Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berupaya mewujudkan pasar yang bersih dan tertata, salah satunya dengan pengelolaan sampah di kawasan pasar. Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, saat menerima audiensi Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (ASPARINDO) Kota Batam di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Selasa (21/4/2026).

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal menyamakan persepsi antara pemerintah dan pengelola pasar, khususnya pasar swasta, dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks.

Dalam pertemuan itu, Perwakilan ASPARINDO menyampaikan bahwa pihaknya selama ini turut mendukung kebijakan pemerintah, termasuk menampung pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) hingga 30 persen dari pedagang kaki lima. Namun, aktivitas tersebut juga berdampak pada peningkatan produksi sampah yang memerlukan penanganan lebih sistematis.

Keterbatasan fasilitas, seperti kontainer sampah dan sistem pengangkutan, menjadi tantangan utama, terutama di pasar swasta. Kondisi ini mendorong perlunya penataan yang tidak hanya berfokus pada kebersihan, tetapi juga keteraturan aktivitas pasar.

Menanggapi hal tersebut, Li Claudia menegaskan bahwa penataan pasar merupakan kunci utama. Ia menekankan pentingnya penempatan pedagang sesuai dengan zona yang telah ditetapkan agar lingkungan pasar lebih tertib dan pengelolaan sampah menjadi lebih efektif.

“Jika pasar tertata, pengelolaan sampah akan lebih mudah. Keduanya harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Li Claudia menginstruksikan pendataan menyeluruh terhadap pasar-pasar di Batam guna menentukan skala prioritas penanganan. Dari sekitar 60 pasar yang ada, sebanyak 54 merupakan pasar swasta dan 6 pasar dikelola pemerintah.

Pasar yang belum memenuhi standar pengelolaan sampah akan menjadi fokus utama. Tim akan turun langsung ke lapangan untuk memetakan kondisi riil, termasuk memanfaatkan teknologi seperti drone guna mempercepat proses identifikasi.

“Penanganan akan dilakukan secara bertahap dengan target perbaikan di sejumlah lokasi setiap hari. Dalam pelaksanaannya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci, terutama antara BP Batam dan Pemko Batam,” ujarnya.

Sementara itu, pengangkutan sampah tetap berjalan seperti biasa sambil menunggu penyusunan solusi jangka panjang yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

“Kita ingin setiap langkah yang dilakukan hari ini memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga bagi masa depan Batam yang lebih bersih dan tertata,” tutup Li Claudia.

Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Radisson Golf & Convention Center Batam mengadakan sebuah gathering yang hangat dan inspiratif, menghadirkan para perempuan di lingkungan hotel untuk berbagi, berdiskusi, dan saling menguatkan. Dipandu langsung oleh General Manager (Suriyanti Panjaitan), sesi ini menjadi ruang terbuka untuk membahas berbagai topik penting seperti kepemimpinan perempuan, kepercayaan diri, serta pentingnya saling mendukung antar perempuan nilai-nilai yang sejalan dengan semangat R.A. Kartini.

Lebih dari sekadar perayaan, kegiatan ini menjadi momen refleksi dan koneksi yang mendorong perempuan untuk terus berkembang, percaya diri, dan saling mendukung.  Pengalaman Bermakna dengan Sentuhan Afternoon Tea Twinings Suasana semakin istimewa dengan hadirnya Afternoon Tea eksklusif bekerja sama dengan Twinings Tea, yang memberikan nuansa elegan dan santai selama berlangsungnya diskusi.

Sambil menikmati pilihan teh premium dari Twinings serta hidangan manis dan gurih yang disajikan dengan elegan, para peserta dapat merasakan pengalaman yang tidak hanya inspiratif tetapi juga berkesan. Pengalaman Afternoon Tea ini, yang pertama kali diperkenalkan dalam perayaan Hari Kartini, akan segera hadir sebagai penawaran eksklusif di Radisson Batam.

Terinspirasi oleh Kartini, Merayakan Perempuan Masa Kini Kegiatan ini mencerminkan komitmen Radisson Batam dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, suportif, dan penuh makna. Terinspirasi oleh Kartini, acara ini menegaskan pentingnya ruang bagi perempuan untuk didengar, dihargai, dan berkembang. Di Radisson Golf & Convention Center Batam, setiap pengalaman dirancang tidak hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk menginspirasi.

