Air limbah membutuhkan penanganan yang tepat sebelum dibuang.
General Manager Pengelolaan Lingkungan Iyus Rusmana selaku PPK proyek Sewerage System Batam (IPAL) mengatakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan langkah untuk meminimalisir air limbah yang mencemari lingkungan.
Air limbah rumah tangga maupun industri mengandung berbagai jenis zat limbah diantaranya limbah dari tubuh manusia, sisa makanan, minyak, sabun hingga bahan kimia.
"Di rumah, air limbah juga termasuk air dari wastafel, pancuran, bak mandi, toilet, mesin cuci dan sebagainya. Dunia industri juga menyumbang sebagian besar air bekas yang perlu dibersihkan." Katanya.
IPAL merupakan proses yang digunakan untuk menghilangkan kontaminan dari air limbah dan mengubahnya menjadi zat atau bahan yang dapat dimanfaatkan kembali ke dalam siklus air. IPAL menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan digunakan kembali untuk berbagai keperluan.
Sebelumnya, BP Batam telah melakukan pertemuan sekaligus penandatanganan Memorandum of Meeting (MoM) pada 22 Deseember 2022, dengan Economic Development Cooperation Fund (EDCF) The Export-Import Bank of Korea selaku lender; Sunjin Engineering & Architecture Co, Ltd selaku Engineer ; dan Hansol Paper Co, Ltd selaku Kontraktor Proyek, di Kantor EDCF, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea Selatan.
MoM menyatakan komitmen semua pihak untuk kembali memulai proyek pengerjaan IPAL di Batam. IPAL ditargetkan akan selesai pada akhir 2024, khusus untuk IPAL Domestik Batam.
Delegasi BP Batam kemudian melakukan kunjungan ke salah satu WWTP Underground (bawah tanah) bernama Clean Water Management Office (Water Quality Restoration Centre) di Seongnam City Hall, 283 Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnamsi, Gyeonggi-do, Korea Selatan.
“Setelah survey dan pelajari bersama, IPAL domestik ini berkapasitas besar yakni 47.000 m3/hari, lebih dari dua kali lipat dari IPAL Domestik punya kita yang 20.000 m3/hari.” Kata Iyus.
“Teknologinya sama yakni memanfaatkan bakteri pengurai. Namun, ada satu yang menarik adalah konsep buildingnya. IPAL ini meminimalisir ruang, bangunan di bawah (underground) adalahIPAL dan di atasnya gedung kantor dan ruangan monitoring/control panel serta gedung lainnya. Ini bagus dan efisien, tapi membutuhkan biaya lebih besar. Serta kelemahannya adalah bau tinja yang menyengat karena udara terjebak dalam ruangan meskipun ada exhaust '. Kata Iyus menjelaskan.
Menurutnya, bagi negara maju pengembangan IPAL sudah tak asing lagi. Masyarakat urban di negara maju juga telah beradaptasi dengan teknologi ini, dan tertib terhadap pengelompokkan limbah atau sampah.
"Kita bisa mencontoh mereka, tentu butuh dukungan masyarakat dari semua baik pemerintah maupun masyarakat, agar apa yang telah diupayakan dapat membawa manfaat ke depan. Harus ada yang memulai dan BP Batam sejak 1995 sudah membangun dan terus mengembangkannya .” terang Iyus.
Seorang perwakilan dari Water Quality Restoration Center di Seongnam City Hall mengatakan WWTP ini dibangun sejak 1978 dengan mengusung tema Underground atau bawah tanah. Dengan memanfaatkan luas bangunan, WWTP dibangun di bawah tanah, sementara operasional dan administrasi berada di lantai dasar.
Dengan sumber daya manusia hanya 17 orang, IPAL ini beroperasi setiap hari dengan mengolah 47.000 ton limbah rumah tangga. Air baku hasil pengolahan kemudian dialirkan kembali ke sungai yang berada di tengah kota Seoul.
“SDM kami sedikit, tapi multitasking. Skill SDM harus disiapkan dengan baik.” Kata Perwakilan dari Water Quality Restoration Center di Seongnam City Hall.
Ia juga menambahkan bahwa semua negara harus segera memulai proyek seperti ini. Fasilitas ini sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan fasilitas lingkungan.
“Di negara atau kota manapun harus investasi ini, untuk jaga kesehatan masyarakat. Memang biaya besar, tapi manfaatnya juga sangat besar termasuk investasi jangka panjang.” Pungkasnya.
Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan melihat sungai buatan di tengah Kota Seoul bernama Kali Cheonggye atau Cheonggyecheon, tempat dimana hasil recycle water dialirkan dan berada di tengah kota Seoul.
Dalam kunjungan kerja, hadir Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Binsar Tambunan, Kepala Satuan Pemeriksa Intern Konstantin Siboro, Kepala Biro Keuangan Siswanto, Kepala Biro Hukum Alex Sumarna, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Lilik Lujayanti, Manager Operasional dan Pemeliharaan Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan Raden Rara Elly Nugrahini, dan Kasubbag Dukungan Strategis Pimpinan Batami Lily Marlina.
