Jakarta, 05/6 (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapatkan hantaman keras di dalam negeri setelah Dewan Perwakilan Rakyat negara itu, yang dikendalikan oleh partainya sendiri (Partai Republik), meloloskan resolusi yang menjegal Trump dalam melanjutkan perang terhadap Iran.

Resolusi yang didukung 215 anggota DPR dan ditentang 208 legislator itu mengharuskan Presiden Trump mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum melanjutkan perang terhadap Iran.

Empat legislator Partai Republik --Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Warren Davidson dan Tom Barrett-- yang semuanya berasal dari negara bagian suara mengambang membelot untuk mendukung resolusi yang diajukan para anggota DPR dari partai Demokrat tersebut.

Fakta keempat legislator Republik itu berasal dari negara bagian suara mengambang (swing states) yang selalu menjadi penentu kemenangan dalam setiap Pemilu di AS, menjadi petunjuk bakal ada perubahan besar dalam peta elektoral dalam Pemilu Sela pada November yang bisa mengubah konfigurasi kekuatan di dewan legislatif yang menentukan nasib pemerintahan Trump nanti.

Resolusi itu sendiri akan diteruskan kepada majelis tinggi atau Senat, di mana di sini pun terdapat senator-senator Partai Republik yang memiliki riwayat membangkang terhadap Trump.

Sebulan lalu, empat senator Republik menyempal dari Trump untuk mendukung prakarsa Demokrat untuk mewajibkan Trump meminta otorisasi dari dewan legislatif sebelum menyerang Iran.

Resolusi DPR yang tak perlu ditandatangani oleh presiden AS itu memang tak mengikat Trump, tapi fakta sejumlah anggota DPR dari Partai Republik turut meloloskan resolusi ini menguakkan fakta pahit bahwa proyek politik Trump di Iran tidak didukung oleh sekutu politiknya sendiri.

Resolusi itu juga mengafirmasi opini publik di AS belakangan ini yang umumnya menentang perang terhadap Iran, terutama karena tujuannya yang tidak jelas, dan dampak buruknya terhadap perekonomian nasional AS.

Berbagai jajak pendapat menguatkan fakta itu, salah satunya jajak pendapat University of Maryland Critical Issues Poll pada 15-21 Mei 2026.

Menurut jajak pendapat tersebut, 56 persen rakyat AS menilai Perang Iran lebih membawa dampak negatif ketimbang membawa dampak positif bagi rakyat AS. Hanya 12 persen warga AS yang beranggapan sebaliknya.

Yang lebih mencengangkan lagi adalah hanya 16 persen responden yang menyatakan AS telah memenangkan perang melawan Iran.

Angka itu jauh lebih kecil ketimbang responden yang menyatakan AS tidak memenangkan perang itu, yang jumlahnya mencapai 38 persen.

Tujuan tak tercapai

Hasil berbagai jajak pendapat itu sejalan dengan pandangan pakar, media massa, dan lembaga-lembaga think tank di AS bahwa pemerintahan Presiden Trump kalah atau setidaknya gagal mengalahkan Iran.

New York Times bahkan menyimpulkan pemerintahan Trump tidak berhasil mencapai satu pun tujuannya dalam memerangi Iran.

Ini karena rezim Iran tetap utuh dan bahkan menjadi lebih radikal dibandingkan dengan sebelum perang meletus, padahal tokoh-tokoh pentingnya telah dibunuh oleh AS-Israel.

Iran juga tidak menyerah. Sebaliknya, negara ini masih berkuasa penuh atas proyek nuklirnya, mengelola dengan baik stok peluru kendalinya, dan masih mampu menyokong proksi-proksinya di luar negeri untuk menyerang AS, Israel, atau pihak mana pun yang dianggap membantu AS dalam perang ini.

Padahal, selama ini pemerintahan Trump selalu bilang rezim Teheran telah ambruk, militernya telah lumpuh, ekonominya di ambang ambruk, dan kemampuannya dalam memproduksi senjata nuklir telah dimusnahkan.

Trump juga mengklaim AS telah menguasai penuh langit Iran, padahal Operation Epic Fury untuk memerangi Iran telah merontokkan atau merusakkan 42 pesawat tempur AS, termasuk jet tempur siluman F-35.