Rasakan Pengalamannya di Radisson Batam Setelah momen spesial ini, Afternoon Tea eksklusif bersama Twinings Tea akan segera tersedia untuk para tamu yang ingin menikmati pengalaman elegan dan berkesan. Radisson Golf & Convention Center Batam Afternoon Tea | Tersedia setiap hari (2 sore - 5 sore) Reservasi: +62 822-8850-6057

Pekanbaru, 21 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda guna membekali mahasiswa dengan pemahaman yang memadai terhadap peluang dan risiko pembiayaan digital yang berkembang pesat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi serta potensi terjebak pembiayaan ilegal.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam kuliah umum bertema “Pembiayaan Digital: Peluang, Tantangan, dan Prospek Masa Depan” di Universitas Riau, Selasa.

Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 350 mahasiswa ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara OJK dan Universitas Riau yang berlaku untuk periode 2023–2028.

Agusman menyampaikan bahwa OJK terus berkomitmen untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap industri pembiayaan digital guna memastikan perkembangan yang sehat, stabil, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat
“Pembiayaan digital atau penyediaan dana berbasiskan teknologi mulai dari pengajuan aplikasi sampai nanti penyelesaian pembayarannya cepat sekali dan lintas wilayah. Kalau sekarang digital, datanya di HP. Tapi itulah, gara-gara sangat mudah itu, tentu ada konsekuensi. Risiko-risiko yang perlu kita sama-sama pelajari dan kita pahami,” ujar Agusman.

Lebih lanjut, Agusman menambahkan bahwa pembiayaan digital memiliki prospek yang sangat besar ke depan, apabila dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, ia menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (prudensial) dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

“Memang regulasi kami sudah macam-macam, tadi ada undang-undang, kami buat roadmap. Ada roadmap mengenai pinjaman daring, berbagai roadmap kami buat, peraturan-peraturan yang dibuat detail, tapi butuh dukungan, terutama dari akademisi, dari kampus-kampus, dari adik-adik mahasiswa, jangan sampai pernah jadi korban,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Riau Sri Indarti menyampaikan dukungan penuh terhadap kolaborasi yang telah terjalin dengan OJK. Menurutnya, sinergi antara dunia akademik dan regulator sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Riau Triyoga Laksito dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara OJK dan Universitas Riau. Kerja sama ini diharapkan dapat terus memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap sektor jasa keuangan, khususnya di era digital.

“Sinergi dan kolaborasi ini terus berjalan dengan baik serta diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan indeks literasi dan inklusi di sektor keuangan khususnya di Provinsi Riau serta mencetak sumber daya manusia generasi muda yang unggul dan memiliki daya saing,” ujar Triyoga.

Ke depan, OJK akan terus memperluas sinergi dengan dunia akademik dan para pemangku kepentingan guna membentuk generasi muda yang literat keuangan dan adaptif terhadap transformasi digital, sehingga mampu berkontribusi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Batam, April 2026 - ARTOTEL Batam kembali menghadirkan pengalaman seni dan gaya hidup dalam satu rangkaian program yang saling melengkapi. Hari ini, pameran seni bertajuk “Holding Space” karya seniman Ummi Shabrina Damas resmi dibuka secara virtual melalui video conference, bersamaan dengan peluncuran promo hi-tea terbaru, “Lazy Weekend Bites”, yang siap dinikmati setiap akhir pekan.

Pameran “Holding Space” menjadi perjalanan personal Ummi dalam memaknai rumah, keibuan, dan kehadiran. Menjadi pelukis bukanlah rencana awalnya. Perjalanannya dimulai sejak 2018 setelah menyelesaikan studi S1 Pendidikan Seni Rupa di Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam fase perantauan, kerinduan akan rumah perlahan menemukan bentuk melalui karya visual yang emosional dan intim. Setelah meraih gelar Magister Seni dari ISI Yogyakarta pada tahun 2025, Ummi semakin mematangkan pendekatan artistiknya. Karya-karyanya kini hadir dengan bahasa visual yang lebih kuat, menjelajahi dinamika kehidupan sehari-hari sebagai ibu bekerja, mulai dari momen sederhana hingga ruang-ruang sunyi yang penuh makna.