Komitmen Penyediaan Air Baku, BP Batam dan Korea Sepakati Action Plan Perpanjangan Proyek IPAL
Kebutuhan Air Semakin Meningkat, IPAL Berhasil Diperpanjang
Kebutuhan air di Kota Batam diprediksi akan terus mengalami peningkatan mencapai 7.000 liter per detik (lpd) pada tahun 2045.
Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Binsar Tambunan mengatakan bahwa Batam memiliki keterbatasan daya dukung lahan dalam mendorong pemenuhan air melalui bendungan atau waduk.
Menurutnya, perlu strategi pengembangan kapasitas penyediaan air baku alternatif untuk memenuhi kebutuhan air minum yang akan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Sesuai arahan dari Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Tim BP Batam kemudian mendorong solusi pemenuhan kebutuhan air minum Batam ke depan, melalui konsep Batam Integrated Total Water Management (BITWM) strategi Pengelolaan Air dan Limbah Terpadu salah satunya adalah dari Recycle Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
“pekerjaan konstruksi IPAL memang mengalami penundaan akibat pandemi covid-19 dan kendala teknis di lapangan yang merubah metode kerja. Adapun proyek IPAL Tahap 1 saat ini telah mencapai 90,8 persen.” kata Binsar.
Sementara itu, General Manager Pengelolaan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana mengatakan dengan sejumlah upaya konsolidasi, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam kemudian berhasil memastikan pekerjaan konstruksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dimulai kembali setelah disetujuinya perpanjangan waktu hingga September 2024 oleh The Export-Import (Exim) Bank of Korea (EDCF) Korea selaku Lender atau Peminjam.
“Kementerian Keuangan RI sebelumnya telah mengirimkan permohonan resmi ke The Export-Import (Exim) Bank of Korea (EDCF) dan telah disetujui.” Ujar Iyus.
“dengan ini, BP Batam mengharapkan komitmen dari Hansol untuk segera memulai kembali sisa pekerjaan (10%)." Tambah Iyus.
IPAL Ditargetkan Selesai Pada 2024
Sisa konstruksi pekerjaan IPAL harus selesai pada 2024. Hal tersebut disampaikan Binsar dan Iyus saat lawatannya di Kantor The Export-Import Bank of Korea, Seoul, South of Korea, pada Kamis (22/12/2022) waktu Korea.
Dalam pembahasan turut hadir, Kepala Satuan Pemeriksa Intern Konstantin Siboro, Kepala Biro Keuangan Siswanto, Kepala Biro Hukum Alex Sumarna, Manager Operasional dan Pemeliharaan Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan Raden Rara Elly Nugrahini, dan Kasubbag Dukungan Strategis Pimpinan Batami Lily Marlina.
Ia bersama jajaran, bertemu dengan Perwakilan dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF) The Export-Import Bank of Korea selaku Lender; Sunjin Engineering & Architecture Co, Ltd selaku Konsultan pengawas; Hansol Paper Co, Ltd selaku Kontraktor pelaksana Proyek.
Pertemuan ini secara khusus membahas action plan tindak lanjut permohonan perpanjangan waktu, jadwal pengerjaan kontraktor dan supervisi serta timeline penyelesaian proyek.
Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam Memorandum of Meeting (MoM) yang ditandatangani bersama oleh semua pihak, yakni BP Batam, EDCF, Hansol dan Sunjin.
MoM menyatakan komitmen semua pihak untuk kembali memulai proyek pengerjaan IPAL di Batam sesuai dengan prosedur dan timeline pekerjaan tepat waktu.
Director of Asia Div III Philipines and Indonesia, EDCF Operations Dept.1, Mrs. Jinny Lee yang menerima kunjungan ini menyampaikan apresiasi kepada BP Batam yang telah gigih dan secara serius menyiapkan solusi kebutuhan air baku bagi Batam melalui IPAL.
“Kami mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan BP Batam, termasuk bagaimana meyakinkan publik bahwa proyek ini merupakan kebutuhan jangka panjang dan sangat baik bagi lingkungan. Termasuk bagi Korea dulu ini juga merupakan tantangan.” Kata Jinny.
Korea selama ini mampu mengembangkan sektor air semenjak 1960. Tercatat Korea berhasil mengembangkan Waste Water Treatment Facilities / IPAL sebanyak 698 (hingga 2020).
“Kami harapkan BP Batam dapat mengawal dan kontraktor mengeksekusi pelaksanaan sesuai rencana. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan membawa manfaat bagi masyarakat.” Tutup Jinny.
Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyayangkan adanya tuduhan suap dari Ketua Umum Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Tohom TPS kepada pihaknya dalam proses pengelokasian lahan di kawasan Bandara.
Menurut BP Batam, alokasi lahan di Batam telah sesuai peruntukan dan hanya diberikan kepada penerima yang sudah memenuhi ketentuan berlaku.
"Alokasi tersebut sudah sesuai dengan rencana induk bandara sesuai SK Menhub nomor 47 tahun 2022," kata Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait di Batam Center, Jumat, (16/12/2022).
