Jakarta (14/10/2025) – Dalam upaya memperkuat ekosistem kepatuhan dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha yang dinilai paling berkomitmen dalam memenuhi kewajiban dalam Program JKN. 

Melalui penghargaan bertajuk Satya JKN Award 2025 ini, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa badan usaha memiliki tanggung jawab penuh untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan JKN bagi seluruh pekerjanya. Kepatuhan tersebut bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud kepedulian dan komitmen badan usaha dalam melindungi kesehatan pekerja serta mendukung keberlangsungan Program JKN. 

“Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan sebuah perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas meningkat dan membentuk loyalitas terhadap perusahaan. Inilah makna kepatuhan dalam Program JKN, bukan karena kewajiban, tapi karena kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan bersama,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Selasa (14/10). 

Ghufron menilai, keterlibatan badan usaha dalam Program JKN juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Per 1 Oktober 2025, jumlah kepesertaan Program JKN sudah mencapai 282,7 juta peserta atau 98,6% dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut, 67,2 juta peserta merupakan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas pekerja di sektor publik maupun swasta. 

“Capaian ini menunjukkan badan usaha memiliki peran dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta serta menjaga kesinambungan Program JKN melalui kepatuhan mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi seluruh pekerjanya,” tambah Ghufron.

 Ia menambahkan, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan yang menjamin akses terhadap layanan medis saat dibutuhkan. Di sisi lain, badan usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut dengan mendaftarkan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya, serta membayarkan iuran secara rutin. 

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan terus mendorong dan mengajak badan usaha untuk aktif memastikan seluruh pekerjanya terlindungi dalam Program JKN sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus komitmen dalam menjaga kesejahteraan para pekerjanya. 

“Kami percaya, dengan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat,” tutupnya. 

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batam, Harry Nurdiansyah, turut menghadiri Satya JKN Awards dalam pendampingan badan usaha berkomitmen di Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Badan-badan usaha tersebut ialah PT. McDermott Indonesia, PT. Saipem Indonesia, PT. Royal Assetindo, PT. Vitka Farma, dan CV. Multi Metalindo. 

Segmen kepesertaan masyarakat Kota Batam didominasi oleh Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), sedangkan pada Kabupaten Karimun, segmen ini merupakan terbesar ketiga setelah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). 

“Sampai dengan 1 Oktober, persentase UHC kita di angka 97,60% untuk Kota Batam, dan 95,88% untuk Kabupaten Karimun. Angka ini tentunya fluktuatif dan dapat berkembang lebih baik, dengan dukungan penuh seluruh stakeholder yang berperan dalam JKN, serta peran aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa keberlangsungan JKN semakin prima,” kata Harry.

 Dalam proses penilaian, BPJS Kesehatan juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga guna memastikan objektivitas dan transparansi. Terdapat beberapa indikator pada penilaian yang dilakukan yaitu kepatuhan pendaftaran pekerja, pelaporan upah, pemanfaatan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU) serta kontribusi dalam program donasi.

OJK DORONG INDUSTRI PERGADAIAN INDONESIA YANG SEHAT, TANGGUH, DAN ADAPTIF

Jakarta, 13 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri pergadaian Indonesia yang sehat, tangguh, adaptif, bermartabat, inklusif, dan adil, yang berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, dalam acara peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian (Roadmap Pergadaian) 2025-2030, yang digelar di Jakarta, Senin.

Mahendra Siregar dalam sambutannya, mengatakan pentingnya peran industri pergadaian yang semakin vital dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat luas, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Asta Cita Pemerintah.

“Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 ini menegaskan kembali komitmen kita bersama untuk menjadikan pergadaian bukan sekedar penyedia pinjaman, tapi juga mitra pemberdayaan ekonomi rakyat,” kata Mahendra.

Peningkatan inklusi keuangan, salah satunya dikontribusikan melalui kehadiran layanan pergadaian yang memberikan akses yang lebih luas bagi banyak individu dan pelaku usaha mikro untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek.
Ia berharap roadmap ini dapat menjadi tonggak sejarah penting bagi industri pergadaian Indonesia, industri yang tidak hanya tumbuh secara finansial, tapi juga berkontribusi dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.

Sementara itu, Agusman mengatakan bahwa pergadaian telah hadir di tengah masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak didirikannya Bank van Leening oleh VOC pada tahun 1746, yang merupakan cikal bakal industri pergadaian di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK.

“Jadi setelah 279 tahun, hampir 3 abad, baru sekarang ini kita bisa memikirkan dengan baik tentang masa depan industri pergadaian. Kita sangat bersyukur ada Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, inilah undang-undang yang pertama kali menyebutkan secara jelas adanya industri pergadaian,” ujar Agusman.

