Live Streaming
super me

super me

Page 28 of 216

Jakarta, 12/1/2026 — BPJS Kesehatan bersama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memperkuat perlindungan jaminan kesehatan bagi pengemudi mitra Gojek dengan kolaborasi pada Program JKN, melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Kerja sama ini ditujukan untuk memastikan pekerja transportasi online memperoleh akses perlindungan kesehatan yang berkelanjutan, Senin (12/1). Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari upaya negara dalam menjawab tantangan perlindungan sosial di tengah berkembangnya ekonomi digital.

Menurutnya, Program JKN dirancang untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis pekerjaan. “BPJS Kesehatan hadir untuk seluruh elemen masyarakat, termasuk para pengemudi mitra Gojek yang setiap hari bekerja di lapangan dan memiliki risiko kesehatan yang tidak terduga. Melalui kolaborasi ini, dipastikan mitra Gojek dan keluarganya memperoleh perlindungan kesehatan yang setara,” ujar David. Ia menjelaskan, menurut data BPJS Kesehatan, per 31 Desember 2025 cakupan kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia. Capaian tersebut menjadi modal penting dalam memperluas perlindungan kepada pekerja sektor informal dan pekerja berbasis platform digital.

"Perhatian terhadap pengemudi mitra Gojek juga sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah menyiapkan regulasi terkait pelindungan pekerja transportasi online berbasis platform digital, agar memperoleh jaminan kesehatan secara berkelanjutan. Selain itu juga memastikan bahwa tidak ada mitra Gojek yang belum mendapatkan perlindungan dasar kesehatan,” kata David. Dalam era digital seperti sekarang ini, BPJS Kesehatan telah mengembangkan beragam kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan. David menambahkan, ada Aplikasi Mobile JKN yang memberikan kemudahan bagi peserta. "Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengambil nomor antrean secara online tanpa harus antre panjang di fasilitas kesehatan, melakukan perubahan data, pencarian informasi fasilitas kesehatan terdekat, bahkan melakukan Skrining Riwayat Kesehatan.

Bahkan dalam mengakses layanan di fasilitas kesehatan, kini peserta JKN cukup menunjukkan NIK maka peserta sudah dapat langsung dilayani, tidak perlu lagi membawa berkas-berkas fotokopi saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, selama status kepesertaan aktif” kata David. Sementara itu, Direktur Operasional Gojek, Bambang Adi Wirawan, menegaskan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan misi perusahaan yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni mendengarkan, melindungi, dan menyelamatkan. Dirinya menilai kolaborasi dengan BPJS Kesehatan sebagai langkah strategis untuk menghadirkan rasa aman bagi mitra dalam bekerja. “Kerja sama ini masuk ke aspek melindungi, dengan kolaborasi bersama BPJS Kesehatan, kami bisa memberikan jaminan kesehatan kepada mitra terbaik kami.

Dengan demikian, mereka bisa bekerja dengan lebih tenang, lebih aman, dan lebih nyaman tanpa terganggu oleh kekhawatiran di jalan,” ujar Bambang. Ia menambahkan, kondisi kerja pengemudi yang menghadapi hujan, panas, dan berbagai risiko di jalan membuat aspek kesehatan menjadi sangat penting. Bambang menambahkan, kesehatan menjadi hal yang sangat krusial, menurutnya kolaborasi ini membawa manfaat dan berkah, terutama bagi para mitra Gojek. "Bagi Mitra Juara Gojek atau mitra dengan kinerja terbaik dan berstatus full time, iuran BPJS Kesehatan akan kami tanggung setiap bulan. Tujuannya agar mereka merasa lebih tenang dan tidak khawatir terhadap biaya-biaya yang tidak terduga saat jatuh sakit,” tutupnya.

Dalam upaya memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak perekonomian, Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berkomitmen untuk mengembangkan destinasi wisata di Kota Batam.

Salah satu destinasi wisata yang saat ini tengah dikembangkan adalah, Wilayah Penataan dan Pengembangan Prioritas, New Nagoya. Dimana wisata baru ini menawarkan wisata berbasis walkable city.

Suatu destinasi wisata yang fokus pada jalur pejalan kaki, parkir, dan manajemen lalu lintas untuk menciptakan ruang publik yang hidup dan terintegrasi dengan UMKM.

Pengembangan New Nagoya mendapat dukungan penuh dari Wakil Menteri Koperasi dan UMKM RI, Helvi Yuvi Moraza saat berkunjung ke kawasan Jodoh Boulevard, Jumat (9/1/2026).