“Dalam pengalokasian, pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) menjadi salah satu PNBP di BP Batam dan dasar tagihan faktur tersebut pasti nya sudah memiliki ketentuan hukum, diluar ketentuan tidak ada pembayaran lainnya,” ujarnya.
Ariastuty menekankan bahwa pengalokasian lahan baru di Batam harus benar-benar mampu menstimulasi kegiatan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Oleh karena itu, tidak semua permohonan alokasi lahan yang baru bisa dikabulkan.
"Karenanya, BP Batam sangat menyayangkan, proses tata kelola lahan yang telah taat azas dan prosedur ini justru kemudian dituduhkan yang tidak berdasar oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya.
Lanjutnya, bahwa tata kelola lahan yang dilaksanakan baik itu alokasi lahan dan penyelesaian lahan tidur telah menjadi konsen pihaknya dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu dilakukan supaya mendorong percepatan pembangunan di Batam.
"Saya tegaskan sekali lagi semestinya tidak ada tuduhan seperti itu, karena Kepala BP Batam mempunyai komitmen tinggi menghapus segala bentuk korupsi dan pungutan liar, saya harap tidak lagi mengeluarkan opini yang tidak beralasan," pungkasnya.
"Saya kira mari bersama kita komitmen dan mendorong pembangunan Batam lebih maju untuk kesejahteraan masyarakat," serunya mengakhiri.
Batam - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas melakukan lawatan ke Batam, pada Kamis (15/12/2022).
Kunjungannya pada Kamis pagi, merupakan agenda pertemuan bagi seluruh pejabat struktural di lingkungan BP Batam yang mengusung tema “Bergerak Untuk Reformasi Birokrasi Berdampak”. Acara digelar di Grand Ballroom Radisson Golf and Convention Center, dihadiri seluruh Pejabat Tingkat 2, 3, dan 4 di lingkungan BP Batam.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Batam merupakan wilayah andalan Indonesia yang dibangun dengan mimpi besar seorang Profesor B.J Habibie.
Ia meyakini bahwa Batam dapat menjadi hebat dan mampu bersaing dengan wilayah serupa, dengan membentuk diferensiasi atau menonjolkan karakter dengan kultur wilayah Batam dalam setiap kebijakan pembangunan dan birokrasi.
“Membangun daerah dengan keunikan itu penting. Kebijakan harus berbasis pada karakter.” Kata Azwar.
“Membangun Masjid dengan tema Tanjak. Ini juga adalah Cuture Value yang sangat baik. Lokal Culture itu mahal, dan pariwisata adalah bagian dari Umbrella (payung) untuk membuat perubahan besar.” Imbuhnya.
Lebih lanjut Azwar menuturkan bahwa arahan Presiden Joko Widodo adalah bagaimana reformasi birokrasi dapat berdampak langsung bagi masyarakat.
Birokrasi yang dulu berbasis pada aturan, kini bertransformasi menjadi Birokrasi Berbasis Kinerja, Birokrasi Berdampak, Birokrasi Kolaboratif dan Birokrasi Melayani.
Sehingga implementasi dari reformasi birokrasi dapat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan investasi, menciptakan digitalisasi administrasi pemerintahan dan percepatan prioritas aktual Presiden.
“Birokrasi ini harus berdampak, harus ada evaluasi dan targetnya. Ada dampaknya ke rakyat, investasi, lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan ada (sistem) digitalisasinya.” Pesan Azwar.
Di akhir sambutannya, Azwar Anas meyakini bahwa Batam mampu terus bertumbuh di antara tantangan yang ada, sehingga menjadi wilayah andalan Indonesia.
“kami ingin mimpi Indonesia tentang batam dapat terwujud. Saya yakin, Batam jadi kota yang hebat dan mampu bersaing dengan kompetitornya. Masih ada ruang untuk menyempurnakan ini semua.” Tutup Pria yang pernah mengharumkan nama daerah Banyuwangi sebagai Bupati.
Pada kesempatan sebelumnya, Kepala BP Batam Muhammad Rudi secara komprehensif melaporkan kondisi terkini kepegawaian BP Batam dan pertumbuhan ekonomi Batam kepada Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.
Saat ini BP Batam memiliki total pegawai 2.378 orang, dengan komposisi pegawai terdiri dari PNS 1.489 orang dari 23 Kementerian/Lembaga, Pegawai Tetap Non PNS sebanyak 531 orang dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 352 orang.
Dimana pegawai PNS diprediksi akan terus mengalami pengurangan akibat memasuki masa pensiun sebanyak 465 orang sepanjang tahun 2016 s.d. 2020, dan 365 orang sepanjang 2021 s.d. 2025.
Dengan kondisi SDM yang ada, Ia mengungkapkan bahwa BP Batam senantiasa mengakselerasi dan terus melakukan perbaikan pelayanan publik guna meningkatkan investasi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Batam yang semakin apik.
Pertumbuhan ekonomi Batam pada Triwulan III tahun 2022, diperkirakan mencapai angka 6,35% - 6,85%. Realisasi investasi Kota Batam juga menunjukkan angka yang positif yakni Rp. 8,15 Triliun, dengan akumulasi PMA sebesar 499,7 juta dolar Amerika Serikat atau 7,49 Triliun dan PMDN Rp. 1,6 Triliun.
Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga mendapatkan predikat A, dengan indeks 4,33 untuk Layanan Kepelabuhanan, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Prestasi ini merupakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Pubik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1035 Tahun 2022.
Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar rapat "Peluang Investasi Batam dalam Menghadapi Tantangan Resesi Global" di Hotel Sari Pasific Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Rapat tersebut menghadirkan dua pengamat ekonomi yaitu Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal dan Direktur Riset di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya.
“Sejumlah lembaga dan pakar memproyeksi perekonomian global akan mengalami resesi, mengatasi hal itu, BP Batam perlu masukan dan referensi dalam mengambil sebuah tindakan dan kebijakan agar ekonomi Batam tetap stabil dan unggul untuk tujuan investasi," kata Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto.
Meski demikian, Enoh meyakini pihaknya optimis Batam akan mampu menghadapi guncangan perekonomian global. Dijelaskan, saat ini kinerja ekonomi Batam tumbuh menguat di atas enam persen seiring dengan proyeksi pembangunan infrastruktur Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Muhammad Rudi.
"Pembangunan Batam kian masif, proses industri terus berjalan, hal ini tentu akan berdampak pada membaiknya kinerja ekonomi," ucap Enoh.
Sementara Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal lebih optimis terhadap peluang ekonomi secara nasional. Ia menyebutkan investasi di Indonesia tahun 2023 diperkirakan tidak banyak terdampak pada tekanan ekonomi global.
"Hal ini di dorong dengan adanya ekonomi domestik yang masih kuat, yang berdampak pada investasi manufaktur maupun jasa," sebutnya.
“Di lain sisi, tantangan ekonomi hadir karena tingkat inflasi global yang sangat tinggi dan direspon oleh berbagai bank sentral di banyak negara dengan cara neningkatkan suku bunga,” jelasnya menambahkan.
Direktur Riset INDEF Berly Martawardaya secara spesifik menyampaikan mayoritas investasi di Batam berasal dari negara Asia.
“Batam sudah baik di sisi Penanaman Modal Asing, namun sisi Penanaman Modal Dalam Negeri nya harus perlu lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Namun begitu ia menyarankan agar Batam melakukan sejumlah langkah agar ekonomi Batam tetap stabil dan tumbuh. Pertama, mengambil langkah diversifikasi investasi selain industri manufaktur. Kedua, pengembangan orientasi ekspor. Ketiga, pengembangan industri kecil dan menengah.
"UMKM dapat di tingkatkan lagi dan mengembangkan pusat bisnis baru agar tidak terpaku di Batam saja, seperti di Pulau Rempang dan Galang," imbuhnya.
Diketahui, perekonomian global diprediksi akan menghadapi potensi resesi. Salah satunya dipengaruhi dari krisis geopolitik antara Ukraina dan Rusia yang berimbas pada krisis pangan dan energi.
Batam - Sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya perbaikan Masjid Tanwirun Naja (Masjid Tanjak) Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar tasyakuran berupa tausiah dan doa bersama, pada Rabu (14/12/2022).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Marlin Agustina; Kepala BP Batam, Muhammad Rudi; Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro beserta jajaran, dan sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam.
Selain itu, agenda tasyakuran ini juga mengundang para imam masjid di 12 kecamatan yang tergabung dalam Ittihad Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Kota Batam, yang diketuai oleh Ustadz Luqman Rifa’i.
Bersama dengan masyarakat umum yang hadir, para tamu undangan memulai kegiatan dengan shalat zuhur berjamaah, dengan Muadzin Ustadz Rahman dan diimami oleh Ustadz Fahmi Ulum.
Kemudian, acara dilanjutkan dengan istighosah dengan melantunkan shalawat dan dzikir yang dipandu oleh Jamaah Al-Khidmah Kota Batam.
Antusiasme pun semakin membuncah saat Buya Arrazy Hasyim menaiki mimbar untuk memberikan tausiah dengan tema “Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Membangun Peradaban Ummat”.
Dalam tausiyahnya, Buya menyampaikan pentingnya memakmurkan masjid sebagai bentuk keimanan seorang muslim, serta amal jariyah di dunia dan di akhirat.
Selanjutnya, acara ditutup dengan penyerahan insentif dan seragam baju batik kepada perwakilan anggota IPIM Kota Batam oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, sebagai berikut:
1. Ust. Muntholibin (Kecamatan Nongsa)
2. Ust. Ahmadi dan Ust. Ahmad Riadi (Kecamatan Lubuk Baja)
3. Ust. Sanuri (Kecamatan Bulang)
4. Ust. H.M. Yamin Al-Hafiz (Kecamatan Sekupang)
5. Ust. Naim (Kecamatan Batam Kota)
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepri, menyampaikan apresiasinya kepada para imam se-Kota Batam yang telah berkontribusi pada masjid-masjid di seluruh kecamatan.
