Jakarta, 9 Maret 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan upaya peningkatan kredibilitas industri asuransi nasional sebagai salah satu program kerja prioritas antara lain dengan memastikan kesiapan para pelaku industri untuk mengimplementasikan PSAK 74 tentang Kontrak Asuransi pada 1 Januari 2025.
“Kami berharap agar penerapan PSAK 74 yang diadopsi dari IFRS 17 dapat mengatasi isu asymmetric information yang menyulitkan para stakeholder terkait, baik konsumen, investor, dan juga regulator, untuk mendapatkan gambaran yang benar dan lengkap mengenai kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan asuransi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.
Menurut Ogi, sektor industri perasuransian memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, baik sebagai provider jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko bagi masyarakat dan pelaku usaha, maupun sebagai investor institusional yang mengisi kebutuhan pendanaan jangka panjang.
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir muncul berbagai permasalahan yang dialami oleh beberapa pelaku industri asuransi yang tentunya berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan kapasitas pelaku industri asuransi nasional.
Penerapan PSAK 74 itu, lanjut Ogi sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) wajib menyampaikan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar laporan keuangan yang ditetapkan oleh Komite Standar Laporan Keuangan, dimana Komite Standar Laporan Keuangan tersebut ditetapkan oleh Keputusan Presiden.
Sebagai langkah awal dari peran aktif untuk mendorong penerapan PSAK 74 dimaksud, OJK pada tanggal 31 Oktober 2022 telah membentuk Steering Committee Implementasi PSAK 74 yang diketuai oleh Anggota Dewan Komisioner OJK dan beranggotakan perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Institut Akuntan Publik Indonesia, Persatuan Aktuaris Indonesia, Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Working Group Implementasi PSAK 74.
Keberadaan Steering Committee dimaksud diharapkan dapat memberikan solusi dan/atau kebijakan yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pada level teknis operasional. Pada tanggal 21 Februari 2023, Steering Committee telah melaksanakan rapat untuk membahas beberapa isu strategis, di antaranya terkait High-Level Roadmap Implementasi PSAK 74 dan output persiapan implementasi PSAK 74 pada tahun 2023.
Selain itu, dalam rapat tersebut Working Group Implementasi PSAK 74 menyampaikan laporan mengenai program kerja yang telah berjalan selama tahun 2022, khususnya penyusunan gap analysis untuk mengidentifikasi kesiapan para pelaku industri asuransi nasional dalam mengimplementasikan PSAK 74. (nck)
Jakarta, 8 Maret 2023. Penyelenggaraan Pemerintah bersih dan bebas dari korupsi merupakan syarat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu (8/03).
Sebelum memaparkan terkait aksi pencegahan korupsi, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut mengawali paparannya dengan menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai 5,3% (yoy) pada tahun 2022 yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ini juga menjadi yang tertinggi kedua di antara negara G20 (setelah Arab Saudi). Adapun probabilitas resesi ekonomi Indonesia tergolong rendah, yakni hanya 3%, jika dibandingkan sebagian besar negara di dunia.
“Artinya 97% insyaallah tidak ada resesi,” kata Menko Airlangga.
Lebih lanjut Menko Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak bonus demografi sampai sepuluh tahun ke depan. Momentum yang hanya sekali terjadi dalam sejarah suatu bangsa perlu diperhatikan agar Indonesia dapat melompat menjadi high income country. Untuk itu, seluruh sumber daya bangsa harus dioptimalkan, dan salah satunya dengan melakukan pencegahan korupsi, termasuk dengan menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Perlu diketahui, di tahun 2018, Stranas PK menjadi pilar utama untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Untuk tahun 2023-2024, aksi pencegahan korupsi terdiri dari 3 fokus yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Sebagai penjabaran dari fokus dan sasaran Stranas PK, dibentuklah program dan kegiatan yang merupakan wujud aksi dari pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor perizinan dan tata niaga.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Stranas PK, Lembaga National Single Window, dan Kementerian/Lembaga terkait telah bersinergi untuk membangun Neraca Komoditas sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah di bidang ekspor-impor. Neraca Komoditas sendiri merupakan pengembangan dari dashboard pangan impor strategis sejak rencana aksi Stranas PK tahun 2019-2020 dan rencana aksi Stranas PK 2021-2022. Neraca komoditas ini berbasis sistem yang terintegrasi di dalam Indonesia National Single Window (INSW).
