Jakarta, 13 April 2026 – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) jalin kolaborasi strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk mengintegrasikan infrastruktur digital dengan pasokan energi rendah karbon. Sebagai wujud komitmen dalam akselerasi ekosistem digital, inisiatif ini menjadi langkah konkret kedua belah pihak dalam mendorong pemanfaatan green energy untuk mendukung operasional green data center berkelanjutan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Telkom Dian Siswarini dan Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto, di Jakarta, Jumat (10/4). Turut hadir Senior Director of Business Performance and Assets Optimization Danantara Indonesia Bhimo Aryanto, Direktur Strategic Portfolio Telkom Seno Soemadji, Direktur Keuangan PGN Catur Dermawan, dan Direktur Strategi & Pengembangan Bisnis PGN Mirza Mahendra sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi lintas sektor dalam akselerasi transformasi digital dan transisi energi nasional.

Dalam kerja sama ini, Telkom berperan sebagai pengembang ekosistem digital dan data center yang membutuhkan pasokan energi rendah emisi, termasuk biomethane, untuk mendukung operasional data center TelkomGroup. Sementara itu, PGN menyediakan pasokan energi tersebut melalui pemanfaatan biomethane yang berasal dari limbah minyak kelapa sawit di wilayah Sumatra. Ruang lingkup kerja sama mencakup studi bersama hingga penjajakan implementasi energi hijau pada ekosistem data center TelkomGroup, baik di dalam maupun luar negeri. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam memastikan ketersediaan sumber energi hijau yang andal sebagai faktor kunci pengembangan data center generasi baru yang efisien dan berkelanjutan.

Senior Director of Business Performance and Assets Optimization Danantara Indonesia Bhimo Aryanto, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar BUMN sekaligus mitra global. “Kami melihat kolaborasi ini sebagai momentum penting untuk memperkuat integrasi antara sektor digital dan energi. Sinergi yang dibangun tidak hanya akan menciptakan efisiensi, tetapi juga membuka peluang penciptaan nilai baru yang berkelanjutan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem digital regional,” ujar Bhimo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar BUMN untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital nasional yang andal dan berkelanjutan. “Kolaborasi ini mendukung kesiapan energi yang bersih dan efisien untuk pengembangan data center yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kedaulatan digital Indonesia dan mendorong Indonesia sebagai regional digital hub. Hal ini sejalan dengan ambisi TelkomGroup untuk menjadi digital infrastructure powerhouse di regional,” ungkap Dian.

Di Indonesia, terdapat lima wilayah strategis pengembangan data center TelkomGroup yang potensial untuk didukung oleh pasokan energi PGN, yakni Cikarang, Batam, Serpong, Sentul, dan Surabaya. Wilayah-wilayah tersebut telah terintegrasi dengan jaringan pipa gas eksisting PGN, sehingga memungkinkan optimalisasi infrastruktur yang ada sekaligus membuka peluang pengembangan jaringan baru.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto menyoroti peran strategis biomethane sebagai salah satu motor penggerak transformasi bisnis PGN menuju era rendah karbon. “PGN telah melangkah lebih jauh dari sekadar penyedia gas bumi konvensional, tetapi juga sebagai penyedia energi bersih yang menjadi fondasi bagi infrastruktur masa depan. Inisiatif biomethane untuk data center ini membuka peluang nilai tambah baru sekaligus mendukung transisi energi nasional,” jelas Arief.

Sejalan dengan penguatan kerja sama domestik bersama PGN, TelkomGroup juga terus memperluas kolaborasi global dalam pengembangan ekosistem green digital infrastructure, salah satunya melalui kemitraan dengan Sembcorp Development Ltd. Melalui entitas data center TelkomGroup, NeutraDC, kerja sama tersebut telah terjalin sejak tahun 2025 dan difokuskan pada eksplorasi integrasi antara infrastruktur digital, platform, serta layanan energi berkelanjutan.