Untuk operasi militer itu saja AS sudah mengeluarkan dana sebesar 29 miliar dolar AS (Rp522,4 triliun), tanpa mencapai satu pun tujuan perang di Iran, termasuk ilusi perubahan rezim dan fantasi gerakan massa di dalam negeri Iran untuk menumbangkan rezim Teheran.

Yang terjadi malah posisi regional dan global Iran menjadi lebih kuat dari pada sebelum diserang oleh AS-Israel.

Fakta lain yang menyakitkan adalah Selat Hormuz tak lagi sebebas dulu. Apa yang dulu dianggap mustahil bahwa Iran bisa mengendalikan selat itu, kini menjadi fakta yang AS pun tak bisa memaksa Iran membuka selat yang vital bagi 20 persen lalu lintas minyak dunia itu.

Di meja perundingan pun begitu. Iran berkembang menjadi pihak yang tak hanya sulit ditekan, tapi juga lebih agresif dalam menawarkan syarat-syarat perundingan.

Semua fakta ini membuat banyak kalangan di AS memandang Trump telah kalah dalam perang melawan Iran, atau paling tidak gagal membuat Iran bertekuk lutut.

Robert Kagan, kolumnis terkenal AS dan pakar pada Brookings Institution, sampai menyatakan AS sudah sekakmat karena sudah terjebak oleh langkah-langkahnya sendiri.

Tak lagi menentukan

Bukan itu saja, kegagalan dalam mengalahkan Iran telah menguakkan fakta menyakitkan mengenai erosi pada efektivitas dan kemampuan militer AS sehingga menurunkan wibawa global AS sendiri.

Akibat lebih jauh dari hal itu adalah kemunduran peran global AS semakin nyata terlihat oleh dunia, khususnya di mata China dan Rusia, yang di satu sisi memaksa sekutu-sekutu AS merenungkan ulang hubungan keamanannya dengan AS.

Negara-negara Teluk termasuk Arab Saudi, dan juga Jepang serta Korea Selatan, mulai berpikir mengenai skenario tanpa AS dalam melewati dinamika global yang berubah cepat ini.

Mereka dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa AS tidak seperkasa yang dikira, karena tak bisa menundukkan negara seperti Iran yang puluhan tahun dipenjara oleh rangkaian sanksi internasional dan memiliki anggaran militer hanya 1 persen dari anggaran AS.

Sejumlah kalangan seperti Giora Eiland, mantan ketua Dewan Keamanan Israel, bahkan menyatakan Iran justru telah memenangkan perang, walau mungkin dalam beberapa hal.

Sedangkan Daniel Byman dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington DC berpandangan bahwa dengan mengacaukan pasar energi global, melemahkan aliansi AS dengan negara-negara Barat lain, dan dengan menyingkapkan keterbatasan kekuatan koersif AS, Iran secara taktis telah membawa kerugian strategis kepada AS.

Dari fakta dan berbagai pandangan pakar itu, apa yang terjadi di Kongres AS sehari lalu melukiskan betapa sudah terjepit pemerintahan Presiden Trump.

Untuk pertama kali pula AS menjadi pihak yang tak lagi menentukan di meja perundingan, ketika saat bersamaan Iran semakin percaya diri menawarkan dan memaksakan syarat-syaratnya sendiri.

Gencatan senjata yang sudah berlangsung sekitar dua bulan pun tidak lahir karena prakarsa kedua belah pihak, melainkan karena aksi sepihak AS.

Trump mungkin mengabaikan resolusi DPR AS yang memang tak mengikatnya, tetapi akan membahayakan dirinya jika nekat menyerang kembali Iran tanpa persetujuan dewan legislatif.

Secara moral dan etika dia akan dianggap membangkang terhadap dewan legislatif, sehingga buruk akibatnya bagi dia, termasuk membuka pintu bagi pemakzulan.

Ini semua menunjukkan Trump sudah kena sekakmat.

Jakarta, 05/6 - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi langkah penting untuk memperkuat fondasi sektor keuangan nasional.

Menurut ia, revisi undang-undang tersebut menjadi krusial di tengah dinamika ekonomi dan perkembangan industri keuangan yang terus berubah.