“INSW ini juga menggabungkan dua sistem yakni Logistik, Bea Cukai, Pelabuhan, dan juga terkait dengan neraca komoditas. Dan tentu dengan satu Indonesia National Single Window, seluruh proses akan terlaksana secara transparan dan siapapun bisa mengakses. Inilah satu hal yang membedakan, bahwa sebelumnya proses itu terkotak-kotak di Kementerian/Lembaga. Dan dengan Neraca Komoditas, seluruhnya berbasis transparansi dan berbasis sistem. Jadi kalau bicara digital government, ini yang menjadi awal dari digital government, dimana seluruh proses tidak mengenal Sabtu-Minggu,” jelas Menko Airlangga.
Adapun output Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor Tahun 2023-2024 terdiri atas 3 milestone yaitu implementasi Neraca Komoditas Transisi, implementasi single submission perizinan ekspor impor, dan penyederhanaan persyaratan serta proses bisnis verifikasi.
“Tiga milestone tersebut diharapkan bisa menyelesaikan ekspor-impor dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” kata Menko Airlangga.
Selanjutnya, Menko Airlangga dalam kesempatan terssebut juga menjelaskan bahwa Kemenko Perekonomian juga berhasil mengoordinasikan One Map Policy untuk menjadi solusi permasalahan tumpang tindih lahan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme penyelesaian dari tumpang tindih lahan juga sudah jelas dan sudah diatur.
“Kita sudah selesai 85 tematik tuntas dan kita tambahkan 153 tematik, totalnya 153. Dan di harapakan tahun ini dan tahun depan bisa diselesaikan,” ungkap Menko Airlangga.
Sebelum menutup penjelasanya, Menko Airlangga mengungkapkan terkait balance positif sebuah perdagangan. “Alhamdulillah Indonesia hampir dengan semua negara positif. Dengan India, dengan Amerika Serikat, dengan Eropa, neraca kita positif,” ungkap Menko Airlangga.
Menutup penjelasannya, Menko Airlangga berharap penandatanganan ini menjadi milestone penguatan komitmen Kementerian dan Lembaga dalam aksi pencegahan korupsi.
Dalam sesi doorstop usai acara tersebut, kepada awak media Menko Airlangga juga menjelaskan terkait upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah. Kepala Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota didorong untuk menjaga komoditas-komoditas yang kelihatannya bergerak, termasuk didalamnya beras kemudian dan beberapa komoditas lain.
“Tentu kerja sama antar daerah menjadi penting dan yang kedua, komunikasi kepada publik juga menjadi penting. Dan tentu pada bulan Maret ini akan ada musim panen beras. Dimana kami dengan arahan Bapak Presiden, meminta Bulog untuk menyerap beras dari masyarakat sehingga tentu satu pihak kita menjaga inflasi, tetapi di pihak lain kita juga menjaga nilai tukar petani. Jangan sampai pada saat sebelum panen harga beras meningkat tapi pada saat panen harganya anjlok,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara penandatanganan tersebut Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Investasi, Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan para eselon 1 Kementerian terkait. (nck)
Jakarta, 27 Februari 2023. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 Februari 2023 ini menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) tetap tumbuh kuat, sehingga berkontribusi mempertahankan kinerja perekonomian nasional di tengah masih tingginya ketidakpastian global.
Kinerja perekonomian global di awal tahun 2023 secara umum berada di atas ekspektasi khususnya di AS dan Eropa khususnya untuk pasar tenaga kerja yang persisten kuat dan indikator sektor riil lainnya bergerak positif. Selain itu, reopening perekonomian Tiongkok juga meningkatkan optimisme bahwa resesi global dapat dihindari. Namun demikian, pengetatan kebijakan moneter global diperkirakan terus berlanjut seiring penurunan inflasi yang lambat. Selain itu, harga komoditas yang terus turun perlu dicermati.
Di tengah dinamika perekonomian global tersebut, indikator perekonomian domestik terpantau tetap solid. Neraca dagang melanjutkan surplus di Januari 2023, begitupun Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur juga terus berada di zona ekspansi dalam kurun waktu 17 bulan terakhir. Optimisme dan konsumsi masyarakat juga mencatatkan perbaikan yang terkonfirmasi dari kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Penjualan Ritel.