Kolaborasi global ini mencakup pengembangan solusi terintegrasi berbasis energi rendah karbon untuk mendukung operasional serta kebutuhan pelanggan enterprise. Dengan pendekatan ini, Semua pihak berupaya memperkuat strategi end-to-end, mulai dari ketersediaan energi hijau di sisi hulu (supply), ketersediaan energi listrik hingga pengembangan solusi terintegrasi di sisi hilir (use case dan commercialization).

Sinergi antara kolaborasi domestik dan global diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang lebih komprehensif dalam mendukung pengembangan AI-ready green data center, sekaligus memperkuat positioning TelkomGroup sebagai pemain kunci dalam ekosistem digital regional.

Penandatanganan MoU ini menjadi momentum penting bagi TelkomGroup dalam membuktikan perannya sebagai enabler ekosistem digital nasional yang berdaya saing global, sekaligus memperkuat posisi PGN dalam pengembangan dan penyediaan energi rendah karbon untuk infrastruktur digital masa depan. Dengan mengintegrasikan kekuatan infrastruktur digital dan energi berkelanjutan, kedua belah pihak optimistis dapat menghadirkan solusi inovatif yang scalable dan berkelas dunia, serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan

Jakarta (15/04/2026) – Kebutuhan peserta Program JKN untuk mendapat respons yang cepat dan solutif saat mengalami kendala di lapangan, mendapat perhatian khusus dari jajaran Direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031. Komitmen ini dibuktikan dengan diluncurkannya 8 Program Quick Wins yang ditargetkan tuntas terlaksana dalam 100 hari kerja pertama Direksi BPJS Kesehatan baru. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa Quick Wins ini terdiri atas 4 Program Customer Centric dan 4 Program Collaborative.  “Program Customer Centric kami kembangkan secara khusus untuk mengakomodir kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan dengan menjaring aspirasi masyarakat.

Harapan masyarakat sama, yaitu bisa direspons dengan cepat dan solutif apabila mereka menemui masalah saat mengakses layanan administrasi atau layanan kesehatan. Secara paralel, Program Collaborative juga dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi, sehingga melibatkan sinergi dengan berbagai stakeholders dalam implementasinya,” jelas Pujo pada Rabu (15/04). Adapun 4 Program Customer Centric tersebut meliputi 1) Respons Cepat Solutif, 2) Iuran Kuat, 3) Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda, dan 4) Eliminasi Inefisiensi. Langkah Respon Cepat Solutif difokuskan untuk menangani keluhan peserta JKN terhadap pelayanan BPJS Kesehatan atau mitranya, sekaligus meningkatkan jangkauan komunikasi hingga ke pedesaan.  “Quick Wins ini juga merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung salah satu poin asta cita Presiden Prabowo, yakni memperkuat pembangunan SDM yang salah satunya melalui kesehatan.

Program JKN sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, ada banyak orang yang sudah merasakan manfaat kehadirannya. Oleh karena itu, kami mohon dukungan segenap pihak untuk bersama-sama mengawal Program JKN ini supaya bisa berjalan semakin baik lagi,” ujar Pujo usai acara Launcing PANDAWA 24 Jam dan Quick Wins 100 Hari Kerja Pertama tersebut. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto menambahkan bahwa salah satu inovasi yang dikembangkan dalam Quick Wins Respons Cepat Solutif adalah Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) 24 jam.

Jika dahulu peserta JKN hanya bisa mengakses PANDAWA pada 08.00 -17.00 waktu setempat, maka kini masyarakat bisa mengakses PANDAWA dengan chat ke nomor Whatsapp 08118165165 selama 24 jam penuh. “Di samping layanan PANDAWA 24 jam, kami juga berkomitmen menghadirkan layanan prioritas dengan standar waktu layanan kurang dari 5 menit. Kami menjamin untuk layanan-layanan prioritas ini akan direspons dalam waktu kurang dari 5 menit oleh petugas PANDAWA. Ini adalah standar baru layanan cepat yang kami persembahkan bagi peserta JKN,” ungkap Akmal.