Kehadiran layanan gadai sangat membantu dalam membuka akses pembiayaan, terutama bagi para pedagang, petani, nelayan, dan usaha mikro lainnya, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Ia mengajak industri pergadaian untuk bersama-sama mengatasi mengenai gadai-gadai ilegal, dan OJK tahun ini akan menyiapkan deregulasi yang memudahkan bagi industri pergadaian di tingkat kabupaten dan kota.

Ketua Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI), Damar Latri Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada OJK yang telah bekerja keras hingga dapat mewujudkan Roadmap Pergadaian 2025–2030.

“Dengan hadirnya Roadmap Pergadaian 2025–2030, kita memiliki visi dan arah bersama untuk membangun industri pergadaian nasional yang kuat, sehat, dan inklusif,” kata Damar.
Ia mengatakan bahwa PPGI berkomitmen terus mendukung penegakan regulasi terhadap usaha gadai ilegal, serta berharap industri pergadaian di Indonesia semakin maju, sehat, dan memberikan manfaat nyata bagi perkembangan nasional.

Dalam rangka mendorong tumbuhnya pelaku usaha gadai di Indonesia, tahun 2025 OJK akan melakukan deregulasi terhadap ketentuan POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, antara lain dengan penyederhanaan persyaratan izin usaha gadai yang belum berizin OJK dan penyesuaian rangkap jabatan bagi tenaga penaksir. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha gadai, dan menumbuhkan industri pergadaian semakin besar ke depannya.

Dalam rangkaian peluncuran Roadmap Pergadaian 2025-2030, dilakukan seremonial pemberian izin perusahaan pergadaian kepada PT Gadai Mas Nusantara, dengan lingkup wilayah nasional, yang menandai dimulainya suatu rezim pengaturan yang baru, di mana wilayah usaha pergadaian dapat mencakup lingkup nasional sebagaimana diatur dalam POJK 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Dalam kesempatan ini, OJK juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada stakeholders, baik internal maupun eksternal, yang telah memberikan masukan secara komprehensif dan terlibat dalam proses penyusunan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030, serta berharap secara bersama-sama dapat mengawal implementasinya.

Acara turut dihadiri oleh jajaran pimpinan di bidang PVML OJK, Prof. Rofikoh Rokhim selaku akademisi, perwakilan Kementerian/Lembaga, asosiasi terkait, serta perwakilan perusahaan pergadaian.

Batam – Menindaklanjuti aspirasi warga yang disampaikan melalui program Halo Batam di Radio Batam FM beberapa waktu lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam melakukan peninjauan langsung ke lapangan terkait permintaan evaluasi terhadap U-turn di dekat Simpang Calista. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan di lokasi dan menemukan beberapa hal penting terkait kondisi lalu lintas di kawasan tersebut.

Dalam hasil evaluasi, U-turn tersebut berfungsi sebagai jalur putar balik kendaraan, terutama truk kontainer pengangkut barang menuju kawasan industri. Jika U-turn ditutup, truk-truk tersebut akan berputar di Simpang Calista dan berpotensi menyebabkan hambatan serta kemacetan, karena ruang manuver di persimpangan tidak memadai untuk kendaraan berukuran panjang.

Selain itu, Dishub Batam menegaskan bahwa penyebab utama kemacetan di Simpang Calista bukan disebabkan oleh keberadaan U-turn, melainkan karena tingginya volume kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari.

Berdasarkan hasil survei lapangan, Dishub Kota Batam menyampaikan dua poin kesimpulan utama:

• Keberadaan U-turn di dekat Simpang Calista saat ini belum perlu ditutup, karena masih dibutuhkan untuk kelancaran akses kendaraan industri.
• Untuk mengurangi tingkat kemacetan, Dishub Batam akan mengevaluasi kembali pengaturan durasi traffic light di kawasan tersebut, dengan memprioritaskan kaki simpang yang memiliki volume kendaraan lebih padat.

Langkah evaluasi ini merupakan bentuk komitmen Dishub Batam dalam menindaklanjuti masukan masyarakat serta memastikan arus lalu lintas di kawasan industri tetap lancar dan aman. Pihak Dishub juga mengapresiasi partisipasi warga Batam yang aktif menyampaikan saran dan keluhan melalui kanal komunikasi publik, termasuk program Halo Batam di Batam FM, sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan pelayanan transportasi di Kota Batam.