“Penyerahan insentif ini merupakan hak bagi Bapak sekalian. Jadi seluruh masjid-masjid di Kota Batam kita makmurkan dengan pembangunan fisiknya, dan diisi serta dijaga oleh para imam,” kata Muhammad Rudi
Masjid Tanjak Batam Resmi Dibuka Kembali
Kegiatan tasyakuran ini menandai resminya Masjid Tanjak Batam kembali dibuka untuk umum, pasca dilanda musibah pada bulan September 2022 lalu.
Meski sempat diterpa isu dugaan korupsi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam telah memutuskan untuk menutup penyelidikan pada bulan November lalu, dikarenakan minimnya bukti untuk menindaklanjuti laporan tersebut ke tahap berikutnya.
Proses penyelidikan ini dipimpin oleh Kasi Intel Kejari Batam, Riki Saputra. Ia mengatakan pihaknya telah menyelidiki pejabat internal BP Batam, para konsultan, serta dokumen proyek.
Karena tidak menemukan cukup bukti, pihaknya kembali menggelar ekspos penyelidikan dengan tim penyidik dan memutuskan untuk menutup penyelidikan dugaan korupsi Masjid Tanjak Batam.
Meski demikian, Riki menegaskan bahwa seluruh penyelidikan dilakukan secara profesional, bertanggung jawab sesuai perundang-undangan, dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Ditutupnya kasus ini menjadi perhatian khusus bagi Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
Ia juga berpesan bahwa permasalahan ini menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar mencegah hal serupa terjadi di kemudian hari.
Dengan demikian, kondusifitas Kota Batam dapat terjaga dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar.
“Pembangunan demi pembangunan harus saya jalankan agar ekonomi kita semakin baik setiap harinya. Bila kenyamanan ini kita jaga, maka cita-cita Batam menjadi kota yang modern, madani, dan lokomotif ekonomi di republik ini bisa tercapai,” ujar Muhammad Rudi.
Ia berharap doa selamat dan silaturahmi yang dibalut dalam tasyakuran mampu menjadi awal yang baru bagi Masjid Tanjak Batam.
Sebagai penutup, Muhammad Rudi mengajak seluruh masyarakat untuk memakmurkan kembali Masjid Tanjak Batam, sebagai tempat ibadah umat Islam dan ikon wisata religi terkemuka di Kota Batam.
Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) kembali meraih predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh
Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat Bidang Penelitian dan Dokumentasi Rospita Vici Paulyn kepada Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto, di Atria Hotel Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (14/12/2022).
Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto mengaku bangga dan memberikan apresiasi kepada jajarannya yang telah mengelola dan mengawasi pelaksanaan pelayanan informasi.
“Tentu Anugerah ini dapat memberikan motivasi kepada BP Batam untuk lebih terbuka dan meningkatkan pelayanan informasi kepada publik,” kata Enoh.
KI Pusat memberikan nilai 94,15 kepada BP Batam untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yakni 92,10.
Dengan demikian, hal itu disebutkan Enoh telah sejalan dengan komitmen Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang terus berupaya untuk mengedepankan semangat transparansi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Penilaian ini meningkat dari tahun lalu, artinya kinerja meningkat dan harapannya agar BP Batam selalu bekerja secara kolaboratif dan kompak untuk bisa lebih baik lagi kedepannya," harap Enoh.
Sebelumnya pada 31 Oktober 2022, BP Batam telah melaksanakan proses penilaian dengan mengikuti presentasi uji publik sebagai kesempatan memaparkan mengenai inovasi dan strategi dalam melaksanakan layanan informasi publik.
Presentasi tersebut dilakukan oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait sebagai Ketua PPID.
Penanggungjawab Monev KI Pusat Handoko Agung Saputro menyampaikan bahwa terjadi peningkatan signifikan terhadap pelaksanaan Anugerah Monev tahun 2022, karena terdapat 122 Badan Publik berhasil menjadi Informatif dari tujuh kategori Badan Publik.
“Para pimpinan Badan Publik tidak lagi semata mengejar predikat informatif tetapi harus membenahi mekanisme layanan informasinya termasuk mengkaji kembali informasi atau dokumen-dokumen yang semestinya kategori terbuka tetapi dinyatakan dikecualikan,” kata Handoko yang juga Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat.
Diketahui, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 merupakan salah satu penghargaan bergengsi di Indonesia. Penghargaan ini menjadi barometer bagi keterbukaan informasi publik sebuah Badan Publik dengan klasifikasi informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.
Adapun tujuh kategori Badan Publik yaitu Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi, Partai Politik, Badan Layanan Umum (BLU), LN-LNSP dan Perguruan Tinggi.
Batam - Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir Widyasa, memaparkan progres rencana peluang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Batam yang telah mencapai proses Pembahasan Perjanjian Kerja Sama.
Sebelumnya, rencana pengembangan PLTS telah tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pada Permenko Perekonomian tersebut memuat Program Ketenagalistrikan, dimana salah satunya adalah PLTS Skala Besar di Kepulauan Riau.
Irfan mengatakan, sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, saat ini Kota Batam tengah disiapkan untuk menjadi Hub Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Hal ini dikarenakan sektor energi memiliki peranan penting bagi peningkatan perekonomian daerah dan nasional.