Layanan prioritas yang dimaksud mencakup tiga hal. Pertama, penambahan anggota keluarga bagi peserta bayi baru lahir PBI JK, pegawai swasta/BUMN/BUMD, PNS/TNI/POLRI dan pensiunan/veteran. Kedua, pengaktifan kembali status kepesertaan JKN bagi anak usia di atas 21 tahun yang masih kuliah, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) non aktif yang berpindah segmen menjadi peserta mandiri, dan WNI yang kembali dari luar negeri. Ketiga, perubahan atau perbaikan data berupa golongan dan gaji PNS/TNI/POLRI, nomor handphone, dan perubahan identitas (NIK, KK, tanggal lahir, dan alamat). “Indonesia sudah masuk ke arah digital welfare state. Artinya layanan publik ke depan bisa bergerak dari reaktif menjadi proaktif. Layanan publik yang cepat dan solutif menjadi yang utama, digitalisasi membantu kita melawan inefisiensi waktu. PANDAWA 24 jam merupakan arah besar transformasi digital nasional,” kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid yang hadir dalam acara tersebut.

Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengatakan bahwa akses layanan kesehatan yang mudah dan responsif merupakan fondasi utama membangun kualitas SDM. Ia pun mengapresiasi PANDAWA 24 jam dan Quick Wins BPJS Kesehatan yang dinilainya merupakan terobosan besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat. “Inovasi PANDAWA 24 jam merupakan langkah progresif yangs sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. BPJS Kesehatan membuktikan bahwa negara hadir memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat tanpa terikat ruang dan waktu,” jelas Wakil Ketua BAZNAS RI, Zainul Tauhid Sa’adi.

Adapun Program Customer Centric lainnya adalah Iuran Kuat, yakni optimalisasi penerimaan iuran dengan melibatkan kolaborasi stakeholders JKN, misalnya dalam bentuk donasi corporate social responsibility (CSR), serta cicilan iuran secara harian dan mingguan (pengembangan Program REHAB). Di sisi lain, ada pula Program Prolanis Muda yang diperuntukkan bagi peserta penderita diabetes melitus dan hipertensi di bawah usia 45 tahun. Di samping itu, juga dilakukan Eliminasi Inefisiensi melalui optimalisasi pencegahan, pendeteksian, dan penanganan perilaku inefisiensi (termasuk fraud) dan pemanfaatan ‘Intelligence Claim’ berbasis artificial intelligence (AI) untuk membantu proses verifikasi klaim.

Di sisi lain, 4 Program Collaborative meliputi: 1) P-Care MBG untuk memantau tumbuh kembang siswa penerima MBG di 3 sekolah, serta status kesehatan dan kepesertaan JKN petugas SPPG di 3 lokasi SPPG; 2) Siswa Sehat Sekolah Rakyat, yaitu pemeriksaan kesehatan berkala siswa di 3 sekolah rakyat; 3) Desa Sehat JKN, yang melibatkan kerja sama dengan Koperasi Merah Putih (KDMP) dalam uji coba penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan KDMP sebagai agen fasilitator; serta 4) JKN 3T, yakni kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL ke daerah 3T, serta pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T. 

Wakil Kepala BP Batam/Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra meninjau pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), di Jalan Laksamana Bintan atau tepatnya di depan SD Negeri 001, Batamkota, Senin (13/4/2026) malam.

Dalam peninjauan itu, Li Claudia menegaskan bahwa pembangunan ZoSS ini merupakan komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik yang lebih aman, nyaman dan ramah bagi masyarakat.

Pembangunan ZoSS ini terdiri dari pemasangan marka jalan, zebra cross, pita penggaduh, pemasangan lampu penyeberangan orang, dan lampu hati-hati.

“Pembangunan ZoSS ini merupakan bentuk keseriusan kita, dalam menyediakan fasilitas publik di Kota Batam. Terutama fasilitas yang dapat memberikan keselamatan untuk anak sekolah,” ujarnya.

