Jakarta, 18 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah di BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara guna memastikan pelindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

OJK telah memanggil Direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan serta menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab.

OJK menegaskan bahwa pelindungan nasabah merupakan prioritas utama, karena itu OJK meminta BNI segera menyelesaikan penanganan kasus dimaksud dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh, memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala kepada OJK.

Dalam proses penanganan yang sedang berjalan, BNI melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait telah melakukan langkah pengamanan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasabah serta mendukung proses penyelesaian yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dana nasabah, hingga saat ini, BNI telah melakukan verifikasi dan merealisasikan pengembalian dana kepada nasabah sebesar Rp7 miliar.

OJK akan terus memantau proses verifikasi dan penyelesaian atas sisa dana dimaksud agar berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, OJK meminta BNI melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola. Langkah tersebut penting untuk memastikan akar permasalahan teridentifikasi dengan baik serta tindakan perbaikan dapat segera dilakukan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.

BNI juga telah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab. OJK akan terus mengawasi proses tersebut dan memastikan setiap langkah penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas.

OJK menegaskan bahwa apabila dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka OJK akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

OJK mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Bagi nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan, dapat menghubungi layanan resmi BNI atau Kontak OJK 157.

Batam – Polda Kepulauan Riau menegaskan proses penegakan hukum pidana terhadap empat personel Ditsamapta Polda Kepri terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Bripda NS terus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keterangan tersebut disampaikan Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol. Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., serta Kabid Propam Polda Kepri Kombes Pol. Eddwi Kurniyanto, S.H., S.I.K., M.H., dalam doorstop di Lobi Polda Kepri, Jumat malam.

Dirreskrimum Polda Kepri menjelaskan bahwa penanganan perkara telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, berdasarkan alat bukti yang cukup dan hasil gelar perkara.

“Pada 15 April 2026, satu orang berinisial Bripda AS telah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, melalui pengembangan penyidikan dan hasil gelar perkara, tiga orang lainnya, yakni Bripda GSP, Bripda MA, dan Bripda AP turut ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” jelas Dirreskrimum.

Keempat tersangka diproses pidana dan dijerat dengan Pasal 466 ayat (3) KUHP sebagai pasal primer, subsider Pasal 468 ayat (2) KUHP, juncto Pasal 20 huruf c KUHP terkait penyertaan atau turut serta dalam dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dirreskrimum menegaskan proses penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis alat bukti, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan akuntabilitas.

“Proses pidana akan berjalan tegas dan tuntas. Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Kabid Humas Polda Kepri menambahkan, proses pidana ini merupakan bentuk komitmen Polda Kepri dalam menegakkan hukum secara transparan dan tanpa pandang bulu, serta memastikan setiap perkembangan penanganan perkara disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Melalui proses ini, Polda Kepri menegaskan tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota, serta berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Batam, 17 April 2026 – PT PLN Batam bersama DayOne melaksanakan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Terbesar di Indonesia dengan total kapasitas mencapai 511 MVA di Auditorium Balairung Sari, Badan Pengusahaan (BP) Batam (17/4). Kolaborasi ini juga menjadi tonggak sejarah bagi PLN Batam dan BP Batam sekaligus langkah nyata dalam menghadirkan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal, ramah lingkungan dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan Batam sebagai destinasi utama investasi industri digital.

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur dan kemudahan regulasi menjadi kunci utama dalam menarik minat investor global.

Menurutnya, integrasi antara ketersediaan lahan, kepastian hukum, dan keandalan energi di bawah naungan BP Batam menciptakan ekosistem yang kompetitif di tingkat regional.

"BP Batam berkomitmen menghadirkan iklim investasi yang kondusif melalui percepatan perizinan dan penyediaan infrastruktur pendukung yang terintegrasi. Masuknya proyek pusat data berskala besar ini membuktikan bahwa Batam siap menjadi hub digital dunia," ujar Amsakar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, mengatakan bahwa penandatanganan PJBTL ini merupakan kesepakatan data center dengan kapasitas terbesar di Indonesia hingga saat ini.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung kebutuhan energi yang andal dan berkelanjutan bagi investasi dan pengembangan infrastruktur digital di Kota Batam,” ujar Kwin Fo.