Dikutip dari siaran pers resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kontribusi EBT bahan bakar Surya sebesar 5 persen dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025 mendatang.
Irfan mengatakan, BP Batam akan terus mendorong EBT sebagai salah satu fokus untuk menambah daya tarik investasi Kota Batam.
“EBT memiliki peluang bisnis yang besar. Sektor energi juga menjadi perhatian dunia. Ini otomatis akan meningkatkan daya saing Batam,” ujar Irfan optimis.
BP Batam selaku pengelola akan memanfaatkan waduk di Batam sebagai media pengembangan PLTS tersebut.
Saat ini, Batam memiliki 8 waduk eksisting, diantaranya 2 waduk berada di Pulau Batam dan 2 Waduk berada di wilayah Rempang-Galang serta 2 Rencana Pengembangan Waduk lainnya di masa mendatang.
“Rencananya, pengembangan PLTS tersebut akan dilakukan pada dua waduk, yaitu Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi,” kata Irfan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan proses pengembangan PLTS telah memasuki tahap Pembahasan Perjanjian Kerja Sama, setelah memperoleh pemenang Mitra Sewa Penggunaan Genangan Waduk Duriangkang untuk Penyediaan Infrastruktur PLTS, yaitu PT Batam Sarana Surya.
Sedangkan Mitra Sewa Penggunaan Genangan Waduk Tembesi yang memenangkan lelang yaitu PT TBS Energi Utama Tbk.
“Setelah melalui proses administrasi yang ketat, akhirnya ditetapkan dua pemenang lelang untuk masing-masing waduk. Dan penandatanganan kerja sama akan dilaksanakan pada bulan Januari 2023 mendatang,” Pungkas Ariastuty.
Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berbenah dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk efisiensi biaya logistik.
Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam Dendi Gustinandar mengatakan bahwa Kepala BP Batam Muhammad Rudi telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BP Batam nomor 204 tahun 2022 tentang penetapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Pelabuhan Umum Batu Ampar. SK itu diteken pada 8 November 2022.
“Tempat pemeriksaan ini adalah wujud komitmen BP Batam sebagai penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi sarana dan prasarana di pelabuhan Batu Ampar,” kata Dendi, Senin, (12/12/2022).
Disebutkan tempat pemeriksaan terpadu (joint inspection) barada di Dermaga Selatan Pelabuhan Umum Batu Ampar berserta fasilitas penunjang long room.
Dendi menegaskan, ditetapkannya TPFT merupakan salah satu upaya pihaknya untuk berkontribusi menurunkan biaya logistik dan menyederhanakan pemeriksaan untuk percepatan layanan pengeluaran arus barang/komoditas impor.
"Untuk mendukung kegiatan pemeriksaan kepabeanan dan karantina, proses ini untuk mengurangi dwelling time dan efisiensi biaya logistik" ucapnya.
Lanjutnya, ia menekankan pelabuhan Batu Ampar juga menjadi satu dari empat belas pelabuhan di Indonesia yang masuk dalam pengawasan dan penilaian Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
"Saat ini bisa dicek di sana mulai dioperasikan tempat pemeriksaan fisik terpadu yang di dalamnya melibatkan stakeholder seperti Karantina dan Bea Cukai. Itu salah satu persyaratan yang dinilai," jelasnya.
Dengan demikian, diharapkan pembenahan yang terus dilakukan BP Batam baik penyederhanaan pelayanan perizinan, standarisasi prosedur layanan melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan hingga mengakomodasi pengaduan masyarakat dapat menjadikan Pelabuhan Umum Batu Ampar lebih berdaya saing dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi.
Batam - Kinerja ekonomi Batam tumbuh terus menguat di atas 6% dibarengi dengan proyeksi pembangunan infrastruktur Batam yang terus berlanjut.
Pada tahun 2023 mendatang, pembangunan dan pengembangan infrastruktur Batam akan terus dilakukan sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) BP Batam 2020 - 2024.
Hal ini diuraikan dalam Rapat Kerja Anggota Bidang Kebijakan Strategis, pada Jum'at (9/12/2022), di Batam View.
Rapat Kerja ini begitu strategis karena dihadiri oleh seluruh pejabat Tingkat I di lingkungan BP Batam, yang secara bergantian melaporkan hasil capaian kinerja dan evaluasi serta 2022 rencana dan isu strategis 2023-2024.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi membuka kegiatan ini mengatakan, rapat kerja strategis diharapkan dapat menghasilkan rancangan yang bermanfaat bagi pembangunan Batam 2023-2024. Ia pun optimis, ekonomi Batam pada tahun 2023 dapat terus tumbuh di atas 6%.
Nilai ekspor Kota Batam bulan September menyumbang 82,82 persen dari total ekspor se-Kepri sebesar US$1.547,29 juta.
Diikuti oleh jumlah wisatawan mancanegara atau wisman yang berkunjung ke Kota Batam meningkat selama bulan September 2022, sebanyak 78.498 kunjungan.
Proyeksi Ekonomi Batam dalam triwulan III tahun 2022 berdasarkan kajian pusbang kpbpb dan kek adalah 6,85 persen lebih tinggi dari ekonomi provinsi yang berada pada angka 6,08 persen.
