Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) ikut serta dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pada 29-30 November 2022.
Hakordia tahun 2022 kali ini mengusung tema "Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi" dan digelar di Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Lapangan Astaka dan Gor Indoor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pimpinan KPK RI, Alexander Marwata dalam sambutannya mengatakan bahwa Hakordia merupakan peringatan atas sebuah insiden luar biasa yang disebut korupsi, sebagai penghambat terbesar majunya suatu wilayah.
"Korupsi itu penghambat utama pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Wilayah yang mampu mengentaskan kemiskinan dan memajukan pembangunan, telah mendukung gerakan Anti Korupsi." Ungkap Alexander.
Sumatera Utara yang saat ini masih menduduki daerah dengan tingkat korupsi tertinggi kedua di Indonesia, menjadi salah satu tuan rumah yang ditunjuk untuk menggelar Hakordia 2022.
Dalam momentum ini Alex juga mengingatkan komitmen para pemimpin daerah dan instansi sehingga pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah." Tuturnya.
Hadirnya BP Batam, merupakan dukungan bagi upaya KPK RI dalam penyadaran publik dan publikasi kepada masyarakat agar turut terlibat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengatakan BP Batam komitmen mendorong sejumlah regulasi yang menopang perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani.
"Dalam menarik investasi, BP Batam sudah punya PP 41 tahun 2021, semua perizinan juga sudah by digital and system. Ini mendorong gerakan ekonomi (Batam) pulih & tata kelola pemerintahan yang bersih melayani." Kata Wahjoe.
Ia juga menuturkan, keistimewaan Batam didukung dengan beragam inovasi dan kebijakan pembangunan yang digelorakan oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
"Dukungan Pak Kepala besar sekali ya untuk kemajuan Batam. Dari sisi perizinan kita siap dengan digitalisasi untuk mendukung kegiatan usaha, infrastruktur pun demikian, dari sisi pengelolaan aset dan penganggaran dikelola dengan optimal. Sehingga semua simultan mendorong ekosistem yang bebas korupsi, ekonomi Batam pun meningkat." Kata Wahjoe.
Dalam kesempatan ini, BP Batam turut membuka stand pameran pelayanan investasi dan pelayanan publik.
"Selain sebagai bentuk dukungan bagi KPK, giat ini juga dapat menjadi sarana promosi dan informasi improvisasi layanan BP Batam kepada publik." Imbuh Wahjoe.
Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro, juga berkesempatan menyapa pengunjung yang hadir di Stand BP Batam.
Pria yang pernah menjabat sebagai Inspektur I, ITJEN Kementerian Keuangan ini, didampingi oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait; Kepala Biro Umum Budi Susilo; dan Kepala Satuan Pemeriksa Intern Konstantin Siboro.
Hadir Jajaran Pimpinan KPK RI, Wakil Ketua MPR RI, Gubernur dan pimpinan daerah se-Sumatera serta perwakilan Kementerian/Instansi/Lembaga di Indonesia.
Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa kepelabuhanan. Terbaru, melalui Badan Usaha Pelabuhan, BP Batam menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 16 Tahun 2022.
Perka tersebut merupakan Perubahan kedua atas Perka BP Batam nomor 10 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Host-To-Host Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam.
Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Dendi Gustinandar mengakui pihaknya telah menerima masukan dari para pelaku usaha kepelabuhanan untuk merevisi peraturan sebelumnya.
“Yang menjadi menarik adalah konsep ini dibangun bersama dengan para pelaku usaha dan asosiasi, kira-kira lebih dari 6 bulan kita membangun komunikasi apa yang diinginkan pelaku usaha dalam dinamika perubahan dunia saat ini,” kata Dendi saat mendampingi Kepala BP Batam dalam Sosialisasi Pembaruan Sistem Informasi Kepelabuhanan di Hotel Planet Holiday, Nagoya, Senin (28/11/2022).
Ia mencontohkan dalam perka tersebut disebutkan prosedur pembayaran jasa kepelabuhanan yang semula melibatkan 9 verifikator dengan 12 alur kegiatan, kini hanya perlu melalui 5 verifikator dengan 8 alur kegiatan. Hal ini menurutnya akan lebih efisien karena layanan menjadi ringkas dan pada gilirannya berimbas pada efisiensi biaya logistik.