Di asar saham, IHSG sampai dengan 24 Februari 2023 tercatat menguat sebesar 0,25 persen mtd seiring investor non-resident yang membukukan inflow sebesar Rp3,38 triliun. Secara ytd, IHSG menguat tipis 0,09 persen dengan inflow investor non-resident sebesar Rp162,8 miliar.
Sementara, di pasar obligasi, indeks ICBI menguat 0,04 persen mtd (1,53 persen ytd) ke level 350,07. Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp84,2 miliar secara mtd dan Rp177,2 miliar secara ytd.
Di pasar SBN, non-resident mencatatkan outflow Rp5,82 triliun (mtd) namun secara ytd membukukan inflow sebesar Rp43,88 triliun. Adapun rata-rata yield SBN pada seluruh tenor secara mtd naik sebesar 6,20 bps, namun demikian secara ytd masih menguat (turun) sebesar 12,66 bps.
Lebih lanjut, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana1 tercatat sebesar Rp509,18 triliun atau menurun 0,05 persen (mtd) dengan investor Reksa Dana membukukan net subscription sebesar Rp3,96 triliun (mtd). Secara ytd, NAB reksa dana tumbuh 0,85 persen dan tercatat net subscription sebesar Rp7,88 triliun.
Penghimpunan dana oleh perusahaan melalui pasar modal hingga 24 Februari 2023 tercatat sebesar Rp35,8 triliun, dengan jumlah emiten baru tercatat sebanyak 17 emiten. Di pipeline, masih terdapat 73 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp108,4 triliun yang diantaranya merupakan rencana IPO yang akan dilakukan oleh 45 calon Emiten Baru.
Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, telah terdapat 16 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 360 penerbit, 142.474 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp778,5 miliar.
Tren pertumbuhan jumlah investor terus berlanjut dengan jumlah investor pasar modal mencapai 10,60 juta investor per 23 Februari 2023.
Kredit perbankan pada Januari 2023 tumbuh sebesar 10,53 persen yoy (Desember 2022: 11,35 persen yoy) menjadi Rp6.310,88 triliun. Penguatan kredit tersebut utamanya ditopang oleh kredit investasi dan kredit modal kerja yang masing-masing tumbuh sebesar 12,61 persen yoy dan 10,03 persen yoy. Secara mtm, nominal kredit perbankan Januari 2023 turun 1,75 persen mtm atau turun sebesar Rp112,68 triliun, yang merupakan siklus yang terjadi pada awal tahun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Januari 2023 tercatat tumbuh sebesar 8,03 persen yoy (Desember 2022: 9,01 persen yoy) menjadi Rp7.953,8 triliun, dengan giro sebagai main driver. Secara mtm, DPK Januari 2023 turun 2,45 persen atau turun sebesar Rp199,77 triliun.
Likuiditas industri perbankan di awal 2023 masih di atas threshold dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) pada Januari 2023 masing-masing tercatat sebesar 129,64 persen (Desember 2022: 137,67 persen) dan 29,13 persen (Desember 2022: 31,20 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.
Risiko kredit di awal 2023 terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,76 persen (Desember 2022: 0,71 persen) dan NPL gross sebesar 2,59 persen (Desember 2022: 2,44 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 pada Januari 2023 terus mencatatkan penurunan menjadi Rp435,74 triliun (Desember 2022: Rp469,15 triliun) dengan jumlah debitur yang menurun menjadi 2,02 juta nasabah (Desember 2022: 2,27 juta nasabah).
Posisi Devisa Neto (PDN) tercatat sebesar 1,51 persen (Desember 2022: 1,23 persen), jauh di bawah threshold 20 persen. Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan menguat menjadi sebesar 25,93 persen (Desember 2022: 25,63 persen).
Perkembangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen
OJK terus mengakselerasi perluasan akses keuangan regional melalui optimalisasi peran 487 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di 34 provinsi dan 453 kabupaten/kota, melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA), Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan program business matching lainnya.
Upaya perluasan akses keuangan tersebut juga dibarengi dengan program edukasi keuangan secara masif, baik secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial. Pada Januari 2023, OJK telah melaksanakan 23 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 6.526 orang peserta. Selain itu, Sikapi Uangmu, sebagai saluran media komunikasi berupa minisite dan aplikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital, telah memublikasikan konten edukasi keuangan sebanyak 33 konten, dengan jumlah pengunjung sebanyak 220.657 viewers. OJK akan terus melaksanakan affirmative action dengan mengintensifkan edukasi keuangan kepada vulnerable group, salah satunya adalah edukasi keuangan kepada masyarakat nelayan di Rumah Susun Marunda dan masyarakat pedesaan.
