Jakarta - Menjadi negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam membuat suasana bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri di Indonesia selalu disemarakkan dengan berbagai tradisi dan kegiatan seperti berburu takjil, bazar Ramadan, penukaran uang rupiah layak edar kondisi baru, hingga mudik ke kampung halaman.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tahun-tahun sebelumnya juga tak ketinggalan untuk turut memeriahkan suasana bulan Ramadan pada tahun ini melalui sejumlah kegiatan yakni penukaran uang rupiah yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, buka bersama, pemberian santunan kepada anak yatim, hingga penyelenggaraan bazar Ramadan yang juga menggandeng pihak BUMN dan UMKM.
“Rupiah itu kebanggaan Indonesia karena kita bertransaksi dengan menggunakan rupiah. Saya senang masih ada yang seribu, dua ribu, lima ribu, lengkap,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau mobil penukaran uang rupiah untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang rupiah layak edar di lingkungan Kemenko Perekonomian, Selasa (26/03).
Secara nasional, Bank Indonesia telah menyiapkan uang layak edar sebanyak Rp197,6 triliun guna memenuhi kebutuhan penukaran rupiah masyarakat pada tahun ini. Jumlah tersebut meningkat 4,65% dari tahun sebelumnya dan telah diperhitungkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun ini telah disiapkan 4.674 titik penukaran uang rupiah dan tambahan 449 titik penukaran baru yang lokasinya berhubungan dengan transportasi dan memungkinkan masyarakat menukarkan uang pada saat mudik seperti di rest area, bandara, pelabuhan, dan stasiun.
Bazar dan pasar murah Ramadan yang digelar oleh Kemenko Perekonomian dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenko Perekonomian diselenggarakan selama dua hari yakni tanggal 26-27 Maret 2024 dengan turut melibatkan masyarakat sekitar.j “Semoga kegiatan ini mendatangkan manfaat untuk kita semua, tidak hanya bermanfaat bagi keluarga besar, tapi juga UMKM yang terlibat. Mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan dan tingkatkan, serta bermanfaat besar untuk kita semuanya,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat membuka acara bazar dan pasar murah tersebut.
Ketua DWP Kemenko Perekonomian Anna Susiwijono pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa di tengah bulan Ramadan tahun ini, masyarakat dihadapkan dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok. Untuk merespons hal tersebut, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan DWP menyelenggarakan bazar dan pasar murah Ramadan 1445 Hijriah untuk turut mengurangi beban masyarakat, termasuk para pegawai di lingkungan Kemenko Perekonomian.
Bazar dan pasar murah Ramadan di lingkungan Kemenko Perekonomian tahun ini diikuti oleh 68 tenant yang terbuka secara umum. Hal ini merupakan wujud salah satu komitmen Pemerintah untuk terus mendukung UMKM dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Acara bazar dan pasar murah Ramadan ini juga melibatkan beberapa mitra dari instansi lain di antaranya Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT Berdikari.
Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. Asisten Gubernur Bank Indonesia Erwin Haryono, Direktur Pengelolaan Uang Bank Indonesia Faris Budiawan, dan Kepala Divisi Relasi Lembaga Publik Bank Indonesia Puji Widodo. (nck)
Jakarta, Detik.com - Kementerian BUMN melakukan pengamanan aset dengan menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini diwujudkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergitas Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN dan TNI yang berlangsung di Rumah Dinas Panglima TNI, Jakarta, Senin (25/3).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, salah satu dari 5 prioritas utama BUMN adalah optimalisasi nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. BUMN diharapkan terus meningkatkan nilai asetnya agar dapat memberikan kontribusi positif ke negara.
"Untuk itu sinergitas ini menjadi sangat penting guna merealisasikan pembangunan nasional BUMN dengan dukungan yang diberikan oleh TNI melalui pengamanan Aset BUMN yang tersebar luas di wilayah Indonesia serta melindungi objek-objek vital nasional yang ada di seluruh wilayah NKRI," dalam keterangannya, Senin (25/3/2024).
Ia menambahkan, aset BUMN tumbuh sebesar 9,0% di tahun 2022 sebesar Rp 9.789 triliun dan kembali tumbuh 6,9% pada tahun 2023 sebesar Rp 10.470 Triliun. Nilai tersebut sekitar setengah dari total PDB Indonesia.