“Kami meyakini bahwa sinergi antara PLN Batam dan DayOne dengan dukungan penuh dari BP Batam akan semakin memperkuat posisi Batam sebagai kawasan investasi unggulan dan pusat pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara,” tambahnya lagi.

Pada kesempatan yang sama, BP Batam dan PLN Batam melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) terkait Kerjasama Pengembangan PLTS Terapung dengan total kapasitas sebesar 200MWp. Dengan kolaborasi ini Pulau Batam menuju menjadi penyedia energi bersih melalui PLTS Terapung terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.

“Kami berharap kerja sama yang ditandatangani hari ini memberikan manfaat bagi semua pihak serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan iklim investasi di Kota Batam,” pungkas Kwin Fo.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) PT Digitalland Service One (DayOne), Jamie Khoo, menyampaikan bahwa Batam memiliki keunggulan strategis dalam mendukung pengembangan data center berskala global, baik dari sisi infrastruktur maupun dukungan regulasi.

“Ekspansi ini menjadi tonggak penting dalam strategi kami untuk membangun salah satu platform infrastruktur digital terdepan di Asia. Pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan di Batam, mulai dari Nongsa hingga Kabil, mencerminkan semakin strategisnya peran Batam dalam ekosistem regional perusahaan,” kata Jamie.

Ia mejelaskan penguatan ini juga menjadi bagian dari pengembangan model SIJORI, yang menghubungkan Singapura, Johor, dan Batam sebagai platform pusat data lintas negara yang terintegrasi di kawasan Asia Tenggara.

“Seiring dengan perluasan pengembangan di Batam, kami terus meningkatkan kapasitas untuk menghadirkan layanan data center berskala besar dan berkinerja tinggi, guna menjawab kebutuhan cloud dan komputasi canggih yang terus tumbuh di Asia Pasifik,” tutup Jamie.

Melalui sinergi kuat antara PLN Batam, BP Batam, dan pelaku industri global, pengembangan data center berskala besar ini tidak hanya menjadi tonggak penting bagi transformasi Batam menuju sentral dan role model digital regional, tetapi juga mempertegas peran strategis Indonesia dalam peta ekonomi digital dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi.

Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan secara konsisten, terus mencatatkan kinerja operasional yang positif.

Berdasarkan data Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan, pada Triwulan I 2026, volume bongkar muat peti kemas meningkat sebesar 12% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Dari sebelumnya 166 TEUs, menjadi 187 ribu TEUs.

Dari throughput tersebut, sebesar 69% ditopang oleh aktivitas di Terminal Peti Kemas Batu Ampar yang mencapai 128.556 TEUs atau tumbuh 22% dibandingkan Triwulan I 2025. Sementara sisi perdagangan, aktivitas ekspor dan impor mendominasi dengan porsi 74% dari total arus peti kemas di pelabuhan Batam.

Kinerja logistik ini turut didukung oleh aktivitas bongkar muat general cargo yang mencapai 2,9 juta ton atau meningkat 8% dibandingkan periode yang sama sebesar 2,6 juta ton tahun lalu. Dimana, Terminal Curah Cair Kabil menjadi kontributor terbesar dengan volume 1,09 juta ton dan pertumbuhan sebesar 21%.

Di sisi kunjungan kapal, tercatat sebanyak 27.170 call atau meningkat 4% dibandingkan Triwulan I 2025 sebesar 26.138 call. Selain itu, ukuran kapal yang bersandar juga menunjukkan peningkatan, dengan total Gross Tonnage (GT) mencapai 19,6 juta GT atau naik 15% dari sebelumnya 16,9 GT. Angka ini, tentunya menjadi gambaran bahwa semakin banyaknya kapal berkapasitas besar yang beroperasi di perairan Batam.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa capaian ini sebagai bukti nyata, semakin kuatnya peran Batam sebagai simpul logistik strategis di kawasan.