Sementara itu, sejak awal Januari hingga 17 Februari 2023, OJK telah menerima 41.963 layanan, termasuk 2.296 pengaduan, 34 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 129 sengketa yang masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK). Dari pengaduan tersebut, sebanyak 1.200 merupakan pengaduan sektor perbankan, 1.081 merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal. (nck)
Jakarta, 28 Februari 2023. Di tengah terpaan berbagai tantangan global, Pemerintah telah berhasil memastikan pemulihan ekonomi berjalan secara efektif. Kebijakan konstruktif PC-PEN merupakan kunci keberhasilan pemulihan ekonomi di Indonesia. PPKM yang saat ini telah resmi dicabut akan menjadi langkah untuk terus meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.
Memperhatikan kinerja berbagai leading indicator, baik dari sektor riil dan eksternal, prospek ekonomi Indonesia ke depan tentunya berada di level yang baik. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Keyakinan Konsumen yang masih optimis, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut, dan rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto yang masih dalam level aman.
“Kita tahu, pertumbuhan ekonomi kita bisa jaga di tahun kemarin sebesar 5,3% (yoy), dan tentunya ini merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi yang tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2023 bertajuk “Menjaga Momentum Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian”.
Langkah Pemerintah menghadapi tahun ini dipenuhi rasa optimisme, namun tetap waspada. Dalam memitigasi berbagai risiko tersebut, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama. Dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perpu Cipta Kerja, dan pengaturan DHE diharapkan memberikan kepastian hukum di tengah situasi yang tidak pasti. Kebijakan ini akan menjadi pilar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang memadai serta stabilitas keuangan dan nilai tukar.
Memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi dalam forum TPIP/TPID melalui strategi kebijakan 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hasil berbagai kebijakan tersebut mendorong Inflasi Indonesia berada dalam level terkendali. Tahun 2022, inflasi mencapai 5,5% (yoy) dibawah outlook dan Januari 2023 tercatat sebesar 5,28% (yoy).
Pemerintah juga memperhatikan berbagai kebijakan di jangka menengah dan panjang untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan yang didorong diantaranya melalui hilirisasi komoditas Sumber Daya Alam, mendorong industrialisasi, peningkatan kualitas SDM, serta dengan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Kebijakan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan juga tercermin dari hasil KTT G20 Tahun 2022 yang tertuang di dalam Leader’s Declaration. Selain itu, tahun ini Indonesia juga memegang Keketuaan ASEAN di mana Indonesia mendorong tema berbasis ekonomi. Di bawah tiga dorongan strategis yakni Recovery-Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability, ASEAN diharapkan akan mencapai 16 Priority Economic Deliverables (PED).
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga tak lupa menyampaikan pentingnya stabilitas politik dalam pelaksanaan kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan krisis. “Indonesia menjaga ASEAN dalam 20 tahun terakhir, menjadi region yang betul-betul secara politik stabil. Dan itu karena leadership-nya Indonesia. Indonesia dan ASEAN adalah the bright spot in the dark. Sehingga, itu lah yang mendorong keyakinan. Ketidakpastian ini kita dorong menjadi optimisme,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
HATAY, TURKEY— -- Dompet Dhuafa melalui Disaster Management Center (DMC) turut tergabung dalam Tim Indonesia Search and Rescue (INASAR) dan menyisir lokasi reruntuhan gempa di Turki.
(Selasa, 14/02/2023) waktu setempat, ditemani dengan Narwan selaku Manager Response-Recovery DMC Dompet Dhuafa dan dr. Sjarif Darmawan, Sp.B yang merupakan seorang dokter spesialis bedah RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa.
"Proses evakuasi korban gempa Turki siang ini ditemukan 5 korban meninggal dunia. Lokasinya di Çekmece, Distrik Antakya, Provinsi Hatay, Turki," terang Narwan melapor dari lokasi.
“Kita menyusuri lokasi-lokasi terdampak bencana. Namun kendala terbesar yakni cuaca yang dingin,” sambung Narwan.
Mereka menyusuri reruntuhan puing-puing gedung yang hancur akibat gempa bersama tim INASAR.