“Pemangkasan birokrasi layanan ini tentunya untuk bagaimana layanan menjadi lebih cepat dan ujung tombaknya adalah efisiensi untuk menurunkan biaya logistik, kita akan lakukan itu,” ujar Dendi.
“Proses verifikasi pelayanan jasa kepelabuhanan kini dilakukan hanya dalam proses 1 hari dengan catatan seluruh dokumen yang dilampirkan pengguna jasa telah lengkap,” sambung Dendi.
Sistem Host to Host merupakan sistem transaksi online yang menghubungkan sever Bank yang ditunjuk secara langsung oleh pengguna jasa menggunakan sistem BP Batam Seaport Information Management System (B-SIMS).
Kini proses pembayaran seluruh layanan jasa kepelabuhanan seperti kegiatan pemanduan, penundaan, bongkar, muat, dan jasa lainnya telah dapat dilakukan melalui sistem Host to Host.
Ia meyakini dengan revisi Perka tersebut, menandai suatu era modernisasi bagi pihaknya yang berorientasi kepada pelayanan lebih cepat, mudah, efisien dan mempunyai tingkat keakurasian yang tinggi.
Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala BP Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Host-To-Host Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam.
Dengan terbitnya Perka tersebut, Muhammad Rudi menegaskan pihaknya senantiasa komitmen untuk memberikan kemudahan perizinan usaha, khususnya usaha bidang kemaritiman di pelabuhan Batam.
Hal itu ia sampaikan saat membuka sosialisasi Pembaruan Sistem Informasi Kepelabuhanan oleh Badan Usaha Pelabuhan di Hotel Planet Holiday, Nagoya, Senin (28/11/2022).
“Kita ingin proses perizinan yang sudah ada kalau masih bisa dipercepat, persyaratan masih bisa dikurangi, tentu akan kita laksanakan, tidak lain tujuannya untuk membangun Batam dalam semua sektor salah satu pelabuhan ini,” kata Muhammad Rudi.
Dalam Perka tersebut, BP Batam memangkas proses verifikasi pelayanan jasa kepelabuhanan. Prosedur pembayaran jasa kepelabuhanan yang semula melibatkan 9 verifikator dengan 12 alur kegiatan, kini hanya perlu melalui 5 verifikator saja dengan 8 alur kegiatan.
“Salah satu hari ini yang kita sampaikan administrasinya saja belum menyangkut fisik pelabuhan, administrasi ini yang mau kita selesaikan mudah-mudahan dalam sosialisasi ini mereka (pelaku usaha) bisa terima kalau pun tidak, saya kira ada masukan dari pada pelaksana di lapangan kepada BP Batam,” ujar Muhammad Rudi.
Ia juga menyampaikan pihaknya terus membuka diri untuk menerima masukan atau merevisi peraturan yang ada dari para pelaku usaha kepelabuhanan sehingga dapat menjadikan percepatan pelayanan dan efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha kepelabuhanan.
“Kalau masih ada masukan lagi, silahkan disampaikan nanti saya revisi lagi perka nya. Dan tentu hari ini menjadi momentum baik, kita berharap dengan dipermudahnya seluruh perizinan utamanya di pelabuhan semoga investasi berjalan baik dan maju,” harap Muhammad Rudi.
Sosialisasi tersebut mengundang 300 agen pelayaran dan turut dihadiri sejumlah asosiasi kepelabuhanan yaitu Ketua DPC Indonesian Shipping Agency Assosiasion (ISAA) Batam, Ketua Harian Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), Ketua Bidang Antarintansi Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Batam, Ketua Harian Asosiasi Tenaga Ahli Kepabeanan (ATAK) Batam, Ketua Korwil Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Kepulauan Riau, Perwakilan Indonesia National Shipowner Association (INSA) Batam, Perwakilan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), dan Perwakilan KSOP Khusus Batam.
Kepala BP Batam Lakukan Pelepasan Pipa Buatan Batam, Dukung Proyek Strategis Presiden di Lawe-Lawe
Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam, Muhammad Rudi lakukan pelepasan dan penyerahan perdana pipa terbesar di Indonesia yang berhasil diproduksi di Batam, dengan diameter 52 inch, bertempat di Kawasan Industri Terpadu Kabil, pada Kamis (24/11/2022).
Pipa 52 inch ini merupakan proyek pembuatan pipa penyalur lepas pantai (offshore line pipe) terbesar yang pernah dihasilkan oleh pabrikan dalam negeri dan digunakan untuk proyek dalam negeri yang berhasil diproduksi oleh PT. DSAW di Batam.