"Melalui perubahan UU P2SK ini, kami ingin memastikan sektor keuangan nasional memiliki fondasi hukum yang semakin kuat sehingga lebih siap menghadapi berbagai risiko dan tantangan ke depan," kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia memaparkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, volatilitas pasar keuangan, serta pesatnya transformasi digital menunjukkan pentingnya Indonesia memiliki kerangka hukum sektor keuangan yang kuat, adaptif, dan mampu memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu substansi penting yang diakomodasi dalam perubahan UU P2SK, kata dia, adalah penyelarasan sejumlah norma sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk terkait kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polri.

Selain memberikan kepastian hukum, lanjut dia, perubahan UU tersebut juga memperkuat kerangka mitigasi risiko dan penanganan krisis guna menjaga ketahanan sistem keuangan nasional.

Langkah ini penting karena gejolak di sektor keuangan dapat berdampak langsung terhadap perekonomian nasional dan ruang fiskal negara.

"Kami ingin risiko bisa diantisipasi lebih dini sehingga tidak menjadi beban yang lebih besar bagi APBN," katanya menegaskan.

Ia mengatakan perkembangan teknologi keuangan menjadi salah satu pertimbangan utama DPR dalam menyetujui perubahan UU P2SK. Berbagai instrumen dan model bisnis baru, mulai dari aset kripto hingga tokenisasi (Real World Assets/RWA), berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kerangka regulasi yang tersedia sebelumnya.

Melalui perubahan UU ini, DPR mendorong terciptanya kepastian hukum bagi pelaku industri sekaligus perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan.

Misbakhun juga menjelaskan bahwa penguatan tata kelola, transparansi, dan modernisasi sektor keuangan juga menjadi bagian penting dari perubahan UU P2SK, termasuk untuk mendukung pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia dan meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional.

"Kalau Indonesia ingin menjadi pusat keuangan yang kompetitif maka kepercayaan harus dibangun melalui tata kelola dan kepastian hukum yang kuat," kata Misbakhun.

Sebelumnya, pada Kamis (4/6), Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disahkan menjadi undang-undang.

Tanjungpinang, 05/6 - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Erizal mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melakukan siaran langsung atau live di media sosial (medsos) selama jam kerja.

"Kecuali untuk kepentingan akun resmi Kemenag dan tugas kedinasan," kata Erizal di Tanjungpinang, Kamis.

Ia menyampaikan kebijakan itu menindaklanjuti arahan atau pesan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam berbagai forum breakfast meeting jajaran Kemenag di Tanah Air.

Menurut Erizal, ASN memiliki kewajiban untuk fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat serta mematuhi ketentuan jam kerja yang berlaku.

"Intinya, ASN harus fokus melaksanakan tugas kedinasan dan mendahulukan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, di atas kepentingan pribadi," ujarnya.

Dia menjelaskan aktivitas live di medsos yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin ASN. Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam aturan itu, kata dia, ASN diwajibkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menaati ketentuan jam kerja.

"Aktivitas di luar kepentingan dinas selama jam kerja dinilai dapat mengganggu kinerja, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik," ucapnya.

Selain itu, lanjut Erizal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN juga menegaskan pentingnya penerapan nilai dasar Ber-AKHLAK, yang menuntut ASN untuk bekerja secara profesional, loyal, adaptif, serta menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.

Erizal menambahkan penggunaan media sosial tetap diperbolehkan sepanjang dilakukan secara bijak dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas utama sebagai aparatur negara.

Ia turut berpesan ASN Kemenag menerapkan saring sebelum sharing terhadap berbagai informasi atau berita yang beredar di tengah era disrupsi digital guna mencegah penyebaran hoaks.

"Gunakan medsos secara bijak dan profesional. Fokuslah bekerja, berkarya, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kepala Kantor Kemenag Kota Tanjungpinang Erizal.

Sumber : AntaraNews

Bulan Mei 2026, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami inflasi sebesar 0,38 persen secara bulanan (mtm), lebih rendah dibandingkan April 2026 yang mencapai 0,43 persen. Secara tahunan (yoy), inflasi Kepri tercatat sebesar 3,92 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,06 persen.

Inflasi terjadi di seluruh wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kepri. Kota Batam mencatat inflasi 0,33 persen, Kota Tanjungpinang 0,59 persen, dan Kabupaten Karimun 0,63 persen. Secara tahunan, inflasi Kepri lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 3,08 persen.