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai peringkat I Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik Nasional dan Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik pada kategori Kementerian/Lembaga untuk tahun 2023.
Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menyampaikan penghargaan itu merupakan wujud dari komitmen OJK bersama seluruh pegawainya dalam menjaga integritas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.
“Penghargaan ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan dan pemberantasan fraud OJK telah berjalan dengan baik dan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas upaya OJK yang secara terus menerus mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan tugasnya,” kata Sophia.
Dengan penghargaan ini maka OJK telah menerima enam kali penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2023, OJK berhasil mempertahankan penghargaan yang sama dengan yang diterima pada 2022, yaitu peringkat I Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik Nasional bersama 2 instansi lain dengan nilai maksimal 100. Sebelumnya, pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020, OJK juga meraih penghargaan sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.
Penilaian dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program pengendalian gratifikasi yang diselenggarakan KPK setiap tahun atas aspek pelaksanaan diseminasi, penilaian dan mitigasi risiko gratifikasi, inovasi, dan pengelolaan laporan gratifikasi.
OJK terus berkomitmen untuk memperkuat manajemen risiko dan penegakan integritas secara berkelanjutan dalam mewujudkan transformasi governansi dan mendorong continuous improvement guna menjaga ekosistem sektor keuangan yang sehat dan dipercaya masyarakat. (nck)
Jakarta, - Keterbatasan sumber daya energi mineral untuk dijadikan bahan bakar seharusnya tidak menjadi
halangan dalam memenuhi kebutuhan energi. Setiap daerah di Indonesia pada dasarnya memiliki
sumber-sumber energi nabati yang bisa dijadikan bahan bakar.
Pakar Bioenergi Tatang Hernas Soerawidjaja mengatakan setiap daerah di Indonesia memiliki sumber
energi potensial yang siap untuk diolah menjadi bahan bakar. Di setiap daerah, banyak pohon yang
mengandung asam lemak tinggi.
"Dunia memandang transisi ke bioekonomi akan sangat mendukung tercapainya 11 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Transisi energi tentunya menjadi pilihan demi tercapainya tujuan tersebut. Indonesia merupakan negara yang potensial untuk melakukan transisi energi, karena memiliki sumber energi nabati yang bisa dijadikan bahan bakar," kata Tatang dalam Dikusi Publik bertajuk ”Diskografi Ekonomi Vol.01: Menuju Transisi Energi Berkelanjutan" di Graha Sawala, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Tatang menambahkan, transisi ke arah bioekonomi dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati tentunya sangat menguntungkan bagi Indonesia. Karena banyak tumbuhan di Indonesia yang potensial menghasilkan minyak maupun lemak.
"Di Indonesia ada banyak sekali pohon yang bijinya berminyak ataupun berlemak, dimana pohon yang ada di Indonesia ini parktis tidak ada di negara yang memiliki empat musim. Misalnya, kemiri, kelor, sawit, kelapa, karet, jarak, malapari dan yang lainnya," kata Tatang.
Hanya saja, tegas Tatang, naluri berinovasi para pelaku industri di Indonesia masih kecil. Industri selama ini hanya puas dengan pendapatan berbasis komisi saja.
"Selama ini, yang punya pikiran inovatif itu orang asing. Apa yang orang asing inovasikan kita hanya menyediakan untuk mereka. Naluri berinovasi kita kecil. Mudah-mudahanpada 2045 Indonesia sendiri yang berinovasi untuk memanfaatkan an mengolah sumber daya alamnya, sehingga bisa mewujudkan transisi energi dengan inovasi sendiri," ujar Tatang. (nck)
JAKARTA, Dirut PT Bank Tabungan Negara Persero (BTN) Nixon Napitupulu mengatakan, saat ini BTN Syariah tengah melakukan due diligence (DD) dengan salah satu bank syariah yang menjadi target untuk melakukan akuisisi. Hal ini terkait rencana spint off atau pemisahan BTN Syariah dari induknya menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Diharapkan bulan April 2024 hasil DD akan selesai.
“Dari dua yang kami incar untuk akusisi, satu kami tinggalin, dan satu lagi kami lanjutkan, saat ini sedang kami lalukan DD dan kami harapkan April 2024 selesai,” kata Dirut PT Bank Tabungan Negara Persero (BTN) Nixon Napitupulu, di sela sela paparan kinerja BTN Per Desember 2023, di Jakarta, Senin (12/2).