Kondisi perekonomian Batam yang semakin menguat, juga tak membuatnya lantas berpuas diri. Ia memacu semangat jajaran di BP Batam, agar dapat menyelesaikan proyek prioritas 2023-2024 sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkan.
Ia meminta agar perencanaan yang dilakukan ini terpusat dan strategis, sehingga akan memacu pembangunan semakin signifikan dan terakomodir sesuai harapan.
"Anggaran kita terbatas, mana program yang prioritas kita dahulukan. Semua harus direncanakan secara terpusat dan strategis, agar pembangunan prioritas terakomodir semua, sesuai perencanaan anggaran." pesan Muhammad Rudi pada jajarannya.
Disamping itu, ia juga mengajak seluruh jajaranya yang hadir untuk dapat bekerja professional dengan loyalitas untuk untuk membangun Batam.
"Yang paling penting hati, kalau hati sudah kompak, semua akan selesai dengan baik. BP milik kita semua. Kita harus jaga. Nasib projek pengembangan Batam, ada di tangan kita semua." tuturnya.
Ia pun menitipkan agar proses pembangunan dan investasi di kota Batam agar dapat berjalan dengan lancar dan nyaman bagi investor.
"Investasi apapun tidak akan ada gunanya, kalau kita sendiri tidak membuat nyaman investasi yang ada didalamnya. Kalau kita tidak beresin (bangun) Batam, orang enggan datang lagi. Saat Batam Maju, Kepri juga akan maju", pungkas pria yang juga menjabat Walikota Batam ini.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto memimpin jalannya sesi pemaparan hasil capaian, perencanaan dan isu strategis di masing-masing kedeputian.
Paparan disampaikan oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Kebijakan Strategis Enoh Suharto Pranoto, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan Wan Darussalam.
Wakil Kepala BP Batam berpesan agar tidak ada aturan yang akan menghambat masuknya investasi di kota Batam. Ia juga memacu Badan Usaha sebagai unit bisnis di BP Batam untuk dapat bekerja lebih keras, untuk mencapai target PNBP BP Batam.
"Badan Usaha akan menjadi sumber menghasilkan PNBP bagi BP Batam ke depan. Namun untuk mewujudkannya, kita harus serius, kerja keras bersama. Dan yang paling penting, jangan ada aturan yang bisa menghambat investasi." Kata Purwiyanto.
Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Badan Usaha, selama 2 hari mulai 9-10 Desember 2022.
Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus komitmen untuk menyelesaikan persoalan lahan tidur. Hal itu dilakukan untuk percepatan pembangunan di Batam.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan lahan tidur menjadi salah satu konsen pihaknya untuk dituntaskan dalam beberapa tahun terakhir.
"Sesuai arahan Bapak Kepala BP Batam Muhammad Rudi agar pembangunan Batam terus dilakukan, tidak boleh ada lahan tidur lagi," kata Ariastuty, Jumat (9/12/2022).
Dijelaskan penyelesaian lahan tidur dibutuhkan proses yang cukup panjang. Sejumlah upaya telah dilakukan mulai dari identifikasi lahan tidur, pemanggilan penerima lahan hingga pengambilan alih lahan.
Namun, menurutnya masih saja ada pengembang atau penerima alokasi lahan yang belum legowo lahannya diambil alih padahal telah dibiarkan puluhan tahun tidak dibangun.
Ia mencontohkan sekaligus menanggapi pernyataan dari pihak PT Jaya Putra Kundur baru-baru ini yang mengaku menyayangkan lahannya diambil alih BP Batam di bilangan Batam Center.
"Terhadap lahan dimaksud telah dilakukan upaya-upaya secara persuasif dan sesuai ketentuan yang berlaku, namun kembali kita melihat itikad dari perusahaan bahwa memang lahan tersebut belum dibangun," ungkapnya.
Untuk itu pihaknya telah melakukan evaluasi dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan dan kebijakan terhadap lahan dimaksud.
"Saya kira mari bersama kita komitmen dan mendorong pembangunan Batam lebih maju untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Batam, 08 Desember 2022 - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kembali sosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022 kemarin.
Kemenkominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Ditjen) IKP menggelar kegiatan “Sosialisasi KUHP” di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satunya, bekerja sama dengan Universitas Internasional Batam untuk meningkatkan pemahaman guna memperoleh dukungan publik yang lebih luas.
Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan, yang diwakili oleh Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Filmon Leonard Warouw, dalam sambutannya mengatakan jika pembaruan sistem hukum nasional atau KUHP, dilaksanakan secara terbuka serta melibatkan berbagai macam pihak, praktisi, akademisi, ahli, mahasiswa, LSM, dan masyarakat tentunya.
"Pembaruan ini bertujuan untuk dekolonialisasi, harmonisasi, serta untuk menyesuaikan kondisi zaman dan dinamika di masyarakat," ungkapnya.
Ia mengungkapkan masih banyak disinformasi tentang KUHP, untuk itu kita perlu tahu lebih jauh dan beradaptasi serta memahami tentang esensi dari KUHP yang baru ini.
