Jakarta, 4 Juli 2023. Bank Indonesia (BI) genap berusia 70 tahun pada 1 Juli 2023. Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) BI yang ke-70 di Jakarta, hari ini (3/7) menyampaikan pentingnya memaknai HUT BI melalui 3 hal. Pertama, senantiasa bersyukur atas segala pencapaian lembaga yang telah diraih, berkat kegigihan usaha yang disempurnakan dengan doa. Kedua, ulang tahun adalah bentuk rekomitmen atau sebagai pengingat bersama keberadaan BI harus senantiasa memberi makna bagi bangsa dan negara. Ketiga, terus memperkuat transformasi kebijakan dan kelembagaan serta penguatan SDM, guna mendukung kemajuan ekonomi negeri. Dalam kesempatan tasyakuran, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, secara daring menyampaikan selamat dan memberikan apresiasi kepada BI yang telah berkontribusi secara signifikan melalui perumusan berbagai kebijakan serta bersinergi dengan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Gubernur Perry menekankan bahwa seluruh pencapaian BI saat ini tidak terlepas dari peran penting dan kontribusi para Gubernur BI pendahulu yang turut hadir maupun memberikan ucapan selamat secara daring dalam tasyakuran, yaitu Adrianus Mooy, Soedrajad Djiwandono, Syahril Sabirin, Burhanuddin Abdullah, Boediono, Darmin Nasution, dan Agus Martowardojo. Sejumlah Anggota Dewan Gubernur (ADG) pendahulu juga turut hadir menyampaikan ucapan selamat pada acara tasyakuran. Dalam rangkaian acara tasyakuran, sejumlah Pemimpin Lembaga Tinggi Negara, Kementerian dan Lembaga turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan apresiasi serta harapannya ke depan kepada BI. Ucapan selamat juga disampaikan oleh sejumlah Gubernur Bank Sentral beberapa negara seperti Singapura, Thailand, Filipina, India, Tiongkok, Australia, dan Korea Selatan, termasuk sejumlah Duta Besar (Dubes) RI antara lain dari Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Singapura, dan Saudi Arabia.
HUT Bank Indonesia ke-70 mengangkat tema “Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi Memperkuat Transformasi BI bagi Kemajuan Negeri". Nuansa perayaan HUT BI ke-70 diwarnai dengan berbagai kegiatan internal pegawai BI, serta berkolaborasi dengan pihak eksternal yang berfokus pada aspek kepedulian sosial. Kegiatan tersebut diantaranya khitanan massal yang dilaksanakan di Kantor Operasional Bank Indonesia Cilangkap diikuti oleh 200 anak, kepedulian sosial bekerjasama dengan Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) dan Persatuan Pensiunan Bank Indonesia (PPBI), serta kepedulian sosial Ecohappiness berupa program sedekah pohon bekerjasama dengan Lindungi Hutan yang akan disalurkan di 7 wilayah Indonesia yaitu pulau Pari, Kepulauan Seribu, Pesisir Belitung, Pesisir Trimulyo, Semarang, Pesisir Untia Makassar, Gunung Sawur- Jawa Timur, Teluk Benoa- Bali dan Taman Nasional Way Kambas–Lampung.
Rangkaian kegiatan HUT BI berlangsung mulai dari tanggal 1 Juli 2023 hingga akhir Agustus 2023. Seluruh rangkaian kegiatan diimplementasikan berlandaskan prinsip “Aku Bangga BI Bermakna". Mari kobarkan semangat berprestasi dengan berlandaskan konsistensi, inovasi, dan sinergi sehingga Bank Indonesia dapat terus berkarya dan bermakna bagi kemajuan negeri.
Dirgahayu Bank Indonesia! (nck)
Jakarta, 27 Juni 2023. Pemerintah terus memprioritaskan inovasi dalam melakukan transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahapan penguatan fondasi, transformasi ekonomi difokuskan salah satunya pada penguatan riset dan inovasi yang didorong dengan kolaborasi segenap lapisan masyarakat dan Pemerintah berperan tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai enabler dan akselerator.
“Inovasi akan menjadi driver pertumbuhan ekonomi, menjadi katalis untuk pencapaian kesejahteraan, dan kunci untuk membawa ekonomi tetap bersaing di tengah lingkungan yang dinamis,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam acara Indonesia Innovation Award 2023 yang digelar oleh The Iconomics pada hari Selasa (27/06).