Pipa produksi Batam ini akan mendukung Proyek Kilang Minyak Pertamina di Lawe-Lawe, Balikpapan, Kalimantan Timur.
“baru saja kami bersama-sama Pak Kris Wiluan dan Pak Agung, melaksanakan pelepasan pembuatan pipa buatan anak negeri (Batam), dengan diameter 52 inch untuk RDMP Lawe-Lawe Balikpapan.” ujar Muhammad Rudi sumringah.
Lebih lanjut, ia mengatakan proyek ini akan menjadi yang pertama dan kebanggaan bagi Batam karena turut mendukung arahan Presiden Joko Widodo dalam Proyek Strategis Nasional Pemerintah, yang ia diharapkan dapat diikuti oleh proyek-proyek besar Batam lainnya kedepan.
“Kebanggaan besar bagi Batam, produksi kita dapat berkontribusi bagi Proyek Strategis Nasional Pemerintah. Semoga ada kedua ketiga dan seterusnya. Sehingga Batam Jaya untuk kita semua.” Katanya.
Supply 52 Inch Offshore Line Pipe ini akan digunakan untuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Lawe-Lawe di Kilang Balikpapan, sebagai proyek terbesar Pertamina yang merupakan merupakan bagian dari upaya besar yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi nasional.
Proyek RDMP (Refinery Development Master Plan) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun oleh Pertamina juga dalam rangka pengembangan kapasitas pengolahan minyak yang sudah ada untuk pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri.
PT. Kilang Pertamina Internasional melalui kontraktor EPC, China Petroleum Pipeline Engineering dan Hutama Kara telah memberikan kepercayaan kepada PT. Dwi Sumber Arca Waja (DSAW) Batam untuk memproduksi pipa 52 inch sekaligus sebagai Pipa Lepas Pantai terbesar pertama yang diproduksi di Indonesia.
Chairman Citramas Grup dan PT. Dwi Sumber Arca Waja (DSAW), Kris Wiluan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaranya yang telah bekerja keras dengan inovasi yang dilakukan. Ia turut menyampaikan apresiasi atas dukungan dari BP Batam.
“Terima kasih kepada BP Batam atas dukungan prasarana Kawasan dan infrastruktur yang disediakan untuk Kawasan Industri Kabil. Dengan kerja keras, kami berhasil dan dengan bangga dapat mempersembahkan produk pipa terbaik untuk mendukung proyek strategis nasional ini,” Chairman Citramas Grup, Kris Wiluan.
Kris mengaku senang mampu menyelesaikan pembuatannya dengan baik, meskipun melalui proses produksi dan persyaratan quality yang sangat tinggi. Ditambah lagi, Pipa diameter 52 inch, tebal 1 inch, volume: 1200 batang (14 km) ini akan mendukung mega proyek Pertamina di Lawe-Lawe.
Turut Hadir Wahyu Widodo Kabid Penanganan Kecelakan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kameritiman dan Investasi, Agung Eka Purnawan dari PT. Kilang Pertamina Internasional, Jajaran Pejabat BP Batam serta stakeholders terkait.
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) maksimalkan peluang investasi Kota Batam melalui kegiatan pameran Infrastructure Connect.
Kegiatan tersebut diagendakan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 23-25 November 2022, di Hall D2 Jakarta International Expo, Kemayoran.
Infrastructure Connect merupakan acara puncak dari rangkaian Hari Bangunan Indonesia yang jatuh pada 11 November.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi 3 pameran penting, antara lain Indonesia Infrastructure Week (IIW) oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Konstruksi Indonesia oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, dan Beton Indonesia oleh Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I).
Infrastructure Connect pada tahun 2022 ini bertema “Bangga Produk Dalam Negeri, Pulihkan Ekonomi Bangsa”.
Pameran ini dibuka langsung oleh Menteri PUPR RI, Mochamad Basoeki Hadimoeljono, pada Rabu (23/11/2022).
Dalam sambutannya, Basoeki menegaskan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dan meminimalisir kegiatan impor, sesuai perintah Presiden RI.
Ia juga mendorong pembangunan pabrik dalam negeri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
“Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik dari semua pihak, kita bisa maju bersama di bidang jasa konstruksi,” harap Basoeki.