Disamping sebagai pusat perbelanjaan, New Nagoya juga akan melestarikan budaya dari kehidupan masa lalu di Kota Batam. Khususnya di kawasan Jodoh Boulevard dan sekitarnya yang menjadi kawasan pusat perbelanjaan.

“Kami berharap, upaya mengembalikan Jodoh sebagai pusat ikon wisata belanja di Kota Batam dapat segera terlaksana. Sehingga dengan konsep baru ini, juga akan terciptanya peran dari UMKM dalam pembangunan ekonomi Kota Batam,” ujarnya.

Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto menjelaskan, pengembangan New Nagoya ini merupakan salah satu misi dari Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra dalam membangun pariwisata berbasis walkable city.

New Nagoya akan dibangun dengan jalur yang ramah dengan pejalan kaki, kurang lebih sepanjang 4,7 kilometer. Kawasan ini akan terintegrasi mulai dari Pelabuhan Harbour Bay, sebagai pintu masuk utama wisatawan mancanegara dari Singapura dan Malaysia, hingga Nagoya City Walk, Grand Batam Mall hingga Jalan Taman Kota (Rencana Pembangunan Pakuwon Mall).

Konsep ini bertujuan menghidupkan kembali kawasan Nagoya sebagai pusat aktivitas wisata, ekonomi, dan UMKM yang ramah pejalan kaki.

“Kita mulai dari Pelabuhan Harbourbay dengan harapan, kita bisa membawa wisatawan mancanegara dari Singapura dan Malaysia untuk menghidupkan kembali pariwisata dan berkelanjutan,” katanya.

Momentum dua hari besar yang akan datang, seperti Imlek dan Idulfitri menjadi langkah awal dalam menggerakkan perekonomian di kawasan wisata New Nagoya.

Namun, menjelang dua hari besar tersebut, diperlukan penataan terhadap pelaku UMKM khususnya yang berada di sepanjang Jodoh Boulevard.

“Jadi harapannya, kalau bisa ditata dengan rapi, akan ada semangat baru bagi perekonomian di wilayah sana. Toko-toko nantinya akan mulai berbenah, dan memikirkan usaha baru yang bisa terintegrasi antara satu sama yang lain,” tutupnya.

::: Polsek Batuaji masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menimpa bengkel di Jalan Brigjen Katamso, Tanjung Uncang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun api menghanguskan seluruh isi bengkel.

Kapolsek Batuaji, AKP Raden Bimo Dwi Lambang, mengatakan pihaknya masih memeriksa sejumlah saksi, seperti pekerja dan pemilik bengkel.

“Untuk penyebab dan sumber api masih kami selidiki. Saat ini fokus pemeriksaan saksi,” ujarnya, Minggu (11/1).

Bimo menjelaskan dari keterangan saksi, di dalam bengkel terdapat tumpukan ban bekas. Sehingga, api cepat membesar dan proses pemadaman berlangsung cukup lama.

Pemadaman berlangsung selama tiga jam atau hingga pukul 20.30 WIB dan melibatkan 13 unit mobil pemadam kabakaran (Damkar) dari Pemko Batam, BP Batam, serta Samapta Polda Kepri.

“Pemadaman cukup lama karena materialnya ban karet,” kata Bimo.

Bimo menjelaskan kebakaran ini pertama kali diketahui oleh pekerja bengkel yang hendak meninggalkan lokasi pada pukul 17.30 WIB. Awalnya, api diduga berasal dari pembakaran sampah di sekitar bengkel.

“Dugaan ini masih kami selidiki. Apakah ada yang membakar sampah atau tidak,” ungkapnya.

Disinggung jumlah kerugian, Bimo mengatakan masih dalam penghitungan. Namun, dari keterangan saksi, jumlah ban bekas di dalam bengkel mencapai seribuan unit.

“Dari keterangan saksi, kalau dihitung semua ban bisa mencapai seribuan,” tutupnya.

Sebelumnya, kebakaran hebat melanda bengkel sekaligus gudang penyimpanan ban bekas di kawasan Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Sabtu (10/1). Insiden ini tak hanya memicu kepanikan warga, tetapi juga mengganggu aktivitas serta arus lalu lintas di Jalan Brigjen Katamso hingga malam hari. 