Menko Airlangga juga menjelaskan beberapa kebijakan yang telah disusun Pemerintah dalam menghadapi era saat ini diantaranya mendorong produktivitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan vokasi, meluncurkan program Kartu Prakerja, dan Digital Talent Scholarship.
“Kartu Prakerja menjadi contoh keberhasilan inovasi program government to citizen yang secara digital menghubungkan peserta dengan lembaga pelatihan dan lowongan pekerjaan,” ujar Menko Airlangga.
Pemerintah juga merevitalisasi sektor manufaktur melalui “Making Indonesia 4.0” dengan prioritas pada 7 sektor yaitu makanan-minuman, tekstil, otomotif, kimia, elektronik, alat kesehatan, dan farmasi. Untuk mendorong pemerataan antar wilayah, Menko Airlangga menyampaikan bahwa baru-baru ini juga telah diluncurkan Satelit SATRIA untuk memperkuat infrastruktur teknologi Indonesia.
Kemudian untuk mendukung UMKM naik kelas dan menjadi bagian global value chain, Pemerintah mendorong UMKM melalui diantaranya melalui legalitas dan perijinan, standardisasi dan sertifikasi, termasuk sertifikasi halal.
Selanjutnya Menko Airlangga juga menuturkan bahwa beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah meluncurkan visi menuju Indonesia Emas 2045 dan Indonesia memiliki modal yang besar untuk mencapai visi tersebut diantaranya bonus demografi, kekayaan alam, kekuatan maritim, termasuk posisi geografis. Modal tersebut akan menjadi kekuatan dan landasan untuk membangun Indonesia ke depan dan keluar dari middle income trap.
“Dalam menyongsong visi Indonesia Emas dan perubahan ke depan, kita perlu bekerjasama untuk mendorong ekonomi melalui inovasi dan terobosan terbaik. Inovasi bisa dilakukan mulai dari Pemerintah, individu, UMKM, serta korporasi besar,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
Jakarta, 27 Juni 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Ketua The ASEAN Capital Market Forum (ACMF) 2023 mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pasar modal dengan mengembangkan Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets di Kawasan ASEAN.
Program pembangunan berkelanjutan di pasar modal itu bekerja sama dengan International Sustainability Standards Board (ISSB) dengan menggelar Joint Conference dan Technical Training terkait IFRS Sustainability Disclosure Standards yang dilaksanakan di Singapura pada tanggal 27 dan 28 Juni 2023.
“ACMF memainkan peran penting dalam mendukung komitmen kawasan ini terhadap keuangan keberlanjutan. Kami menyambut baik peluncuran Standar ISSB dan menantikan diskusi yang bermanfaat tentang bagaimana dasar global ISSB dapat digabungkan di kawasan ASEAN,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi yang hadir secara virtual pada acara konferensi bersama ACMF yang digelar di Singapura, Selasa.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa ini menandai peluncuran dua IFRS Sustainability Disclosure Standards dari International Sustainability Standards Board (ISSB) yaitu mencakup persyaratan umum sustainability disclosure dan persyaratan climate-related disclosure.
Tujuan pelaksanaan konferensi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana Standard Internasional yang disusun ISSB dapat berkontribusi untuk meningkatkan sustainability-related financial disclosure dan mendorong keputusan investasi dan alokasi modal yang lebih baik.
Selanjutnya, Technical Training/Program Pelatihan Teknis yang akan dilaksanakan pada Rabu (28/06) bertujuan untuk membantu membangun kapasitas regulator ASEAN dan perusahaan-perusahaan untuk dapat mengimplementasikan standar internasional ISSB.
OJK selaku Ketua ACMF 2023 optimis bahwa ACMF sebagai kelompok regulator Pasar Modal dapat berperan signifikan dalam mendukung komitmen kawasan terhadap pembangunan keberlanjutan dan proses transisi menuju ekonomi rendah karbon, sejalan dengan semangat Chairmanship Indonesia di ASEAN “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia.
The ASEAN Capital Market Forum (ACMF) adalah high level grup yang terdiri dari 10 regulator sekuritas di ASEAN yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang saling terhubung, inklusif, dan mempertahankan ketahanan pasar modal di kawasan ASEAN.
Menanggapi risiko terkait iklim, negara-negara ASEAN telah membuat komitmen yang signifikan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. ACMF memainkan peran penting dalam mendukung kawasan ini pada komitmen terhadap bisnis keberlanjutan melalui beberapa inisiatif sebagaimana tertuang dalam Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets.