Li Claudia berharap, pembangunan ZoSS ini bisa diselesaikan secepatnya. Mengingat kondisi arus lalu lintas di Jalan Laksamana Bintan yang sangat padat setiap waktunya.

“Jika sudah selesai semua, segera lakukan sosialisasi kepada pihak sekolah sehingga semua mengikuti rambu-rambu yang telah kita pasang,” tutupnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut, Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, Direktur Pembangunan Infrastruktur, Boy Zasmita, Direktur Perencanaan Infrastruktur, Fesly Abadi Paranoan dan sejumlah pejabat dari Pemko Batam dan jajaran Satlantas Polresta Barelang. 

Diskominfo Batam – Kejuaraan Bola Voli Piala Bergilir Wali Kota Batam dan Piala Bergilir Ketua TP-PKK Kota Batam Tahun 2026 diikuti sebanyak 67 tim. Kejuaraan yang berlangsung hingga 14 Juni 2026 tersebut, resmi dibuka oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, didampingi Ketua TP-PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, di GOR Raja Djakfar, Sekupang, Selasa (14/4/2026).

Untuk diketahui, jumlah peserta tahun ini bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 52 tim. Amsakar menegaskan bahwa peningkatan jumlah peserta menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan sekaligus mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap olahraga bola voli.

“Jumlah peserta tahun ini mencapai 67 tim, meningkat dari 52 tim pada tahun lalu. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang terus tumbuh,” ujarnya.

Ia menilai, peningkatan tersebut juga tidak lepas dari kinerja panitia yang semakin baik dan profesional dalam mengelola kegiatan.

Menurutnya, kejuaraan ini tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari pembinaan olahraga secara berkelanjutan. Ke depan, ia mendorong adanya pengembangan kategori pertandingan, termasuk membuka peluang kompetisi khusus pelajar.

“Ke depan, kami berharap dapat menghadirkan kategori baru, termasuk kompetisi untuk pelajar, sehingga pembinaan atlet bisa dimulai sejak usia dini,” katanya.

Selain itu, Amsakar juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung.

Ia berharap kejuaraan ini mampu menjadi wadah untuk menjaring atlet-atlet potensial yang dapat dibina ke jenjang yang lebih tinggi.

Kejuaraan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat serta mendorong gaya hidup sehat melalui olahraga.

Keberadaan pot tanaman bougenville yang terpasang di sejumlah ruas jalan Kota Batam belakangan menjadi perbincangan masyarakat, khususnya di media sosial.

Puluhan pot tersebut terlihat tertata rapi di beberapa titik strategis, seperti ruas jalan protokol di kawasan Bundaran Punggur (Bundaran Hamidah) hingga area sekitar Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Menanggapi beragam pertanyaan publik, BP Batam melalui Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait, memastikan bahwa kegiatan penataan tersebut tidak membebani keuangan negara maupun daerah. Seluruh pembiayaan berasal dari program atau dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya, pemanfaatan dana CSR merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan kota. Dengan skema ini, penataan lingkungan tetap dapat dilakukan tanpa mengurangi alokasi anggaran untuk program prioritas lain yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Ini penting untuk kami sampaikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Program ini tidak menggunakan APBN maupun anggaran operasional BP Batam, melainkan berasal dari kontribusi pihak ketiga melalui skema CSR sehingga tidak membebani keuangan negara,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa penataan pot bougenville tersebut merupakan bagian dari program penataan kawasan untuk menambah estetika kota.

Pemilihan tanaman bougenville ini pun beralasan. Selain memiliki warna yang cerah dan menarik secara visual, tanaman tersebut juga tahan terhadap daerah yang beriklim tropis.

Bougenville juga mampu bertahan di lingkungan perkotaan yang panas dan minim air, sehingga relatif mudah dalam perawatan. Hal ini menjadi pertimbangan penting agar penataan tetap efisien.