(sumber : batampos.com)

Jakarta, 9 Januari 2026. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 24 Desember 2025 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan tetap terjaga. Rilis data perekonomian global secara umum menunjukkan perbaikan, meskipun kinerja ekonomi Tiongkok masih berada di bawah ekspektasi.

Aktivitas manufaktur global tetap berada di zona ekspansi meskipun lajunya mengalami moderasi, sejalan dengan menurunnya kepercayaan konsumen global. Untuk tahun 2026, lembaga multilateral memperkirakan pertumbuhan ekonomi global masih akan berlanjut melandai dan berada di bawah rata-rata pertumbuhan pra-pandemi, seiring meningkatnya risiko fiskal di sejumlah negara utama.

Di Amerika Serikat, perekonomian menunjukkan kinerja yang relatif solid. Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III 2025 tumbuh sebesar 4,3 persen (saar), lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya dan di atas konsensus pasar, didorong oleh konsumsi rumah tangga, penurunan impor, serta peningkatan investasi terkait kecerdasan buatan. Di sisi lain, pasar tenaga kerja mulai menunjukkan tanda moderasi serta inflasi November 2025 yang turun ke 2,7 persen dan inflasi inti turun ke 2,6 persen (Oktober 2025: 3,0 persen).

Sementara itu, di Tiongkok perlambatan ekonomi masih berlanjut dengan konsumsi rumah tangga masih tertahan. Dari sisi penawaran, PMI manufaktur kembali ke zona kontraksi, dan tekanan di sektor properti masih berlangsung.Perkembangan ini mendorong sejumlah bank sentral kembali menempuh kebijakan akomodatif. The Federal Reserve memangkas Federal Funds Rate (FFR) sebesar 25 bps pada pertemuan di Desember 2025 dan Bank of England (BoE) juga kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 persen, yang merupakan pemangkasan keempat sepanjang 2025.

Namun, Bank of Japan menaikkan suku bunga kebijakan ke level tertinggi dalam tiga dekade terakhir didorong oleh tekanan inflasi yang relatif persisten di Jepang. Perbedaan arah kebijakan ini turut memengaruhi dinamika pasar keuangan global. Pasar saham global secara umum bergerak menguat merespon pemangkasan FFR, meskipun terdapat kekhawatiran terhadap potensi bubble di saham teknologi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga di Jepang mendorong pelemahan pasar sovereign bond global seiring berakhirnya praktik carry trade yang selama ini menopang pasar tersebut.

Lebih lanjut, di awal tahun 2026 pelaku pasar masih mencermati perkembangan geopolitik di Venezuela dan potensi dampaknya terhadap stabilitas politik dan pasar keuangan global secara keseluruhan.Di tengah dinamika global tersebut, perekonomian domestik pada Desember 2025 mencatatkan inflasi inti yang meningkat. Sektor manufaktur terpantau masih ekspansif dan kinerja eksternal tetap terjaga dengan neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus.

 

BATAM — Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mematangkan rencana pengembangan Kawasan Jodoh sebagai pusat ekonomi baru bertajuk “New Nagoya”.

Komitmen ini terlihat dalam kunjungan kerja sekaligus peninjauan kawasan yang dilakukan Pejabat di Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Kota Batam serta Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Yuni Moraza, pada Jumat (9/1/2026) pagi ke kawasan Tanjung Pantun, Jodoh, Batam.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong Batam tidak hanya sebagai kota industri, tetapi juga sebagai kota wisata belanja yang mampu menggerakkan UMKM lokal secara berkelanjutan.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza disela-sela kunjungan tersebut menjelaskan bahwa, kehadiran Kementerian UMKM di Batam merupakan tindak lanjut undangan dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam untuk melihat langsung konsep besar yang tengah disiapkan.

Konsep tersebut diarahkan untuk menjadikan Batam khususnya kawasan Jodoh sebagai destinasi wisata belanja yang terintegrasi dengan penguatan UMKM.

“Kementerian UMKM memang dipersiapkan oleh Presiden untuk menemukan, menaikkan kelas, membina, dan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM. Termasuk membuka akses pembiayaan dan pasar. Karena itu, kami sangat mendukung upaya kolaboratif seperti yang sedang dirancang di Batam ini,” ujar Helvi.