“Pertumbuhan di sektor logistik ini menunjukkan bahwa Batam semakin dipercaya sebagai hub konektivitas regional. Kami akan terus memperkuat ekosistem kepelabuhanan yang terintegrasi guna mendukung arus logistik, investasi, dan mobilitas secara berkelanjutan,” ujar Amsakar, Kamis (16/4/2026).

Selain kinerja logistik, sektor layanan penumpang juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Sepanjang Triwulan I 2026, jumlah penumpang di terminal ferry domestik dan internasional wilayah kerja BP Batam tercatat mencapai 2.507.630 orang atau meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Rute internasional masih mendominasi dengan 1.316.495 penumpang atau tumbuh 11%, khususnya menuju Singapura dan Malaysia. Sementara itu, penumpang domestik mencatat pertumbuhan lebih tinggi sebesar 20% menjadi 1.191.135 orang. Terminal Ferry Internasional Batam Centre dan Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur menjadi titik tersibuk dalam melayani mobilitas tersebut.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra menambahkan, peningkatan kinerja harus diiringi dengan kualitas layanan yang semakin baik, sejalan dengan perluasan cakupan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025.

“Kami mendorong layanan kepelabuhanan yang semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa, terlebih dengan semakin luasnya wilayah kerja KPBPB Batam. Dengan dukungan regulasi tersebut, kami optimistis layanan akan semakin terintegrasi sehingga manfaat pertumbuhan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Li Claudia.

Anggota Deputi/Bidang Pengusahaan, Denny Tondano yang membawahi Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi antar-stakeholder serta mengoptimalkan layanan di seluruh pelabuhan guna menjaga konsistensi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan.

“Ke depan, kami akan terus mendorong digitalisasi layanan, termasuk pembenahan e-ticketing dan integrasi sistem antar terminal, sehingga layanan menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi seluruh pengguna jasa,” ujar Denny.

Dalam rangka mendorong pengembangan dan penataan kawasan di Kota Batam, Tim Terpadu (Timdu) Kota Batam melaksanakan penertiban bangunan ilegal di Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kamis (16/4).

Lebih dari 400 personel gabungan dari Ditpam, Satpol PP, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PLN, Kelurahan dan Kecamatan setempat ikut melaksanakan kegiatan.

Kegiatan dipimpin langsung Kasubdit Pengamanan Aset dan Objek Vital BP Batam, I Gede Putu Dedy Ujiana. Putu mengatakan penertiban dilakukan terhadap 23 bangunan di atas lahan yang telah dialokasikan BP Batam kepada perusahaan.

“Penertiban ini bertujuan untuk mendorong percepatan investasi di kawasan tersebut sehingga taraf hidup masyarakat bisa meningkat,” katanya.

Putu menjelaskan bahwa penertiban dilakukan secara humanis dan terukur melalui tahapan-tahapan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penertiban turut dibantu dua excavator dan lori untuk memindahkan barang pemilik bangunan.

“Upaya sosialisasi dan pendekatan persuasif hingga upaya administratif melalui SP 1,2,3 dan SP Bongkar telah dilaksanakan,” ujarnya.

Pihaknya berharap masyarakat tidak lagi mendirikan bangunan di atas lahan yang bukan miliknya. Sebelumnya, di kawasan yang sama lebih dari 400 pemilik bangunan telah menerima sagu hati dan bersedia pindah dari lahan tersebut.

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, secara resmi menutup Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) XXXIV tingkat Kota Batam di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Kamis (16/4/2026) malam.

Pada perhelatan tahun ini, Kecamatan Sagulung berhasil meraih gelar juara umum dengan perolehan nilai 421. Posisi kedua ditempati Kecamatan Sungai Beduk dengan nilai 418, disusul Kecamatan Batam Kota di peringkat ketiga dengan nilai 379. Persaingan antarkecamatan berlangsung ketat hingga akhir kegiatan.