“Bagi saya, keibuan adalah tentang menciptakan ruang, bukan hanya secara fisik, tetapi juga melalui perhatian, waktu, dan kehadiran,” ungkap Ummi. “Holding Space adalah refleksi dari cinta yang tenang namun bertahan lama.”

Melengkapi pengalaman seni tersebut, ARTOTEL Batam juga memperkenalkan promo hi-tea terbaru bertajuk “Lazy Weekend Bites”, sebuah penawaran santai yang dirancang untuk memberikan pengalaman bersantai di akhir pekan dengan suasana yang hangat dan menyenangkan.

Promo ini tersedia setiap hari Sabtu dan Minggu di EATSPACE, Lobby Level, Lazy Weekend Bites menghadirkan 6 pilihan hidangan lezat yang terdiri dari 3 sweet bites dan 3 savoury bites. Para tamu juga dapat memilih minuman favorit mereka, mulai dari kopi, teh, hingga cokelat hangat. Dengan harga yang terjangkau, yaitu IDR 100.000 nett per orang, promo ini juga menawarkan keuntungan spesial Buy 3 Get 1 Free, menjadikannya pilihan ideal untuk dinikmati bersama teman maupun keluarga.

General Manager ARTOTEL Batam, Andi Anggreni menyampaikan, “Melalui Holding Space dan Lazy Weekend Bites, kami ingin menciptakan lebih dari sekadar pengalaman menginap. Kami merancang sebuah ruang di mana tamu bisa berhenti sejenak, terhubung dengan suasana, dengan orang lain, bahkan dengan dirinya sendiri. Di titik itulah seni dan gaya hidup kami hadirkan secara natural, bukan dibuat-buat,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa ARTOTEL Batam terus memposisikan diri sebagai hotel yang adaptif dan memiliki diferensiasi yang jelas di market. “Kami tidak ingin hanya menjadi tempat transit. Kami ingin menjadi destinasi. Sebuah platform di mana kreativitas, interaksi, dan pengalaman personal bisa tumbuh secara organik.” Menurutnya, ketika seni dan hospitality berjalan beriringan, yang tercipta bukan hanya layanan, tetapi memori. “Dan di industri ini, memori adalah value yang paling mahal,” tutupnya.

Pameran “Holding Space” karya Ummi Shabrina Damas akan berlangsung mulai 21 April 2026 hingga 21 Juli 2026 dan dapat dikunjungi oleh publik di ARTOTEL Batam selama periode tersebut. Nikmati perpaduan seni dan pengalaman akhir pekan yang hangat hanya di ARTOTEL Batam. Untuk reservasi Lazy Weekend Bites, silakan menghubungi kami melalui WhatsApp di +62 811 7758 922 atau melalui akun Instagram @artotelbatam.

Rembang, 20 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat perjuangan R.A. Kartini, khususnya dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang nilai moral, etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam kegiatan Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas”, yang diselenggarakan di Pendopo Museum R.A. Kartini, Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Senin.

Sophia menekankan bahwa peran perempuan semakin strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan. Namun demikian, peningkatan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.

“Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan,” kata Sophia.

Sophia menambahkan bahwa perempuan memiliki kontribusi fundamental dalam membangun generasi berintegritas, antara lain melalui peran sebagai pendidik pertama di keluarga, role model dalam kehidupan sosial, serta pengelola ekonomi rumah tangga, sehingga integritas harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga.

Lebih lanjut, Sophia menegaskan bahwa peran perempuan juga menjadi kunci dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender, serta Asta Cita ketujuh tentang reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

Melalui peringatan Hari Kartini di Rembang ini, OJK tidak hanya mengangkat isu kepemimpinan perempuan, tetapi juga mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, yang hadir secara daring menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Dalam tata kelola pemerintahan modern, integritas dan independensi bukan sekadar nilai moral. Integritas merupakan fondasi dari kepercayaan publik,” ujar Rini.

Rini menegaskan bahwa tanpa integritas, kebijakan yang baik dapat kehilangan legitimasi, dan tanpa kepercayaan publik, institusi negara akan sulit menjalankan perannya secara efektif.