Menurutnya, pengembangan “New Nagoya” tidak hanya menitikberatkan pada aspek perdagangan dan pariwisata, tetapi juga mengusung misi pelestarian budaya lokal. Kawasan Jodoh diproyeksikan menjadi ruang hidup ekonomi yang merepresentasikan sejarah dan dinamika masyarakat Batam, sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Kalau kita bicara wisata belanja yang berbasis budaya, maka harus ada narasi dan identitas yang kuat. Ada ‘perhiasan budaya’ yang melekat pada kawasan tersebut, sehingga menjadi kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, kementerian, dan juga perbankan Himbara agar tujuan bersama ini tercapai,” jelasnya.

Helvi juga menyoroti persoalan klasik yang kerap muncul dalam proyek revitalisasi kawasan, yakni kekhawatiran pelaku UMKM terhadap penggusuran. Ia menegaskan bahwa konsep penataan Jodoh tidak mengarah pada pengusiran pedagang, melainkan penataan dan pengelolaan yang lebih baik.

“Tadi saya tanyakan langsung kepada para pelaku UMKM. Mereka tetap di sini, bukan digusur, tetapi dikelola. Bagaimana kawasan ini menjadi lebih menarik, bersih, tertata, dan memiliki akses yang baik. Ini yang menjadi semangat utama,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan teknis yang matang serta komunikasi yang intensif dengan para pelaku usaha. Untuk itu, ke depan akan dibentuk tim teknis lintas instansi yang melibatkan Pemerintah Kota Batam, BP Batam, kementerian terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Nanti akan ada tim teknis yang duduk bersama merumuskan konsep, skema pengelolaan, hingga solusi atas berbagai persoalan yang mungkin timbul. Yang tidak kalah penting adalah sosialisasi agar semua pihak memahami arah kebijakan ini,” katanya.

Sementara itu, Deputi Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto menegaskan bahwa penataan kawasan Jodoh sebagai “New Nagoya” merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ekosistem ekonomi Batam. Kawasan ini diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat yang modern, tertib, dan berdaya saing.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sinergi pelaku UMKM dan sektor perbankan, pengembangan Jodoh diharapkan mampu menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Batam.

Tidak hanya meningkatkan pendapatan UMKM, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor pariwisata, dan mengangkat citra Batam sebagai kota perdagangan dan wisata belanja berkelas internasional. 

Sumber : Kabarekonomi.co.id

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Jumat, bergerak melemah 31 poin atau 0,18 persen menjadi Rp16.829 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.798 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pelemahan rupiah dipicu realisasi anggaran negara 2025 yang menunjukkan defisit fiskal melebar.

"Defisit fiskal melebar menjadi 2,92 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), di atas perkiraan resmi sebesar 2,78 persen dari PDB," ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi sementara defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 sebesar Rp695,1 triliun per 31 Desember 2025.

Realisasi defisit itu melebar dari target awal 2,53 persen pada APBN 2025 dan proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, dan hampir menyentuh ambang batas defisit yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 3 persen.

Melihat sentimen global, Challenger, Gray & Christmas melaporkan pemutusan hubungan kerja menurun sebesar 8,3 persen year on year (yoy) pada Desember 2025 menjadi 35.553, level terendah sejak Juli 2024.

Sementara itu, US Initial Jobless Claims untuk pekan yang berakhir 3 Januari 2025 naik menjadi 208 ribu dari 200 ribu pada pekan sebelumnya, tetapi tetap di bawah ekspektasi pasar sebesar 212 ribu.

"Di sisi eksternal, neraca perdagangan AS pada Oktober 2025 mencatat defisit terkecil sejak 2009, menyempit menjadi 29,4 miliar dolar AS di tengah impor yang lebih lemah," ungkap Josua.

(sumber : antaranews.com)

Diskominfo Batam – Kota Batam menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, dan diterima Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Kamis (8/1/2026).

Total bantuan yang disalurkan untuk Sumatera Utara mencapai Rp4,7 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp2,5 miliar yang bersumber dari APBD Kota Batam serta Rp2,2 miliar hasil donasi masyarakat Batam sebagai wujud kepedulian terhadap warga terdampak bencana.

Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Batam dan masyarakat Batam di tengah masa tanggap darurat pascabencana.

“Terima kasih telah membersamai kami dalam masa sulit ini. Semoga bantuan yang diberikan membawa kebaikan dan menjadi pahala bagi kita semua,” ujar Bobby.

Pada kesempatan tersebut, Bobby juga memaparkan perkembangan penanganan bencana di Sumatera Utara. Hingga 8 Januari 2026, jumlah penduduk terdampak tercatat sebanyak 479.045 kepala keluarga atau 1.803.549 jiwa. Adapun jumlah pengungsi mencapai 3.371 kepala keluarga atau 13.378 jiwa, korban meninggal dunia 372 jiwa, luka-luka 126 jiwa, serta 42 jiwa dinyatakan hilang.

Dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, sebanyak 18 daerah terdampak bencana, dengan lima kabupaten/kota di antaranya mengalami dampak paling parah. Pemerintah Provinsi Sumut saat ini masih menetapkan status tanggap darurat dan membuka posko penanganan bencana hingga tiga bulan ke depan.

“Fokus utama kami saat ini adalah penyelamatan jiwa, pemenuhan kebutuhan logistik, serta upaya mengurangi jumlah pengungsi melalui penyediaan hunian sementara dan hunian tetap,” jelas Bobby. Ia menambahkan, bantuan dari Kota Batam akan diarahkan untuk mendukung pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang melanda Sumatera Utara. Ia menegaskan kehadiran jajaran Pemerintah Kota Batam bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan bentuk empati dan solidaritas masyarakat Batam.

“Kami hadir bersama wakil wali kota dan Forkopimda Batam untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus menyerahkan amanah dari masyarakat Batam. Kepedulian warga Batam terhadap korban bencana sangat tinggi, dan hampir setiap kegiatan besar selalu disertai dengan penggalangan donasi kemanusiaan,” ujar Amsakar.

Ia berharap, bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak serta mendukung percepatan pemulihan di wilayah Sumatera Utara.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Forkopimda, dan seluruh masyarakat Batam, kami berharap musibah ini segera berakhir dan Sumatera Utara dapat kembali pulih,” kata Amsakar.

Amsakar juga menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan dan pemulihan pascabencana, khususnya rencana pembangunan hunian tetap bagi para pengungsi.

Turut mendampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dalam penyerahan bantuan tersebut antara lain Koordinator Daerah Batam Laksda TNI Berkat Widjanarko, Kepala BIN Daerah Kepulauan Riau Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono, Dandim 0316/Batam Kolonel Inf Yan Eka Putra, Ketua Pengadilan Negeri Batam Tiwik, Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Wayan Wiradarma, Kepala Pangkalan Bakamla Batam Kolonel Laut (P) Agus Sriyanto, Komandan Denpom 1/6 Batam Letkol Dela Guslapa Partadimadja, Danyonmarhanlan IV Batam Letkol Marinir Tomas Febrianto, Direktur Utama PT PLN Batam Kwin Fo, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Jakarta, 8 Januari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong akselerasi digitalisasi BPR dan BPR Syariah, sesuai dengan pilar 2 Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024-2027, melalui penerbitan POJK Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPR Syariah (POJK PTI BPR/S) dan ketentuan pelaksanaannya melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner Nomor 43/PADK.03/2025 (PADK PTI BPR/S).

Penerbitan ketentuan ini bertujuan agar industri BPR/S didorong dapat semakin memperkuat pengamanan informasi dalam penyelenggaraan TI secara menyeluruh melalui penerapan tata kelola TI dan manajemen risiko TI.  Selain itu, industri BPR/S juga dituntut untuk memperkuat pengelolaan data dan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan TI, ketahanan dan keamanan siber serta lebih tanggap dalam mendeteksi hingga mengatasi serangan siber.

“Dengan diterbitkannya ketentuan ini, diharapkan dapat mewujudkan amanat dari Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024-2027 yaitu agar BPR dan BPR Syariah dapat memiliki environment yang mendukung penyelenggaraan TI yang optimal, antara lain dari aspek people, process & technology, serta penerapan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan TI,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Ketentuan Penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah ini mengatur antara lain mengenai:

  1. Tata kelola TI, antara lain penetapan wewenang serta tanggung jawab dari Direksi dan Dewan Komisaris;
  2. Arsitektur TI bagi BPR dan BPR Syariah yang menyediakan layanan digital;
  3. Manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI, antara lain terkait pengamanan informasi, kerjasama dengan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi (PPJTI) dan kepemilikan Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan/DRP);
  4. Penempatan sistem elektronik BPR dan BPR Syariah pada Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia; serta
  5. Ketahanan dan keamanan siber yang juga diperlukan sebagai respon atas meningkatnya konektivitas sistem TI BPR dan BPR Syariah dengan pihak ketiga.

Dian juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pelindungan nasabah dalam pengembangan sistem teknologi informasi di BPR/S.