Kecamatan Nongsa berada di peringkat keempat dengan nilai 317, diikuti Bengkong pada posisi kelima dengan nilai 214. Selanjutnya, Sekupang menempati peringkat keenam dengan nilai 188, sementara Batu Aji berada di posisi ketujuh dengan nilai 187.

Adapun peringkat kedelapan hingga ke-12 masing-masing diraih oleh Lubuk Baja (135), Galang (88), Batu Ampar (62), Belakang Padang (49), dan Bulang (12).

Selain penilaian utama, panitia juga mengumumkan pemenang lomba kreasi astaka tingkat kecamatan se-Kota Batam. Kecamatan Sagulung kembali meraih juara pertama dengan nilai 94, disusul Nongsa dengan nilai 90 dan Belakang Padang di peringkat ketiga dengan nilai 89. Sementara itu, Sungai Beduk meraih Harapan I dengan nilai 85.

Pada kategori lomba kreasi astaka tingkat kelurahan, Kelurahan Tanjung Sari meraih juara pertama dengan nilai 93. Juara kedua diraih Kelurahan Kabil dengan nilai 89, sedangkan Kelurahan Kibing menempati peringkat ketiga dengan nilai 88. Adapun Harapan I diraih Kelurahan Bulang Lintang dengan nilai 84.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang terlibat dalam menyukseskan MTQH XXXIV. Ia menegaskan bahwa capaian prestasi harus sejalan dengan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

“Selamat kepada para pemenang atas capaian yang diraih. Menjadi juara tentu penting, namun yang lebih utama adalah bagaimana kita membumikan nilai-nilai Al-Qur’an di kota yang kita cintai ini,” ujarnya.

Ia juga mendorong para peserta untuk terus meningkatkan kemampuan. Bagi yang meraih juara, diharapkan dapat mempertahankan prestasi dan membawa nama baik Batam di tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, peserta yang belum berhasil diminta untuk terus berlatih dan tidak berhenti mengasah kemampuan.

Amsakar mengaku bangga atas penyelenggaraan MTQH tahun ini yang dinilai berjalan lancar dan meriah, dengan partisipasi masyarakat yang tinggi.

“Saya bersama Wakil Wali Kota sangat bersyukur. MTQH tahun ini dipersiapkan dengan baik, berlangsung meriah, dan mendapat antusiasme luar biasa dari masyarakat,” katanya.

Ia turut mengapresiasi kinerja dewan hakim yang dinilai telah menjalankan tugas secara profesional dan objektif.

“Alhamdulillah, kita mendapatkan para juara yang layak dan diharapkan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi,” tambahnya.

Pelaksanaan MTQH XXXIV Kota Batam tahun ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan syiar Islam yang kuat, dengan kemasan kegiatan yang semakin megah dan berkualitas.

“Sekali lagi, kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang ikut andil dalam menyukseskan MTQH XXXIV,” ucap Amsakar.

Batam - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan pemantauan dan diskusi pelayanan publik di Kantor Kecamatan Batam Kota pada Kamis, 16 April 2026.

Dalam kunjungan ini, Ombudsman menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari pembatasan kuota layanan KTP-el hingga rencana penarikan alat cetak ke Dinas Dukcapil.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari yang hadir bersama Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi, menyampaikan bahwa Kecamatan Batam Kota menjadi prioritas pemantauan mengingat wilayah ini merupakan salah satu kecamatan dengan populasi terpadat di Kota Batam, yakni mencapai lebih dari 200.000 jiwa.

"Kami ingin melihat langsung bagaimana wajah pelayanan publik di lapisan terbawah. Wajah Kota Batam itu tercermin dari layanan di Kelurahan dan Kecamatan," tegasnya.

Poin-poin utama didiskusikan adalah terkait pembatasan kuota pencetakan KTP-el yang saat ini dipatok sebanyak 60 orang per hari.

Ombudsman Kepri menilai jumlah ini masih jauh dari kebutuhan masyarakat Batam Kota yang sangat dinamis, terutama bagi warga yang bekerja.