Batam – Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admaji, memberikan penjelasan lengkap terkait berbagai program dan tanggapan masyarakat terhadap kinerja Dinas Perikanan. Klarifikasi ini disampaikan beliau dalam sesi wawancara langsung di Radio Batamfm dalam Program Halo Batam Hari Jum’at (10/10). Menanggapi ucapan terima kasih sekaligus saran dari warga agar SDM penyuluh di bidang perikanan dapat ditingkatkan. Dalam penjelasannya, Yudi Admaji menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, fokus utama Dinas Perikanan Kota Batam adalah pada bidang budidaya, pemberdayaan masyarakat nelayan, dan industri pengolahan hasil perikanan. “Penangkapan ikan di laut dari 0 sampai 12 mil menjadi kewenangan provinsi, sementara di atas itu kewenangan pemerintah pusat. Namun masyarakat nelayan di Batam tetap menjadi perhatian kami,” ujar beliau.

Yudi menjelaskan bahwa pihaknya memberikan asuransi perlindungan bagi nelayan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tahun 2025 ini, ada 5.000 nelayan yang menerima perlindungan asuransi, dengan nilai santunan mencapai Rp72 juta jika terjadi kecelakaan saat melaut. Selain itu, jika nelayan meninggal karena sakit, keluarga berhak atas santunan Rp40 juta, dan dua anaknya akan mendapatkan biaya pendidikan hingga sarjana. Tahun depan, kuota perlindungan ini akan ditambah menjadi 6.000 nelayan.

Untuk mendaftar, masyarakat hanya perlu memiliki KTP Batam dan Kartu Usaha Perikanan (Kusuka) yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kartu Kusuka ini juga dapat digunakan untuk pembelian bahan bakar bersubsidi dan pendaftaran BPJS.
“Nelayan bisa mendaftar melalui kelurahan masing-masing. Kami sudah melatih lurah dan penyuluh agar bisa membantu proses tersebut,” jelas beliau. Selain perlindungan, Dinas Perikanan juga menyalurkan bantuan alat tangkap, seperti mesin perahu, jaring, dan bubu, melalui dua mekanisme: rencana kerja dinas (Renja) dan pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD. Bantuan diberikan kepada kelompok nelayan (KUB) yang sudah diverifikasi. “Tahun ini proses verifikasi kelompok sedang berlangsung dan akan segera diserahkan,” tambahnya.

Pada bidang budidaya, Dinas Perikanan juga mengembangkan sistem budidaya air tawar dan laut, terutama di wilayah Galang, Sungai Beduk, dan Batu Aji. Kebutuhan ikan air tawar di Batam seperti lele, nila, dan gurame kini sudah terpenuhi secara lokal, tanpa impor sejak 2009. “Sekarang kita bahkan sudah bisa menyuplai ke Tanjung Pinang,” jelas Yudi. Beliau juga menjelaskan penerapan teknologi biovlog, yakni kolam terpal berukuran kecil yang efisien lahan. “Tahun 2024 kita bantu 79 kolam, dan tahun ini meningkat menjadi 130 kolam aktif,” ujarnya.

Dalam menanggapi pertanyaan dari masyarakat, Yudi juga membuka peluang bagi lembaga seperti pondok pesantren dan yayasan untuk mengajukan bantuan budidaya ikan, asalkan tergabung dalam kelompok pembudidaya (Pokdakan) dengan minimal 10 anggota.
Beliau menilai program ini sejalan dengan program ketahanan pangan nasional, sekaligus mendorong santri untuk produktif. “Bahkan beberapa kelompok sudah memadukan budidaya ikan dengan tanaman hortikultura seperti cabai dan padi. Air kolam yang diganti bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman dan sangat subur,” terang beliau.

Selain nelayan dan pembudidaya, Dinas Perikanan juga membina kelompok industri kecil menengah (IKM), terutama ibu-ibu yang memproduksi kerupuk ikan dan ikan asap. Tahun ini sudah ada 15–20 kelompok yang menerima bantuan peralatan seperti freezer, spinner, dan pengering. “Harapan kami, ibu-ibu juga bisa membantu ekonomi keluarga dengan mengolah hasil tangkapan suami,” tutur Yudi. Dinas juga membantu proses sertifikasi halal dan izin usaha, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Semua program kelompok ini tetap memerlukan verifikasi lapangan agar tepat sasaran.