Tanah Datar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai upaya langkah progresif untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di perdesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). Program ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi pada Kick Off Generic Model EKI di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Kamis.
“Program EKI ini berbeda dengan program kami sebelumnya, karena di sini kami tidak hanya melakukan event yang sekali selesai, namun juga melakukan pendampingan mulai dari pra-inkubasi, inkubasi dan pasca-ikubasi,” kata Friderica.
Friderica memaparkan bahwa program EKI di perdesaan ini akan mengoptimalkan potensi yang ada di perdesaan yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial dengan ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan pasar modal.
Program EKI akan mensinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, security crowd funding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P dan QRIS.
Program EKI ini selanjutnya dapat digunakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini sudah mencapai 494 TPAKD di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
Lebih lanjut, Friderica menjelaskan bahwa Sumatera Barat dipilih menjadi wilayah kick off EKI dengan mempertimbangkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 yang menunjukkan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan (40,7%, 76,88%) yang masih di bawah angka tingkat nasional (49,68%, 85,10%).
Selain itu, TPAKD Provinsi Sumatera Barat saat ini memiliki program “Nagari Naik Kelas” yang berfokus pada peningkatan dimensi ekonomi melalui pembukaan akses perbankan dan kredit/pembiayaan kepada masyarakat di Nagari Tertinggal sehingga diharapkan program EKI dapat mendorong pemerataan akses keuangan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
Program EKI juga mencakup penyediaan edukasi keuangan yang komprehensif di masyarakat desa atau yang disebut dengan program Desaku Cakap Keuangan. Program ini merupakan upaya peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap lembaga, produk maupun layanan jasa keuangan konvensional dan syariah melalui pembekalan (Training of Trainers - ToT) terhadap perangkat desa dan edukasi oleh perangkat desa kepada masyarakat (Training of Community - ToC).
Program Desaku Cakap Keuangan dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Hadir dalam kegiatan ini Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumbar Ria Wijayanti, Kapolda Sumbar Inspektur Jendral Polisi Suharyono dan Kepala Perwakilan BI Sumbar Endang Kurnia Saputra serta perwakilan Lembaga Jasa Keuangan di Sumbar. (nck)
Jakarta, 20 Juni 2023. Indonesia akan memiliki pabrik foil tembaga terbesar di Asia Tenggara. PT Hailiang Nova Material Indonesia, salah satu produsen pipa dan batang tembaga terbesar dunia, akan membangun pabrik foil tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dengan nilai investasi US$860 juta. Foil tembaga sendiri digunakan sebagai pengumpul (kolektor) arus listrik di kutub negatif (anoda) baterai EV (electric vehicle). Dengan kehadiran pabrik tersebut, KEK Gresik akan menumbuhkan ekosistem hilirisasi mineral dan electric vehicle (EV) yang menguntungkan bagi Indonesia.
Acara groundbreaking PT Hailiang Nova Material Indonesia dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (20/06) di KEK Gresik, Jawa Timur. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Susiwijono Moegiarso turut hadir dalam acara tersebut, bersama Gubernur Jawa Timur, Wakil Bupati Gresik, dan para pejabat dari kementerian/lembaga terkait. Pada kesempatan ini Presiden Joko Widodo mengapresiasi Hailiang yang memutuskan untuk berinvestasi di KEK Gresik, sehingga terjadi hilirisasi industri, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan menuju Indonesia Maju 2045.
“Semua tertarik untuk berinvestasi Indonesia. Jika kita bisa mengintegrasikan tembaga, nikel, timah, bauksit yang kita miliki, tidak diekspor mentah tapi diolah di negeri sendiri, ini akan menghantarkan Indonesia dari negara berkembang menuju negara maju 10-15 tahun yang akan datang,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pidatonya.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya hilirisasi dan mulai bisa menghentikan ekspor bahan mentah ke luar negeri. Dengan hilirisasi Pemerintah Indonesia memiliki banyak keuntungan yang bisa didapat, seperti royalti, pajak perusahaaan, dan biaya ekspor serta yang terpenting dapat menyerap lapangan pekerjaan secara masif. Pemerintah mendukung hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah serta untuk pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri yang semakin meningkat. Pemerintah Indonesia akan terus mengakselerasi program hilirisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara karena economic benefit-nya sangat besar.