“Seluruh BPR/S diharapkan dapat membangun sistem TI, baik secara mandiri atau menggunakan vendor TI, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak membahayakan kesehatan BPR/S, dan mengedepankan prinsip pelindungan nasabah,” tegasnya.

Ketentuan ini mulai berlaku satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Pada saat POJK dan PADK ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/SEOJK.03/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Batam – Rumah Sakit BP Batam (RSBP Batam) melaksanakan Pengukuhan dan Pembacaan Janji Komitmen Kepala Instalasi, Kepala Ruangan, dan Koordinator di lingkungan Badan Usaha RSBP Batam, Rabu (7/1/2026) sore, di Ruang Habibie Lantai 4 RSBP Batam.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur RSBP Batam, dr. Tanto Budiharto serta diikuti oleh para pejabat fungsional yang dikukuhkan, dengan disaksikan oleh pejabat struktural dan jajaran manajemen RSBP Batam.

Pengukuhan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Direktur Badan Usaha RSBP Batam Nomor 44/A6.2/12/2025 tanggal 31 Desember 2025, tentang penugasan Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan di lingkungan RSBP Batam.

Dalam kesempatan tersebut, para Kepala Instalasi, Kepala Ruangan, dan Koordinator secara bersama-sama mengucapkan Janji Komitmen Pelayanan Prima RSBP Batam, yang menegaskan nilai profesionalisme, responsivitas, inovasi, peningkatan kompetensi berkelanjutan, serta akurasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada pasien.

Direktur RSBP Batam, dr. Tanto Budiharto, dalam arahannya menekankan bahwa janji komitmen ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan profesional yang harus diwujudkan dalam praktik pelayanan sehari-hari.

“Komitmen ini harus hidup dalam cara kita bekerja, mengambil keputusan, memimpin tim, dan melayani pasien. Pelayanan prima tidak cukup dinyatakan, tetapi harus dibuktikan secara konsisten,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pimpinan unit pelayanan memiliki peran strategis sebagai penggerak budaya kerja, sehingga mutu dan keselamatan pasien dapat terjaga secara berkelanjutan di seluruh lini layanan RSBP Batam.

Kegiatan pengukuhan dan pembacaan janji komitmen ini menjadi bagian dari upaya RSBP Batam dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan, serta meneguhkan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, RSBP Batam menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, bertanggung jawab, dan berkelanjutan bagi masyarakat Batam.

Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mendorong peningkatan infrastruktur jalan guna mendukung aktifitas masyarakat dan dunia usaha. Pada tahun 2026, BP Batam akan melaksanakan empat proyek pembangunan dan peningkatan jalan di kawasan strategis Batam.

Kepala Biro Umum BP Batam, M. Taofan, mengatakan upaya tersebut dilakukan sebagai langkah strategis pihaknya untuk terus mendorong peningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam.

Taofan menyebutkan ada empat ruas jalan yang ditingkatkan sepanjang Tahun 2026. Pertama, Jalan Gajah Mada sepanjang kurang lebih 1,3 kilometer, yang menghubungkan Landing Point Fly Over Sei Ladi menuju Simpang Laluan Madani. Jalan ini akan dikembangkan menjadi enam lajur dua arah dengan konfigurasi tiga lajur di masing-masing sisi. Proyek ini dikontrak dengan anggaran Rp 140 miliar dan mulai dikerjakan pada Januari ini.

Kedua, Jalan R. Suprapto, yaitu ruas Simpang Batamindo menuju Dam Mukakuning sepanjang kurang lebih 1,4 kilometer. Proyek ini juga dilaksanakan pada Januari ini dan akan dibangun menjadi empat lajur dua arah di masing-masing sisi sebagai kelanjutan peningkatan jalan menuju kawasan industri Mukakuning. Adapun nilai proyek sebesar Rp 50,8 miliar.

Selanjutnya, masih dalam tahap perencanaan, ada jalan Kawasan Industri Tanjung Gundap sepanjang kurang lebih 1,7 kilometer dan jalan Kawasan Industri Kabil sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer. Keduanya akan menggunakan anggaran proyek masing-masing sebesar Rp 27 miliar.

“Dengan infrastruktur yang memadai, kita ingin aktifitas ekonomi dan industri di Batam semakin tumbuh dan kompetitif,” ujar Taofan, Rabu (7/1/2026).

BP Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra berkomitmen dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan. BP Batam optimis, Batam menjadi kawasan investasi yang inklusif dan kompetitif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Page 28 of 216

Instagram

Tentang Kami