Menanggapi saran masyarakat agar jumlah penyuluh ahli perikanan ditambah, Yudi menjelaskan bahwa proses rekrutmen pegawai mengikuti aturan dari BKN dan Kementerian PAN-RB. “Kami sudah mengusulkan penambahan tenaga ahli, termasuk bidang penyakit ikan, budidaya, dan pengujian kualitas air. Namun tetap menunggu persetujuan pusat,” jelasnya. Dinas Perikanan juga telah menjalin kerja sama dengan Balai Karantina, Balai Mutu, dan Balai Benih Budidaya di Setokok, termasuk pemantauan penyakit ikan dan penyediaan benih. “Jika ada kasus penyakit, kami segera turun untuk mengambil sampel dan melakukan penanganan bersama balai terkait,” ujarnya.

Yudi Admaji menegaskan bahwa seluruh program Dinas Perikanan bertujuan memberdayakan dan memandirikan nelayan melalui perlindungan, pembinaan, dan penguatan ekonomi berbasis kelompok. “Kami ingin masyarakat nelayan Batam mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan dalam pengelolaan usaha perikanan,” tutup beliau.

Batam, 13 Oktober 2025 – Aston Inn Gideon Batam mengundang para tamu untuk merayakan semangat Diwali melalui pengalaman kuliner yang memikat dalam acara Feast of Lights. Acara yang akan digelar pada Sabtu, 18 Oktober 2025 ini menghadirkan beragam hidangan autentik bernuansa India yang dirancang untuk mempererat kebersamaan dalam suasana penuh cahaya, warna, dan cita rasa. 

Para tamu akan dimanjakan dengan sajian istimewa seperti Nasi Briyani, Malay-style Chicken Red Sauce, Dal/Dalca, Spicy Lamb Stir-Fry, Pineapple & Bitter Gourd Stir-Fry, Roti Prata, Fish Curry, Masala Omelette, Tandoori Salad, serta minuman segar Mohabbat Ka Sharbat. Dengan harga IDR 165.000 net/orang, acara makan malam spesial ini menjadi kesempatan sempurna untuk menikmati perayaan Diwali bersama keluarga dan kerabat tercinta. 

“Melalui acara ini, kami ingin para tamu tidak hanya menikmati kelezatan hidangan India yang kaya rasa, tetapi juga merasakan makna kebersamaan dan kebahagiaan yang menjadi esensi dari perayaan Diwali. Lebih dari sekadar acara makan malam, ini adalah perayaan budaya yang penuh kehangatan dan kebersamaan.” ujar Fajar Gustami, Head Chef Aston Inn Gideon Batam.

Perayaan Feast of Lights merupakan bagian dari komitmen Aston Inn Gideon Batam dalam menghadirkan pengalaman kuliner yang berkesan, dengan menggabungkan tradisi internasional dan lokal untuk menciptakan momen yang tak terlupakan bagi setiap tamu. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi +62 811 7036 387.

Manado, 11 Oktober 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan industri pembiayaan memiliki peran strategis sebagai penggerak aktivitas ekonomi riil, pendukung pembiayaan produktif, dan pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sektor pembiayaan yang terdiri dari Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) telah memiliki portfolio aset sebesar Rp1.046,94 triliun (per Agustus 2025) dan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 967,59 triliun kepada masyarakat.

“Salah satu yang terpenting tentunya adalah usaha mikro atau UMKM kita. Kalau kita lihat, datanya mencapai Rp265,22 triliun atau 26,65 persen untuk UMKM dari total Rp1.046,94 triliun itu. Itu besar, dan kami tentu saja berharap ini terus meningkat, karena baik sekali untuk negeri ini,” ujar Agusman dalam kegiatan OJK Mengajar di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Jumat (10/10).

Agusman menambahkan bahwa lembaga pembiayaan berperan penting untuk mendorong akses pembiayaan masyarakat yang semakin terbuka luas. Industri pembiayaan juga telah menjadi penggerak ekonomi yang nyata di berbagai lapisan masyarakat. Kontribusi sektor pembiayaan/PVML telah berkontribusi memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM yang masing-masing berperan dengan porsi yang bervariasi sesuai dengan segmen usahanya. 

Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, dan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Unsrat Arthur Gehart Pinaria.

Arthur Gehart Pinaria menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari kolaborasi antara OJK dan dunia pendidikan.

“Kegiatan kuliah ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan di kalangan mahasiswa, yang menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh para generasi muda agar dapat mengambil keputusan finansial yang cerdas di masa mendatang,” ujar Arthur.

Arthur juga melaporkan berbagai inisiatif literasi yang telah dilakukan OJK di Sulawesi Utara sepanjang 2025.

“Selama tahun 2025, kami sudah melakukan 274 kegiatan edukasi keuangan dengan menjangkau 273.448 peserta di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Khusus untuk segmen pelajar dan mahasiswa, kami sudah melaksanakan 119 kegiatan dengan jumlah peserta mencapai 6.990 pelajar dan mahasiswa,” jelasnya.