Teşekkür ederim atau yang berarti terima kasih, itu yang selalu diucapkan oleh keluarga korban yang masih hidup kepada relawan Indonesia di lapangan membantu menemukan korban dan menjalankan proses evakuasi.
Dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap juga menggunakan jaket dan penghangat tubuh, mereka memantau dan menyisir tempat terdampak.
Korban tewas akibat gempa bumi melewati 37.000 jiwa. Sebanyak 31.643 jiwa meninggal di Turki, sementara lebih dari 5.800 jiwa tewas di Suriah.
“Dompet Dhuafa akan turut bantu dalam aksi SAR-Evakuasi dan distribusi logistik,” lanjut Narwan.
“Saat ini, Indonesia dipercaya memimpin SAR International gabungan di sini, itu bergantian selama tujuh hari. Ya, evakuasi akan terus dilakukan, hingga kemarin pun masih ditemukan korban selamat, salah satunya ada ibu hamil,” sebut Narwan.
Melihat kebutuhan bantuan tenaga tambahan, DMC Dompet Dhuafa akan segera berangkatkan tim tambahan yang terdiri dari SAR-Evakuasi dan juga jurnalis.
“Rencana akan segera kami kirimkan tim tambahan guna bantu percepatan penanganan respons gempa bumi Turki-Suriah. Mohon doa dan dukungannya,” terang Haryo Mojopahit selaku Chief Executive DMC Dompet Dhuafa.
Sebelumnya Dompet Dhuafa mengirimkan bantuan Food Package di Distrik Antakya dan Distrik Kirikhan sebanyak 200 paket. Kawan Baik, Dompet Dhuafa penyintas gempa bumi Turki-Suriah masih membutuhkan uluran tangan kebaikan. Mari rapatkan barisan dan perkuat solidaritas dalam membantu saudara-saudara kita di Turki-Suriah. Kawan baik dapat mengirimkan bantuan dan doa melalui laman berikut https://digital.dompetdhuafa.org/donasi/gempaturki . Saatnya dunia Berdaya Hadapi Bencana. (nck)
Jakarta, 14 Februari 2023. Situasi ekonomi dunia saat ini belum baik-baik saja karena masih rentan oleh berbagai risiko (downside risk), misalnya inflasi dan suku bunga yang masih tinggi. Tetapi kondisi yang tidak mudah ini sekaligus menjadi sinyal agar semua negara mempersiapkan dan memperkuat sinergi ke depan. Di tengah berbagai terpaan tantangan global, Pemerintah Indonesia telah berhasil memastikan pemulihan ekonomi berjalan, dengan tetap menjaga penanganan pandemi dari sisi kesehatan berjalan secara efektif, salah satunya melalui kebijakan konstruktif PC-PEN.
“Ketika pandemi Covid-19 terjadi di 2020, usia kabinet masih 3 bulan, jadi ini menjadi tantangan besar karena tidak ada buku ataupun referensi bagaimana mengatasinya. Waktu itu seperti tidak ada cahaya di terowongan sampai-sampai kita tidak bisa melihat ujungnya. Pemerintah Indonesia mengambil jalan berbeda, tidak melalui lockdown karena kondisi ekonomi Indonesia berbeda dengan negara lain, melainkan melalui kebijakan ‘gas dan rem’ yang menyeimbangkan antara life dan livelihood,” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika menyampaikan keynote speech mewakili Presiden RI dalam H1 Global Research Briefing – 2023 Global & Indonesia Outlook, di Jakarta, Selasa (14/02).
Hasilnya perekonomian Indonesia tetap resilien di tengah perekonomian global yang terus mengalami periode pasang surut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 mampu tumbuh sebesar 5,01% (yoy), sehingga keseluruhan tahun 2022 mampu tumbuh solid sebesar 5,31% (ctc). Pertumbuhan PDB 2022 mencapai 5,31% (yoy), terutama didorong kinerja ekspor tumbuh 14,92% (yoy), konsumsi masyarakat naik 4,48% (yoy), dan juga investasi meningkat 3,33% (yoy).
Beberapa indikator sektor riil yang dirilis pada Januari 2023 menunjukkan optimisme kepercayaan konsumen dan dunia ke depan, semisal Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) masih bergerak di level optimis yakni 123,0 dan PMI Manufaktur masih di level ekspansif yakni 51,3. Sementara, inflasi per Desember 2022 terkendali di 5,51% setelah penyesuaian subsidi BBM pada September 2022.