“Penempatan pot bougenville ini merupakan langkah untuk memperkuat estetika kota agar lebih indah, asri, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengguna jalan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ariastuty menyampaikan bahwa BP Batam juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas tersebut agar tetap terawat.

Ariastuty menilai bahwa dukungan publik menjadi faktor penting untuk memastikan keindahan kota dapat dinikmati dalam jangka panjang.

Di samping itu, peletakan pot-pot tersebut akan dilakukan penyesuaian atau pengaturan ulang (adjustment) sembari menunggu tanaman yang saat ini dalam proses pengiriman dari Pulau Jawa.

“Terima kasih atas seluruh masukan masyarakat. Untuk peletakannya yang terlalu dekat dengan jalan, nantinya akan lebih dijauhkan kurang lebih 5 meter agar tetap tersedia bahu jalan untuk berhenti kendaraan dalam kendaraan darurat,” pungkasnya. 

Jakarta, 14 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) terus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan inovasi keuangan digital berbasis Web3 guna mendukung penguatan sektor ekonomi kreatif.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan strategis kedua lembaga di Kantor Ekraf Jakarta, Selasa,  yang menjadi langkah penting dalam mendorong transformasi kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) Indonesia menjadi kelas aset baru yang bernilai ekonomi tinggi.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen OJK dalam mendukung pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan melalui sinergi yang berkelanjutan dengan Ekraf.

“Kolaborasi antara OJK dan Ekraf mencerminkan sinergi strategis yang berkelanjutan dalam mendorong terciptanya inovasi baru di sektor keuangan digital,” kata Adi Budiarso.

Lanjutnya, implementasi kerja sama tersebut antara lain diwujudkan melalui program Infinity Hackathon OJK–Ekraf 2025 dan Infinity Accelerator 2026. Infinity Hackathon OJK–Ekraf 2025 telah menghasilkan berbagai solusi inovatif berbasis Web3 di bidang pembiayaan, transparansi, dan pelindungan karya kreatif.

Sementara itu, Infinity Accelerator 2026 yang mengusung tema Unlocking Indonesia’s Intellectual Property as a New Asset Class diarahkan untuk mendorong transformasi kekayaan intelektual Indonesia menjadi kelas aset baru yang terverifikasi, terdigitalisasi, dan layak investasi. Program ini juga menjembatani pemanfaatan teknologi blockchain dengan kebijakan sektor keuangan guna mendukung terciptanya pasar kekayaan intelektual yang lebih likuid dan kredibel.

“Melalui kesinambungan program Infinity Hackathon dan Infinity Accelerator, OJK berkomitmen memperkuat ekosistem inovasi berbasis Web3 dan blockchain guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi di era transformasi digital,” kata Adi Budiarso.

Hal ini disambut baik oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

“Transformasi kekayaan intelektual menjadi kelas aset baru merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif Indonesia. Melalui kolaborasi dengan OJK, kami ingin memastikan bahwa inovasi berbasis Web3 tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi para kreator dan pelaku industri,” kata Teuku Riefky Harsya.

Dalam pertemuan tersebut, OJK dan Ekraf juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan terkait teknologi blockchain, aset kripto, serta model pembiayaan berbasis digital di sektor ekonomi kreatif.

Kolaborasi yang dilakukan juga diharapkan dapat mempercepat transformasi ekosistem ekonomi kreatif Indonesia menuju era digital yang inklusif, transparan, dan berdaya saing global, sekaligus membuka peluang baru dalam pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Ekraf Muhammad Neil El Himam, dan perwakilan dari startup peserta program Infinity Hackathon dan Infinity Accelerator. Tiga startup yang menjadi bagian dari ekosistem inovasi, yaitu Libere, Invinsible Funds, dan Alterfun juga melakukan presentasi model inovasi pada pertemuan dimaksud.