Arthur juga menambahkan bahwa pada tahun 2025, telah terdapat 29 Duta Literasi Keuangan, dan 10 di antaranya berasal dari Unsrat. Tentunya semua ini bisa tercapai karena kolaborasi yang baik dengan para pelaku usaha jasa keuangan dan pemangku kepentingan terkait.

Melalui kegiatan “OJK Mengajar”, OJK berharap mahasiswa semakin memahami peran strategis sektor pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta pentingnya literasi keuangan untuk membangun generasi muda yang cerdas dan tangguh di era digital. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menginspirasi para mahasiswa dan mahasiswi untuk berpikir kreatif dalam dunia ekonomi dan keuangan.

Batam – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Batam, Sabtu malam (11/10/2025). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah tegas dalam memberantas potensi penyalahgunaan narkotika dan peredaran minuman beralkohol tanpa izin cukai di wilayah hukum Polda Kepri.

Hadir dalam kegiatan ini Wadirresnarkoba Polda Kepri, AKBP Achmad Suherlan, S.I.K., bersama personel Ditresnarkoba serta personel Propam Polda Kepri.

“Operasi ini merupakan bagian dari upaya preventif dan represif kami dalam menekan ruang gerak peredaran gelap narkoba, khususnya di tempat hiburan malam yang rawan penyalahgunaan,” ujar Wadirresnarkoba Polda Kepri.

Dalam pelaksanaan razia, tim gabungan melakukan pemeriksaan pengunjung dan pengecekan urine di sejumlah tempat hiburan malam, antara lain: Orion, Guiner, Zetta, Bigbross, Live House, Tembak Langit, Angel Wings, Panda Club, Red Fox, Dragon, Hotel Indorasa, kos-kosan depan Hotel Indorasa, dan Hotel Terang Bintang.

Meski seluruh hasil pemeriksaan urine menunjukkan negatif narkotika, kegiatan ini tetap menjadi bentuk pengawasan aktif Polda Kepri terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran izin cukai di tempat hiburan malam.

“Hasil nihil bukan berarti ancaman berhenti. Kegiatan seperti ini penting untuk memastikan tempat hiburan malam tetap dalam pengawasan dan tidak menjadi ruang bagi peredaran gelap narkoba,” ujar Wadirresnarkoba Polda Kepri.

Polda Kepri menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkotika tidak hanya berhenti pada hasil pemeriksaan semata, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat dan pemilik tempat usaha hiburan agar tidak memberi ruang bagi peredaran gelap narkoba.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika,” tegas Wadirresnarkoba Polda Kepri.

Melalui kegiatan ini, Polda Kepri berharap tercipta suasana kondusif di wilayah Batam dan sekitarnya, sekaligus menjadi bentuk nyata dukungan terhadap program nasional pemberantasan narkoba serta pengendalian peredaran minuman beralkohol ilegal.

Di tengah dinamika makroekonomi dan ketidakpastian global saat ini, pasar modal Indonesia masih menunjukkan daya tarik. Hingga 2 September 2025, tercatat 22 perusahaan baru telah berhasil melaksanakan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) pada tahun ini dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari total pencatatan tersebut, total dana yang berhasil dihimpun mencapai lebih dari Rp10 triliun.

 Namun, di balik angka tersebut terlihat fakta menarik mengenai sektor-sektor yang mendominasi baik dari sisi besaran dana yang berhasil dihimpun, maupun dari sisi jumlah perusahaan tercatat. Data menunjukkan bahwa sektor dengan jumlah perusahaan terbanyak tidak selalu menjadi sektor dengan penghimpunan dana terbesar. 

Dari sisi jumlah dana yang dihimpun, sektor infrastruktur menempati posisi puncak. Dengan total 2 perusahaan tercatat dari sektor ini, perolehan dana dapat diraih sebesar Rp2,63 triliun. Kontribusi terbesar datang dari PT Chandra Daya Investasi Tbk yang berhasil menghimpun dana hingga Rp2,37 triliun melalui IPO sejak tercatat pada 9 Juli 2025. Angka tersebut menjadikan PT Chandra Daya Investasi Tbk sebagai perusahaan tercatat dengan penghimpunan dana terbesar sepanjang tahun berjalan. Sementara itu, satu perusahaan lainnya dari sektor infrastruktur yang juga berhasil mencatatkan sahamnya adalah PT Hero Global Investment Tbk sebesar Rp260 miliar. 