“Saya sangat menghargai pembangunan industri pabrik foil tembaga yang dikerjakan oleh PT Hailiang Group dari Tiongkok. Artinya hasil dari PTFI (PT Freeport Indonesia) yang ada di lingkungan ini juga akan bisa diserap sehingga akan jadi barang jadi atau setengah jadi yang nantinya akan kita gunakan untuk baterai litium atau baterai mobil listrik maupun mobil listriknya itu sendiri,” lanjut Presiden Joko Widodo menambahkan.
KEK Gresik sendiri telah berhasil menarik investasi besar ke dalam kawasan, yaitu Smelter PT Freeport Indonesia dengan nilai investasi sebesar US$3 miliar, yang akan menghasilkan katoda tembaga berkapasitas 1,7 juta ton per tahun. PT Hailiang Nova Material Indonesia akan menjadi off taker produk PT Freeport Indonesia dengan produk akhir Foil Tembaga, sebagai bahan baku lithium-ion battery. Kolaborasi antara smelter tembaga dan off taker-nya tersebut mampu menciptakan ekosistem Electric Vehicle di KEK Gresik dengan menarik beberapa investasi baru ke dalam kawasan, antara lain industri kaca (seperti Xinyi), industri baja, dan industri EV battery sendiri, hingga Electric Vehicle.
PT Hailiang Nova Material Indonesia, memproduksi foil tembaga electrodeposit untuk kendaraan listrik bertenaga baterai litium. Pabrik ini direncanakan berkapasitas 100 ribu ton pertahun yang terbagi dalam 2 fase dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja 1.920 orang. “Konsep hilirisasi di KEK Gresik melalui pembangunan smelter PT Freeport Indonesia dan pembangunan pabrik foil tembaga PT Hailiang Nova Material Indonesia, dapat menjadi salah satu success story hilirisasi industri di Indonesia,” ujar Sesmenko Susiwijono.
Chairman of The Board of Hailiang Group, Cao Jian Guo mengungkapkan, “Kami meletakkan langkah pertama dalam dalam globalisasi bahan energi baru Hailiang di Indonesia, keputusan ini merupakan hasil dari proses pembandingan di antara banyak negara tujuan investasi. Tidak hanya karena Indonesia memliki sumbver daya mineral yang kaya dan sumber tenaga kerja yang memadai, tetapi juga masyarakatnya yang ramah, unggul dalam lingkungan bisnis,” ujarnya.
Untuk memastikan percepatan pembangunannya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan penuh dalam hal ini perepatan perijinan, pemberian insentif seperti masterlist, dan tax holiday. “Dan semoga betul betul sebelum 12 bulan pabrik ini sudah selesai dan bisa berproduksi, sehingga bisa menyerap tenaga kerja, memberikan peluang kerja pada masyarakat di Jawa Timur dan Kabupaten Gresik dan kita harapkan ini bisa memberikan dorongan agar negara kita bisa menjadi negara maju,” pungkas Presiden Joko Widodo sebelum resmi melakukan groundbreaking. (nck)
Jakarta, 15 Juni 2023. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna Life hingga saat ini belum memenuhi komitmen upaya penyehatan sebagaimana Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disampaikan ke OJK tanggal 30 Desember 2022 dan perbaikan RPK 20 Februari 2023 dengan melakukan penambahan modal.
Ogi menjelaskan, kesalahan pengelolaan perusahaan serta tidak adanya komitmen yang jelas dan kesungguhan dari Pemegang Saham untuk melakukan penyehatan keuangan melalui penambahan modal telah membuat permasalahan Kresna Life semakin berlarut.
Menurutnya, Kresna Life tidak melakukan upaya alternatif penambahan setoran modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau menggandeng strategic investor, tetapi hanya mengajukan skema konversi kewajiban kepada pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (subordinasi loan/SOL). Skema konversi ini juga tidak dapat membantu likuiditas Kresna Life karena tidak ada aliran dana masuk sebagai tambahan permodalan.
Mengenai skema konversi SOL ini, pihak Kresna Life juga belum menyerahkan dokumen hasil perjanjian konversi SOL dari pemegang polis yang memutuskan untuk setuju dan telah diaktanoraliilkan.
OJK telah memberikan cukup waktu bagi Kresna Life sejak Januari 2023 untuk menginformasikan risiko dan konsekuensi dari program konversi SOL tersebut secara transparan kepada pemegang polis serta meminta Kresna Life untuk melakukan penempatan dana pada escrow account sebagai komitmen penambahan modal.