Ombudsman Kepri juga menanggapi rencana pemerintah daerah untuk menarik kembali alat cetak KTP ke tingkat Dinas (Sekupang). Ombudsman Kepri mengingatkan agar kebijakan ini dikaji ulang secara matang.

“Memindahkan layanan ke Sekupang akan menambah beban biaya transportasi dan waktu bagi warga. Kasihan warga yang harus menempuh jarak jauh dan mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk melakukan pengurusan. Belum lagi jika urusannya tidak dapat selesai di hari yang sama," tambah Lagat.

Dalam kesempatan itu juga, Ia juga menyampaikan keluhan masyarakat kepada Ombudsman Kepri terkait kenyamanan dan kebersihan ruang layanan dan sikap petugas yang kurang ramah di Kecamatan Batam Kota.

Menanggapi hal itu, Camat Batam Kota, Dwiki Septiawan menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan fasilitas bagi warga, termasuk penyediaan ruang tunggu ber-AC, pojok bermain anak, hingga penyediaan minuman gratis.

Begitu juga, Ia akan kembali mengingatkan petugas untuk bersikap ramah terhadap masyarakat.

Selain itu, Ia memberikan informasi terkait rencana revitalisasi Kantor Camat Batam Kota yakni pada tahun 2027. Setelah pembangunan Kantor Lurah Sungai Panas.

Ombudsman Kepri menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk melakukan penilaian formal atau mencari kesalahan, melainkan sebagai mitra strategis untuk mendorong standar pelayanan publik yang lebih baik.

"Kami mendorong adanya sosialisasi yang masif jika ada perubahan kebijakan layanan agar tidak terjadi misinformasi di tengah masyarakat. Kami akan terus mengawal agar kualitas layanan publik di Batam Kota semakin baik," tutup Lagat.

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, secara resmi melepas 641 Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Batam tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Pelepasan berlangsung khidmat di Masjid Agung Raja Hamidah, Batamcentre, Kamis (16/4/2026) pagi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar menekankan pentingnya kesiapan mental dan spiritual bagi para jemaah. Ia mengingatkan bahwa masa tunggu keberangkatan haji yang panjang menjadikan kesempatan ini sebagai anugerah yang patut disyukuri.

“Hati harus bersih, lapang, dan benar-benar hadir dalam ibadah. Jangan terbebani oleh urusan yang ditinggalkan di tanah air. Fokuskan diri untuk mengharap rida Allah SWT,” ujarnya.

Ia juga berpesan agar seluruh jemaah menjaga kekompakan selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, interaksi dengan jutaan jemaah dari berbagai latar belakang menuntut kesabaran dan sikap saling memahami.

“Jaga kekompakan dan saling menguatkan. Jika menghadapi kendala, segera laporkan kepada petugas. Pemerintah Kota Batam melalui petugas haji siap memberikan pelayanan selama 24 jam,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Amsakar mengungkapkan bahwa dirinya juga akan menunaikan ibadah haji tahun ini melalui jalur reguler. Ia menyebut keberangkatan tersebut merupakan hasil tabungan yang dikumpulkannya selama puluhan tahun.

“Saya ingin menjalani ibadah haji secara reguler agar dapat membaur dan merasakan perjuangan bersama masyarakat. Ini hasil tabungan sejak 20 hingga 25 tahun lalu,” ungkapnya.

Sesuai jadwal, Amsakar dijadwalkan berangkat pada 21 Mei 2026 dan kembali ke Tanah Air pada 30 Juni 2026. Selama menjalankan ibadah, ia memohon doa dari masyarakat Batam.

“Saya titip doa untuk kemajuan Kota Batam. Mohon doa agar seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kekuatan hingga kembali ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur dan mabrurah,” tutupnya.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjadi narasumber dalam Kuliah Kerja Pencarian Data Penelitian Pasis Seskoau Angkatan-64 Tahun 2026 di Balairungsari, Batam Centre, Rabu (15/4).

Mengusung tema kerja sama pengelolaan ruang udara, kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman bagi siswa tentang posisi geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi Batam sebagai kawasan strategis.