“Secara paralel, Indonesia melakukan transformasi ekonomi melalui UU Cipta Kerja, sedangkan tidak ada negara lain yang melakukannya. Saat ini lingkungan bisnis berdasarkan UU Cipta Kerja. Undang-undang tersebut adalah terobosan yang akan mampu menahan perekonomian nasional (tetap pada jalurnya) dan memberikan kepastian kepada para pelaku bisnis,” ungkap Menko Airlangga.
Pada tahun 2023 masih akan berlangsung kondisi volatilitas global, misalnya dari harga komoditas, inflasi, kebijakan moneter yang lebih ketat, pemulihan ekonomi di Asia, serta konflik geopolitik global (perang Rusia-Ukraina). Kinerja perekonomian Indonesia sendiri diperkirakan akan mengalami moderasi sepanjang 2023 dengan prediksi pertumbuhan di akhir tahun nanti antara 4,7%-5,0%.
Langkah pemerintah menghadapi tahun ini dipenuhi rasa optimis namun tetap waspada. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama, contohnya yaitu bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan Perppu Cipta Kerja. Hal ini menjadi pilar menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang memadai, serta menjaga stabilitas keuangan dan nilai tukar.
“Seminar seperti ini bagus untuk menimbulkan kepercayaan diri dari para nasabah dan investor. Apalagi untuk berinvestasi dalam green economy bagusnya dimulai dari sekarang, dan jika tidak sekarang, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Misalnya Indonesia punya banyak potensi dalam carbon capture. Saat ini, mood investor sudah mulai kembali untuk Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga melakukan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar bisa disimpan minimal tiga bulan di dalam negeri, sehingga ke depannya Indonesia akan punya kekuatan untuk membiayai ekonomi (dari sana),” pungkas Menko Airlangga (nck)
Jakarta - Optimisme untuk terhindar dari resesi serta mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat kembali bangkit dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian global terkini. Sejumlah indikator perekonomian global diperkirakan tidak akan memberikan tekanan lebih dalam kepada pertumbuhan ekonomi global, bahkan IMF juga telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi gobal 2023 menjadi 2,9% dari yang sebelumnya berada pada level 2,7%.
Mencermati hal tersebut, Pemerintah tetap antisipatif dan menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah sektor akan dikuatkan dan diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, salah satunya yakni sektor industri.
“Merujuk data BPS, sektor manufaktur berkontribusi paling besar terhadap PDB dan di triwulan III-2022 mencapai 16,1%. Indeks Kepercayaan Industri di Kementerian Perindustrian sebesar 51,54 sedangkan PMI sudah merilis di angka 51,3 pada Januari 2023,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam Webinar Economic & Business Outlook 2023 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi, Jumat (3/02).
Dalam jangka pendek, untuk memperkuat konsumsi domestik yang diharapkan akan mendorong permintaan dari sektor industri dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Untuk jangka menengah panjang, Pemerintah melanjutkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
Sebagai salah negara di dunia dengan potensi sumber daya alam yang tinggi, Pemerintah juga bertekad menjadi Global Key Player industri hilirisasi berbasis komoditas. Pemerintah memfokuskan industri hilirisasi komoditas menjadi 3 kelompok, yakni industri berbasis agro seperti industri oleokimia, industri berbasis bahan tambang mineral seperti industri smelter mineral dan logam, dan industri berbasis migas dan batubara seperti proyek coal to methanol.
“Pemerintah juga terus mendorong potensi sumber daya alam. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia dan arahan Bapak Presiden agar ekspor bahan mentah terus dikurangi dan hilirisasi terus ditingkatkan,” kata Menko Airlangga.
Pemerintah juga tengah gencar menggalakkan hilirisasi komoditas berbasis mineral dan logam unggulan seperti bauksit, timah, dan nikel. Pemurnian dan pengolahan bauksit menjadi produk akhir aluminium ditargetkan dapat meningkatkan pendapatan nasional dari Rp21 triliun menjadi Rp62 triliun.
Hilirisasi logam timah juga diharapkan dapat menghasilkan logam tanah jarang (rare earth) yang merupakan komponen kritikal berbagai teknologi modern masa kini. Untuk sektor nikel, setelah hilirisasi fase awal berhasil dengan tumbuhnya smelter pirometalurgi yang memproduksi feronikel dan stainless steel, kini fase kedua dilaksanakan dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi baterai electric vehicle.