Ia menjelaskan bahwa berbagai organisasi internasional, seperti OECD, G-20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menempatkan pengelolaan konflik kepentingan sebagai salah satu pilar penting dalam membangun public integrity system. Untuk itu, Kementerian PAN-RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Peraturan tersebut bertujuan memberikan kerangka yang jelas bagi aparatur negara untuk mengenali potensi konflik kepentingan, melaporkannya secara terbuka, serta memastikan pengambilan keputusan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Rini juga mengapresiasi komitmen OJK dalam membangun budaya integritas melalui berbagai inisiatif, antara lain program Proud Without Fraud dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih, yang hadir secara daring menyampaikan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan di ruang publik, seperti diskriminasi, stereotip gender, serta hambatan struktural dalam memperoleh posisi strategis dan pengakuan yang setara.

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, sambil tetap menjaga nilai etika dan integritas,” kata Amurwani.

Ia juga menekankan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun fondasi keluarga, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai integritas dari generasi ke generasi.

Talkshow tersebut menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif, antara lain putri penulis buku biografi Kartini Myrtha Soeroto, Plh. Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya dr. Martha Muliana, Anggota Komisi V DPR RI Harmusa Oktaviani, serta Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin.

Pesan Integritas dari Tokoh Perempuan Nasional

Sebagai rangkaian kegiatan, ditayangkan video “Pesan Integritas Inspirasi Perempuan Indonesia”, yang memuat pesan dari sejumlah tokoh perempuan nasional mengenai pentingnya integritas, keberanian, dan kemandirian sebagai nilai yang sejalan dengan semangat Kartini.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid, dihadiri oleh 220 peserta secara luring dan sekitar 4.500 peserta secara daring yang berasal dari kementerian/lembaga, anggota DPR RI dan DPD RI, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, tokoh perempuan, mahasiswa, serta pegawai OJK.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia, pemerintah daerah, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang, serta perwakilan lembaga jasa keuangan dan akademisi.

Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola yang bersih dan berintegritas, antara lain melalui sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi secara konsisten, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat.

OJK juga mendorong perempuan Indonesia, khususnya di lingkungan sektor jasa keuangan, untuk aktif berperan dalam memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan saluran Whistleblowing System (WBS) dalam pelaporan dugaan pelanggaran etik dan indikasi fraud, guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya.

BANDA ACEH - Kota Batam kembali mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang digelar di Banda Aceh, Senin (20/4/2026), Batam ditetapkan sebagai penyelenggara Seminar Rembug Fiskal terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada September 2026 mendatang dan akan dihadiri oleh 24 wali kota anggota Apeksi Komisariat Wilayah I Sumatera.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Batam Yusfa Hendri, yang hadir dalam rapat kerja tersebut menjelaskan, seminar akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta berbagi praktik terbaik (best practice), termasuk dari Kota Batam yang dinilai memiliki kinerja fiskal cukup baik.

Berdasarkan penilaian Kemendagri, Batam termasuk daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang relatif tinggi. Pada tahun anggaran 2026, APBD Batam ditetapkan sebesar Rp4,3 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,58 triliun atau 62 persen merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara Rp1,6 triliun atau 38 persen lainnya berasal dari dana transfer.

Forum rembug fiskal ini nantinya akan membahas berbagai strategi daerah dalam meningkatkan dan menggali potensi PAD, termasuk inovasi kebijakan serta optimalisasi sektor-sektor pendapatan.

Selain itu, penunjukan Batam sebagai tuan rumah tidak terlepas dari keunggulan infrastruktur dan aksesibilitas yang dimiliki. Batam memiliki konektivitas udara yang baik serta didukung transportasi laut yang memadai.

Di sisi lain, ketersediaan akomodasi juga dinilai sangat mencukupi dengan lebih dari 14.000 kamar hotel.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, Batam dinilai siap menjadi tuan rumah sekaligus pusat diskusi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan PAD di masing-masing wilayah.

Jakarta — Transparansi menjadi fondasi penting bagi pasar modal yang sehat. Untuk memperkuat keterbukaan informasi kepada publik, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mulai menerbitkan informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1%. Hal ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia.

BEI dan KSEI secara resmi mengumumkan penerbitan informasi tersebut pada Selasa (3/3). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026 yang menetapkan BEI dan KSEI sebagai penyedia data kepemilikan saham perusahaan terbuka kepada publik.