Posisi kedua diikuti oleh sektor consumer non-cyclicals dengan total dana yang dihimpun mencapai sekitar Rp2,46 triliun. Angka ini sebagian besar berasal dari IPO PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk yang berhasil menghimpun dana Rp2,042 triliun pada 25 Maret 2025. Perusahaan lain dari sektor ini, seperti PT Fore Kopi Indonesia Tbk dan PT Raja Roti Cemerlang Tbk pun turut berkontribusi meski dengan nilai dana dihimpun yaitu masing-masing Rp353 miliar dan Rp61 miliar. 

Sektor properties & real estate berada di urutan ketiga dengan total dana dihimpun sebesar Rp2,45 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari PT Bangun Kosambi Sukses Tbk yang menghimpun Rp2,30 triliun melalui IPO pada 13 Januari 2025 dan ditambah Rp145 miliar dari PT Kentanix Supra International Tbk. 

Dengan demikian, dari tiga sektor tersebut, yaitu infrastruktur, consumer non-cyclicals, dan properties & real estate secara kolektif telah menyumbang lebih dari Rp7,5 triliun atau sekitar 72,5% dari total dana IPO yang terkumpul sepanjang tahun 2025. 

Melihat dari sisi jumlah perusahaan tercatat, sektor healthcare mendominasi jumlah pencatatan terbanyak dengan total pencatatan empat perusahaan baru di BEI sepanjang tahun ini. Sektor healthcare tersebut terdiri dari PT Medela Potentia Tbk (MDLA), PT Diastika Biotekindo Tbk (CHEK), PT Cipta Sarana Medika Tbk (DKHH), dan PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT). 

Total dana yang berhasil dikumpulkan dari keempat perusahaan tercatat ini mencapai sekitar Rp900 miliar. Kehadiran sektor kesehatan dalam jumlah signifikan menunjukkan bahwa industri kesehatan dalam arti luas tetap menjadi fokus strategis bagi perusahaan maupun investor pascapandemi. 

Selain sektor yang disebutkan sebelumnya, terdapat sektor lain yang turut meramaikan IPO dan pencatatan saham di BEI sepanjang 2025. Sektor basic materials dan consumer cyclicals masing-masing juga menghadirkan tiga perusahaan, dengan dana terhimpun sekitar Rp436 miliar dan Rp292 miliar. 

Dari sektor Energi, dua perusahaan berhasil menghimpun Rp825 miliar, sementara sektor keuangan juga menambah dua perusahaan dengan total dana Rp262 miliar. Adapun sektor transportasi & logistik menyumbang satu perusahaan dengan perolehan dana sekitar Rp141 miliar. Meskipun kontribusi dana dari sektor-sektor tersebut relatif lebih kecil, keberadaan sektor lain juga menambah warna sekaligus memperkaya keragaman profil perusahaan tercatat di BEI pada tahun 2025. 

Secara keseluruhan, tren IPO tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor infrastruktur menjadi motor utama penghimpunan dana, sementara sektor healthcare tampil dominan dari sisi jumlah perusahaan tercatat. Kombinasi kekuatan sektor-sektor besar dan partisipasi berbagai industri lainnya mencerminkan ketahanan serta daya tarik pasar modal Indonesia di tengah kondisi global yang dinamis. Hal ini sekaligus menegaskan peran BEI sebagai wadah strategis bagi perusahaan untuk bertumbuh dan bagi investor untuk memperluas investasi. 

Badan Pengusahaan (BP) Batam berpartisipasi dalam ajang the 9th Selangor International Business Summit (SIBS) 2025 yang berlangsung pada 8 hingga 11 Oktober 2025 di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia.

Kehadiran BP Batam dalam SIBS 2025 menjadi langkah penting dalam memperkenalkan Batam sebagai destinasi investasi unggulan Indonesia.

Melalui paviliun promosi Batam, BP Batam menampilkan berbagai potensi dan proyek strategis di bidang industri, logistik, serta ekonomi digital.

“BP Batam secara aktif berinteraksi dengan para delegasi internasional untuk mempromosikan peluang investasi dan menjajaki potensi kerja sama dengan pelaku usaha global,” kata Direktur Investasi, Dendi Gustinandar di Kuala Lumpur, Kamis (9/10).

Dalam ajang bergengsi itu, pada sesi Selangor ASEAN Business Conference, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait mewakili Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menjadi panelis dalam diskusi “Connecting the Dots for ASEAN’s Logistics and Supply Chain Connectivity”.

Ariastuty memaparkan visi pengembangan Batam melalui Five Engines of Growth yang mencakup pengembangan pelabuhan transshipment kelas dunia, industri maritim berteknologi tinggi, industri elektronika dan rantai pasok lokal, pusat data dan ekonomi digital, serta ekonomi kreatif digital.