Peningkatan inflasi terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 1,27 persen. Kenaikan harga cabai merah, tomat, sawi hijau, dan ketimun menjadi penyebab utama akibat berakhirnya masa panen raya di wilayah Sumatera bagian utara.

Kelompok transportasi juga mengalami inflasi sebesar 0,25 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi seiring meningkatnya harga energi global. Sementara itu, tekanan inflasi tertahan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi 1,35 persen akibat turunnya harga emas perhiasan.

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi, seperti pelaksanaan pasar murah, operasi pasar, sosialisasi inflasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Memasuki Juni 2026, sejumlah faktor yang perlu diwaspadai antara lain potensi dampak El Nino, kenaikan harga energi global, serta berakhirnya musim panen yang dapat memengaruhi harga pangan. Namun, Bank Indonesia optimistis inflasi Kepri tetap terjaga dalam target 2,5±1 persen hingga akhir tahun melalui sinergi bersama TPID dan berbagai program stabilisasi harga.

Jakarta, 4 Juni 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak cepat menindaklanjuti kasus dugaan penipuan berkedok investasi yang terjadi di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah. OJK meminta masyarakat yang menjadi korban segera melakukan pelaporan ke Kantor OJK Purwokerto ataupun melalui Kontak Konsumen OJK (021) 157, WhatsApp 081157157157 dan Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) OJK https://kontak157.ojk.go.id.

Kasus dugaan penipuan berkedok investasi di wilayah Purwokerto belakangan muncul setelah sejumlah pihak melaporkan telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh seorang mantan pegawai Bank Mandiri Taspen (Mantap) Kantor Cabang Purwokerto.

OJK di bagian pelindungan konsumen pada Kamis ini juga sudah memanggil Direksi Bank Mantap untuk meminta penjelasan mengenai kasus ini mengingat banyak korban terindikasi menggunakan dana pinjaman atau kredit dari Bank Mantap untuk dipakai dalam investasi tersebut.

OJK juga meminta Direksi Bank Mantap untuk melakukan investigasi lebih lanjut terutama mengenai jumlah nasabah yang kemungkinan menjadi korban penipuan investasi tersebut termasuk nilai kerugiannya serta meminta Bank Mantap membantu mendampingi korban.

OJK juga sedang memeriksa kebenaran informasi bahwa korban penipuan berkedok investasi di Purwokerto ini tidak hanya dari nasabah Bank Mantap, tetapi juga sejumlah nasabah bank lain di Purwokerto.

Untuk segera bisa membantu korban penipuan, OJK juga akan segera membuka Posko Pengaduan di Kantor OJK Purwokerto agar masyarakat yang menjadi korban bisa melaporkan kejadiannya.

OJK juga telah melakukan komunikasi dengan pihak Kepolisian untuk segera melakukan penindakan terhadap kasus ini.

Menanggapi maraknya penipuan berkedok investasi di masyarakat, OJK secara proaktif mengimbau masyarakat untuk semakin berhati-hati dan tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan yang ditawarkan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, masyarakat wajib menerapkan prinsip 2L, yaitu:

• Legal:Pastikan perusahaan atau entitas yang menawarkan investasi telah memiliki izin resmi dari OJK atau otoritas terkait yang berwenang.
• Logis:Evaluasi tingkat imbal hasil (keuntungan) yang ditawarkan. Waspadai penawaran yang menjanjikan keuntungan pasti (fixed return) yang sangat tinggi dalam waktu singkat dan tanpa risiko.

 Masyarakat juga bisa berkonsultasi dan meminta penjelasan perihal produk-produk investasi melalui saluran komunikasi OJK melalui Kontak 157 atau WA 081157157157 atau ke Kantor OJK terdekat.

BATAM, 4 JUNI 2026 – Setelah sukses membangun jaringan kerja sama Internasional yang kuat dengan pasar Singapura, Panbil Hospitality Group melalui dua properti unggulannya, Wyndham Panbil Batam dan Panbil Residence Serviced Apartment, resmi melakukan ekspansi pasar internasional (International Market Expansion) ke Kuala Lumpur, Malaysia.

Langkah strategis ini diambil menyusul rilis data analisis internal kedua properti yang menunjukkan trend pertumbuhan positif yang sangat signifikan dari pasar Malaysia dari tahun ke tahun. Berdasarkan data kunjungan (nationality) tahun 2025, presentase wisatawan dan pelaku bisnis asal Malaysia secara konsisten menunjukkan perkembangan atau kenaikan dari total tamu yang menginap.