Sesuai ketentuan tersebut, data kepemilikan saham di atas 1% akan disediakan oleh KSEI dan dipublikasikan setiap bulan melalui situs resmi BEI. Informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai struktur kepemilikan saham perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi serta memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia. “Penguatan kualitas data pasar merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk membangun pasar modal Indonesia yang kredibel dan terpercaya. Dengan keterbukaan informasi yang semakin baik, diharapkan kepercayaan, integritas, dan kredibilitas pasar modal nasional akan semakin kokoh,” ujar Jeffrey.

Secara global, keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham telah menjadi praktik umum dalam penerapan prinsip good corporate governance (GCG). Dengan kebijakan ini, pasar modal Indonesia semakin selaras dengan standar internasional yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan investor.

BEI dan KSEI berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keterbukaan informasi sesuai praktik terbaik global, sekaligus memastikan terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Transparansi tidak hanya berarti membuka data, tetapi juga memastikan data tersebut mudah diakses, terstruktur, serta relevan bagi kebutuhan investor.

Bagi investor, tersedianya data kepemilikan saham yang lebih rinci dapat menjadi referensi tambahan dalam melakukan analisis fundamental. Informasi ini dapat dikombinasikan dengan laporan keuangan, kinerja laba, arus kas, serta prospek industri untuk menghasilkan keputusan investasi yang lebih komprehensif.

Selain itu, transparansi juga berperan penting dalam memperkuat integritas pasar. Ketika informasi tersedia secara terbuka dan setara bagi seluruh pelaku pasar, potensi asimetri informasi dapat diminimalkan sehingga mekanisme pembentukan harga saham di bursa dapat berlangsung secara lebih adil.

Langkah ini juga menegaskan peran BEI bukan hanya sebagai penyelenggara perdagangan efek, tetapi juga sebagai institusi yang aktif mendorong penguatan tata kelola dan perlindungan investor. Dalam konteks pengembangan inklusi keuangan nasional, kebijakan seperti ini menjadi fondasi penting untuk membangun pasar modal yang semakin berdaya saing dan berkelanjutan.

“Penguatan kualitas data pasar merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk membangun pasar modal Indonesia yang kredibel dan terpercaya. Dengan keterbukaan informasi yang semakin baik, diharapkan kepercayaan, integritas, dan kredibilitas pasar modal Indonesia akan semakin kokoh,” ujar Jeffrey.

Gagasan tentang pendidikan kini tidak lagi dapat dibatasi hanya pada ruang kelas formal, kurikulum baku, atau capaian akademik semata. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, pendekatan “beyond schooling” menjadi semakin relevan, terutama ketika dikaitkan dengan kehadiran Sekolah Rakyat sebagai salah satu inovasi strategis dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan. Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pembelajaran alternatif, melainkan sebuah gerakan sosial yang menempatkan pendidikan sebagai alat pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok prasejahtera yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.

Sekolah Rakyat menghadirkan paradigma baru yang lebih inklusif dan kontekstual. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai proses satu arah dari guru ke siswa, melainkan sebagai ruang kolaborasi yang melibatkan komunitas, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan hidup, nilai-nilai sosial, serta kepekaan terhadap realitas di sekitarnya. Dengan demikian, Sekolah Rakyat berfungsi sebagai katalisator perubahan yang mampu menjembatani kesenjangan sosial sekaligus memperkuat kohesi masyarakat.

Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Farida Dewi Maharani mengatakan program Sekolah Rakyat menjadi salah satu contoh konkret kebijakan pemerintah yang dirancang tidak berjalan parsial, melainkan saling terhubung dengan berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan. Pendekatan tersebut menjadi langkah strategis karena kemiskinan tidak dapat diselesaikan dari satu aspek saja. Pendidikan menjadi pintu masuk utama, namun perlu diperkuat dengan dukungan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan, hingga akses terhadap peluang kerja.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat memainkan peran penting dalam membangun fondasi transformasi sosial yang berkelanjutan. Melalui pendidikan yang berbasis kebutuhan lokal, program ini mampu menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Misalnya, di wilayah pedesaan, kurikulum dapat disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan. Sementara itu, di kawasan perkotaan, fokus dapat diarahkan pada keterampilan digital, kewirausahaan, dan literasi keuangan. Fleksibilitas ini menjadikan Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Tidak hanya itu, dampak positif Sekolah Rakyat juga terlihat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih merata, program ini turut berkontribusi dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi. Anak-anak dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya memiliki keterbatasan kini memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi diri dan meraih masa depan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Selain aspek ekonomi, Sekolah Rakyat juga memiliki kontribusi signifikan dalam membangun karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui pendekatan pendidikan yang humanis, peserta didik diajak untuk memahami pentingnya toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini menjadi sangat penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam kerangka pembangunan nasional, Sekolah Rakyat sejalan dengan visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Pemerataan akses pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara, sehingga setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga membentuk karakter dan kesiapan siswa dalam menghadapi masa depan. Para lulusan Sekolah Rakyat akan terus mendapatkan pendampingan, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi maupun untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga terampil.