“Melalui forum internasional ini, kami ingin menunjukkan bahwa Batam kini hadir dengan tata kelola investasi yang modern, transparan, dan berdaya saing tinggi. Batam bukan hanya menjadi pintu gerbang ekonomi Indonesia, tetapi juga mitra strategis bagi pertumbuhan kawasan ASEAN,” ujar Ariastuty.

Ia menekankan, Batam siap menjadi pusat pertumbuhan baru yang berdampak positif tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga kawasan regional.

“Antusiasme peserta sangat baik, ini menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan investor terhadap arah pengembangan Batam di masa depan,” terang Ariastuty.

Sebagai tindak lanjut dari partisipasi BP Batam di SIBS 2025, dua delegasi bisnis asal Malaysia menyatakan komitmennya untuk berkunjung ke Batam pada tahun mendatang guna menindaklanjuti peluang investasi yang telah dibahas dalam forum tersebut.

Melalui momentum ini, BP Batam menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat posisi Batam sebagai gerbang investasi strategis Indonesia dengan tata kelola yang transparan, efisien, dan berdaya saing global.

Ajang bergengsi ini resmi dibuka oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj dan turut dihadiri oleh YAB Dato’ Seri Amirudin bin Shari, Menteri Besar Selangor, YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Deputy Prime Minister dan Menteri Energy Transition and Water Transformation Malaysia.

Pameran yang diselenggarakan oleh Invest Selangor Berhad bersama Pemerintah Negeri Selangor ini menghadirkan lebih dari 700 peserta dan delegasi internasional dari berbagai negara, termasuk Korea, Tiongkok, Prancis, Arab Saudi, Brunei, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia.

SIBS 2025 menjadi platform strategis untuk memperkuat kolaborasi bisnis di sektor ekonomi digital, industri, logistik, dan ekonomi hijau di kawasan ASEAN.

Jakarta – Perdagangan karbon di Indonesia memasuki babak baru dalam sejarahnya dengan lahirnya Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon. Bursa ini resmi beroperasi sejak 26 September 2023, di bawah naungan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan langsung menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen dalam membangun ekosistem perdagangan karbon di tingkat global. 

Inisiatif ini bukan hanya sekadar mekanisme perdagangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mencapai target Net Zero Emission 2060, sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Paris serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hingga 22 Agustus 2025, capaian IDXCarbon menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Dari sisi jumlah proyek, IDXCarbon kini mencatat delapan proyek yang terdaftar, meningkat tajam dibandingkan hanya tiga proyek pada 2024. 

Penambahan proyek ini turut mendorong peningkatan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang dapat diperdagangkan, naik hingga 73 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa volume perdagangan karbon sepanjang 2025 sudah mencapai 696.763 ton CO₂ ekuivalen (tCO₂e), dengan nilai transaksi Rp27,74 miliar. Angka ini melonjak 483 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang hanya mencatatkan 119.463 tCO₂e dengan nilai Rp6,14 miliar. Frekuensi transaksi pun tumbuh 158 persen, dari 50 kali menjadi 129 kali. 

Salah satu aspek penting dalam perdagangan karbon adalah mekanisme retirement, yaitu penarikan karbon kredit dari peredaran sebagai bentuk kompensasi emisi. Hingga Agustus 2025, volume retirement di IDXCarbon mencapai 554.076 tCO₂e, naik 34 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan meningkatnya kesadaran perusahaan, institusi, maupun individu untuk melakukan offset emisi, baik sebagai bagian dari kewajiban kepatuhan maupun inisiatif sukarela. 

Menariknya, pengguna jasa retirement bukan hanya berasal dari korporasi besar, melainkan juga kegiatan non-komersial seperti seminar nasional, pernikahan, bahkan pelantikan profesor. Fenomena ini menandai mulai luasnya pemahaman masyarakat bahwa jejak karbon merupakan tanggung jawab bersama. 

Keberhasilan IDXCarbon tidak lepas dari berbagai pengembangan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan perdagangan karbon. Pada Januari 2025, Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan perdagangan karbon internasional melalui IDXCarbon yang memungkinkan produk karbon Indonesia diperdagangkan lintasnegara. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia dalam peta global, apalagi didukung dengan pencapaian prestisius berupa penghargaan Carbon Positive Awards 2025 sebagai Best Official Carbon Exchange in Emerging Economy. Penghargaan ini diberikan oleh Green Cross United Kingdom, sebuah organisasi internasional yang fokus pada keberlanjutan lingkungan. Faktor penilaian utama adalah berjalannya IDXCarbon di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan integrasi IDXCarbon dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) milik pemerintah, sehingga setiap kredit karbon memiliki jejak yang jelas, dapat dilacak, dan mengurangi risiko double counting. 