Dipaparkan, dilakukannya akuisisi salah satu bank syariah di dalam negeri ini karena berdasarkan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( POJK) no 12 tahun 2023 yang mengharus Usaha Unit Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah ( BUS), karena aset BTN Syariah sudah mencapai Rp 54,5 triliun.
“Dalam POJK itu, apabila aset sudah diatas Rp 50 triliun atau 50 persen dari aset induk, sudah bisa spint off,” tegasnya.
“Diharapkan pada Oktober 2025, sudah ada menjadi Perusahaan Terbatas (PT), karena saat ini sudah dilakukan proses ke arah sana, karena sudah di dibantu beberapa pihak termasuk konsultan sekuritas terbesar di Indonesia,” tegasnya.
Dipaparkan, dalam DD ada empat objek yang dilakukan antara lain, tetang financial portofololio, hukum, teknologi dan kesiapan SDM.
“ Yang utama objek kami dalam DD ini yang empat ini, yang lain menyusul,” tegasnya.
Menyinggung tentang kinerja UUS BTN Syariah, Nixson mengatakan, sepanjang tahun 2023. BTN Syariah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 702,3 miliar pada 2023. Jumlah tersebut melesat 110,5 persen dibandingkan perolehan laba bersih tahun sebelumnya sebesar Rp 333,6 miliar.
Kenaikan laba bersih ini ditopang oleh meningkatnya penyaluran pembiayaan BTN Syariah sebesar 17,4 persen menjadi Rp 37,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 31,6 triliun.
Peningkatan signifikan juga terjadi pada DPK BTN syariah yang tumbuh pesat sebesar 20,7 persen menjadi Rp 41,8 triliun pada tahun 2023, dari tahun sebelumnya sebesar Rp 34,64 triliun.
Kinerja gemilang dari sisi penyaluran pembiayaan dan perolehan DPK tersebut, telah membuat posisi aset BTN syariah mengalami lonjakan sebesar 19,79 persen menjadi Rp 54,3 triliun pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 45,3 triliun.
“Kenaikan aset BTN Syariah yang sudah lebih dari Rp50 triliun ini, membuat perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan spin off BTN Syariah dan mendirikan BUS yang akan dilaksankan tahun ini,” tegasnya. (nck)
Jumat, 2 Februari 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) menyepakati kerja sama pelaksanaan peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui Program Kartu Prakerja.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Koordinasi Pelaksanaan Edukasi Keuangan dalam Rangka Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Program Kartu Prakerja dilakukan oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Aman Santosa dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat.
Penandatanganan PKS disaksikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian RI selaku Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja M. Rudy Salahuddin.
Peningkatan kerja sama OJK dan Kemenko Perekonomian dilakukan untuk semakin memperkuat upaya pelaksanaan edukasi keuangan kepada masyarakat, khususnya bagi pendaftar program Kartu Prakerja guna mendorong literasi dan inklusi keuangan di tengah pesatnya perkembangan transformasi digital.
Dalam sambutannya, Friderica mengharapkan kerja sama ini bisa mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat sehingga lebih memahami produk dan jasa keuangan yang ditawarkan dan bisa memanfaatkannya sesuai kebutuhan.
“Kami lihat ini (Program Kartu Prakerja) sangat in line sekali dengan program OJK. Jadi kami sangat semangat untuk kerja sama karena ini sejalan dengan program transformasi digital untuk mendorong akses atau inklusi keuangan di masyarakat,” katanya.
Menurutnya, program peningkatan inklusi keuangan sangat penting manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perekonomian nasional namun harus disertai tingkat literasi keuangan yang semakin baik agar penggunaan produk dan layanan jasa keuangan bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat.
Dikatakannya, OJK telah menyediakan infrastruktur untuk mendukung akselerasi peningkatan literasi keuangan berbasis digital, yaitu Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) yang merupakan sistem pembelajaran berbasis website yang memudahkan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait sektor jasa keuangan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja secara gratis. LMSKU ini dapat dimanfaatkan oleh pendaftar Program Prakerja maupun seluruh masyarakat.
Jumlah pendaftar Program Prakerja saat ini mencapai 17,5 juta orang merupakan sasaran besar yang diharapkan semakin banyak memanfaatkan LMS Edukasi Keuangan sehingga para pekerja dapat memiliki literasi keuangan yang baik serta mendorong masyarakat untuk memiliki akses keuangan yang lebih luas dengan memanfaatkan produk dan jasa keuangan.