Energi Terbarukan Jadi Fokus Promosi BP Batam
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir Widyasa, memperentasikan peluang Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kota Batam.
Irfan mengatakan, sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, saat ini Kota Batam tengah disiapkan untuk menjadi Hub Pengembangan EBT.
Dimana EBT Kepri sendiri telah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Skala Besar di Batam.
Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN.
“Pengembangan PLTS Terapung di Kota Batam akan dilakukan pada dua waduk, yaitu Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi,” kata Irfan.
Irfan melanjutkan, BP Batam akan terus mendorong EBT sebagai salah satu fokus untuk menambah daya tarik investasi Kota Batam.
“EBT memiliki peluang bisnis yang besar. Sektor energi juga menjadi perhatian dunia. Ini otomatis akan meningkatkan daya saing Batam,” ujar Irfan optimis.
“Kami berharap, kegiatan ini mampu memperluas jaringan dan meningkatkan kesempatan investasi di Kota Batam,” pungkasnya.
Sehubungan dengan maraknya berita hoax yang bermunculan ke ruang publik, Kepala Biro Humas, Promosi dan Humas BP Batam Ariastuty Sirait kembali angkat bicara. Kali ini ia ingin menanggapi berita seputar pengadaan mobil Pemadam Kebakaran (PBK) BP Batam yang disebutkan dalam sebuah artikel sebagai dugaan kendaraan bodong karena tidak berplat nomor.
Tuty mengatakan bahwa BP Batam dalam melaksanakan sebuah pengadaan senantiasa tunduk pada aturan yang berlaku dengan diasistensi oleh seluruh Instansi/Lembaga terkait. Sehingga, ia amat menyayangkan adanya pemberitaan yang merupakan opini berujung Hoax atau berita tidak benar.
“BP Batam dalam pelaksanaan suatu pengadaan pasti berkoordinasi dengan instansi/Lembaga terkait. Kami dikontrol dan diasistensi dengan baik oleh seluruh Instansi/Lembaga terkait. Sehingga semua prosedur peraturan yang berlaku, diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Kata Tuty.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa Mobil PBK di Bandara yang diduga tidak terpasang plat nomor, bukan karena tidak adanya bukti kepemilikan, melainkan sesuai dengan aturan yang berlaku di area kebandarudaraan.
“dokumen pengadaan atas mobil tersebut ada dan telah diperiksa oleh BPK RI. Dan mobil dimaksud tidak menggunakan plat nomor itu bukan bodong, hal tersebut karena menyesuaikan dengan aturan yang ada yakni Peraturan Menteri Perhubungan, mengingat Mobil Pemadam berada pada area kebandarudaraan.” Terang Tuty.
Sementara itu, hadir bersama Tuty, Kabag Administrasi Satuan Pemerika Intern Arie Handini juga menjelaskan bahwa mobil Damkar yang diberitakan sebagai dugaan mobil bodong, memang tidak berplat nomor sebagai bentuk kepatuhan BP Batam terhadap aturan kebandarudaraan yang tertuang dalam Permenhub 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menhub PM 33/2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara.
Termasuk, Peraturan Dirjen Perhubungan Udara tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil dan Pedoman Pengoperasian, Pemeliharaan dan Sistem Pelaporan Kendaraan/Peralatan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Pemadam Kebakaran PKP-PK
“jadi tidak berplat itu bukan berarti bodong ya, harus dilihat kontekstualnya, karena berada pada area vital yakni Bandar Udara, yang mana tidak diperkenankan mobil pemadam PKP-PK keluar dari area Bandara.” Lanjut Arie.
Selanjutnya, Arie menguraikan perbedaan nomor sejumlah mobil pada STNK dengan simak BMN, dikarenakan pada saat proses pemeriksaan BPK RI, aplikasi simak BMN belum dapat menginput jumlah huruf dan angka lebih dari 12 digit.
“hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan koreksi bersama BPK RI dan saat ini sudah selesai. Bahwa nomor mesin yg tercatat sama dengan STNK.” Kata Arie.
Arie mengatakan pihaknya sudah merekonsolidasi data kendaraan antara dokumen secara fisik dengan data SIMAK BMN.
Dalam kesempatan ini, Arie juga menyampaikan bahwa BP Batam berterima kasih atas asistensi dan monitoring yang dilakukan oleh BPK RI.