“Upaya hilirisasi tentu terus didorong untuk menambah nilai tambah industri. Pemerintah juga menyediakan beberapa hal seperti penyediaan infrastruktur industri, penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, menerbitkan insentif fiskal, tentu juga mendorong agar SDM-nya bisa mengikuti perkembangan teknologi,” tutup Menko Airlangga. (nck)
Jakarta, 2 Februari 2023. Otoritas Jasa Keuangan terus mengupayakan penyelesaian masalah di sejumlah perusahaan asuransi seraya memperkuat pengaturan dan pengawasan untuk semakin melindungi konsumen serta mendorong kemajuan industri asuransi yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.
Beberapa kasus perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL), PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life/PT AJK) dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dan Asuransi Jiwasraya secara intensif terus dilakukan proses penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk kasus PT WAL yang sudah dicabut izin usahanya oleh OJK pada Desember lalu, OJK terus memantau pelaksanaan program kerja Tim Likuidasi (TL) yang sudah diajukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS LB.
Sesuai UU 40/2007 tentang Perusahaan Terbatas dan anggaran dasar PT WAL pembentukan TL sepenuhnya merupakan kewenangan dari RUPS. Adapun kewenangan OJK atas pembentukan TL adalah melakukan verifikasi terhadap persyaratan administratif calon TL yang diajukan oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Saat ini, TL telah melakukan pendaftaran dan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, atas akta penetapan RUPS Sirkuler untuk membubarkan Perusahaan dan membentuk tim likuidasi tanggal 30 Desember 2022.
Sebelum RUPS Sirkuler memutuskan pembentukan tim likuidasi, OJK telah melakukan proses verifikasi calon TL yang diusulkan oleh pemegang saham dan disetujui oleh RUPS. Proses verifikasi yang dilakukan OJK mengacu kepada ketentuan Pasal 4 POJK 28/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, hanya dua orang calon TL yang memenuhi syarat dari tiga orang yang diajukan. Dengan demikian, pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sesuai dengan pengumuman yang telah dilakukan oleh TL dalam surat kabar tanggal 11 Januari 2023, maka Para Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, Karyawan, dan Kreditor lainnya dapat segera menyampaikan tagihan kepada TL dan untuk selanjutnya TL akan melakukan verifikasi atas dokumen pendukung yang menjadi dasar perhitungan penyelesaian kewajiban kepada para pihak.
Para pemegang polis agar memperhatikan batas waktu pendaftaran tagihan sesuai dengan pengumuman yang disampaikan TL yang diatur sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. OJK juga telah berkoordinasi dengan TL dan meminta TL untuk menangani proses pendaftar tagihan secara cepat, aman dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
OJK menghargai proses hukum yang sedang dilakukan Kepolisian RI yang telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait kasus PT WAL termasuk Pemegang Saham Pengendali dan keluarganya yang diduga melakukan tindak pidana atas nama Evelina Fadil Pietruschka, Manfred Armin Pietruschka, dan Rezanantha Pietruschka, dan OJK mendorong agar Pihak Kepolisian dapat menyita harta kekayaan milik PSP untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis.
OJK juga tetap meminta kepada Pemegang Saham Pengendali agar kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan PT WAL. Selain itu, OJK akan melakukan tindakan tegas terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, appointed actuary dan Konsultan Aktuaria yang memberikan jasa kepada PT WAL. (nck)
Jakarta, 30 Januari 2023. Kondisi perekonomian global tengah menunjukkan sejumlah perbaikan ditandai dengan terkendalinya laju inflasi, kenaikan harga energi yang tidak setinggi perkiraan semula, hingga adanya perubahan kebijakan Net-Zero Covid di Tiongkok yang memberikan optimisme bagi pemulihan ekonomi. Meskipun begitu, masih terdapat potensi penurunan permintaan luar negeri yang membayangi, terlihat dari proyeksi World Bank mengenai pertumbuhan volume perdagangan 2023 sebesar 1,6% atau turun dari angka 4% di tahun 2022.
Dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, Senin (30/01), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan bahwa di tengah kondisi tersebut, Pemerintah berupaya mendorong belanja dalam negeri, konsumsi dan investasi, serta beberapa sektor yang diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi nasional seperti sektor industri dan pariwisata.