OJK berharap berbagai kolaborasi kegiatan edukasi keuangan dapat terus dilaksanakan melalui aliansi strategis dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menuju masyarakat mandiri finansial dan sejahtera.
Sementara itu, Rudy Salahuddin dalam kesempatan tersebut juga menyambut baik kerja sama antara OJK dengan Kemenko Perekonomian yang bertujuan untuk dapat menghadirkan solusi untuk mengakselerasi inklusi keuangan keuangan menjadi berkualitas dan berkelanjutan.
“Kita ingin inklusi keuangan ini berjalan berkelanjutan dan juga berkualitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan edukasi tentang literasi keuangan kepada masyarakat karena tech-driven providers dan produknya sangat beragam dan makin mudah diakses. Edukasi ini untuk membantu masyarakat agar dapat memanfaatkan produk keuangan secara bijaksana, memahami risikonya, dan membuat keputusan keuangan yang bertanggungjawab,” kata Rudy. (nck)
Jakarta, 9 Januari 2024. Otoritas Jasa Keuangan memperkuat upaya pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan menggantikan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta menyempurnakan beberapa POJK lainnya. OJK mengapresiasi berbagai masukan dalam penyusunan POJK ini kepada stakeholder terkait baik asosiasi industri jasa keuangan hingga Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
“Penerbitan POJK Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan merupakan respons cepat OJK selaku regulator atas amanat UU P2SK untuk memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi.
Di sisi lain, penguatan pengaturan pelindungan konsumen dalam POJK ini mempertimbangkan perluasan pelaku usaha jasa keuangan, digitalisasi produk dan atau layanan di sektor jasa keuangan, serta perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis.
POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini juga mempertegas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) dalam mendesain, menyediakan informasi, menyampaikan informasi, memasarkan, membuat perjanjian, dan memberikan layanan atas produk dan/atau layanan serta melakukan penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa. Pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan Konsumen kepada PUJK dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan serta tetap memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan PUJK secara adil, efisien, dan transparan.
“Sejak berlakunya UU P2SK, PUJK semakin didorong untuk menjadi entitas usaha yang sehat secara bisnis, dan menerapkan perilaku pelaku (market conduct) yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Saya yakin, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Dengan menerapkan prinsip market conduct maka akan semakin mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat karena makin kuatnya kepercayaan Konsumen,” tegas Friderica.
Secara substansi, penguatan pelindungan konsumen dan masyarakat yang tercakup dalam POJK ini antara lain:
1. Penyesuaian cakupan PUJK dan prinsip pelindungan konsumen;
2. Larangan menerima sebagai konsumen dan/atau bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang;
3. Hak dan kewajiban calon konsumen, konsumen dan PUJK serta larangan bagi PUJK;
4. Pencantuman biaya dan komisi/imbalan kepada agen pemasaran/perantara dalam perjanjian;
Mekanisme penagihan dan pengambilalihan/penarikan agunan oleh PUJK untuk produk dan/atau layanan kredit dan pembiayaan;
5. Penyesuaian jangka waktu layanan pengaduan bagi PUJK;
6. Pelindungan data dan/atau informasi dan kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber;
7. Pengawasan perilaku PUJK (market conduct);
8. Penguatan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan, penyampaian informasi dan pemasaran pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI);
9. Pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif yang dikeluarkan oleh OJK; serta
10. Penguatan kewenangan OJK dalam melakukan gugatan perdata.
Dengan terbitnya POJK ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem Pelindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan. (nck)
Jakarta, 18 Desember 2023. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyambut Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Program CSR tersebut bertemakan BNI Berbagi Natal Tahun 2023 yang mencerminkan semangat BNI untuk menyambut Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
BNI membagikan total 34.000 paket pangan ke seluruh wilayah kerja BNI berupa beras, minyak, gula, mi instan, teh dan kebutuhan lainnya.
Seluruh bantuan tersebut akan dibagikan melalui kantor cabang operasional dan Kantor Wilayah BNI. Paket pangan ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu meliputi anak yatim piatu, jompo, janda, dan lainnya.