Keberhasilan Sekolah Rakyat tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Kolaborasi yang kuat menjadi faktor utama dalam memastikan keberlanjutan program ini. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyediakan regulasi dan pendanaan, sementara masyarakat berperan aktif dalam mendukung implementasi di tingkat lokal. Di sisi lain, sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial yang mendukung pengembangan kapasitas dan infrastruktur pendidikan.

Ke depan, penguatan Sekolah Rakyat perlu terus dilakukan agar mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks. Digitalisasi pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan kurikulum berbasis kebutuhan masa depan menjadi beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Sekolah Rakyat dapat terus berkembang sebagai model pendidikan yang tidak hanya relevan, tetapi juga berkelanjutan.

Konsep “beyond schooling” yang diusung oleh Sekolah Rakyat mengingatkan kita bahwa pendidikan sejatinya adalah proses yang melampaui batas-batas formal. Pendidikan adalah tentang membangun manusia seutuhnya, memberdayakan komunitas, dan menciptakan perubahan sosial yang berdampak luas. Sekolah Rakyat telah menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, pendidikan dapat menjadi kekuatan transformasional yang mampu membawa masyarakat menuju masa depan yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan.

Konsep locking stability atau penguncian stabilitas menjadi semakin relevan dalam lanskap energi global yang penuh ketidakpastian. Ketegangan geopolitik, fluktuasi harga minyak dunia, serta gangguan distribusi telah mendorong banyak negara menghadapi tekanan serius dalam menjaga keseimbangan ekonomi domestik. Dalam situasi tersebut, Indonesia menempuh pendekatan yang terukur melalui kebijakan bahan bakar minyak (BBM) yang berorientasi pada stabilitas jangka panjang. Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengendalikan harga BBM domestik menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah turbulensi global.

Pendekatan yang diambil tidak hanya mencerminkan ketegasan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menunjukkan kemampuan membaca situasi global secara komprehensif. Di tengah tekanan eksternal yang mendorong banyak negara menaikkan harga energi, Indonesia justru mampu mempertahankan harga BBM tertentu pada tingkat yang relatif stabil. Hal ini menjadi indikator bahwa kebijakan energi nasional tidak semata-mata reaktif, melainkan dirancang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan perekonomian.

Sinergi antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Kolaborasi ini mencerminkan hubungan kerja yang solid antara perumusan kebijakan di tingkat strategis dan pelaksanaan di tingkat teknis. Bahlil Lahadalia dinilai mampu menerjemahkan arahan presiden ke dalam langkah-langkah operasional yang efektif, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif di lapangan.

Keberhasilan menjaga harga Pertalite di kisaran Rp10.000 per liter menjadi salah satu capaian penting di tengah tren kenaikan harga energi global. Stabilitas ini tidak hanya memberikan kepastian bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi. Dalam situasi di mana banyak negara menghadapi lonjakan harga BBM yang signifikan, posisi Indonesia menunjukkan ketahanan kebijakan yang patut diperhitungkan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan bahwa pola kepemimpinan yang saling menguatkan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghasilkan stabilitas yang berdampak langsung pada kepentingan nasional. Ia menekankan bahwa koordinasi yang terbangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga produktif dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap tantangan global. Hal ini mencerminkan adanya keselarasan visi dan misi dalam pengelolaan sektor energi.