Dalam rangka usaha penetrasi ke pasar Malaysia ini, Manajemen Wyndham Panbil Batam dan Panbil Residence berkolaborasi dengan Wyndham Suite Kuala Lumpur City Centre / Wyndham Suite KLCC mengadakan acara bertajuk Dinner & Learn pada akhir Bulan Mei yang lalu dengan mengundang Travel Agent, Head of Business Corporates serta KOL / Influencer Kuala Lumpur. Berlokasi di Sky Lounge 46^th Floor Wyndham Suite KLCC, puluhan tamu undangan hadir dan antusias mengikuti acara mulai dari pengenalan kedua property, makan malam hingga pembagian lucky draw serta pembagian buah tangan.

"Kami sangat mengapresiasi seluruh tamu undangan yang hadir. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diagihkan untuk dapat menghadiri acara kami yang bertajuk Dinner & Learn ini. Dapat berjumpa langsung dengan para mitra dan tamu di Kuala Lumpur merupakan momen berharga untuk memperkuat sinergi di masa depan," ungkap Hikmawati selaku Corporate Director of Sales Panbil Hospitality Group.

Wyndham Panbil Batam, yang telah dikenal luas sebagai salah satu hotel bintang lima premium di Batam, menawarkan pengalaman menginap mewah berstandar internasional yang memadukan kenyamanan, fasilitas bisnis, dan panorama alam yang eksklusif. Sementara itu, Panbil Residence Serviced Apartment hadir sebagai pionir hunian vertikal eksklusif dengan predikat sebagai satu-satunya apartemen di Batam yang memiliki tipe kamar Penthouse mewah.

Ekspansi ke Kuala Lumpur ini diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Batam sebagai destinasi investasi, bisnis, dan rekreasi (MICE & Leisure) unggulan di Asia Tenggara, sekaligus mempererat hubungan kerja sama pariwisata antarnegara serumpun.

Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan Kota Batam. Tingkat kelulusan peserta didik Tahun Ajaran 2025/2026 mencapai 99,96% untuk SD dan 99,94% untuk SMP.

Dari 22.012 murid SD, sebanyak 22.003 dinyatakan lulus. Sementara itu, dari 20.570 siswa SMP, 20.557 berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Capaian ini menjadi bukti kerja sama yang kuat antara sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Teruslah belajar, berkarakter, dan berprestasi. Masa depan Batam ada di tangan generasi muda yang unggul!

#BatamMaju #PendidikanBatam #GenerasiHebatBatam #PemkoBatam #BatamBandarDuniaMadani #SPMB2026

Batam – Perpustakaan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kepri menggelar peringatan World Book Day 2026 yang diperingati setiap tanggal 23 April,acara ini  berlangsung di Lantai 3 Kantor Perwakilan BI Kepri.

Kegiatan Bedah Buku ini menjadi puncak dari rangkaian program literasi yang telah dilaksanakan sejak April 2026, sekaligus momentum untuk mengajak masyarakat kembali menumbuhkan minat baca di tengah tantangan era digital. 

Acara tersebut turut diisi dengan kegiatan bedah buku bersama penulis inspiratif Sophie Navita, yang membahas karyanya berjudul “Hati yang Gembira Adalah Obat”. 

Diskusi berlangsung hangat dan memberikan inspirasi kepada peserta tentang pentingnya membaca dan menulis sebagai bagian dari pengembangan diri. 

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Ardhienus menegaskan bahwa, peringatan Hari Buku Sedunia yang diprakarsai oleh UNESCO sejak 1995 ini bertujuan untuk menghargai karya penulis serta mendorong budaya membaca sebagai fondasi utama pembangunan pendidikan  Kamis (4/6/2026)   

“Literasi menjadi kunci penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Namun, tantangan kita saat ini adalah menurunnya minat baca, terutama di kalangan generasi muda yang lebih banyak teralihkan oleh penggunaan gawai,” ujarnya.

 Ia menambahkan, kemudahan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI) tidak boleh menggeser kebiasaan membaca dan menulis. Menurutnya, kemampuan literasi tetap harus diasah sebagai dasar berpikir kritis dan kreatif. 