“Kita lihat sinyal positifnya ada, dari Purchasing Managers’ Index (PMI) yang diterbitkan oleh BI angka di bulan Januari 53,3, kemudian untuk production level di angka 56,2, kemudian angka order from customer di angka 55 dan tentunya juga kita melihat impor, kredit dan yang lain arahnya positif dan pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh konsumsi dan ekspor dan kita harus menjaga domestic demand,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam keterangan pers bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno tersebut, Menko Airlangga menyebutkan bahwa nilai PMI yang positif tersebut membuktikan bahwa terdapat peningkatan pada tingkat kepercayaan konsumen. Selain itu, sektor industri juga dilaporkan memiliki tingkat Indeks Kepercayaan Industri (IKK) yang positif pada angka 51,54% dengan didominasi oleh sejumlah sektor seperti pengolahan tembakau, logam, peralatan listrik, mesin, logam dasar, makanan, alat angkutan, serta industri kertas.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menuturkan mengenai tabungan rumah tangga dan korporasi di perbankan selama masa pandemi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong peluang investasi. Sejumlah dana sektor swasta yang masih berada di perbankan juga dinilai perlu untuk didorong agar net saving tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk capital expenditure. Selain itu, beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan investasi positif seperti energi, otomotif, perdagangan, kesehatan, manufaktur, dan konsumsi juga akan terus didorong oleh Pemerintah.
Guna mengoptimalkan kondisi pemulihan ekonomi tersebut, sejumlah kebijakan juga telah disiapkan Pemerintah seperti mendorong daya beli masyarakat, menjaga tingkat inflasi, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beberapa komoditas, mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, serta mendorong revisi turunan Perpu Cipta Kerja.
”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” pungkas Menko Airlangga. (ndk)
Jakarta, 26 Januari 2023. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan bahwa kinerja ekonomi Indonesia yang sangat baik saat ini akan terus berlanjut di tengah masih terdapatnya potensi ketidakpastian di perekonomian global. Beberapa hal yang menjadi potensi ketidakpastian tersebut antara lain: (1) perlambatan ekonomi global (slower growth); (2) masih tingginya laju inflasi (high inflation); (3) suku bunga kebijakan yang tinggi untuk waktu yang lama (higher policy rate for longer); (4) nilai tukar dolar AS yang tetap kuat (strong US dollar); serta (5) fenomena cash is the king. Dalam menghadapi hal tersebut, Gubernur Perry Warjiyo menekankan pentingnya strategi KIS, yaitu Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi, dalam menyusun berbagai kebijakan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Perry Warjiyo pada hari ini, 26 Januari 2023, dalam Forum Investasi Tahunan Bank Indonesia 2023 yang mengusung tema “Navigating FX Reserve Sustainability Strategy in Global Market Turmoil" dan merupakan salah satu side event dari rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.
Implementasi KIS oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah dan stakeholder strategis lainnya selama tahun 2022 terbukti efektif dalam menjaga resiliensi perekonomian dan stabilitas keuangan Indonesia. Ke depan, hal tersebut diyakini akan berlanjut.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 4.5% - 5.3%. Laju inflasi diproyeksikan terjaga di kisaran 3%±1% pada tahun 2023. Seiring konsistensi penguatan fundamental ekonomi tersebut, nilai tukar Rupiah diyakini akan terus mengalami apresiasi. Bank Indonesia akan terus melakukan berbagai inovasi yang terangkum dalam 5 kebijakan utama, yaitu kebijakan moneter yang pro-stability dan kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, serta kebijakan UMKM dan perekonomian syariah yang pro-growth.
Berbagai kebijakan tersebut didukung oleh sinergi melalui koordinasi erat dengan Pemerintah dan stakeholder strategis lainnya.
Terkait dengan pengelolaan cadangan devisa yang merupakan salah satu elemen dalam mendukung kebijakan moneter, Gubernur Perry Warjiyo menekankan pentingnya pemahaman terhadap fundamental ekonomi, siklus bisnis dan keuangan, serta tantangan ekonomi ke depan. Untuk itu, penguatan pengelolaan cadangan devisa yang telah diimplementasikan sejak tahun lalu akan terus dilakukan, antara lain melalui strategi alokasi aset yang mempertimbangkan profil kewajiban eskternal baik yang bersifat siklikal maupun struktural, serta mitigasi downside risks sehingga kecukupan cadangan devisa dapat terus terjaga. (nck)