Sehingga pihaknya dapat menindaklanjuti hasil temuan dari pemeriksaan BPK dengan melengkapi seluruh dokumen pendukung kepemilikan berupa dokumen pengadaan kendaraan mobil Pemadam Kebakaran.
“kami sangat berterima kasih dengan asistensi seluruh pihak terkait. Dengan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI tentu akan menunjang pengelolaan dan tanggung jawab kami terhadap keuangan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Tutur Arie.
Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima penghargaan Anugerah Reksa Bandha sebagai bentuk Apresisasi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan pada hari Rabu (23/11/2022) bertempat di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan RI.
Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ini dihadiri oleh para Pimpinan Kementerian dan Lembaga dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, wanita yang pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan bahwa penganugerahan ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun kultur menjaga aset Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh dari penerimaan negara.
"Melalui anugerah ini, pemerintah berupaya membangun kultur untuk menjaga aset BMN yang didapat (dibangun) dari penerimaan negara agar dapat dikelola dengan baik oleh Kementerian atau Lembaga yang menaunginya," kata Sri Mulyani.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sri Mulyani kepada Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang mewakili Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
Dalam kesempatan ini, BP Batam menerima penghargaan Kelompok I Kategori Sertifikasi BMN dan BP Batam keluar sebagai Juara 1, kemudian diikuti oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang pada Juara 2 dan Arsip Nasional Republik Indonesia pada Juara ke-3.
Anugerah ini merupakan yang ketiga kalinya diterima oleh BP Batam dimana pada tahun 2020 BP Batam meraih peringkat 3 dan peringkat 1 pada tahun 2021 untuk kategori yang sama.
Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang hadir menerima anugerah bergengsi ini menyampaikan bahwa sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bahwa penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi BP Batam untuk lebih giat lagi mengelola aset BMN sesuai ketentuan yang berlaku.
"Arahan Kepala BP Batam sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa mengelola aset BMN ini harus sesuai dengan ketentuan agar aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dari awal pengadaan hingga penghapusan nanti," ujar Wahjoe.
Ia turut mengatakan bahwa BP Batam melalui Biro Umum akan terus berkoordinasi dengan DJKN untuk mengamankan aset-aset di lingkungan BP Batam melalui sertifikasi aset BMN.
"Kami (melalui Biro Umum) akan bekerja sama dengan DJKN untuk melakukan sertifikasi aset BMN di lingkungan BP Batam," tutur Wahjoe.
"Jika aset-aset BMN tersebut sudah tersertifikasi dengan baik, maka optimalisasi aset dapat terwujud dan tentu saja BP Batam akan mendapat nilai tambah sehingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kita dapat terus bertambah," tutup Wahjoe.
Turut hadir mendampingi Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Kepala Biro Umum Budi Susilo serta Kepala Bagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset M. Taofan. (mi)
Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam yang diwakilkan oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Panama untuk Indonesia, H.E. Manuel Antonio Saturno Escala pada Selasa (22/11/2022) di Ruang Rapat Wakil Kepala BP Batam.
Kunjungan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Panama untuk Indonesia ini bertujuan untuk melihat potensi kawasan Batam dan berbagai kemungkinan kerja sama ekonomi yang dapat dilakukan.
“Kami datang ke Batam untuk melihat berbagai potensi kerja sama ekonomi terutama di bidang maritim untuk memperkuat hubungan antara Panama dengan Indonesia,” ungkap Manuel.
“Saat ini sangat banyak kapal dengan bendera Panama yang melintas di perairan Indonesia (Selat Malaka) dan berdasarkan hal tersebut kami ingin kerja sama antara kedua negara dapat ditingkatkan sehingga berbagai potensi peningkatan ekonomi dapat terwujud, ” sambung Manuel.
Manuel berharap kapal-kapal dengan bendara Panama tersebut dapat didaftarkan melalui perwakilan perusahaan perkapalan Panama di Jakarta tanpa perlu melalui negara lainnya.
Disamping itu, Manuel turut berharap agar Indonesia khususnya Batam melalui BP Batam dapat mewujudkan kerja sama bilateral tersebut dengan penandatanganan MoU di kemudian hari .
“Kami berharap setelah pertemuan ini, berbagai potensi kerja sama yang sekiranya bisa diwujudkan agar dapat dituangkan dalam MoU” tutup Manuel.
Merespons hal tersebut, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto menyampaikan bahwa Batam saat ini harus belajar banyak dari pengalaman maritim yang dimiliki Panama.