Batam – Kapolda Kepulauan Riau Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya salah satu personel Bintara Remaja Polda Kepri, Bripda NS, yang diduga akibat tindak kekerasan oleh sesama anggota.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin malam (13/4/2026) sekitar pukul 23.50 WIB. Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia pada pukul 01.00 WIB dini hari di Rumah Sakit Bhayangkara Batam.

“Pertama-tama kami menyampaikan turut berduka cita yang mendalam. Ini menjadi duka bagi kami seluruh jajaran Polda Kepri,” ujar Kapolda Kepri.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kapolda Kepri bersama Pejabat Utama langsung menuju RS Bhayangkara dan memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tanpa kompromi.

Saat ini, satu orang anggota telah diamankan dan diduga sebagai pelaku utama. Selain itu, tiga anggota lainnya turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut karena berada di lokasi kejadian.

Untuk memastikan penyebab kematian secara objektif, telah dilakukan autopsi dengan melibatkan dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia serta tim forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) RSCM, guna memperoleh hasil pemeriksaan yang ilmiah, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik.

Selain penanganan kode etik oleh Bid Propam, perkara ini juga telah ditingkatkan ke proses pidana dan saat ini ditangani oleh Ditreskrimum Polda Kepri.

Kapolda Kepri menegaskan bahwa institusi Polri tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum oleh anggotanya.

“Kami akan memproses perkara ini secara tegas dan tuntas, baik melalui jalur pidana maupun kode etik. Sanksi berat termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akan dijatuhkan apabila terbukti. Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penanganan kasus ini,” tegas Kapolda.

Sementara itu, Kabid Propam Polda Kepri Kombes Pol. Eddwi Kurniyanto, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa proses pendalaman masih terus berjalan dengan memeriksa sejumlah saksi dan pihak terkait.

“Benar telah terjadi peristiwa meninggalnya salah satu anggota kami. Saat ini kami terus mendalami untuk memastikan penyebab kematian serta peran masing-masing pihak. Proses berjalan secara profesional, terbuka, dan sesuai ketentuan hukum,” jelas Kabid Propam.

Polda Kepri juga membuka ruang pengawasan publik serta memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan secara akuntabel dan berkeadilan.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan jenazah Bripda NS kepada pihak keluarga korban di Rumah Sakit Bhayangkara Batam, yang berlangsung dengan penuh duka dan penghormatan. Polda Kepri memastikan proses penyerahan jenazah dilakukan secara humanis serta memberikan pendampingan kepada keluarga korban.

“Atas nama pribadi dan institusi, kami memohon maaf kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat atas kejadian ini. Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” tutup Kapolda Kepri.

Batam – Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memperkuat strategi peningkatan kepatuhan pajak daerah melalui kebijakan stimulus fiskal.

Upaya ini diwujudkan lewat sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 14 Tahun 2026 tentang pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi Tunggakan Wajib Bayar (TWB) periode 1994–2026.

Sosialisasi tersebut digelar di AP Premiere Hotel Batam, Selasa (14/4/2026), dan dihadiri berbagai unsur masyarakat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan perpajakan daerah.

Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak sekaligus memperbaiki kualitas data perpajakan daerah.

Raja Azmansyah menegaskan bahwa kebijakan stimulus pajak ini memiliki masa berlaku terbatas selama tiga bulan, mulai 1 April hingga 30 Juni 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak lama dengan beban yang jauh lebih ringan.

“Perwako Nomor 14 Tahun 2026 ini berkaitan dengan pengurangan pokok pajak TWB dan penghapusan sanksinya sejak tahun 1994 hingga 2026. Ini bagian dari upaya mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat sekaligus memberikan stimulus perpajakan,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat segera memanfaatkan kemudahan tersebut karena pemerintah menargetkan penurunan tunggakan pajak minimal 10 hingga 20 persen selama periode program berlangsung.

Target tersebut dinilai realistis, mengingat program serupa pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan tren peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak.

Selain mendorong pembayaran tunggakan, kebijakan ini juga menjadi bagian penting dari program “cleansing data” perpajakan daerah.