Selain itu, digelar pula perayaan dan ibadah Natal bersama anak yatim dan masyarakat tidak mampu di seluruh kantor wilayah BNI.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan, BNI berbagi ini untuk membantu kesejahteraan masyarakat membutuhkan. Ini merupakan bentuk apresiasi BNI kepada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) yaitu Indonesia tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan.
“Misi BNI yaitu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujar Okki.
Okki menyatakan, program ini dilaksanakan rutin setiap tahun dalam rangka turut berbagi kasih kepada sesama.
"Kami berharap dengan bantuan yang disalurkan dapat menjaga kedamaian Natal pada tahun ini. Semoga damai Natal menyelimuti seluruh masyarakat yang merayakan,” kata Okki. (nck)
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK terus meningkatkan koordinasi, integrasi dan kerja sama di antara berbagai bidang organisasi di OJK untuk semakin memperkuat pengawasan lintas bidang di industri jasa keuangan.
“Saat ini unit khusus untuk perizinan dan pengawasan terintegrasi sudah terbentuk dan sudah bekerja untuk melihat bagaimana pengawasan lintas bidang bisa dilakukan dan akan lebih efektif. Begitu juga dengan perizinan, sehingga proses perizinan tidak berulang untuk bidang yang berbeda,” kata Mahendra dalam acara Dialog Akhir Tahun 2023 Dewan Komisioner OJK dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) di Jakarta, Senin.
Mahendra menambahkan, untuk meningkatkan perizinan dan pengawasan terintegrasi ini juga telah dibentuk unit kerja pengelolaan data dan laporan terintegrasi untuk semakin mempermudah mekanisme pelaporan dari industri jasa keuangan.
Menurutnya, berbagai penguatan struktur organisasi itu merupakan bagian dari program reformasi organisasi yang dilakukan dari sisi proses bisnis, sumber daya manusia dan struktur organisasi untuk semakin meningkatkan integrasi, koordinasi dan efisiensi.
Dalam kesempatan itu, Mahendra juga menyampaikan perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia di tengah dinamika kondisi perekonomian global selama 2023.
“Kalau kita lihat perekonomian global 2023 ini, walaupun pertumbuhan melambat, ada risiko dari ketidakpastian dan berlangsungnya kondisi inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi, tapi secara umum lebih baik daripada yang kita khawatirkan akhir tahun lalu,” kata Mahendra.
Dalam kesempatan itu, Mahendra menyampaikan akuntabilitas OJK dari masukan yang disampaikan oleh industri jasa keuangan pada pertemuan dengan IJK di 2022. Searah dengan itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan pertemuan ini merupakan sarana bagi OJK mendengar masukan dan pandangan dari pelaku industri jasa keuangan.
“OJK serius mendengarkan dan serius akan kita kaji, mana yang bisa kita follow up. Jadi kalau regulator willing mendengarkan dan mencari solusi berusaha untuk kita maju bersama mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk negeri ini,” kata Mirza.
Dialog Akhir Tahun OJK dengan Industri Jasa Keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagai sarana komunikasi langsung Dewan Komisioner OJK dengan para pelaku industri jasa keuangan.
Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi pembahasan yaitu Bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon; dan Bidang Perbankan yang dilaksanakan pada Jumat (1/12), sedangkan untuk Bidang Pengawasan Peransuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun; Bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya; serta Bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dilaksanakan pada Senin ini.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman, dan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi yang masing-masing menyampaikan berbagai arah kebijakan strategis di setiap bidang.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, masing-masing menyampaikan arah untuk kinerja pelindungan konsumen dan masyarakat yang semakin baik, serta harapan untuk terus memperbaiki pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik di industri jasa keuangan.
Pada setiap sesinya, kegiatan diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari pimpinan dan perwakilan IJK, perwakilan Asosiasi Pelaku IJK dan stakeholder eksternal masing-masing bidang pengawasan IJK. (nck)
Jakarta, 30 November 2023. Pemerintah terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai kawasan yang diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui kegiatan produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi yang ramah lingkungan. Saat ini, Pemerintah melalui Dewan Nasional KEK telah menyetujui pembentukan 3 KEK baru yakni KEK Setangga, KEK Tanjung Sauh, dan KEK Nipa.
Usulan pembentukan ketiga KEK baru tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Nasional KEK dalam Sidang Dewan Nasional KEK, Kamis (30/11). Selanjutnya, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menetapkan KEK tersebut melalui Peraturan Pemerintah. Penetapan ketiga KEK baru tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan pembentukan KEK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan diproyeksikan dapat mendorong perekonomian wilayah dan menciptakan lapangan kerja baru.