“Dengan pengalaman maritim yang dimiliki oleh Panama, kita akan terus belajar dan saling bertukar informasi untuk mewujudkan kerja sama agar peningkatan investasi di Batam dapat tercapai,” ujar Purwiyanto.
Pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyusunan APBN di Kementerian Keuangan ini turut mengatakan bahwa pertemuan ini akan ia laporkan kepada Kepala BP Batam, Muhammad Rudi agar berbagai potensi kerja sama hingga rencana penandatanganan MoU antara BP Batam dengan Pemerintah Panama dapat diwujudkan.
Disela-sela kunjungannya ke Batam, rombongan Dubes Panama untuk Indonesia menyempatkan untuk berkunjung dan menikmati asrinya Taman Rusa Sekupang yang baru saja diresmikan pada bulan Maret lalu.
Turut hadir mendampingi Wakil Kepala BP Batam, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait; Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko, Asep Lili Holilulloh; General Manager Pelabuhan Barang, Ferry Wise Manullang; dan Kepala Bagian Dukungan Strategis Pimpinan dan Protokol, Sthefani Barlian.
Tanggapi Berita Hoax, BP Batam Jelaskan Pekerjaan Pavement Runway Bandara Selesai Sesuai Kontrak
Batam - Menanggapi beberapa informasi yang keliru pada sejumlah pemberitaan terkait kelebihan pembayaran dari pekerjaan proyek Pengembangan Pavement Runway Service Performance yang dilaksanakan oleh BP Batam, maka Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait menyampaikan bahwa informasi tersebut adalah informasi hoax atau tidak benar.
“Kami perlu luruskan bahwa informasi yang beredar itu salah. Potret table yang digambarkan dalam sebuah berita yang seolah menggambarkan bahwa temuan BPK sejumlah 1 Milliar itu tidak valid. Yang benar itu seratus Sembilan Belas Juta, bukan 1 M.” Kata Tuty.
Bersama Tuty, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 5127) Boy Zasmita menyampaikan bahwa Pengembangan Pavement Runway di Bandara Hang Nadim, telah selesai dilaksanakan sesuai kontrak BP Batam dengan kontraktor Waskita Karya.
“Probity audit dari BPK yang benar adalah 119 juta (seratus sembilan belas juta rupiah). Dan dari hasil audit tersebut, pihak kontraktor telah bertanggung jawab menyelesaikannya dengan melakukan pembayaran secara langsung kepada negara dalam hal ini Kementerian Keuangan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sehingga angka 1 M itu sungguh tidak benar. Semua bukti transfer kontraktor kepada rekening negara (Kemenkeu) dan hasil audit BPK, kami siap publikasikan jika diperlukan.” Kata Boy.
Lebih lanjut ,Boy menerangkan dengan rinci dalam pelaksanaannya, proyek harus dilaksanakan addendum dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Pekerjaan di bandara harus dioperasikan di malam hari, agar tidak menganggu kegiatan kebandarudaraan pada siang hari. Tim bekerja full di runway panjangnya 4.025 m. Sehingga tidak boleh mengganguu waktu take off dan landing.
b. Kemudian, dalam pelaksanannya setelah selesai, dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK RI terhadap pelaksanaan kegiatan ini.
“Hasil audit BPK sendiri sebesar Rp. 119.060.317. Pihak kontraktor telah mengembalikan uangnya kepada negara melalui rekening Kementerian Keuangan atau sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak.” Lanjut Boy merinci dengan bukti transfer.
Pria berkacamata ini juga menambahkan, bahwa pada setiap proses keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan perbandingan hasil pada final quantity yang dilakukan oleh kontraktor, sesuai dengan aturan yang berlaku juga dikenakan sanksi denda, yang harus dibayarkan pihak kontraktor kepada Negara dalam hal ini Kementerian Keuangan.
“Mereka ini semua sudah bayar secara langsung kepada kemenkeu, dibayarkan kepada PNBP kementerian Keuangan sehingga tidak ada kerugian negara. Sebaliknya negara mendapatkan penambahan PNBP.” Ungkap Boy Zasmita.
Selanjutnya Boy juga menegaskan bahwa Pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak dan semua pelaksanaan pekerjaan bandara dikontrol dan diasistensi oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Bandar Udara, Panel Ahli Kementerian Perhubungan, Tim Pengamanan Proyek Strategis Nasional dari Kajati Kepri dan Ahli Kontrak dari LKPP.
