kabiddokkes.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas antara Polda Kepri dan BPK RI dapat memperkuat tata kelola keuangan serta meningkatkan efektivitas pelayanan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri dalam mendukung tugas-tugas Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.