“KEK Setangga, KEK Tanjung Sauh, dan KEK Nipa hari ini kita setujui untuk ditetapkan sebagai KEK, karena telah memenuhi syarat. Setelah KEK ditetapkan, maka akan diberikan waktu paling lama 3 tahun sampai KEK siap beroperasi dan dilakukan evaluasi pembangunan setiap tahunnya,” ujar Menko Airlangga.
Usulan pertama yang disetujui yakni KEK Setangga memiliki luas lahan 668,3 Ha dengan target realisasi investasi Rp 67,69 triliun dan dicanangkan menyerap tenaga kerja 78.999 orang sampai dengan tahun 2053. KEK Setangga diusulkan oleh PT Dua Samudera Perkasa yang bergerak di bidang pertambangan, transportasi udara, hingga infrastruktur & manufaktur.
KEK Setangga dinilai memenuhi persyaratan karena telah menguasai lahan lebih dari 50% dan telah memiliki investor utama yakni PT Anugrah Barokah Cakrawala dan PT Jhonlin Agro Raya. KEK yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah perkebunan dan kehutanan serta tambang melalui hilirisasi. Hasil produksi pelaku usaha di dalamnya, diproyeksikan mampu memberikan kontribusi ekspor, serta mensubstitusi impor sesuai rencana bisnis pada kegiatan industri produk refinery & biodiesel, fraksinasi, industri karet dan smelter nikel, industri besi, serta industri plywood.
Kedua, pembentukan KEK Tanjung Sauh yang diusulkan oleh PT Batamraya Sukses Perkasa dengan komitmen realisasi investasi Rp199,6 triliun dan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 366.087 orang sampai dengan tahun 2053. KEK ini memiliki rencana bisnis pengembangan industri komponen elektronik, industri perakitan dan industri berat, serta pengembangan energi PLTU dan solar panel sebagai pusat industri dan logistik penghubung Batam-Bintan. PT Panbil Utilitas selaku investor utama berkomitmen dengan target konstruksi rampung di tahun 2024 dan mulai beroperasi pada 2027.
Usulan terakhir yakni KEK Nipa di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau yang mengoptimalkan peluang ekonomi di pulau terluar yang strategis. KEK ini memiliki rencana bisnis cargo trading dengan penjualan finished goods ataupun intermediate goods untuk diserahkan ke pembeli/ buyer dalam jumlah besar, bunker trading dengan Penjualan BBM ke kapal-kapal yang berlabuh di Kawasan Nipa (sebagai end user), baik secara langsung dari Oil Storage Tank Terminal/ Floating Storage, maupun melalui kapal-kapal kecil yang difungsikan sebagai kapal pengisi BBM, storage dan ship to ship transshipment. KEK ini memiliki komitmen target investasi sebesar Rp16,46 triliun dan diproyeksikan menyerap tenaga kerja hingga 40.949 orang sampai dengan 50 tahun.
Dengan disetujuinya ketiga usulan KEK tersebut, diharapkan dapat mendorong competitiveness bagi Indonesia, sebanding dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan. Lebih lanjut anggota Dewan Nasional KEK memberikan catatan, bahwa ketiga KEK yang disetujui, diharapkan mampu mendukung ekosistem usaha di sekitar kawasan. Sesuai ketentuan, setelah suatu kawasan ditetapkan sebagai KEK, maka pengusul KEK mendapat waktu paling lama 3 tahun sampai KEK siap beroperasi. Selain itu, setiap tahun Dewan Nasional KEK akan melakukan evaluasi pembangunan.
Sebagai informasi, KEK yang telah ditetapkan terus berkembang dari tahun ke tahun. Saat ini terdapat 20 KEK, terdiri dari 10 KEK industri dan 10 KEK pariwisata. Pengembangan KEK telah menghasilkan realisasi investasi mencapai Rp 141,3 triliun dan telah menyerap 86.273 tenaga kerja hingga Q3-2023. Selain menarik investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan, beberapa pelaku usaha di KEK telah melakukan produksi dan berkontribusi menyumbang devisa negara melalui ekspor.
Dengan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak dan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diharapkan dapat semakin meningkatkan daya saing KEK untuk menghadirkan investasi sehingga dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. (nck)