Sebagai bentuk komitmen, Bank Indonesia Kepri telah menggelar berbagai kegiatan literasi, seperti lomba konten digital, lomba puisi, hingga podcast literasi yang melibatkan komunitas. 

Program ini diharapkan mampu memperluas wawasan masyarakat serta menjadikan membaca sebagai kebiasaan berkelanjutan. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Kepri, Moh. Bisri, menyoroti masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa indeks pembangunan literasi masyarakat di Indonesia masih berada pada kategori rendah, yang menjadi pekerjaan rumah bersama. 

“Perpustakaan sudah tersedia, buku juga banyak, tetapi minat membaca masih rendah. Ini menjadi tanggung jawab kita semua—keluarga, sekolah, hingga pemerintah—untuk membangun kembali kecintaan terhadap buku,” tegasnya. 

Ia juga mendorong masyarakat untuk mulai membangun budaya membaca dari lingkungan terkecil, seperti menghadirkan pojok baca di rumah dan membiasakan anak-anak berinteraksi dengan buku sejak dini. 

Melalui peringatan World Book Day 2026 ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi semakin meningkat. Membaca bukan hanya sekadar aktivitas, tetapi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. 

“Literasi adalah fondasi kemajuan bangsa. Dengan membaca, kita tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga melindungi diri dari berbagai bentuk manipulasi informasi,” pungkas Bisri.

Batam, Jamkesnews - BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II berkolaborasi dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menggelar rangkaian kegiatan strategis yang berpusat di lingkungan Polda Kepri pada Rabu (03/06). Kegiatan ini mencakup Pemberian Informasi Langsung (PIL) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan bagi personel POLRI dan keluarga serta pemeriksaan Papsmear massal untuk ibu-ibu Bhayangkari. Kegiatan tersebut dirangkaikan juga dengan pemberian apresiasi penghargaan kepada Kapolda Kepulauan Riau beserta jajaran direktur di lingkungan Polda Kepulauan Riau.

Acara ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kepulauan Riau, Irjen.Pol. Asep Safrudin, S.I.K.,M.H. beserta jajaran Pejabat Utama Polda Kepri, serta Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat. Selain sebagai wadah edukasi, momen ini juga menjadi bentuk apresiasi BPJS Kesehatan atas komitmen Polda Kepri dalam mendukung keberlanjutan Program JKN di wilayah Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, mengungkapkan adanya filosofi dan kemiripan misi yang kuat antara institusi Kepolisian dan Program JKN. Menurutnya, indikator keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari penuntasan kasus, melainkan dari keberhasilan mencegah risiko gangguan keamanan melalui patroli dan deteksi dini.

"Prinsip yang sama juga berlaku dalam Program JKN. Kekuatan utama JKN sesungguhnya adalah memberikan perlindungan sebelum risiko kesehatan berubah menjadi beban finansial bagi individu dan keluarganya. Polri melindungi masyarakat dari risiko gangguan keamanan, sementara JKN melindungi dari risiko kesehatan dan finansial akibat sakit. Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan ketenangan bagi masyarakat," ujar Nopi.

Nopi menambahkan bahwa keberhasilan Program JKN di Kepulauan Riau tidak lepas dari kerja sama lintas sektor. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Polda Kepri atas sinergi yang berjalan harmonis selama ini. Sebagai bentuk penghormatan, BPJS Kesehatan menyerahkan sertifikat apresiasi kepada Kapolda Kepri beserta jajaran Pejabat Utama. Penghargaan ini menjadi simbol berharganya setiap kolaborasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan PIL JKN dan kehadiran BPJS Keliling, anggota Polri beserta keluarga besar Korps Bhayangkara mendapatkan edukasi komprehensif mengenai hak dan kewajiban peserta. Pemahaman ini dinilai krusial demi memberikan rasa tenang bagi personel yang sedang bertugas di lapangan. Ketika seorang anggota Polri fokus mengabdikan diri menjaga kamtibmas, kepastian bahwa keluarganya di rumah telah terlindungi oleh JKN menjadi sumber kekuatan utama mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kepulauan Riau menegaskan komitmennya dalam mendukung sepenuhnya Program JKN yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II. Asep juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat kepolisian dan BPJS Kesehatan dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kepulauan Riau dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan.