Sebelumnya acara telah dibuka oleh sambutan dari Rektor Universitas Internasional Batam, Iskandar Itan, yang menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah berusaha untuk menjelaskan perihal KUHP yang telah disahkan. Walaupun sudah menyerap banyak aspirasi, namun dalam pengesahannya tentu tidak terlepas dari berbagai kritik.
"Namun kita harus bersyukur bahwa saat ini pada akhirnya kita telah memiliki KUHP baru milik sendiri, dan kalau memang perlu ada yang diperbaiki mari kita sama-sama jelaskan dan sama-sama memperbaikinya," jelasnya.
Mengawali sesi sosialisasi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Benny Riyanto, mengatakan jika disahkannya KUHP ini merupakan momentum besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, kita telah berhasil mengganti produk hukum kolonial menjadi produk hukum monumental asli bangsa Indonesia.
“RUU KUHP memang telah disahkan, namun dalam KUHP itu sendiri memiliki proses transisi atau aturan peralihan. Maka, masa transisi ini harus dijalani terlebih dahulu kurang lebih selama tiga tahun. Harapannya, selama tiga tahun ini cukup untuk pembentuk undang-undang baik DPR dan pemerintah dapat menyiapkan agar KUHP kita dapat dilaksanakan secara keseluruhan, serta dapat menyosialisasikannya kepada masyarakat luas,” jelas Benny.
Menurutnya, sosialisasi ke masyarakat penting dilakukan dalam masa tiga tahun transisi ini. Namun, proses tersebut disampaikan Benny tidaklah mudah, karena membutuhkan kerja keras dari para penegak hukum maupun para dosen, khususnya yang mengajar hukum pidana.
“Kita harus bekerja keras, karena selama ini pegangan dari para penegak hukum maupun dosen pidana itu adalah KUHP peninggalan kolonial Belanda, karenanya sosialisasi diperlukan guna memberikan pemahaman tentang KUHP baru. Untuk itu, kita harus mampu beradaptasi terkait dengan kemajuan ini dan selalu berpandangan positif,” jelas Benny.
Pada sesi selanjutnya, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Ampuan Situmeang mengungkapkan jika pada Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat berkaitan dengan hukum yang tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
“Ini merupakan satu hal yang menjadi kontroversial tetapi inilah demokrasi. Yang perlu disosialisasikan adalah bahwa hukum yang hidup di masyarakat dan diatur dalam KUHP, masih akan diatur dalam peraturan daerah. Dan peraturan daerah ini adalah cara untuk menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri,” kata Ampuan.
Menurut Ampuan, ke depannya ini adalah tugas kita semua untuk memantau terutama para akademisi dalam mencermati bagaimana jalannya KUHP yang sudah disahkan. Ia juga mengatakan bahwa hukum yang ada di dalam masyarakat justru ditetapkan melalui tata cara mekanisme Peraturan Daerah (Perda), sehingga ada gambaran mengenai hukum yang hidup di masyarakat seperti apa tata cara penetapannya. .
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Pujiyono, mengatakan satu hal yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa di dalam hukum intinya ada norma dan value. Norma terbentuk karena ada ide dasar value yang mendasari.
“Bagaimana dengan eksistensi KUHP kita? Sebagaimana kita ketahui bersama, KUHP merupakan produk peninggalan kolonial, yang tentunya dari basic idenya tentu berbeda dengan basic ide yang dihayati, digunakan di dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Indonesia,” jelasnya.
Pujiyono juga memberikan contoh kasus kekerasan seksual yang pernah ia tangani. Di mana suatu perbuatan yang dalam KUHP baru dianggap sebagai tindak pidana tercela, namun menurut KUHP lama itu bukanlah sebuah tindak pidana. Realitasnya, apa yang disebut dengan tindak pidana tidak semata-mata apa yang kemudian dicantumkan di dalam undang-undang. Sehingga masih banyak tindakan yang disebut dengan tindak pidana, namun tidak diakomodir di dalam undang-undang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa bangsa Indonesia membutuhkan pembaharuan KUHP.
Menurutnya, jika ide dasar KUHP ditelaah lebih dalam, maka KUHP peninggalan kolonial Belanda didasarkan pada nilai-nilai individual liberalism, sedangkan masyarakat Indonesia lebih banyak didasari oleh aspek-aspek monodualisme, atau bagaimana menempatkan individu di dalam konteks kemasyarakatan.
Sosialisasi KUHP yang berlangsung secara hybrid ini telah diikuti oleh sekitar 300 peserta daring dan luring. Harapannya, sosialisasi ini dapat menjadi sarana sosialisasi pembahasan terkait penyesuaian RUU KUHP kepada elemen-elemen publik.
Selain itu, dengan adanya sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penyesuaian terhadap KUHP agar lebih sesuai dengan dinamika masyarakat yang ada saat ini serta mendorong partisipasi publik untuk mendukung penyesuaian draf RUU KUHP hingga disahkan menjadi UU KUHP yang baru.
#DukungKUHPBuatanIndonesia
#KupasTuntasKUHP
#SosialisasiKUHPBatam