Jika dibandingkan dengan negara lain, performa Indonesia di bursa karbon justru lebih progresif. Pada periode Januari – 22 Agustus 2025, volume perdagangan karbon di Malaysia hanya mencapai 21.586 tCO₂e dan Jepang 239.674 tCO₂e. Angka ini jauh di bawah capaian IDXCarbon yang sudah menembus 696.763 tCO₂e dalam periode yang sama. Artinya, dalam kurun waktu kurang dari dua tahun sejak berdiri, IDXCarbon sudah mampu menciptakan pasar yang lebih likuid dibandingkan dua negara yang menginisiasi bursa karbonnya dalam waktu tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa potensi Indonesia sebagai carbon hub kawasan Asia cukup besar, mengingat kekayaan sumber daya alam dan peluang proyek hijau yang masih terbuka luas. 

Namun, perjalanan IDXCarbon tidak lepas dari tantangan. Dari sisi kebijakan nasional, Indonesia hingga saat ini belum memberlakukan pajak karbon secara penuh, meski sudah direncanakan sejak 2021. Perdagangan emisi di subsektor pembangkit listrik untuk periode 2025 pun belum berjalan, sementara sektor lainnya masih dalam tahap penyusunan peta jalan. Di tingkat internasional, Indonesia sudah menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Gold Standard Registry, dan sedang dalam proses negosiasi dengan VERRA Registry. 

MRA ini menjadi tonggak penting karena akan memastikan kredit karbon Indonesia dapat diakui dalam mekanisme global, termasuk dalam skema Article 6 Paris Agreement, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), maupun pasar sukarela internasional. Selain dari sisi kebijakan, tantangan lainnya adalah kebutuhan menciptakan permintaan (demand side) yang kuat. Saat ini sebagian besar transaksi masih bersifat sukarela, baik oleh perusahaan yang ingin menunjukkan komitmen Environmental, Social, Governance (ESG) maupun individu yang peduli lingkungan. 

Ke depan, agar pasar karbon lebih berkelanjutan, diperlukan regulasi yang mendukung mengenai kewajiban offset emisi bagi sektor-sektor tertentu, insentif fiskal bagi perusahaan yang aktif melakukan dekarbonisasi, serta pengakuan internasional yang luas atas kredit karbon Indonesia. Dengan demikian, nilai ekonomis dari pasar karbon bisa semakin besar dan menjadi instrumen nyata dalam mendorong transformasi ekonomi hijau. 

Sejalan dengan itu, BEI juga meluncurkan program CarbonACT Indonesia, sebuah rangkaian inisiatif untuk mendukung transisi menuju Net Zero. Program ini mencakup edukasi publik melalui kampanye nasional, penyediaan Carbon Calculator untuk individu maupun perusahaan, pelaksanaan Net Zero Incubator bagi perusahaan tercatat, hingga penerbitan produk investasi hijau seperti obligasi berkelanjutan (Green, Social, and Sustainability Bonds), reksadana ESG, maupun indeks saham berbasis ESG. 

Transparansi investasi keberlanjutan semakin terjamin dengan hadirnya panduan pelaporan ESG Metrics Reporting Guidelines yang dikeluarkan BEI. Panduan ini mencakup 28 metrik utama yang meliputi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, sehingga memberikan kejelasan bagi emiten dalam menyusun laporan keberlanjutan sekaligus membantu investor dalam menilai risiko serta peluang. 

Melihat capaian hingga 2025, IDXCarbon membuktikan peran aktifnya dalam menghadapi krisis iklim global. Pertumbuhan volume transaksi yang masif, peningkatan jumlah pengguna, serta pengakuan internasional menjadi sinyal kuat bahwa perdagangan karbon di Indonesia bukan sekadar wacana, tetapi sudah menjadi kenyataan yang diperhitungkan dunia. Tantangan regulasi dan pengembangan pasar memang masih ada, tetapi justru di situlah peluang terbuka, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perdagangan karbon terbesar di Asia, bahkan dunia. 

Ke depan, kesuksesan IDXCarbon akan sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, pemerintah, regulator, pelaku pasar, investor, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran untuk memastikan bahwa perdagangan karbon benar-benar membawa manfaat, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga lingkungan. Jika dikelola dengan baik, bursa karbon tidak hanya akan memperkuat daya saing Indonesia, tetapi juga mewariskan bumi yang lebih lestari bagi generasi mendatang.