Menurut Raja Azmansyah, sejak 2020 Pemko Batam memiliki kewajiban melakukan pembersihan dan pembaruan basis data pajak agar lebih akurat dan valid.

“Kebijakan pengurangan pokok pajak ini menjadi strategi untuk memastikan data yang tercatat benar-benar sahih. Dengan begitu, ke depan sistem perpajakan daerah bisa lebih akurat dan transparan,” jelasnya.

Validitas data pajak menjadi kunci penting dalam perencanaan fiskal daerah, termasuk dalam penyusunan target pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam kesempatan tersebut, Bapenda Batam juga menegaskan komitmennya mempercepat digitalisasi layanan perpajakan. Masyarakat kini dapat mengakses informasi tagihan hingga melakukan pembayaran secara online melalui situs resmi pajak daerah Batam.

Melalui layanan digital tersebut, wajib pajak cukup memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk mengetahui tagihan, melakukan pembayaran via virtual account, hingga memperoleh bukti pelunasan secara daring.

Langkah digitalisasi ini diharapkan mampu mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, sekaligus memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak tanpa harus datang langsung ke kantor.

Namun demikian, pemerintah menyadari tidak semua masyarakat memiliki akses atau kemampuan digital yang memadai.

Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Bapenda Batam juga meluncurkan konsep “Kader Pajak”. Kader pajak merupakan unsur masyarakat yang memiliki kemampuan dasar teknologi, khususnya penggunaan smartphone, yang akan membantu menyebarkan informasi perpajakan di lingkungan masing-masing.

Mereka bukan perangkat RT/RW maupun kader lembaga lain, melainkan relawan masyarakat yang bertugas memberikan edukasi, distribusi informasi, hingga pendampingan pembayaran pajak.

Menariknya, program ini tidak hanya menyasar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi juga diarahkan untuk mendukung sosialisasi pajak kendaraan bermotor di masa depan.

“Dari satu strategi ini, kita bisa mencapai dua sasaran sekaligus,” kata Raja Azmansyah.

Layanan Pajak Mobile “Si Pijak”
Selain digitalisasi, Bapenda Batam juga menghadirkan layanan konvensional berbasis mobil keliling bernama “Si Pijak”. Layanan ini dilengkapi perangkat komputer dan petugas yang siap mendatangi permintaan masyarakat di berbagai kawasan perumahan maupun perkantoran.

Melalui layanan mobile ini, masyarakat tidak hanya dapat membayar pajak, tetapi juga melakukan perbaikan data, konsultasi, hingga menyelesaikan berbagai kendala perpajakan lainnya.

Program ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan langsung tanpa harus datang ke kantor pajak daerah.

Kombinasi antara stimulus fiskal, digitalisasi, kader pajak, serta layanan mobile menjadi strategi komprehensif Pemko Batam dalam membangun budaya taat pajak.

Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat bahwa pajak merupakan fondasi pembangunan kota.

“Dengan dukungan masyarakat, target program ini bisa tercapai dan kesadaran pajak di Kota Batam semakin kuat,” tutup Raja Azmansyah. (Iman Suryanto)

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menerima Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri dalam rangka Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Dikreg ke-35 Tahun 2026 di Marketing Centre, Batam Centre, Senin (14/4/2026).

Amsakar mengaku bangga dan menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Kota Batam menjadi salah satu lokasi dalam melaksanakan PKDN Sespimti Polri.

“Terima kasih sudah memilih Batam sebagai lokus untuk studi dalam proses pembentukan calon pemimpin Polri, kami senang dan bahagia bisa saling bertukar informasi dan wawasan,’’ katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala BP Batam menerangkan bahwa Batam tengah menjadi perhatian Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam mendorong perekonomian dan memacu iklim investasi yang inklusif. Salah satunya melalui regulasi percepatan perizinan kegiatan berusaha di Kawasan strategis Batam.