Pada 5 juni 2023, OJK telah menerima 32 kotak berisi salinan dokumen dengan rincian 10 kotak salinan persetujuan program konversi SOL dan 22 kotak salinan perjanjian konversi SOL Dokumen tersebut disampaikan dengan surat pengantar dari pihak yang bukan merupakan pihak utama Kresna Life sebagaimana tercatat dalam database di OJK.
Di dalam dokumen tersebut, tidak diperoleh salinan perjanjian SOL yang sudah diaktanotariilkan sesuai ketentuan. Selain itu, dalam 32 kotak dokumen yang disampaikan juga tidak terdapat bukti penempatan dana pada escrow account.
OJK saat ini juga sedang melakukan verifikasi langsung kepada para pemegang polis Kresna Life secara sampling di berbagai kota untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan konversi SOL dari sisi pemegang polis sekaligus menyampaikan informasi lebih lengkap ketentuan yang mengatur konversi SOL.
Mengenai penetapan Direktur Utama Kresna Life sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana perasuransian dan tindak pidana pencucian uang, OJK menghormati seluruh proses hukum yang berlaku. (nck)
Jakarta, 6 Juni 2023. Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Mei 2023 menilai di tengah tingginya dinamika pada perekonomian global yang menyebabkan kinerja intermediasi di beberapa sektor ekonomi nasional mengalami penurunan, stabilitas sektor jasa keuangan domestik tetap terjaga dengan permodalan solid, profil risiko terjaga dan likuiditas yang memadai.
Ketidakpastian negosiasi debt-ceiling di Amerika Serikat (AS) telah meningkatkan volatilitas di pasar keuangan global khususnya di pasar surat utang setelah sempat mereda seiring tekanan terhadap perbankan global yang juga mereda. Selain itu, tingkat inflasi yang persisten di level yang tinggi, kinerja perekonomian dan pasar tenaga kerja di AS yang masih solid diperkirakan akan dapat kembali memicu kenaikan suku bunga kebijakan di AS.
Tren pelemahan perekonomian global juga masih berlanjut terutama tercermin dari penurunan aktivitas industri dan perdagangan internasional, pertumbuhan perekonomian Tiongkok yang lebih rendah daripada ekspektasi semula, penurunan harga komoditas, serta fragmentasi geopolitik.
Sekalipun demikian, kinerja perekonomian nasional terpantau relatif stabil dengan inflasi mengalami penurunan menjadi 4 persen yoy (April 2023: 4,33 persen). Kinerja sektor manufaktur masih melanjutkan ekspansi dengan Purchasing Managers Index (PMI) di Mei 2023 menjadi 50,3, namun melambat dibandingkan bulan sebelumnya (April 2023: 52,7). Neraca perdagangan juga mencatatkan surplus di April 2023 meski kinerja ekspor mengalami kontraksi yang cukup dalam dipengaruhi turunnya harga dan volume komoditas ekspor utama Indonesia.
Perkembangan Sektor Perbankan
Kredit perbankan pada April 2023 tumbuh 8,08 persen yoy (Maret 2023: 9,93 persen) menjadi Rp6.464 triliun didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja yang termoderasi menjadi 6,55 persen yoy (Maret 2023: 9,52 persen). Secara mtm, kredit modal kerja dan konsumsi tumbuh masing-masing sebesar 0,55 persen dan 0,32 persen, dengan kredit investasi terkontraksi 0,16 persen. Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada April 2023 tercatat menurun menjadi 6,82 persen yoy (Maret 2023: 7,00 persen) menjadi Rp7.996 triliun, utamanya didorong penurunan pada tabungan.
Likuiditas industri perbankan pada April 2023 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 118,25 persen (Maret 2023: 128,87 persen) dan 26,58 persen (Maret 2023: 28,9 persen), meskipun menurun namun masih jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.
Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,78 persen (Maret 2023: 0,72 persen) dan NPL gross: 2,53 persen (Maret 2023: 2,49 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 kembali mencatatkan penurunan sebesar Rp19,42 triliun menjadi Rp386 triliun (Maret 2023: Rp405,42 triliun) dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 1,74 juta nasabah (Maret 2023: 1,83 juta nasabah). Risiko pasar juga menurun ditinjau dari Posisi Devisa Neto (PDN) tercatat sebesar 1,60 persen (Maret 2023: 1,44 persen), jauh di bawah threshold 20 persen.
Sementara, permodalan perbankan masih di level yang solid dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan 24,57 persen (Maret 2023: 24,69 persen).