“Kami dikontrol dan diasistensi dengan baik oleh seluruh Instansi/Lembaga terkait. Sehingga semua prosedur peraturan yang berlaku, diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Pungkas Boy Zasmita.
Akselerasi Investasi di KEK Batam Aero Technic, Menko Airlangga Dorong Bisnis Aviasi Berbasis MRO Dilakukan di Dalam Negeri
Upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional terus dilakukan Pemerintah, salah satunya dengan meningkatkan iklim investasi dan bisnis di Indonesia, termasuk pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Bersama dengan Duta Besar Kanada untuk Indonesia Nadia Burger dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Batam guna meninjau langsung perkembangan KEK Batam Aero Technic (BAT) dan KEK Nongsa Digital Park (NDP), Jumat (4/11).
Kunjungan tersebut sebagai showcase bahwa Indonesia siap menerima investasi untuk pengembangan industri semikonduktor, digital talent, serta berbagai usulan proyek yang telah dibahas pada kunjungan kerja di Washington DC beberapa waktu yang lalu.
“Pertama kunjungannya ke Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic. Tadi kita tinjau fasilitas yang ada. Dan ditambahkan bahwa kedepan dibutuhkan kerja sama untuk engine maintenance, saat ini kami sedang bicara dengan General Electric dan kami mengarahkannya ke BAT. Engine maintenance ini sangat diperlukan, apalagi Batam Aero Technic memiliki 600 engine. Jadi itu sudah captive market sendiri,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, KEK BAT beroperasi sebagai KEK berdasarkan PP Nomor 67 Tahun 2021 dan berfokus pada kegiatan industri berbasis Maintenance, Repair, dan Overhaul (MRO) pesawat udara serta logistik. Menko Airlangga beserta rombongan juga berkesempatan melihat langsung perkembangan di KEK BAT berupa beberapa hanggar baru dan component shop.
KEK BAT sendiri telah terintegrasi dengan Bandara Hang Nadim dan membuat KEK BAT terhubung dengan berbagai fasilitas seperti runway pesawat, penyediaan bahan bakar pesawat, hingga air dan listrik yang mampu melancarkan aktivitas industri MRO yang dilakukan.
Dengan luas lahan KEK BAT sebesar 30 hektare, saat ini sudah digunakan 60% dari total luas lahannya. Dari total komitmen investasi sebesar Rp7,29 triliun s.d. 2023, sampai saat ini telah terealisasi sebesar Rp567 miliar dan telah menyerap 1.404 tenaga kerja dari target 9.976 tenaga kerja di tahun 2030.
Dalam jangka menengah, KEK BAT diharapkan mampu menangkap berbagai peluang dari pasar Asia Pasifik yang memiliki sekitar 12.000 unit pesawat dan nilai bisnis sebesar USD100 miliar pada tahun 2025. Dengan dibangunnya BAT ini diperkirakan akan menghemat devisa 65% s.d. 70% dari kebutuhan MRO dari maskapai penerbangan nasional atau senilai Rp26 triliun per tahun.
Sementara itu dalam bidang MRO, terdapat potensi kemitraan strategis dengan beberapa perusahaan dari AS dan Kanada seperti Goodrich, Rockwell Collins, Proponent, Collins Aerospace, Boeing, Teledyne Technologies, Meggitt, Honeywell, dan Hamilton Sundstrand.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menko Airlangga turut didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota Batam, Kepala Badan Pengusahaan Batam, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional, dan Staf Ahli Kemenko Perekonomian. (nck)
Batam - Suplai air minum di Kota Batam berasal dari produksi air di 6 WTP yang tersebar di Pulau Batam, dengan total kapasitas yang terdistribusi saat ini sebesar 3.430 lpd dari total kapasitas terpasangnya sebesar 3.610 lpd.
Batam merupakan wilayah dengan kontur tanah yang tidak memiliki sumber mata air. Topografi permukaan juga memunculkan potensi relief ruang-ruang stress area.
Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam, Memet E. Rachmat mengatakan, stress area di Batam tersebar di wilayah timur sampai barat kota Batam yang artinya menyeluruh, hampir setiap kecamatan memiliki stress area.