"Polda Kepri bersama seluruh jajaran berkomitmen penuh untuk mendukung keberlangsungan Program JKN. Kami memahami betapa pentingnya akses kesehatan bagi masyarakat, dan kami siap membantu BPJS Kesehatan dalam memperluas cakupan kepesertaan dan peningkatan keaktifan peserta. Kami ingin melihat setiap warga tidak lagi kesulitan mengakses layanan kesehatan, apalagi di situasi darurat. Untuk itu, sinergi ini sangat krusial agar Program JKN dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di pelosok-pelosok daerah,” ujarnya.

Nopi menambahkan, kegiatan pencegahan penyakit juga digalakkan melalui skrining kesehatan berkala dan pemeriksaan papsmear bagi personel Polwan dan juga ibu-ibu Bhayangkari. Langkah promotif-preventif ini ditegaskan bukan sekadar pemeriksaan medis biasa, melainkan investasi jangka panjang. Guna menjaga kesiapan, ketangguhan, dan produktivitas personel Polri, faktor risiko penyakit harus dideteksi sejak dini sebelum berkembang menjadi kondisi yang kronis.

“Melalui integrasi layanan jaminan kesehatan dan penguatan sinergi instansi ini, BPJS Kesehatan Wilayah II dan Polda Kepri berharap dapat terus membangun budaya sehat sekaligus mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang produktif, aman, dan sejahtera,” tutupnya. (dh)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian guna mendukung pengembangan Batam sebagai kawasan investasi, industri, dan logistik yang kompetitif.

Dalam upaya tersebut, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membangun sinergi dalam penguatan diseminasi informasi, strategi komunikasi publik, serta transformasi digital di lingkungan BP Batam.

Dalam pertemuan tersebut, Ariastuty menegaskan bahwa Batam saat ini berkembang sangat dinamis seiring tingginya arus investasi yang masuk ke daerah tersebut.

Kondisi ini membutuhkan strategi komunikasi publik yang adaptif, terukur, dan mampu mengakomodasi kebutuhan informasi masyarakat secara cepat dan akurat.

“Pertumbuhan investasi yang terus meningkat harus diimbangi dengan penguatan komunikasi publik yang efektif. Informasi pembangunan, investasi, dan berbagai kebijakan strategis perlu disampaikan secara tepat agar dapat dipahami oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan,” ujar Ariastuty.

Kinerja investasi Batam menunjukkan tren yang sangat positif. Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi investasi di Kota Batam mencapai Rp17,4 triliun, meningkat 102,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebelumnya, sepanjang tahun 2025, Batam juga mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp69,30 triliun, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi Batam hingga 6,76 persen.

Di tengah pesatnya pembangunan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Nada Fitria dan Direktur Ekosistem Media Komdigi Farida Dewi Maharani, mengatakan pentingnya penyusunan strategi komunikasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Komdigi mendorong setiap institusi pemerintah untuk memperkuat media resmi yang dimiliki sebagai kanal utama penyebaran informasi.

Penguatan media daring dan media sosial dinilai penting dalam membangun branding institusi sekaligus memastikan informasi yang disampaikan berasal dari sumber yang kredibel.

Dalam aspek kemitraan, Komdigi menegaskan pentingnya mendukung ekosistem pers yang profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan verifikasi yang terukur melalui Dewan Pers.

Pertemuan juga membahas penguatan kolaborasi melalui forum komunikasi kehumasan pemerintah (Bakohumas), penyusunan strategi komunikasi berbasis data, pengelolaan isu publik, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelayanan publik.

“Sebagai kawasan yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan investasi, industri, dan ekonomi digital, Batam menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Kami berharap Komdigi dapat mendukung penguatan strategi komunikasi tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta tujuan pembangunan nasional,” ujar Farida Dewi.

Dalam pertemuan tersebut, Ariastuty didampingi oleh Direktur Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga BP Batam, Sthefani Barlian; Kepala Bagian Protokol dan Humas Afthar Fallahziz; Kepala Bagian Penghubung Kantor Jakarta Irwan Nasution; serta jajaran pejabat dan staf terkait di lingkungan BP Batam.

Sementara dari Komdigi juga hadir Ketua Tim Penyusun Kebijakan dan Standardisasi Bidang Komunikasi Publik Hardy Kembar Pribadi, Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital Syaharuddin dan jajaran.