OJK akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko. (nck)
Jakarta, 25 Mei 2023. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 24-25 Mei 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan mempertahankan BI7DRR sebesar 5,75% ini konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi inti terkendali dalam kisaran 3,0±1% di sisa tahun 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat segera kembali ke dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada triwulan III 2023. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan likuiditas dan makroprudensial longgar tetap dilanjutkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital dan penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia tersebut terus diarahkan untucked mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sebagai berikut:
1. Memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter;
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Melanjutkan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;
4. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada respons suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan terhadap suku bunga kebijakan (Lampiran);
5. Melanjutkan perluasan QRIS melalui: (i) peningkatan intensitas kampanye bersama indusri terkait manfaat penggunaan QRIS kepada masyarakat termasuk Merchant Discount Rate (MDR) QRIS Usaha Mikro (UMI) dan QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai (TUNTAS); (ii) pengembangan QRIS antarnegara dengan Singapura, Jepang, India, dan Tiongkok.
Mendorong akseptasi Kartu Kredit Indonesia antara lain melalui program Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023;
6. Memperkuat kerja sama internasional melalui perluasan kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. (nck)
Jakarta, 23 Mei 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2022. OJK kembali mempertahankan opini WTP sejak Laporan Keuangan OJK pertama kali terbit pada 2013.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan OJK di Kantor BPK, Jakarta, Selasa mengatakan OJK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan proses bisnis dan meningkatkan tata kelola keuangan internal yang lebih baik.
“Program penguatan tata kelola, telah dan akan terus dilakukan OJK sebagai bentuk komitmen kami kepada masyarakat untuk terus meningkatkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan OJK,” kata Mahendra.
Seremonial penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan OJK dilakukan oleh Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing kepada Mahendra Siregar serta disaksikan oleh Ketua BPK RI Isma Yatun serta jajaran Dewan Komisioner OJK.
Ketua BPK RI Isma Yatun dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada OJK atas pencapaian opini WTP yang diterima sekaligus komitmen BPK untuk terus menjalankan peran dan tanggung jawab secara profesional dan independen termasuk mendukung aparat pemerintah dan lembaga keuangan dalam mewujudkan good governance pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Saya berharap agar sinergi dan kerja sama antara BPK dan OJK dapat terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas sektor keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Isma.
Mahendra menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK atas dukungan dan bimbingan dalam membangun sistem pengendalian internal dan governance di OJK sejak awal pendirian OJK hingga saat ini.
Berbagai hal telah dilakukan OJK dalam mewujudkan visinya menjadi lembaga yang kredibel melalui perbaikan kebijakan di berbagai bidang antara lain dengan meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki sistem manajemen keuangan yang terintegrasi, membangun sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen aset, sistem procurement yang akuntabel dan berkualitas, serta beberapa sistem lainnya yang akan terus disempurnakan.
OJK juga berkomitmen terus meningkatkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi masyarakat.
Jakarta, 17 Mei 2023. Bank Indonesia bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) berkomitmen untuk terus memastikan layanan sistem pembayaran aman dan andal dalam mendukung kegiatan transaksi di masyarakat. Pasca gangguan layanan sistem pembayaran di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) pada minggu lalu, kegiatan sistem pembayaran di masyarakat melalui BSI kembali berlangsung normal. Di bawah pengawasan dan asistensi Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran nasional, BSI telah memulihkan koneksi dengan Bank Indonesia sehingga layanan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN BI), dan BI Fast beroperasi normal didukung aplikasi kritikal lainnya termasuk berbagai layanan kana like pembayaran, sehingga dapat kembali melayani kebutuhan masyarakat.
Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa memastikan setiap PJP memenuhi aspek standar keamanan sistem informasi termasuk penggunaan sistem yang aman dan andal. Oleh karena itu, PJP dituntut untuk senantiasa meningkatkan ketahanan sistem informasi dan segera memulihkan layanan pasca terjadinya insiden gangguan layanan yang berdampak pada konsumen. Pada saat yang sama, PJP juga wajib mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip pelindungan konsumen antara lain pelindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Hal ini secara tegas tercakup masing-masing dalam Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, yang tidak lain bertujuan menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional.
Bank Indonesia terus memantau kelancaran layanan sistem pembayaran di BSI dan layanan sistem pembayaran di seluruh PJP guna meyakinkan masyarakat dapat bertransaksi dengan cepat, mudah, murah, aman, dan andal (cemumuah) dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, pelindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan best practices. (nck)