Stress area ini dikarenakan oleh kondisi topografi atau elevasi mengakibatkan tekanan tidak cukup untuk membawa air sampai ke titik tertentu pada elevasi yang tinggi, kapasitas jaringan pipa yang kurang, kapasitas produksi air yang menurun disebabkan fluktuatif pada kondisi air di waduk dan WTP.
Lebih lanjut Memet mengatakan pelanggan yang berada di stress area kurang lebih sebanyak 11.258 pelanggan atau sekitar 4%, dengan rata-rata durasi aliran < 8 jam.
Sementara jumlah pelanggan aktif saat ini berjumlah 297.358, dimana terjadi penambahan signifikan sebanyak 18.218 pelanggan terjadi dari akhir tahun 2020.
"Stress area ini disebabkan antara lain oleh kondisi topografi, kapasitas jaringan pipa yang tidak memadai, kapasitas produksi yang tidak mencukupi dan lainnya. Ini yang menjadi concern kami. " kata Memet.
Salah satu contoh kondisi yang ia uraikan adalah pemenuhan kebutuhan air bersih yang belum maksimal bagi warga di Perumahan Putra Jaya, Tanjung Uncang.
"Sebagai ilustrasi kondisi disana, suplai airnya sampai dengan saat ini masih mendapatkan durasi suplai yang terbatas. Air hanya mengalir pada malam hari." ujar Memet.
Menurut pihaknya, masalah utama dari kondisi tersebut adalah keterbatasan air dari Instalasi jaringan pipa yang ada saat ini, kontur tanah dan area yang berada diujung pelayanan juga merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan kuantitas suplai air bersih perpipaan.
Saat ditanya perihal upaya yang telah dilakukan pihaknya, Memet mengatakan SPAM Batam telah melakukan upaya-upaya teknis untuk dapat memberikan penambahan waktu durasi suplai bagi warga di wilayah tersebut.
"langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim teknis adalah melakukan pengaturan dan simulasi pengaturan suplai dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang, agar dapat menambah suplai ke area Tanjung Uncang serta aktifitas pengaturan suplai lainnya." sambung Tuty.
Paralel dengan pengaturan suplai ini, SPAM Batam terus mengoptimalkan penambahan pengiriman mobil tangki sebagai upaya paling memungkinkan untuk dilakukan untuk saat ini.
Selain itu langkah dan upaya percepatan juga akan dilakukan dengan segera yaitu pemasangan pipa jaringan ke area tersebut.
Sementara itu, ditemui di kesempatan yang berbeda, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait menyatakan pihak BP Batam telah menyiapkan berbagai perencanaan sebagai langkah-langkah kedepan mengantisipasi situasi kritikal pada stress area.
"Upaya terus dilakukan agar warga di stress area mendapatkan penambahan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari." kata wanita yang kerap disapa Tuty ini.
Selanjutnya, upaya lain yang segera akan terealisasi adalah penambahan kapasitas produksi di Instalasi Muka Kuning sebesar 350 L/S.
Ditambah dengan pemasangan jaringan perpipaan menjadi terobosan jangka pendek-menengah guna menambah durasi suplai pada area ujung atau stress area.
"Kami terus optimalkan melakukan pengaturan jaringan perpipaan untuk menambah durasi aliran suplai air. Langkah jangka pendek, menengah dan jangka panjang kami sedang siapkan, untuk dapat memenuhi kebutuhan air yang optimal bagi masyarakat." Kata Tuty.
Solusi jangka menengah yang sedang disiapkan pihak BP Batam untuk dapat meningkatkan ketersediaan air di Kota Batam adalah membangun WTP 350 Lpd di Mukakuning yang akan membantu untuk mengurangi stress area di Batu Aji dan Batam Kota.
Perluasan daerah layanan WTP eksisting juga akan dilakukan seiring dengan bertambahnya WTP yang akan dibangun, sehingga semakin optimal cakupan wilayah layanan dan meningkatkan jam pelayanan air menjadi 24 jam.
Selain itu peningkatan kinerja unit pengolahan juga tetap dilakukan agar produksi air maksimal, dan perkuatan pipa distribusi juga terus dilakukan, sehingga stress area dapat diselesaikan.
"dengan langkah-langkah yang tengah kami upayakan, kami sangat berharap seluruh masyarakat dapat mendapatkan kebutuhannya akan air secara optimal. Kita harapkan rencana-rencana jangka menengah-panjang, dapat terlaksana sesuai target." Pungkas Tuty.