Disamping itu, pihaknya terus melakukan kesiapan infrastruktur pendukung dan menjaga sinergitas antar stakeholder demi menunjang kenyamanan dan keamanan iklim berusaha agar berjalan dengan baik.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat memberikan pengalaman nyata bagi peserta, khususnya dalam memahami tata kelola lahan, dinamika sosial dan industri, serta potensi strategis yang ada di Kota Batam.

“Semoga seluruh peserta mendapatkan ilmu dan wawasan berharga selama berada di Kota Batam,’’ harapnya.

Sementara, Ketua Widyaiswara Utama Sespim, Irjen Pol. Tomex Korniawan, mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Kota Batam sepanjang tahun 2025 diangka 6,76%.

Capaian itu dinilai impresif dan sejalan dengan tema Praktik Kerja Dalam Negeri pihaknya dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kami percaya apa yang dilakukan Batam kedepan bisa lebih baik dan semoga Batam tetap bersinar,” ucapnya.

Turut hadir mendampingi Kepala BP Batam yaitu, Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain; Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan, Syarlin Joyo; Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait dan Direktur Pengamanan Aset dan Kawasan, Mujiyono. 

Jakarta, 13 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh upaya percepatan program prioritas pembangunan nasional dalam pengembangan UMKM antara lain melalui penyediaan tiga juta rumah melalui penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan sinergi dengan kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan terkait.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Senin, menyampaikan bahwa OJK sangat mendukung program prioritas pembangunan perumahan tiga juta rumah tersebut.

Friderica menjelaskan, OJK telah melaksanakan Rapat Dewan Komisioner pada pekan lalu dan memutuskan sejumlah langkah kebijakan untuk mendukung implementasi program tersebut.

Kebijakan pertama, OJK memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan SLIK adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

 “Dalam Rapat Dewan Komisioner kemarin, kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan akumulasi catatan kredit debitur maupun baki debetnya,” kata Friderica.

Kebijakan kedua, OJK juga memutuskan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan.

“Ketika seseorang telah melunasi pinjamannya, maksimal dalam tiga hari status pelunasan tersebut sudah muncul dalam SLIK yang akan diimplementasikan paling lambat akhir Juni 2026. Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan,” ujar Friderica.

Selain itu, untuk mendukung percepatan program perumahan, OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera.

Selanjutnya, OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun akan menerbitkan penegasan mengenai pengakuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebagai program prioritas pemerintah. Penegasan tersebut dinilai penting karena memiliki implikasi terhadap aspek penjaminan dalam pembiayaan perumahan.

OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah. Satuan tugas ini akan melibatkan OJK, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP Tapera, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan terkait lainnya guna memperkuat koordinasi serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala program perumahan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.

Di samping itu, OJK akan menambahkan penegasan  informasi di SLIK bahwa data dalam SLIK tidak secara otomatis menentukan diterima atau ditolaknya pemberian kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan. SLIK merupakan catatan informasi yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses analisis kredit atau pembiayaan.

Sebelumnya, OJK juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung program pemerintah dalam pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain melalui Surat OJK Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap Program Pemerintah dalam Pengadaan Rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peningkatan Kualitas Pelaporan SLIK. Melalui surat tersebut, OJK menegaskan bahwa SLIK berisi informasi yang bersifat netral dan bukan merupakan daftar hitam. OJK juga menegaskan bahwa tidak terdapat ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur yang memiliki kredit dengan kualitas selain lancar, termasuk apabila dilakukan penggabungan dengan fasilitas kredit atau pembiayaan lain, khususnya untuk kredit atau pembiayaan bernilai kecil.

Selain itu, keputusan pemberian KPR kepada MBR tetap merupakan kewenangan masing-masing bank dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko. OJK juga terus meminta bank untuk meningkatkan kualitas data SLIK, termasuk melakukan pengkinian data secara berkala.

“OJK akan terus mendukung dan mendorong berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah tersebut. Ini adalah salah satu bentuk dukungan kami,” tutup Friderica.