Amsakar Achmad yang juga Wali Kota Batam menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi dan investasi Kota Batam sepanjang tahun 2025 tak lepas dari andil dan perhatian Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam mendorong perekonomian dan memacu iklim investasi yang inklusif. Perhatian itu, melalui regulasi percepatan perizinan kegiatan berusaha dan perluasan wilayah kerja BP Batam.

Disamping itu, kolaborasi lintas sektor dan kerja keras menjadi kunci penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, aman, dan kompetitif. Sehingga, tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6.76 persen dan angka kemiskinan turun 3,81 persen dan Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam meningkat mencapai 83,80,’’ ungkapnya dihadapan para Perwira Siswa Seskoau.

Ia berharap kemajuan ekonomi dan sosial yang dicapai Batam dapat sejalan dengan pengelolaan ruang udara yang semakin kuat dan melalui kegiatan ini menghasilkan rekomendasi strategis bagi ekonomi dan kedaulatan udara NKRI. “Kami senang atas kehadiran para Perwira Siswa Seskoau, semoga kajian yang tengah disusun dapat memberi kontribusi signifikan bagi perkembangan Batam kedepan,” harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan yaitu Wakil Komandan Seskoau Marsekal Pratama TNI, Irwan Pramuda; Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait dan Forkopimda Kota Batam. 

BATAM – Pemerintah Kota Batam terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi.

Upaya ini dilakukan lewat sosialisasi berkelanjutan sekaligus pembenahan sistem pembayaran pajak agar lebih mudah diakses masyarakat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Batam, Suhar, mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa pajak daerah merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan di Kota Batam.

“Beberapa hari lalu kita sudah sosialisasi khusus PBB-P2 dengan berbagai insentif dan diskon. Hari ini kita lanjutkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara umum,” ujarnya di sela-sela Sosialisasi Tingkat Kapatuhan di Ibis Style Batam, pada Kamis (16/4/2026) pagi.

Suhar juga menjelaskan, sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD Batam, selain BPHTB dan pajak penerangan jalan. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat masih tergolong rendah.

“Data tahun lalu menunjukkan kepatuhan pembayaran PKB dan BBNKB baru sekitar 40 persen. Tahun ini kita targetkan bisa meningkat minimal menjadi 50 persen,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, Pemko Batam bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan dua strategi utama.

Pertama, mendorong digitalisasi layanan pajak secara menyeluruh. Dengan sistem ini, wajib pajak diharapkan bisa melakukan pembayaran secara online tanpa harus datang ke kantor Samsat.

“Kita ingin ke depan masyarakat cukup bayar secara digital, bahkan bisa langsung mengunduh dokumen seperti STNK tanpa harus kembali ke kantor pelayanan,” jelasnya.

Strategi kedua adalah memperluas jangkauan layanan dengan menambah titik pembayaran (payment point). Saat ini, jumlah titik pembayaran dinilai belum merata karena baru tersedia sekitar 11 lokasi.

“Kita akan dorong penambahan titik layanan agar lebih dekat dengan masyarakat. Ini penting untuk meningkatkan kemudahan akses,” tambah Suhar.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penguatan penegakan aturan bagi wajib pajak yang menunggak. Meski demikian, pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan cara-cara persuasif dan edukatif.

“Penagihan tetap dilakukan secara bertahap, mulai dari notifikasi hingga surat peringatan. Pendekatan yang elegan tetap kita kedepankan,” katanya.

Menurut Suhar, rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh belum optimalnya sistem digitalisasi serta kurangnya efek jera dari sanksi yang ada. Oleh karena itu, kolaborasi lintas instansi, termasuk kemungkinan razia terpadu, menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemko Batam optimistis target peningkatan PAD dapat tercapai. Bahkan, ke depan diharapkan pendapatan daerah bisa menembus angka lebih dari Rp5 triliun.

“Pembangunan terus berjalan dan kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Karena itu, optimalisasi pajak menjadi kunci agar roda pembangunan tetap bergerak,” tutupnya.(Iman)