Selain fokus pada kebijakan domestik, pemerintah juga menunjukkan langkah proaktif melalui diplomasi energi. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi bagian dari strategi untuk mengamankan pasokan minyak mentah. Diplomasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan sumber daya internal, tetapi juga membangun kemitraan strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Langkah tersebut menjadi relevan mengingat ketidakpastian jalur distribusi energi global yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik. Dengan memperluas jaringan kerja sama internasional, Indonesia berupaya memastikan bahwa pasokan energi tetap terjaga, sehingga kebijakan stabilisasi harga dapat terus dipertahankan. Pendekatan ini mencerminkan kombinasi antara kebijakan domestik yang kuat dan strategi eksternal yang adaptif.

Meski demikian, kebijakan menahan harga BBM tidak lepas dari konsekuensi fiskal, terutama terkait peningkatan beban subsidi. Namun, dalam perspektif kebijakan publik, langkah ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Dengan tidak sepenuhnya menyerahkan harga pada mekanisme pasar, pemerintah menunjukkan komitmen untuk melindungi kelompok rentan dari dampak kenaikan harga energi.

Idrus Marham menilai bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan strategis yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Dalam situasi global yang tidak menentu, kebijakan yang berorientasi pada perlindungan daya beli menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mampu menyeimbangkan antara pertimbangan ekonomi dan aspek kesejahteraan masyarakat.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa keputusan pemerintah telah melalui proses pertimbangan yang matang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan yang diambil bukan merupakan keputusan sepihak, melainkan hasil dari koordinasi yang komprehensif antara eksekutif dan legislatif.

Namun demikian, dinamika di masyarakat menunjukkan adanya tantangan dalam aspek komunikasi publik. Munculnya antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akibat isu kenaikan harga menjadi indikasi bahwa persepsi publik dapat dipengaruhi oleh informasi yang tidak terkonfirmasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan komunikasi pemerintah agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara jelas dan akurat oleh masyarakat.

Selain itu, stabilitas pasokan dijaga melalui penguatan cadangan energi dan pengawasan distribusi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa gangguan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.

Dalam keseluruhan konteks, kebijakan BBM di era ketidakpastian energi menunjukkan bahwa stabilitas bukanlah hasil dari satu langkah tunggal, melainkan kombinasi dari kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang efektif, dan strategi yang terintegrasi. Indonesia memberikan contoh bagaimana negara dapat tetap menjaga keseimbangan di tengah tekanan global, tanpa mengabaikan kepentingan domestik.

Tantangan di sektor energi diperkirakan akan semakin kompleks seiring dengan perubahan lanskap global. Namun, dengan fondasi kebijakan yang telah dibangun, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan nasional akan menjadi kunci dalam menghadapi dinamika tersebut

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dinilai mampu menjadi penggerak baru perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dalam skala besar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa program ini memiliki potensi signifikan dalam menyerap tenaga kerja.

“MBG ini menciptakan satu juta lapangan kerja,” ujarnya di Kementerian Keuangan.

Implementasi program ini di berbagai daerah juga menunjukkan hasil nyata. Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Wilayah Riau, Sumatra Barat, dan Kepulauan Riau, Syartiwidya, mengungkapkan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau saja, program MBG telah menyerap 9.601 tenaga kerja lokal.

“Masing-masing SPPG membutuhkan sekitar 40 hingga 50 relawan atau pekerja operasional, mencakup posisi seperti juru masak, tenaga logistik, kebersihan, pengemudi, serta didukung oleh kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan,” ujar Syatiwidya saat ditemui di Jakarta

Dampak serupa juga terlihat di Kota Palembang. Program MBG tercatat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal melalui Kelompok Penerima Program Gizi (KPPG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Jumlah tenaga kerja penduduk Kota Palembang yang terserap di KPPG dan SPPG Kota Palembang sebanyak 7.591 orang,” ujar Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker Palembang, Agusti saat ditemui di Jakarta

Menurutnya, angka tersebut tergolong besar untuk skala program sektoral karena tidak hanya menyerap tenaga kerja inti, tetapi juga menjangkau sektor pendukung.

“Sejauh ini Program MBG memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal di Palembang, dan bahkan mulai terlihat sebagai salah satu instrumen penurunan angka pengangguran daerah. Tenaga kerja yang terserap tidak hanya tenaga inti, tetapi juga rantai pendukung,” jelasnya.

Penyerapan tenaga kerja ini menjadi bukti konkret bahwa program MBG tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi solusi dalam menekan angka pengangguran.

Dengan potensi besar yang dimiliki, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu memberikan dampak ganda meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja yang luas.